Dir. RSUD Torabelo dr.Diah Sudah Diberi Izin Umroh Oleh Bupati
Ilong (detaknews.id) – Palu – Ketua Komisi III DPRD Sigi Herman Latabe, SH berencana akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen RSUD Torabelo Sigi.
Namun Direktur RSUD Torabelo dr.Diah Ratnaningsih sedang melaksanakan ibadah Umroh di tanah Suci Mekkah setelah diberi izin oleh Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos, M.Si.
Diah mengatakan dirinya telah mendapatkan izin dari pimpinan dalam hal ini Bupati Mohamad Rizal Intjenae dan Sekretaris Daerah, Nuim Hayat.
“Sejak beberapa waktu lalu saya sudah izin ke pimpinan dalam hal ini pak Bupati dan pak Sekab. Alhamdulillah pimpinan mengizinkan kami untuk menjalankan ibadah umroh. Disamping itu, surat izin sudah saya masukan ke BKD Sigi,”jelas Diah,menjawab media ini, Jumat pagi (8/8-2025).
Sementara itu dikutip di sasaramedia, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae membenarkan jika direktur RSUD Torabelo sudah meminta izin padanya untuk menjalankan ibadah Umroh.
“Iya benar, Ibu direktur RSUD Torabelo Diah Ratnaningsh sudah izin ke saya untuk menjalankan ibadah umroh,”jelas bupati yang mantan ketua DPRD Sigi itu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Torabelo, Dinas Kesehatan dan sejumlah OPD terkait pada Senin mendatang 11 Juli 2025.
Agenda ini digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dinilai belum optimal.
Ketua Komisi III DPRD Sigi dari Fraksi Persatuan Bintang Bangsa (PBB), Herman Latabe, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam merespons keresahan publik. Ia menyoroti bahwa isu pelayanan di RSUD Torabelo bukanlah hal baru.
“Ini bukan kali pertama. Keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit sudah sering kami terima. Maka RDP harus dilaksanakan agar persoalan ini terang benderang,”kata Herman dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (7/8/2025) sore seperti dikutip di sararamedia.
Menurutnya, semua unsur pimpinan di RSUD Torabelo wajib dihadirkan, mulai dari direktur hingga kepala seksi, agar informasi yang diterima tidak setengah-setengah.
“Kalau persoalannya menyangkut infrastruktur atau alat kesehatan, bisa kita dorong masuk dalam pembahasan anggaran perubahan. Yang penting, jangan sampai ke depan masih ada keluhan kekurangan tempat tidur, obat, atau peralatan medis lainnya,” tambahnya.***
