Gubernur Anwar Hafid Tekankan Peran Istri Dalam Membentuk Birokrat Berintegritas Saat Buka Kegiatan Forkom DWP Sulteng

Aqsa (detaknews.id) – Morowali – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Ketua TP PKK Sulteng yang juga Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, membuka Forum Komunikasi (Forkom) III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (8/10/2026).

Mengangkat tema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan yang berintegritas, berdaya dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso, forum tersebut dimanfaatkan Anwar Hafid untuk mengajak anggota DWP melihat personal branding dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam membangun karakter birokrasi.

Menurutnya, DWP tidak seharusnya hanya menjadi ruang berkumpul dan membicarakan berbagai hal di luar organisasi. Lebih dari itu, DWP memiliki posisi strategis dalam mendukung suami menjalankan tugas sebagai birokrat sekaligus ikut membangun kualitas pemerintahan.

“Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial,” tegasnya.

Anwar menekankan, personal branding birokrat yang ingin dibangun harus dimulai dari perubahan paradigma, yakni dari penguasa menjadi pelayan rakyat. Ia menilai, birokrat yang masih merasa sebagai penguasa cenderung berpikir bagaimana masyarakat datang dan melayani dirinya. Sebaliknya, birokrat yang memahami dirinya sebagai pelayan akan aktif mencari masyarakat untuk diberikan pelayanan.

“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.

Ia mencontohkan dirinya yang mulai menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak semestinya dibatasi hanya oleh jam kantor karena seorang pelayan publik harus hadir ketika masyarakat membutuhkan.

“Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir,” katanya.

Di hadapan anggota DWP, Anwar juga mengajak para istri birokrat untuk mendukung suami ketika harus bekerja di lapangan dan hadir di tengah masyarakat. Dukungan keluarga, kata dia, menjadi bagian penting agar birokrat dapat menjalankan amanah secara maksimal.

Selain pelayanan, Anwar menekankan pentingnya membangun birokrasi berbasis meritokrasi. Ia meminta DWP mendorong suami masing-masing untuk mendapatkan jabatan karena karya, kemampuan, integritas dan prestasi, bukan karena kedekatan politik maupun hubungan pribadi.

“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan tema personal branding sangat relevan dengan tantangan perempuan di era saat ini. Menurutnya, personal branding bukan sekadar bagaimana seseorang tampil di ruang publik, melainkan cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap dan konsistensi dalam menjalankan peran.

Ia mendorong anggota DWP membangun citra organisasi melalui keteladanan dan karya nyata, termasuk memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan karya, membangun jejaring serta menyebarkan pesan-pesan positif.

“Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Sry Nirwanti menegaskan, perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga merupakan subjek sekaligus kekuatan penting dalam pembangunan daerah.

Ia berharap Forkom III DWP tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan semangat baru dan langkah nyata untuk memperkuat peran perempuan dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan Namboso.***