Gubernur Sulteng Diwakili Kadis Kominfosantik Buka Audiensi Media, Paparkan Program BERANI Sejahtera dan BERANI Mosibagi

Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar kegiatan audiensi dan jumpa pers bersama awak media terkait keterbukaan informasi publik serta pencapaian program-program prioritas.

Kegiatan tersebut berlangsung di Tanaris Cafe Palu, Kamis (10/09/2026), dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perkintam, Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Humas Diskominfosantik.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP mewakili Gubernur Sulteng untuk membuka kegiatan secara resmi.

Pada Perhelatabnya, Wahyu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng karena adanya agenda kedinasan lain yang tidak dapat diwakilkan.

“Hari ini saya mewakili beliau untuk membuka acara audiensi atau jumpa pers dengan teman-teman media, terkait bagaimana pencapaian program-program prioritas yang ada,” ujar Kadis Kominfo itu saat membuka acara

Ia menjelaskan, fokus utama dalam pemaparan kali ini mencakup dua agenda krusial, yakni program BERANI Sejahtera dan BERANI Mosibagi yang bersinergi dengan Dinas Perkintam serta Dinas Perikanan.

Langkah ini juga menjadi komitmen Pemprov Sulteng dalam mewujudkan transparansi publik. Sesuai arahan Gubernur, dalam beberapa waktu ke depan Pemprov Sulteng bakal menjadwalkan pertemuan rutin untuk membeberkan progres kerja pembangunan daerah.

“Hari ini kita membuka ruang dialog. Selain publikasi pencapaian, kami juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan media agar pelaksanaan program ke depan jauh lebih optimal,” tuntasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar.

Anggaran tersebut diarahkan untuk lima kelompok utama, yakni infrastruktur pelabuhan sebesar Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan SDKP Rp3,64 miliar.

Pada sektor perikanan tangkap, pemerintah menempatkan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus program. Dukungan infrastruktur antara lain diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp6 miliar.

Selain infrastruktur, bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dialokasikan sebesar Rp2,26 miliar untuk penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga, serta Rp13,20 miliar untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.

Capaian produksi perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan. Produksi yang pada 2024 tercatat sebesar 271.865,95 ton meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025, atau naik sekitar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejumlah daerah tercatat menjadi sentra produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025. Donggala berada di posisi pertama dengan produksi 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.

Sementara itu, pada subsektor perikanan budidaya, pemerintah mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan (P2HP).

Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut untuk rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran.
Dukungan anggaran juga mencakup Rp345 juta untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin, Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya, dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat produksi perikanan budidaya pada 2025 mencapai 330.058,72 ton. Angka tersebut masih bersifat sementara. Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi, yakni 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.

Di sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24, yang menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada pada angka 91,43.

Meski demikian, sektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain peningkatan biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta beban konsumsi rumah tangga.

Selain produksi dan kesejahteraan, pemerintah juga memperkuat pengelolaan ruang laut melalui program rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Rp1,85 miliar diarahkan untuk program tersebut, termasuk rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok pesisir.

Dalam aspek pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.

Pada 2025, tercatat 326 pelaku usaha patuh, terdiri atas 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 perikanan budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan juga didukung melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal, serta perlengkapan Pokmaswas sebesar Rp1,74 miliar untuk delapan kelompok masyarakat pengawas.

Melalui rangkaian program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menempatkan peningkatan produksi perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, serta pengelolaan ruang laut berkelanjutan sebagai arah kebijakan utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan.***