Tanggapi Isu Pungli dan Pemotongan Anggaran, Kaban Bapenda Kota Palu Persilakan APH Lakukan Pemeriksaan
Tidak Ada Satupun Saya Potong
Ilong (detaknews.id) – Palu – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Imran Lataha, memberikan klarifikasi tegas dan terbuka terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pemotongan anggaran serta praktik pungutan liar (pungli) di instansinya.
Dalam keterangannya, Imran memastikan bahwa tidak ada sama sekali pemotongan anggaran maupun hak yang dilakukan oleh dirinya ataupun pihak Bapenda Kota Palu, Selasa (03/11/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh dana diterima secara utuh oleh para penerima melalui transfer langsung dari rekening bendahara ke rekening masing-masing.
Imran menyatakan secara tegas bahwa pemotongan sama sekali tidak pernah dilakukan.
“Intinya, tidak ada satupun saya potong. Semua gaji mereka, nanti diberikan langsung oleh pihak bendahara ke rekening mereka,” ujarnya.
“Jika terjadi pemotongan sebelum diterima, hal itu dinilai sebagai pelanggaran besar karena dana tersebut sepenuhnya merupakan hak pihak penerima,” tutur Kaban Bapenda Kota Palu itu.
Imran juga menjelaskan beberapa hal yang kemungkinan dijadikan narasi sebagai pungli oleh pihak dirinya ialah dinamika yang terjadi di kantor kerap kali melibatkan kebutuhan operasional mendadak di luar anggaran resmi, seperti kegiatan atau jamuan tamu.
“Hal tersebut selalu dikomunikasikan secara transparan dalam rapat bersama staf dan mitra,” pungkasnya.
Ia juga menekankan bahwa kontribusi atau keikutsertaan dalam kegiatan tersebut harus murni atas dasar keikhlasan, tanpa ada unsur paksaan, tekanan, ataupun pemotongan sepihak.
“Untuk dinamika kantor yang terjadi, kami juga biasa melakukan rapat koordinasi untuk patungan dan didasari dari keikhlasan personal tiap pegawai untuk kegiatan yang tidak masuk ke dalam daftar anggaran resmi,” jelasnya.
“Itu berdasarkan keihklasan mereka, tidak ada unsur paksaan. karena adanya evisiensi anggara, makanya sebelumnya dilakukan rapat guna penggalangan dana. Saya juga selalu menekankan jika memang tidak bisa memberikan sumbangan tidak masalah karena kita tidak memaksa, tetapi murni dari keihklasan personal pegawai,” imbuh Imran
Kepala Bapenda Kota Palu itu juga menjabarkan bahwa sebagai mitra kerja pemerintah, Bapenda Kota Palu senantiasa membangun komunikasi yang harmonis dengan rekan-rekan media maupun lembaga kontrol sosial lainnya. Ia mempersilakan pihak mana pun, termasuk aparat penegak hukum atau media, untuk memeriksa langsung aliran dana dan transaksi di Bapenda guna membuktikan transparansi.
“Kalaupun nanti akan dilakukan pemeriksaan, silahkan. Kami selalu terbuka dengan pihak manapun, karena sejatinya kita lembaga pemerintah butuh yang namanya kontrol. Jika tidak ada yang memberikan kontrol atau mengingatkan hal-hal apa saja yang perlu kami perbaiki, tentunya itu tidak etis dalam roda pemerintahan,” jabar Imran.
Lebih lanjut, menyikapi pemberitaan yang memuat isu tersebut, Imran secara satria menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengambil langkah hukum atau menuntut pihak yang menyebarkan fitnah. Bagi dirinya, kritik dan pemberitaan yang keliru dipandang sebagai bahan koreksi serta instropeksi diri.
“Saya tidak mau tuntut orang, saya tidak hidup untuk menuntut. Sesalah-salah apapun orang beritakan saya, Itu buat koreksi bagi saya, saya tidak mau tuntut dia,” tegasnya.
Adapun saat ditanya jika terdapat potensi keterlibatan oknum internal, Imran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jika terbukti ada oknum yang melakukan pungli di luar ketentuan, sanksi tegas berupa hukuman disiplin pegawai, penuranan pangkat, hingga pencopotan jabatan akan diterapkan sesuai mekanisme aturan kepegawaian yang berlaku,” jelas Kaban Bapenda Imran Lataha.
Sebagai penutup, melalui klarifikasi ini Imran berharap masyarakat dan rekan-rekan media dapat memahami duduk perkara secara objektif, serta terus mempererat sinergi positif dalam mendukung roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Palu.***
