DetakNews.id

PETI Sungai Tabong Memanas! 12 Alat Berat Masuk, Polres Buol Diduga “Main Mata” dengan Cukong?
Ilong (detaknews.id) – buol – Kabupaten Buol salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan alam berlimpah.
Mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan hingga tambang emas.
Saat ini kabupaten Buol “dikepung pertambangan emas tanpa izin” (PETI). Adalah PETI Subangai Tabong yang menjadi incara empuk para cukong. Pasalnya jauh dari pantauan dan pengawasan publik.
Sehingga berpeluang terjadi persekongkolan dengan para cukong dengan oknum aparat penegak hukum (APH).
Informasi yang dihimpun media ini, dari seorang sumber Selasa (26/5-2026), PETI Sungai Tabong mulai bergeliat lagi. Baru-baru ini diduga ada sekitar 12 alat berat dimobilisasi ke PETI Sungai Tabong.
“Geliat PETI Sungai Tabong mulai lagi, ada 12 alat berat telah dimobilisasi ke atas untuk menghancurkan perut bumi Sungai Tabong,”kata Sumber itu yang minta namanya dirahasiakan.
Diduga salah seorang koordinator PETI Sungai Tabong itu berinidial mas AGS asal tanah jawa.
Pekan lalu puluhan Massa berunjuk rasa memprotes gagalnya aparat penegak hukum dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah kabupaten Buol termasuk di Sungai Tabong.
Massa menuntut penghentian total eksploitasi ilegal di wilayah mereka. Selain itu mereka juga mendesak untuk tangkap para cukong tambang yang beroperasi.
Kemarahan warga akibat mandeknya penegakan hukum di wilayah itu. Masyarakat jenuh menunggu aksi penegak hukum. Maraknya tambang ilegal oleh cukong dari luar telah menyulut mosi tidak percaya dari publik.
Masyarakat menilai ada kejanggalan kronis dalam pengawasan hukum di wilayah tersebut. Aparat Diduga “Tutup Mata” dan membiarkan lingkungan dirusak dan isi perut bumi dijarah.
Menurut warga, secara logika sehat, sangat mustahil jika Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian Resor (Polres) Buol tidak mengetahui adanya mobilisasi alat berat secara masif dan pembabatan lahan skala besar di Sungai Tabong.
Sikap bungkam dan pasif dari Polres Buol ini jelas memicu spekulasi liar. Publik berhak berasumsi: apakah aparat sengaja tutup mata, atau justru ada main mata dan pembiaran sistemis di balik perusakan lingkungan ini?” ungkap salah satu koordinator lapangan dalam orasinya.
“Rakyat Tuntut Tindakan Nyata, Bukan Formalitas,” Demikian bunyi aspirasi warga.
Massa menegaskan tidak akan mundur sebelum ada tindakan konkret. Mereka mendesak keras agar Polres Buol berhenti berlindung di balik imbauan formalitas atau penghentian sementara yang hanya menjadi semacam sandiwara di lapangan.
Tuntutan rakyat kini sudah bulat dan tanpa kompromi, “Tangkap dan adili aktor intelektual (pemodal/cukong) di balik mafia tambang emas ilegal tersebut”.
Lebih lanjut teriak lanta warga, “Sita seluruh alat berat yang beroperasi merusak ekosistem Sungai Tabong tanpa pandang bulu. Bersihkan institusi dari dugaan oknum-oknum yang membentengi aktivitas ilegal ini”.
Langkah berani dan proaktif dari kepolisian saat ini menjadi harga mati di mata warta Buol.
“Jika Polres Buol tetap memelihara sikap pasif, maka jangan salahkan jika kepercayaan publik runtuh sepenuhnya dan wibawa hukum di Kabupaten Buol tamat,” ungkap ppinan aksi.
Kapolres Buol AKBP IRWAN yang dikonfirmasi dugaan PETI Sungai Tabong kembali bergeliat dengan 12 alat berat, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.***
Mei 26, 2026
Kajati Sulteng Lantik Dua Pejabat Eselon III, Ini Pesan Penting Zullikar Tanjung
Ilong (detaknews.id) – Palu – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng), Zullikar Tanjung, SH, MH, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Pejabat Eselon III baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada Senin (25/5-2026).
Langkah penyegaran organisasi ini diambil sebagai bagian dari upaya strategis institusi dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas kerja, serta mengoptimalkan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Adapun dua pejabat yang resmi dilantik untuk mengemban amanah baru tersebut adalah Dr. Andi Aulia Rahman dan Agus Kurniawan, yang keduanya kini menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Kajati Sulteng Zullikar Tanjung mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kelancaran upacara pelantikan tersebut.
Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan di tubuh Korps Adhyaksa merupakan hal yang lumrah sekaligus cerminan komitmen institusi untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pelayanan prima.
Menurut Zullikar, dinamika berbangsa dan bernegara saat ini menuntut lembaga penegak hukum untuk tidak sekadar tajam dalam teks hukum, melainkan mampu menghadirkan keadilan yang berkemanfaatan.
“Dinamika kehidupan bangsa dan negara saat ini menuntut lembaga penegak hukum agar mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan, sekaligus mendukung kebangkitan ekonomi nasional,” tegas Kajati Sulteng.
Lebih lanjut, Kajati memberikan penekanan khusus mengenai peran krusial yang kini disandang oleh pejabat baru.
Sebagai unsur penunjang kelancaran tugas yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, posisi Koordinator memiliki cakupan tanggung jawab yang sangat luas dan taktis.
Zullikar menjabarkan bahwa para Koordinator baru ini memiliki tanggung jawab besar yang meliputi:
Melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran strategis. Mengkoordinasikan jaksa dalam pelaksanaan operasi intelijen penegakan hukum.
Mengawal penyelesaian perkara pidana umum (Pidum) maupun pidana khusus (Pidsus).
Menangani bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) serta ketatanegaraan.
Melakukan koordinasi teknis penuntutan oleh oditurat serta penanganan perkara koneksitas.
Mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pemulihan aset negara.
Mengakhiri amanatnya, Zullikar Tanjung mengingatkan dengan tegas bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh Dr. Andi Aulia Rahman dan Agus Kurniawan memiliki konsekuensi yang mendalam.
Sumpah tersebut bukan sekadar seremonial belaka, melainkan janji suci yang mengandung tanggung jawab moral, hukum, dan institusional yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan masyarakat.
“Oleh sebab itu, para pejabat yang baru dilantik diminta melaksanakan tugas dengan penuh komitmen, dedikasi, integritas, dan rasa tanggung jawab demi menjaga marwah institusi Kejaksaan,” pungkasnya.
Dengan dilantiknya pejabat baru ini, diharapkan soliditas internal Kejati Sulteng semakin kokoh, sekaligus mampu memicu peningkatan profesionalisme aparatur Kejaksaan dalam memberikan kepastian dan pelayanan hukum yang optimal di Sulawesi Tengah.***
Mei 26, 2026
Diduga Tarik dan Lelang Kendaraan Sepihak, LBH-R Adukan WOM Finance ke OJK
Ilong (detaknews.id) – Palu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen jasa keuangan.
Kali ini, Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH-R) secara resmi mengadukan pihak WOM Finance atas dugaan penarikan dan lelang kendaraan milik nasabah tanpa pemberitahuan resmi.
Pengaduan tersebut diajukan oleh Direktur LBH-R, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., selaku kuasa hukum nasabah bernama Siti Nurzahra Lijama bersama orang tuanya, Nuraida.
Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Bagian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan OJK, LBH-R meminta OJK memeriksa dugaan intimidasi, pelanggaran prosedur penarikan kendaraan, hingga proses lelang kendaraan yang disebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada nasabah.
Menurut kronologi yang disampaikan, peristiwa bermula pada 30 November 2025 saat Siti Nurzahra berada di kawasan Untad 1 Kota Palu.
Ia mengaku didatangi sekitar tiga hingga empat pria yang mengaku dari pihak WOM Finance.
Nasabah mengaku dipaksa ikut menuju kantor WOM Finance di Jalan Soekarno Hatta, Palu.
Bahkan, saat meminta izin pulang untuk melaksanakan salat Magrib, permintaan tersebut disebut tidak diizinkan.
“Nasabah merasa takut, malu, dan tertekan karena dikerumuni beberapa orang,” ujar Firmansyah C. Rasyid dalam keterangannya.
Sesampainya di kantor perusahaan pembiayaan tersebut, nasabah disebut diminta menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) serta menyerahkan kunci motor.
LBH-R menilai penandatanganan dilakukan dalam kondisi tertekan.
Tak hanya itu, nasabah juga mengaku dipaksa berfoto bersama kendaraan di depan kantor WOM Finance setelah menyerahkan motor tersebut.
Beberapa bulan kemudian, tepatnya Februari 2026, orang tua nasabah menghubungi seseorang bernama Agus yang disebut sebagai perwakilan WOM Finance untuk menanyakan nominal pembayaran agar kendaraan tidak dilelang.
Dalam komunikasi itu, disebutkan total kewajiban sebesar Rp7.153.000.
Karena belum mampu melunasi seluruhnya, pihak keluarga meminta pembayaran dilakukan secara bertahap dan disebut disetujui.
LBH-R mengungkapkan, keluarga nasabah kemudian melakukan pembayaran bertahap, masing-masing Rp1 juta pada 2 Februari 2026, Rp500 ribu pada 8 Februari 2026, dan Rp500 ribu pada 21 Februari 2026.
Namun saat hendak melunasi sisa pembayaran pada 2 Mei 2026, pihak keluarga justru mendapat informasi bahwa sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DN 3001 PR telah dilelang.
Pihak keluarga mengaku kaget lantaran tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi terkait jadwal lelang, proses pelaksanaan lelang, maupun nilai hasil lelang kendaraan.
LBH-R pun meminta OJK turun tangan untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
“Kami meminta OJK memeriksa legalitas penarikan kendaraan, dugaan intimidasi terhadap nasabah, hingga transparansi hasil lelang kendaraan,” tegas Firmansyah.
Selain itu, LBH-R juga mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung seperti fotokopi identitas nasabah, bukti transfer pembayaran, dokumen kendaraan, BASTK, hingga bukti komunikasi dengan pihak WOM Finance untuk diserahkan kepada OJK sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.***
Mei 19, 2026
Dinas ESDM Sulteng Sebut 136 Perusahaan Galian C Ajukan RKAB, 7 Sudah Terbit
Ilong (detaknews.id) – Palu – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng Drs.Arfan, M.Si melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid-Minerba) Sultanisah menjawab media ini Senin (17/5-2026) via chat di aplikasi whatsAppnya menjelaskan bahwa terdapat 292 IUP status OP di Sulteng, namun tidak semua mengajukan rencana kerja anggaran biaya (RKAB).
“Dan tercatat hanya 136 perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C berstatus OP yang mengajukan RKAB. Dan 21 diantaranya sedang dalam proses serta 7 yang sudah mendapatkan RKAB,”ujar Sulten.
Menurutnya ke 7 perusahaan tambang itu masing-masing di kabupaten Donggala 3 perusahaan tambang, di Morowali ada 2 dan Motowali Utara juga ada 2 yakni :
1. PT. Rezki utama jaya
2. PT. Pasi wita aksata
3. PT. Khatulistiwa mineral and mining
4. PT. Jasatama mandiri sukses
5. CV. Indologo sejahtera
6. PT. Bosowa tambang Indonesia
7. PT. Sinar mutiara megalithindo.
“Jadi bukan 3 perusahaan tambang yang sudah mengantongi RKAB, tapi ada 7,” jelas Sultanisa
“Tentunya, langkah ini diharapkan dapat memacu perusahaan tambang lainnya di Sulteng untuk segera melengkapi dokumen administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku agar operasional pertambangan tetap berjalan legal dan sesuai aturan,” tuturnya.***
Mei 19, 2026
Belum Kantongi RKAB, Bapenda Palu Koordinasi ke ESDM Sulteng Soal Pajak Galian C
Ilong (detaknews.id) – Palu – Hasil koordinasi kepala badan pendapatan daerah (Bapenda) kota Palu Imran, SE, M.Si dengan kepala dinas energi sumber daya mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah Drs.Arfan, M.Si diketahui ternyata belum satupun perusahaan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C yang memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
“Hasil koodidnasi dengan pak Kadis ESDM Sulteng tadi siang, belum ada satupun Perusahaan Tambang Galian C yang memperoleh RKAB. Semuanya masih dalam proses, mungkin masih ada kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sesuai undang-undang dan PP,”jelas Imran menjawab media ini Senin (17/5-2026).
Menurutnya koordinasi Bapenda kota Palu ke Dinas ESDM Sulteng sesuai arahan dan rekomendasi badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Sulteng di Palu.
“Beberapa waktu lalu kami konsultasi ke BPKP sebelum melakukan penarikan pajak atau retribusi pengukuran MBLB, sekalipun ada permintaan dari pengusaha pertambangan. Dan hasil konsultasi itu kami direkomendasikan oleh BPKP untuk berkoordimasi ke Dinas ESDM meminta data perusahaan tambang mana saja yang sudah memiliki RKAB, maupun belum atau masih dalam proses, agar tidak keliru melakukan penarikan pajak atau retbusi pengukuran MBLB,”jelas mantan asisten 3 Sekot Palu itu.
Sementara itu Kepala bidang (Kabid) Mineral dan Batubara (Minerba) Sultanisah yang dikonfirmasi media ini Senin sore (17/5-2026) membenarkan pihak Bapenda kota Palu melakukan koordinasi ke Dinas ESDM Sulteng sekaligus meminta data terkait perusahaan pertambang galian C mana saja yang sudah mendapatkan RKAB di Kota Palu.
“Tadi memang beliau (pak Imran) bersama beberapa stafnya datang berkoordinasi ke kami bertemu dengan Kadis ESDM pak Arfan meminta data – data perusahaan pertambangan yang sudah, belum atau masih dalam proses terkait RKAB,”ujar Sultan.
Disinggung soal perusahaan mana saja yang sudah mendapatkan RKAB? Kata Sultan baru 7, dan sisanya masih dalam proses dan kelengkapan dokumen dari perusahaan tambang itu.
“Sudah ada 7 perusahaan tambang galian C yang keluar RKABnya, yakni sebagian di kabupaten Donggala dan sebagian lagi di kabupaten Morowali,”ungkap Sultan.***
Mei 19, 2026
Perkuat Ketahanan Pangan, Anwar Hafid Ikuti Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih Secara Virtual
Ilong (detaknews.id) – Sigi – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid M.Si, menghadiri acara peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual melalui _video conference_ (Zoom) dari Desa Lolu, Kabupaten Sigi, Sabtu (16/5/26).
Acara yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, dan Kapolri.
Sementara di Desa Lolu, Gubernur Sulteng didampingi oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., Pangdam XIII Palaka Wira Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar , Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zullikar Tanjung, S.H., M.H., Bupati Sigi Mohammad Rizal Intjenae, Dra. Marlelah, M.Si Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Tengah serta unsur Forkopimda se Kabupaten Sigi.
Dalam arahan, Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan bahwa peluncuran 1.061 Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan tonggak sejarah baru dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan fisik dan sistem koperasi ini berjalan masif dan cepat, yakni kurang dari tujuh bulan sejak dimulai pada November 2025 lalu. Bahkan, saat ini sudah ada lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi yang siap dioperasikan di seluruh Indonesia.
”Ini adalah prestasi besar bangsa Indonesia. Kita harus mengikis habis mentalitas rendah diri (inferiority complex) terhadap asing. Kita adalah bangsa yang besar dan mampu mengelola urusan kita sendiri, termasuk menjamin pangan untuk 287 juta rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemprov Sulteng bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawal program strategis ini di Bumi Tadulako.
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ditegaskan bukan sekadar program seremonial, melainkan pilar strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui sistem Ekonomi Pancasila yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
Berdasarkan laporan resmi per tanggal 15 Mei 2026, dari total target 1.981 koperasi desa/kelurahan di Sulawesi Tengah, perkembangan pembangunan fisik gerai menunjukkan progres yang dinamis. Saat ini, terdapat 669 gerai yang sedang dalam tahap pembangunan fisik, di mana 60 gerai di antaranya telah rampung 100 persen.
Kabupaten Poso mencatatkan capaian tertinggi dalam percepatan pembangunan dengan berhasil menyelesaikan 15 gerai koperasi hingga 100 persen. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah gerai yang progres fisiknya masih di bawah 50 persen terbanyak berada di Kabupaten Morowali Utara, yakni mencapai 113 gerai, yang kini menjadi fokus monitoring intensif pemerintah.
Lebih lanjut Program Koperasi Merah Putih ini dirancang secara integratif untuk mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional lainnya di tingkat desa, seperti program Makan Bergizi Gratis, layanan cek kesehatan gratis, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Selain menjadi penyerap hasil bumi, koperasi ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat terpadu, mulai dari penyaluran gas subsidi, layanan logistik bersama PT Pos Indonesia, penyaluran bantuan pemerintah, penyediaan apotek obat murah, hingga fasilitasi permodalan usaha mikro melalui PNM Mekaar dengan bunga murah di bawah 10%.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sinergitas seluruh elemen—mulai dari dinas terkait, perangkat kecamatan, kepala desa, hingga para ketua koperasi—yang telah berkolaborasi aktif dalam menyukseskan pembangunan fisik gerai-gerai koperasi merah putih.
Melalui peresmian ini, seluruh pemangku kepentingan diaklerasi untuk terus menjaga kesinambungan kerja dalam membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja seluruh koperasi agar mampu menjadi solusi konkret yang berkelanjutan membawa masyarakat Sulawesi Tengah keluar dari garis kemiskinan menuju kesejahteraan yang merata.***
Mei 17, 2026
Fokus Urus Rakyat, Anwar Hafid Ogah Pusingkan Rivalitas Politik 2031
Saat ini pemerintahan sulteng fokus dulu pada 9 programnya menuju Sulteng NAMBASO
Ilong (detaknews.id) – Palu – Tantangan Berat pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dibawah duet kepemimpinan Dr.Anwar Hafid, M.Si-dr.Reny A Lamadjido yang baru “seumur jagung” adalah sangat kompleks.
Sehingga perlu fokus penanganannya, efektif, terukur dan Komprehensif. Mulai dari masih banyaknya masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan, hunian tidak layak, pengangguran, infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain dan ketenaga Kerjaan – buruh).
“Sekarang ini kita fokus dulu urus rakyat, daerah kita masih banyak orang miskin, masih banyak rumah tidak layak huni, masih banyak pengangguran dll menjadi tantangan daerah. Olehnya kita fokus disitu dulu,”tegas Gubernur Sulteng Anwar Hafid menjawab konfirmasi media ini Ahad (16/5-2026) via chat di aplikasi whatsAppnya.
Disinggung soal munculnya pendapat sebagian orang yang mulai menggiring opini publik terkait rivalitas politik daerah tahun 2031 mendatang dengan memunculkan “penantang” baru Hadianto Rasyid, kata Anwar Hafi belum memikirkan kontestasi lima (5) tahunan itu.
“InsyaAllah siapapun yang merasa bisa memimpin Sulteng tunggu saja 2031 baru kita sama – sama ikut pilkada, siapapun yang terpilih kita serahkan kepada masyarakat yang menilainya,”ujarnya.
Saat ini pemerintahan sulteng bersama Anwar – Reni/y (Berani) fokus dulu pada 9 programnya menuju Sulteng NAMBASO yakni:
BERANI Cerdas: Penyediaan pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi dalam program “Nambaso” (Anak Miskin Bisa Sekolah), beasiswa bagi siswa/mahasiswa dan guru, serta pelatihan untuk generasi milenial dan Gen Z.
BERANI Sehat: Layanan pengobatan gratis bagi seluruh warga ber-KTP Sulawesi Tengah melalui BPJS, fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah sakit berstandar internasional, serta pemberian gizi/susu bagi balita berisiko stunting.
Dua program BERANI diatas dipastikan dapat membantu mengurangi beban masyarakat dari sisi pembiayaan, sehingga masyarakat tidak perlu menjual harta bendanya untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Begitupu soal biaya kesehatan.
BERANI Lancar: Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan desa sepanjang 1.000 km, pembukaan akses jalan strategis daerah, serta pengembangan kawasan agropolitan.
BERANI Menyala: Program kelistrikan untuk menjangkau desa-desa terpencil dan pemenuhan energi yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
BERANI Berkah: Peningkatan kehidupan keagamaan, dukungan bagi rumah ibadah, serta penguatan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai fondasi masyarakat.
BERANI Makmur: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pertanian, dan pembukaan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem.
BERANI Harmoni: Penguatan kerukunan antarwarga dan menjaga kelestarian lingkungan atau tata ruang yang berkelanjutan.
BERANI Sejahtera: Program perlindungan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat luas.
BERANI Berintegritas / Berani Samporoa: Penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan antikorupsi. Ini direalisasikan melalui Command Center Berani Samporoa sebagai pusat kendali dan respons cepat aduan masyarakat.
Peneriman manfaat beasiswa BERANI CERDAS TAHUN 2025 sebanyak 23.569, diantaranya yakni :
Universitas Tadulako (Untad), sebanyak 10.768 mahasiswa telah terverifikasi sebagai penerima manfaat. Kemudian UIN Datokarama Palu sebanyak 2.173 mahasiswa yang resmi terdaftar penerima manfaat. Dan sisanya tersebar di berbagai perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Diantara penerima manfaat beasiswa berani CERDAS itu yakni Marwan mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dasar untad, Diat Fauzan Mahasiswa Falkutas Teknik Untad, Wiwik dan Indah mahasiswa Universitas Lamadjido.
Para penerima program beasiswa Berani Cerdas Sulteng itu mengaku sangat terbantu, bersyukur dan harapan besar mereka dapat berlanjut, karena bantuan ini sangat meringankan beban biaya pendidikan (seperti UKT) yang menjangkau mahasiswa dari berbagai latar belakang, hingga mampu membiayai program studi dengan biaya tinggi seperti Fakultas Kedokteran.
Meringankan Beban Orang Tua: Banyak mahasiswa merasa sangat terbantu karena beasiswa ini mengurangi pengeluaran keluarga dan tidak membuat orang tua merasa terbebani dengan biaya kuliah (pendidikan-red).
Merata dan Terbuka: Para penerima manfaat mengapresiasi bahwa program ini sangat luar biasa, karena menjangkau anak muda Sulawesi Tengah dari semua kalangan, bahkan terbuka bagi anak pegawai negeri sekalipun bila berprestasi.
Dukungan Penuh Pemerintah: Mahasiswa merasa pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan biaya pendidikan, serta menganggap program dari Pemerintah Provinsi Sulteng ini sebagai komitmen nyata untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas.
Harapan Keberlanjutan: Penerima manfaat berharap program ini terus dilanjutkan agar semakin banyak anak daerah yang berkesempatan melanjutkan kuliah dan meraih cita-cita tanpa terkendala biaya.
Sekalipun program BERANI CERDAS ini sempat mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PDIP (Marselinus-PERINDO-Dapil Palu dan Suryanto -PDIP-Dapil Banggai Bersaudara) sempat meminta dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi.
Berani CERDAS dan SEHAT ini merupakan dua dari 9 program prioritas dalam pemerintahan ANWAR HAFID – RENY LAMADJIDO. Dan dua program itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulteng.
Sementara 7 program BERANI lainnya di tahun ke dua pemerintahan Anwar Hafid – Reny Lamadjido perlahan tapi pasti sedang dilaksanakan. Dan tentu belum maksimal, karena pemerintahan kedua pemimpin Sulteng itu baru memasuki tahun ke dua.
“Tapi yang pasti cepat atau lambat Insya Allah akan terwujud melalui kerja keras, kolaborasi semua pemangku kepentingan. Kritikan dari manapun itu menjadi motivasi untuk lebih menyukseskan 9 program BERANI itu. Kami tidak perlu berbalas pantun di ruang publik. Tapi menjawab kritikan dengan kinerja makin lebih baik,”tandanya.
Menurutnya kritikan itu adalah bentuk kecintaan mereka yang mengkritik terhadap daerah ini.
“Dan kami sangat berterima kasih atas kritikan-kritikan dari manapun terhadap kepemimpinan kami. Insya Allah selalu ada jalan dan solusi yang pasti kami selalu berikhtiar dan tentunya kami berharap dukungan mayoritas masyarakat Sulteng,”ujarnya.
Mantan bupati Morowali dua periode itu, mengajak seluruh kepala daerah di Sulteng untuk terus fokus menjalankan tugas-tugasnya memberikan pelayanan ke masyarakat dan melaksanakan pembangunan.
“Insya Allah siapapun punya hak dan kesempatan yang sama untuk bercita cita memimpin Sulteng, banyak putra – putri terbaik Sulteng utamanya para kepala daerah mari fokus urus rakyat kita Insya Allah kalau kita berhasil bekerja di daerah kita pasti rakyat Sulteng akan bersimpati dengan kita. Masyarkat Sulteng adalah masyarakat yang sudah sangat cerdas dalam berpolitik,”ungkap mantan anggota DPR RI itu. Sumber tim media patner gubernur Berani.***
Mei 17, 2026
Wagub Reny Dorong Dokter Muda di Sulteng Ambil Spesialis: Jangan Puas Jadi Dokter Umum!
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menyuntikkan motivasi ke para dokter muda agar jangan hanya puas menjadi dokter umum.
Mereka diminta terus meningkatkan kompetensi lewat pendidikan spesialis maupun program magister supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan dunia medis yang sangat cepat.
“Saya harap tingkatkan kompetensi, jangan cuma jadi dokter umum. Ambil spesialis atau S2,” suntik wagub, menyemangati para dokter muda yang ambil bagian dalam Seminar Cardiorenal Risk Update di Hotel Aston, Sabtu (16/5).
Menurut Wagub Reny, dengan rutin mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dapat membuka cakrawala baru tentang berbagai metode pemeriksaan dan temuan-temuan terbaru dalam dunia medis.
Selain itu, kegiatan seminar juga diapresiasinya sebagai ruang mempererat silaturahmi antar sejawat dokter.
“Kegiatan seperti ini sangat bagus untuk menambah ilmu sambil kita silaturahmi dengan teman sejawat dokter,” ucapnya memberi apresiasi ke penyelenggara seminar, Laboratorium Prodia Palu.
Karena itu, Wagub Reny yang juga menjabat sebagai Ketua IDI Wilayah Sulteng menekankan pentingnya budaya membaca jurnal ilmiah, aktif menggali informasi dari internet hingga mengambil pendidikan lanjutan agar kompetensi dokter tidak tertinggal perkembangan zaman.
“Kalau kita tidak mau ikut tren maka makin susah mendiagnosis pasien,” tandasnya.
Turut hadir dalam seminar Kepala Cabang Prodia Palu Musran Hasan Borahima, sejawat dokter ahli, dokter umum, perwakilan rumah sakit, organisasi profesi dan mahasiswa kedokteran.***
Mei 16, 2026
NGOPI Bersama FKUB, Gubernur Anwar: Membangun Sulteng Harus Berpijak pada Nilai Spiritual
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri langsung acara Ngobrol Pintar (NGOPI) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah di Circle Coffee Palu, Jumat (15/5/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Ketua FKUB Sulteng Zainal Abidin, para pemangku adat, tokoh agama, serta sejumlah pemuka lintas agama di Sulawesi Tengah.
Dalam acara tersebut, Gubernur Anwar Hafid banyak berbicara mengenai pentingnya nilai spiritual dan toleransi dalam membangun daerah. Ia mengaku sejak awal terus mendorong pembangunan daerah dengan memanfaatkan energi kepemimpinan, jaringan, dan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, di tengah berbagai kemajuan pembangunan yang berjalan, ia merasa perlu menghadirkan pendekatan lain yang lebih menyentuh kehidupan masyarakat secara mendalam.
“Waktu itu saya mulai berpikir mungkin ada yang salah dari cara kita membangun. Saya kemudian belajar lagi dan melihat bahwa pembangunan tidak cukup hanya fisik. Harus ada landasan spiritual yang hadir di tengah masyarakat,” ujar gubernur.
Pemikiran itulah yang kemudian melahirkan program Morowali Berjamaah dan Morowali Mengaji pada 2014. Ia mengaku sengaja melibatkan seluruh tokoh lintas agama, mulai dari ustaz, pendeta hingga pemangku adat untuk memperkuat kehidupan spiritual masyarakat.
Menurutnya, perubahan mulai terasa setelah nilai-nilai spiritual diperkuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menilai suasana religius mampu menghadirkan rasa damai, memperkuat kebersamaan, sekaligus menciptakan stabilitas sosial yang berdampak pada masuknya investasi ke Morowali.
Pengalaman tersebut kemudian menarik perhatian banyak pihak, termasuk kalangan akademisi internasional. Anwar Hafid menceritakan, pernah diundang berbicara di hadapan perwakilan 28 negara dalam forum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) untuk membahas hubungan antara landasan spiritual dan pembangunan bangsa.
“Semua sepakat bahwa negara yang ingin maju harus menjadikan nilai spiritual sebagai landasan utama. Bahkan ada rekomendasi agar nilai spiritual diinternalisasi dalam sistem pemerintahan,” katanya.
Waktu itu, ia juga mendapat undangan dari Jepang dan Thailand untuk mendalami konsep tersebut. Menurutnya, sejumlah negara maju telah memadukan pembangunan dengan nilai budaya dan spiritual dalam sistem kehidupan masyarakat maupun pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, gubernur menegaskan bahwa toleransi di Indonesia merupakan warisan besar para pendiri bangsa. Ia menyinggung proses lahirnya Pancasila dan Piagam Jakarta yang menurutnya menjadi bukti besarnya semangat saling menghargai demi menjaga persatuan Indonesia.
“Tokoh-tokoh dahulu mungkin tidak secanggih kita sekarang, tapi toleransinya luar biasa. Mereka berpikir jauh ke depan bahwa Indonesia hanya akan maju kalau toleransi dijaga,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh umat beragama untuk kembali meramaikan rumah-rumah ibadah. Menurutnya, masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya tidak hanya berfungsi sebagai bangunan simbolik, tetapi menjadi pusat pembinaan moral dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.
Gubernur menilai suasana keagamaan yang hidup akan memperkuat ketertiban dan mencegah munculnya provokasi di tengah masyarakat. Ia mencontohkan suasana ibadah berjamaah yang menurutnya mampu menghadirkan ketenangan dan keteraturan meski dihadiri ribuan orang.
“Kalau rumah ibadah ramai dengan jamaah, jemaat dan umat, siapa yang berani masuk memprovokasi? Nilai spiritual itu menghadirkan rasa damai dan rasa aman,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik semata tidak akan cukup tanpa pembangunan moral masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah yang megah tidak memiliki makna apabila tidak diisi dengan pembinaan umat dan kehidupan spiritual yang kuat.
Dalam dialog itu, gubernur turut menjelaskan visi Berani Berkah yang kini menjadi salah satu pendekatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia meyakini kesejahteraan dan keamanan hanya dapat tercapai apabila nilai spiritual hadir dalam kehidupan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, gubernur mengapresiasi FKUB Sulawesi Tengah yang dinilainya berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah itu. Ia bahkan menyebut FKUB Sulteng kini mulai menjadi rujukan daerah lain.
“Beberapa hari lalu ada FKUB dari luar daerah datang khusus belajar ke Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan kerukunan kita sudah dikenal luas,” tutupnya.***
Mei 15, 2026
Kasus Dugaan Penghinaan Wartawan, LBH Rakyat Minta Polresta Palu Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Ilong (detaknews.id) – Palu – Direktur LBH Rakyat, Firmansyah C. Rasyid, S.H., meminta agar kepolisian bertindak profesional dalam menangani laporan dugaan penghinaan terhadap jurnalis media Global Sulteng, Rian Afdhal Hidayat, yang diduga dilakukan oleh pejabat publik.
Laporan tersebut resmi terdaftar di Polresta Palu dengan Nomor LP/B/560/V/2026/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulteng tertanggal 12 Mei 2026. Rian melaporkan dugaan penghinaan saat menjalankan tugas jurnalistik untuk mengonfirmasi persoalan pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Undata Palu kepada eks Direktur drg. HM.
Firmansyah menilai, kasus ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan menyangkut penghormatan terhadap kebebasan pers dan etika pejabat publik dalam ruang demokrasi.
“Pernyataan bernada penghinaan terhadap jurnalis tidak hanya mencederai profesi pers, tetapi juga menunjukkan rendahnya standar komunikasi pejabat publik terhadap kerja-kerja jurnalistik,” kata Firmansyah.
Dia juga menyoroti dugaan ucapan “bodoh” yang dilontarkan drg. HM yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah, saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut Firman, tindakan tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan dan ketidakpahaman terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi.
“Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi dan dilindungi undang-undang. Segala bentuk intimidasi maupun penghinaan terhadap wartawan tidak boleh dianggap biasa,” ujar Firmansyah.
Firmansyah juga menyoroti permintaan maaf secara terbuka yang disebut hanya disampaikan melalui grup-grup WhatsApp dan bukan secara langsung kepada jurnalis yang bersangkutan.
Firmansyah menegaskan, penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku agar menjadi pembelajaran penting bagi pejabat publik untuk menghormati kerja jurnalistik serta menjaga etika komunikasi di ruang publik.
Diketahui, insiden itu terjadi usai pelantikan Direktur RSUD Undata, dr. Jumriani, pada Senin (4/5/2026) di Aula RSUD Undata Palu.
Saat itu, Rian Afdhal berupaya meminta konfirmasi kepada drg. HM terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan yang diterbitkannya ketika masih menjabat sebagai Direktur RSUD Undata.
Awalnya percakapan berlangsung normal. Namun ketika wartawan mencoba menggali informasi lebih lanjut, situasi disebut berubah hingga muncul ucapan bernada penghinaan.
“Dia bilang, ‘cari yang berkualitas, jangan itu kau tanya, bodoh,’” ujar Rian.
Dalam percakapan tersebut juga disebut muncul kalimat bernada tekanan seperti “mau berteman atau mau cari masalah”.
Rian mengaku upaya konfirmasi itu dilakukan setelah beberapa kali mencoba mengatur jadwal wawancara sejak 28 April 2026 terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan.***
Mei 15, 2026