Pasca Penyegelan Kantor Desa Ramba Sigi Sulteng: Kades diduga Korup Dan Tak manut Dengan Tutntutan Waga 17 Poin

Nelwan (detaknews.id) – Sigi – Dikabarkan situasi terkini di Desa Ramba Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi setelah sebelumya pasca penyegelan Kantor Desa yang dilakukan oleh masyarakat setempat, meski telah kondusif, namun suasana di Desa tersebut kian memanas menjadi bola api yang menggelinding, dan kini hal itu telah menyeruak kepermukaan.

Dikarenakan sang Kades ditengarai doyan melakukan penyalagunaan wewenang dan abay terhadap tugas yang diemban sebagai pelayan masyarakat.

Hasil telusur detaknews.id Ahad (20/10-2024) mengabarkan, meski suasana di Desa Ramba Dolo Selatan Sigi saat ini terbilang kondusif akan tetapi, setelah insiden penyegelan Kantor Desa pada Rabu (16/10-2024) itu usai, selintingan obrolan-obrolan kecil sebagian warga masih memanas dan menggelinding bak bola api kian memanas, karena ketidakpuasan mayoritas warga atas tindak tanduk Kades yang nyeleneh dan semena-mena.

Ironisnya setelah dua tahun Husain S. AP menjabat selaku Kepala Desa Ramba, hingga kini intensitas kinerjanya belum juga terlihat wujud nyatanya.

Pasalnya, apapun bentuk aspirasi yang digaungkan oleh warganya, Kades acap kali tak mengindahkan keluhan demi keluhan warganya, ataupun mengajak dan melibatkan warganya duduk bersama untuk bermusyawarah.

Sehingga hal itu menimbulkan kekesalan yang memuncak di kalangan mayoritas warga dan berujung penyegelan Kantor desa.

Setelahnya, seteru juga memanas akibat kekesalan yang membludak dan muaknya warga atas perlakuan Kades yang diduga korup itu, esoknya pada Kamis (17/10-2024) Camat Dolo Selatan melakukan langkah mediasi damai dilangsungkan di Kantor Desa Ramba.

Sayangnya mediasi tersebut, tidak efektif atau tak berujung dan nihil alias tidak menemukan titik terang yang efesien untuk langkah pengutan kasus Kades tersebut, hingga wargapun bak menelan pil pahit dan berakhir kecewa.

Suhardin wargar Desa Ramba, melaporkan bahwa selama dua tahun Kades Ramba Dolo Selatan Sigi sama sekali belum tampak bukti nyata kinerjanya, justru malah merugikan warga Desanya.

“Itu karena tuntutan warga yang seharusnya menjadi tanggungan beban moral dan juga selaku (pejabat struktural) pemerintah Desa, tak ada satupun dia indahkan atau terealisasi dengan baik,” ungkapnya.

“Celakanya Kades selalu bermasa bodoh (apatis), overbearing (pongah) dan hanya sibuk mementingkan kepentingan pribadi dan keluargannya. Idealnya, mayoritas warga desa sudah muak dengan tingkah Kades yang semena-mena dan terkesan menindas itu,” tutur Suhardin.

Lebih lanjut dipaparkan Suhardin, ada 17 poin yang menjadi tuntutan warga yang tak pernah dipenuhi oleh Kades dianyaranya : terait soal penyaluran bantuan ketahanan pangan dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Holtikutura Sigi berupa bibit jagung super.

“Parahya, setelah dilakukannya pembagian bibit jagung ke masyarakat petani, yang semestinya masing-masing kepala keluarga mendapatkan 5 kilo gram, namun yang tersalurkan hanya 3 kg per KK, hal itulah yang menimbulkan tanda tanya mayoritas warga,” pungkas Suhardin.

“Belum lagi yang tuntutan 17 poin itu yang kini sudah mengemuka yakni menyangkut penyalagunaan bantuan langsung tunai (BLT) yang kerap dikeluhkan warga, karena tak sesuai ekspektasi,” urainya.

Selain itu kata Suhardin, yang lebih mirisnya lagi adalah ketika salalah satu Dusun Desa Ramba mengalami bencana banjir, Kades juga sama sekali tak pernah menunjukan rasa empati atau berinisiatif melakukan gerakan sosial peduli terhadap warga yang menjadi korban terdampak musibah tersebut.

Bahkan Kades terhadap warga Desa yang terdampak musibah banjir itu, juga tak urung disentuh atau diberikan bantuan sosial berupa pangan dan penanganan secara medis atau menyalurkan obat-obatan dari Dinas terkait.

Poin yang cukup krusial adalah terkait janji-janji politik Kades sebelum dia menjabat sebagai pejabat struktural di pemerintahan atau pelayan masyarakat guna menjamin kemaslahatan masyarakat Desa yang dipimpin.

“Aneh bin ajaib, perihal program Desa yang sering digemakan Kades, hingga menyangkut perbaikan fasilitas Desa maupun pembangunan infrastruktur Desa sampai hari ini tak satupun yang teralisasi,” tukasnya.***