Mosi Tidak Percaya, IMM Unismuh Palu Gugat Rektor: Desak Transparansi dan Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan
Aqsa (detaknews.id) – Palu – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan rektorat. Sikap itu mereka tuangkan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani seluruh pimpinan komisariat IMM dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas.
IMM menilai kampus tidak lagi mencerminkan semangat pembinaan kader sebagaimana amanat Persyarikatan. Mereka menyoroti ketidakjelasan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan, pembangunan sekretariat yang mangkrak, hingga dugaan intimidasi terhadap kader yang mengkritik kebijakan kampus.
“Selama berbulan-bulan kami menunggu komitmen kampus untuk memfasilitasi kegiatan organisasi, tetapi tidak ada kejelasan apa pun. Ini mengikis kepercayaan kader terhadap pimpinan universitas,” kata Ketua Koorkom IMM Unismuh Palu, Salma Haruna.
Ia menegaskan, IMM tidak menolak bekerja sama dengan pihak kampus, namun membutuhkan bukti nyata, bukan hanya imbauan agar bersabar.
“Kampus tidak bisa terus meminta mahasiswa aktif di kegiatan institusi, sementara hak-hak dasar organisasi saja belum dipenuhi. Kami butuh tindakan konkret, bukan janji ulang tahun demi tahun,” tambah Salma.
Tuntutan Internal IMM: Soroti Pengelolaan Kegiatan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikap itu, IMM menyampaikan enam tuntutan internal. Mereka meminta rektorat memastikan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan berjalan jelas dan terstruktur. IMM juga menuding kampus bergerak terlalu berorientasi pada logika bisnis dan menjauh dari misi kaderisasi Muhammadiyah.
Selain itu, IMM mendesak penegakan regulasi Darul Arqam Dasar (DAD) di seluruh fakultas, percepatan pembangunan Sekretariat Koorkom IMM, serta perbaikan fasilitas kemahasiswaan. Mereka juga mengecam ancaman Drop Out (DO) atau pencabutan beasiswa terhadap kader yang menyampaikan kritik.
Tuntutan Eksternal: Mahasiswa Desak Transparansi Anggaran
IMM bersama BEM fakultas juga mengeluarkan delapan tuntutan eksternal yang mewakili suara seluruh mahasiswa Unismuh Palu. Tuntutan itu terutama menyoroti transparansi pengelolaan anggaran kampus.
Mereka meminta universitas membuka penggunaan dana yang berasal dari UKT, KKN, PPL, uang pembangunan, dan pungutan lain. IMM turut menyoroti dugaan pungutan liar dalam pembayaran biaya ujian di Fakultas Agama Islam.
Mahasiswa juga menuntut peninjauan biaya praktik di Fakultas Pertanian, perbaikan fasilitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta evaluasi kesenjangan fasilitas antar fakultas. Mereka menilai birokrasi kampus belum menjalankan prinsip kesetaraan pelayanan pendidikan.
Sorotan paling besar mengarah pada Fakultas Kedokteran, terutama terkait mekanisme pinjaman anggaran yang dinilai tidak transparan dan berpotensi memicu ketidakpercayaan terhadap tata kelola kampus.
IMM menegaskan pembangunan infrastruktur kampus tidak boleh dibebankan kepada mahasiswa. Mereka menilai hal itu mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran institusi.
IMM dan BEM fakultas berharap rektorat merespons tuntutan ini secara terbuka dan proporsional. Mereka meminta langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola kampus dan hubungan antara organisasi mahasiswa dan birokrasi universitas.
“Kami bukan ingin menciptakan konflik. Kami hanya menuntut hak sebagai mahasiswa dan kader Muhammadiyah untuk diberi ruang, dihargai, dan didukung sesuai prinsip persyarikatan,” ujar Salma.***
