DetakNews.id

Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

  • 3 Kabupaten Sanggupi Target Menuju UHC Prioritas, Gubernur: BERANI Sehat Terwujud

    3 Kabupaten Sanggupi Target Menuju UHC Prioritas, Gubernur: BERANI Sehat Terwujud

    Ilong (detaknews.id) – Palu – 3 Kabupaten dengan persentasi cakupan peserta aktif JKN kurang dari 80% menyanggupi target menuju UHC Prioritas dalam konteks sinergitas program BPJS Kesehatan dengan BERANI Sehat.

    UHC (Universal Health Coverage/Perlindungan Kesehatan Semesta) Prioritas adalah skema perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulteng, dengan syarat cakupan peserta JKN lebih dari 90% dari jumlah penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di seluruh kabupaten kota minimal 80%.

    Bupati/Pj. Bupati dari Ketiga kabupaten yakni Donggala, Sigi dan Parigi Moutong berkomitmen di hadapan Gubernur Dr. Anwar Hafid, M.Si dan Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes untuk mengejar selisih kebutuhan peserta aktif JKN hingga 25 Maret 2025.

    “Berkah Ramadhan pada hari ini kita sepakat BERANI sehat terwujud dan kita deklarasi UHC prioritas tanggal 13 April 2025,” ucap gubernur dengan penuh syukur.

    Kesehatan ungkap gubernur adalah hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi pemimpin guna mengurangi beban kehidupan rakyat melalui tersedianya jaminan kesehatan yang bisa diakses masyarakat berobat.

    “Kalau kita tidak bisa menangani ini maka menjadi dosa pemimpin karena membiarkan rakyatnya menahan sakit sendiri di rumah,” ujarnya berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan terbaik.

    Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyney menampilkan simulasi cost sharing (pembagian anggaran) antara provinsi dan 3 kabupaten untuk memenuhi persyaratan beserta data terpilah potensi peserta nonaktif untuk diaktifkan kembali.

    Berdasarkan data, Donggala harus mengaktifkan kurang lebih 16.741 peserta, lalu Sigi 21.701 dan Parigi Moutong 9800.

    Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat segera menyepakati besaran cost sharing dan segmen peserta nonaktif mana saja yang prioritas untuk diaktifkan hingga batas waktu 25 Maret 2025.

    Selain itu BPJS kesehatan juga telah mengkalkulasi potensi pertumbuhan peserta baru yang akan ditanggung provinsi per bulan, sebagai salah satu ketentuan program UHC Prioritas.

    Dengan mekanisme ini maka kabupaten kota tidak pusing lagi jika terjadi penambahan peserta baru karena akan ditanggung provinsi kewajiban pembayaran iuran.

    Menguatkan hal-hal yang disampaikan, Wagub Reny Lamadjido menyarankan supaya pemerintah kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong berjuang keras merebut kuota peserta JKN segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN.

    Caranya cukup dengan melengkapi data calon peserta PBI dan mengirimnya lewat aplikasi SIKS-NG Kemensos.

    “Rebut PBI sebanyak mungkin untuk mengurangi beban APBD,” usulnya.

    Dengan UHC Prioritas sebagai pintu masuk BERANI Sehat maka dipastikan masyarakat tidak lagi terkendala dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas.

    Hanya membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulteng langsung dilayani berobat dengan mudah dan gratis.

    Kegiatan turut dihadiri Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan serta elemen terkait.***

  • Tegaskan Komitmennya untuk Segera Merilis Kesehatan dan Pendidikan Gratis, Anwar Hafid: Semua Itu Hak Rakyat

    Tegaskan Komitmennya untuk Segera Merilis Kesehatan dan Pendidikan Gratis, Anwar Hafid: Semua Itu Hak Rakyat

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan kembali komitmennya untuk segera merilis program Berani Cerdas dan Berani Sehat. Gagasan pendidikan dan kesehatan gratis ini dicanangkan Anwar Hafid semata untuk memenuhi hak hidup rakyat Sulawesi Tengah.

    Dalam rapat khusus membahas program Berani Sehat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dan sejumlah Bupati. Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid mengatakan, Berani Sehat bukan hanya sekedar program populis, lebih dari itu sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin guna memenuhi hak hidup rakyat.

    “Jadi ini bukan sekedar program populis, tapi ini kesehatan pendidikan itu hak dasar rakyat. Bahwa kalo ini tidak kita tangani maka tentu menjadi dosa bagi pemimpin,” ucap Anwar Hafid, Kamis (13/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, Program Berani Sehat ini menjadi gagasan unggulan dari Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido. Kedepan, layanan kesehatan gratis dapat diakses hanya dengan menunjukkan KTP ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

    Masih dalam momen rapat program tersebut, Anwar Hafid menegaskan rilisnya dua program pro rakyat ini bukan semata hasil kerja atau gagasan Gubernur saja. Melainkan program kolaborasi dan sinergi antara Gubernur dan para Bupati di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah.

    Anwar Hafid pun menegaskan bahwa pemerintahannya tidak hanya berhenti pada peluncuran program, tetapi juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Ia berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap warga mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

    Lebih lanjut, Anwar Hafid menekankan bahwa kesuksesan program Berani Sehat sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bahu-membahu dalam mengimplementasikan kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat.***

  • Video Call Dengan Warga Poso, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Sanksi Bagi Pengecer Nakal Gas 3 Kg

    Video Call Dengan Warga Poso, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Sanksi Bagi Pengecer Nakal Gas 3 Kg

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turun tangan langsung untuk memastikan harga gas LPG 3 kg tetap stabil menjelang Lebaran. Dalam video call bersama warga dan pengecer gas di Kabupaten Poso, Kamis (13/3/2025), Gubernur menegaskan akan menindak tegas para pengecer nakal yang menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Dalam percakapan yang berlangsung dari Kantor Gubernur Sulteng, Anwar Hafid secara langsung menanyai pengecer dan pangkalan gas di Poso terkait lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat.

    Seorang pengecer mengaku membeli gas dari pangkalan dengan harga yang sudah tinggi, sehingga mereka terpaksa menjual lebih mahal kepada konsumen. Mendengar hal itu, Gubernur segera memerintahkan Asisten II untuk menelusuri rantai distribusi gas hingga ke akar permasalahan.

    “Kalau ada pengecer yang menaikkan harga seenaknya, langsung tutup saja. Kita cari yang lebih jujur,” tegasnya. Anwar Hafid juga menegaskan bahwa sanksi akan diberikan bagi pangkalan yang terbukti menjual di atas HET.

    “Kalau dari pangkalan sudah main harga, langsung berikan sanksi. Tutup sementara, atau kalau perlu cabut izinnya, tegasnya lagi.

    Gubernur juga menyoroti kemungkinan kelangkaan gas sebagai penyebab naiknya harga. Ia meminta Pertamina memastikan distribusi LPG 3 kg tetap lancar agar tidak terjadi permainan harga di lapangan.

    “Kalau gas kurang, kita berjuang bersama Pertamina supaya kuota cukup. Tapi kalau ada yang sengaja menaikkan harga, itu harus ditindak,” ujarnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi besar untuk LPG 3 kg demi meringankan beban masyarakat. Namun, jika ada oknum yang menyalahgunakan subsidi ini demi keuntungan pribadi, tindakan tegas akan diambil, termasuk kemungkinan pemeriksaan oleh aparat hukum.

    Dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga saat Ramadan dan menjelang Lebaran, Gubernur meminta seluruh jajaran Pemda Poso, Satgas LPG, dan aparat keamanan untuk mengawal distribusi gas agar tetap stabil.

    “Masyarakat sudah cukup terbebani dengan biaya hidup. Jangan lagi ditambah dengan permainan harga,” katanya.

    Gubernur juga mengingatkan agar setiap pangkalan membuat fakta integritas yang memastikan mereka menjual gas sesuai dengan ketentuan. Ia menegaskan bahwa harga yang wajar masih dapat ditoleransi, namun jika ada pengecer yang menjual hingga dua kali lipat dari harga normal, maka tindakan tegas harus diambil.

    “Kalau sudah sampai Rp40 ribu atau Rp60 ribu, itu sudah tidak wajar. Itu sudah membebani masyarakat. Langsung ditutup saja,” tegas Gubernur.

    Sebagai penutup, Anwar Hafid kembali mengingatkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Saya minta semua pihak menjaga harga tetap stabil. Kalau ada yang bermain-main dengan harga, saya pastikan akan ditindak,” pungkasnya.***

  • Inspeksi Mendadak Terkait Lonjakan Harga LPG 3 Kg, Gubernur Sulteng Turunkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

    Inspeksi Mendadak Terkait Lonjakan Harga LPG 3 Kg, Gubernur Sulteng Turunkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Dr. Rudi Dewanto, SE.MM) dan Unsur TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah lainnya bersama Pemerintah Kabupaten Poso, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Poso, Ir. Abdul Kahar Latjare, M.Si serta Unsur TPID Kabupaten Poso melaksanakan SIDAK (Inspeksi Mendadak) LPG 3 Kg di Poso, pada hari Kamis, (13/03/2025).

    Kegiatan SIDAK (Inspeksi Mendadak) LPG 3 Kg oleh Tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Poso tersebut sebagai respon langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas adanya pengaduan masyarakat terkait kemahalan harga LPG 3 Kg kepada Bapak Gubernur.

    Selain itu, SIDAK ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi gas subsidi/LPG 3 Kg dan mengatasi potensi kelangkaan yang berdampak langsung pada masyarakat.

    Hasil SIDAK LPG 3 Kg Tim Provinsi bersama Tim Kab Poso tersebut yaitu antara lain :

    1. Di Wilayah Poso benar terjadi kenaikan harga LPG 3 Kg yang antara lain disebabkan karena keterbatasan supply Gas LPG 3 Kg.
    2. Di lapangan banyak ditemukan Gas LPG 3 Kg yang bersumber dari Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hal tersebut berdampak atas kenaikan harga.
    3. Merujuk Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, dalam rangka mengurangi adanya harga yang tidak wajar, bahwa Pengecer yang tidak mempunyai kewenangan menjual LPG 3 Kg dan menjual di atas HET, maka PT Pertamina memberikan sanksi kepada Pengecer dengan menukar 3 (tiga) tabung LPG 3 Kg (SUBSIDI) dengan 1 (satu) buah tabung LPG 5,5 kg (NON SUBSIDI).
    4. PT Pertamina Sultengbar (Sulawesi Tengah dan Barat) memberikan kesanggupan untuk mengirimkan tambahan kuota LPG 3 Kg ke Kabupaten Poso sebanyak 20 % dari Kuota normal di bulan Maret 2025 ini.
    5. Dalam rangka memenuhi azas Transparansi, dan memenuhi keluhan Masyarakat bahwa ada indikasi Pangkalan melakukan hal yang tidak benar atas LPG 3 Kg yaitu dengan pembongkaran Truk LPG 3 Kg di Pangkalan pada waktu Tengah malam hari dan di pagi harinya Pihak Pangkalan menyatakan stock LPG 3 Kg sudah habis, maka PT Pertamina menyanggupi untuk menyusun SOP (Sistem Operasi Prosedur) bahwa pembongkaran LPG 3 Kg maksimal jam 19.00 WITA dan hal ini telah disetujui oleh Pihak SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) di wilayah Poso.
    6. Tim Satgas Pangan dari Unsur Kepolisian dan Kejaksaan Kab.Poso bersama unsur Pemda Kabupaten Poso dan Unsur lainnya (antara lain dari PT Pertamina dan Hiswana Migas) akan terus melaksanakan Inspeksi ke Para Pengecer dan Pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Poso untuk memastikan bahwa Harga LPG 3 Kg di Kabupaten Poso telah wajar.

    Dalam SIDAK tersebut, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Dr.H.Anwar Hafid, juga memantau langsung kondisi di lapangan melalui sambungan video call dengan masyarakat setempat, Pengecer dan Unsur Pemerintah lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bapak Gubernur berkomunikasi secara langsung dengan pengecer, Pangkalan gas LPG 3 Kg di Poso, Unsur Pemerintah Kabupaten Poso dan Tim Satgas dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait lonjakan harga yang dikeluhkan masyarakat.

    Selanjutnya Bapak Gubernur memberikan arahan dan penegasan bahwa Pemerintah akan menindak tegas para pengecer “Nakal” yang menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Selain itu Bapak Gubernur juga menegaskan bahwa sanksi akan diberikan bagi Pangkalan LPG yang terbukti menjual di atas HET yaitu antara lain dalam bentuk Penutupan Sementara dan atau jika diperlukan pencabutan ijin Pangkalan.

    Selanjutnya disampaikan juga bahwa dengan adanya kelangkaan gas yang menyebakan kenaikan harga, maka Bapak Gubernur menyampaikan akan berjuang bersama Pihak lainnya guna peningkatan kuota di wilayah Sulawesi Tengah.

    Dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga saat Ramadan dan menjelang Lebaran, Gubernur juga meminta kepada seluruh jajaran Pemda Kabupaten Poso, Satgas LPG 3 Kg, dan aparat keamanan untuk mengawal distribusi gas agar tetap stabil dan dengan harga yang wajar.

    Bapak Gubernur juga mengingatkan agar setiap pangkalan membuat Pakta Integritas yang memastikan mereka menjual gas sesuai dengan ketentuan.

    Adapun wilayah SIDAK LPG 3 Kg yang didatangi langsung rombongan Pemerintah dan Instansi terkait tersebut yaitu Pengecer dan Pangkalan LPG 3 Kg di Kelurahan Lombogia Poso, Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan dan Kecamatan Lage.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran, Perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, BINDA (Badan Intelijen Daerah), PERTAMINA Sulselbar dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Poso, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi (Kumdag) Kabupaten Poso, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.***

  • Lantik Siti Norma Mardjanu Sebagai PAW Komisi Informasi, Gubernur Sulteng: Komisi Informasi Memiliki Peran Strategis

    Lantik Siti Norma Mardjanu Sebagai PAW Komisi Informasi, Gubernur Sulteng: Komisi Informasi Memiliki Peran Strategis

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid resmi melantik Siti Norma Mardjanu, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2025. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/3/2025), dan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido.

    Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

    “Komisi Informasi ini dibentuk sebagai wadah yang melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya Komisi Informasi, kita ingin memastikan bahwa pemerintahan ini benar-benar dirasakan sebagai milik seluruh rakyat Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur.

    Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini, yang dikenal dengan Berani Bersama Anwar-Reny), terus melakukan konsolidasi internal birokrasi serta merancang program pembangunan yang berpihak pada rakyat. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

    “Ini semua menjadi tantangan bagi saya bersama Bu dr. Reny. Saya berharap Komisi Informasi Sulteng akan terus memberikan masukan dan pendapat terkait pembangunan daerah, termasuk berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengungkapkan fokus pemerintahannya pada dua program utama, yaitu Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program Berani Cerdas menargetkan pemberian beasiswa kepada sekitar 25-30 ribu mahasiswa di Sulawesi Tengah tahun ini, serta pembebasan biaya sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB agar pendidikan lebih terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, program Berani Sehat akan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, dengan skema layanan berbasis KTP.

    Gubernur menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Informasi dan pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat.

    “Saya percaya Saudari Siti Norma Mardjanu akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan lengkapnya kembali jajaran Komisi Informasi, kita bisa lebih optimal dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” jelasnya.***

  • Pimpin RPJMD, Gubernur Sulteng Tegaskan Kesejahteraan Masyarakat dan Matangkan Strategi atasi Harga Pangan

    Pimpin RPJMD, Gubernur Sulteng Tegaskan Kesejahteraan Masyarakat dan Matangkan Strategi atasi Harga Pangan

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/3/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.

    Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti kesenjangan harga pangan antarwilayah di Sulteng yang masih tinggi, seperti perbedaan harga antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una.

    “Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami ingin mencari solusi agar harga-harga ini stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid. Ia mengusulkan mekanisme subsidi distribusi untuk menekan perbedaan harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.

    Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Gubernur menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif daripada sekadar bantuan sembako. Ia mengusulkan program pendampingan intensif di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas sejumlah warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.

    Gubernur juga menyinggung pentingnya program revitalisasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Ia menyebut konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding) yang pernah diterapkannya saat menjabat sebagai bupati, di mana pemerintah membantu renovasi rumah warga miskin agar lebih layak huni.

    Menutup arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa perubahan besar dalam pola pikir dan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi rakyat. Ia mengajak seluruh OPD dan stakeholder terkait untuk berinovasi dalam mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.

    Dengan pendekatan baru ini, diharapkan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat ditekan secara signifikan, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

    Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan koperasi dan penyimpanan hasil panen menjadi kunci dalam menekan fluktuasi harga pangan. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki satu gudang penyimpanan atau cold storage. Dana desa akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun.

    Kepala BI Sulteng, Rony Hartawan juga mengatakn, pentingnya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produktivitas daerah. Ia menegaskan bahwa konsumsi menjadi faktor utama dalam perekonomian, dengan nilai konsumsi di Sulteng mencapai 57,3 persen. Oleh karena itu, strategi penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus diperkuat.

    “Jika kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Rony.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menegaskan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo. Fokus utama pada periode 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

    Dalam kerangka ini, program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok yang murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal. Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkelanjutan.

    “Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda.***

  • Gelar Rapat Koordinasi dengan Seluruh Rektor, Gubernur Sulteng: Anak Miskin Harus Bisa Kuliah

    Gelar Rapat Koordinasi dengan Seluruh Rektor, Gubernur Sulteng: Anak Miskin Harus Bisa Kuliah

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menggelar rapat koordinasi bersama seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun daring, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (12/3/2025). Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan melalui program unggulan Berani Cerdas.

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA). Ia menjelaskan bahwa pendidikan di Sulawesi Tengah tidak boleh berhenti pada jenjang sekolah menengah atas, melainkan harus memberi kesempatan luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak miskin yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sulteng NAMBASO adalah komitmen kami agar pendidikan tinggi bisa dijangkau oleh semua orang, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” ujar Gubernur. Ia menekankan bahwa lulusan SMA/SMK di Sulawesi Tengah harus memiliki dua pilihan yang jelas, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau mendapatkan sertifikasi keahlian yang siap pakai di dunia kerja.

    Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ia merinci bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, menambah lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. “Satu rupiah uang daerah keluar harus ada pengaruhnya untuk kemiskinan, harus ada pengaruhnya untuk pertambahan lapangan kerja baru, harus menopang pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling penting, tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang mengabaikan standar lingkungan,” tegasnya.

    Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut adalah program beasiswa bagi mahasiswa Sulawesi Tengah. Gubernur mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan skema bantuan pendidikan yang akan memberikan beasiswa sebesar 4 juta rupiah per semester atau 8 juta rupiah per tahun untuk setiap mahasiswa. Program ini dirancang untuk menjangkau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.

    Ia juga menyinggung pengalaman sebelumnya saat memimpin Morowali, di mana jumlah mahasiswa di daerah tersebut melonjak dari 700 menjadi 4.600 dalam dua tahun setelah program beasiswa diluncurkan. Ia yakin program serupa dapat diterapkan di Sulawesi Tengah dengan skala yang lebih luas. “Saya ingin beasiswa ini bisa menjangkau semua yang membutuhkan. Saya tidak mau ada kriteria yang menyulitkan. Yang penting ada kemauan kuliah, kita bantu,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah mempertimbangkan dua skenario dalam pelaksanaan program ini. Opsi pertama adalah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang saat ini sudah berkuliah, sementara opsi kedua adalah memprioritaskan mahasiswa baru. Gubernur menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi faktor kunci dalam menentukan skema terbaik.

    Selain itu, sistem pencairan beasiswa juga sedang dirancang agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mengusulkan agar dana beasiswa dapat langsung ditransfer ke rekening kampus berdasarkan data yang masuk melalui dinas pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan dan tidak disalahgunakan.

    Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga memaparkan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, termasuk bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Ia bahkan menyebutkan bahwa beberapa universitas di luar negeri sudah menawarkan kerja sama dalam mendukung program pendidikan tinggi bagi anak-anak Sulawesi Tengah.

    Selain pendidikan, pertemuan ini juga menyinggung sektor kesehatan, infrastruktur, dan energi. Gubernur mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit modern yang akan memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas listrik dan internet sebagai bagian dari pembangunan daerah yang lebih inklusif.

    Melalui rapat ini, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi berkomitmen untuk membangun sinergi yang lebih erat dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kemajuan daerah.

    Gubernur Anwar Hafid berharap kerja sama ini akan melahirkan solusi konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.***

  • Wagub Sulteng Tinjau Kesiapan BERANI Sehat di RSUD Undata, Reny: Warga yang Belum Terdaftar BPJS Harus Dilayani Walau Hanya Pakai KTP

    Wagub Sulteng Tinjau Kesiapan BERANI Sehat di RSUD Undata, Reny: Warga yang Belum Terdaftar BPJS Harus Dilayani Walau Hanya Pakai KTP

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Wagub Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes meninjau kesiapan RSUD Undata dalam rangka pelaksanaan program BERANI Sehat pada Selasa (11/3).

    BERANI Sehat merupakan program unggulan yang memungkinkan warga Sulteng dapat berobat di faskes hanya dengan membawa KTP.

    Dengan begitu, walau warga belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau sudah terdaftar tapi statusnya tidak aktif karena tunggakan iuran, harus tetap dilayani dengan baik.

    Dalam kunjungan ini, Wagub Reny meminta jajaran Undata supaya merespon program BERANI sehat dengan memberikan pelayanan terbaik yang manusiawi ke pasien tanpa membeda-bedakan.

    Terutama pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) diharapkan memiliki SOP yang jelas, mulai dari berapa lama waktu tunggu pasien ditangani hingga berapa lama proses transfer pasien ke kamar rawat inap, kesemuanya harus ada patokan yang pasti supaya pasien dalam kondiri kritis dapat terselamatkan dengan tindakan medis yang cepat dan tepat.

    Dokter spesialis patologi klinik ini juga mendorong peningkatan Sistem Informasi RS Undata sebagai kunci penting dalam optimalisasi pelayanan kesehatan di era digital.

    Begitu juga dengan tenaga Kesehatan dan staf rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan penuh senyuman kepada pasien.

    Selain itu, wagub menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah provinsi bagi dokter umum maupun tenaga kesehatan Undata yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan dokter spesialis atau pelatihan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi pelayanan di rumah sakit.

    “Kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit lainnya. Ayo tingkatkan pelayanan supaya Undata jadi rumah sakit paling bagus di Sulawesi Tengah,” dorongnya.

    Program BERANI Sehat diharapkan menjadi katalis dalam memperbaiki sistem kesehatan dan ikut berkontribusi bagi penurunan kemiskinan dengan pencanangan RS Undata sebagai rumah sakit percontohan.

    Sementara Direktur RS Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes menyambut baik kunjungan Wagub Reny Lamadjido untuk memastikan kesiapan Undata mendukung pelaksanaan program BERANI Sehat.

    Program tersebut diakuinya sangat dirindukan masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar kesehatan, dan untuk optimalnya program maka ia mengajak jajaran Undata memberikan pelayanan maksimal.

    “Jangan pernah ragu mengambil peran karena ini terkait dengan hajat orang banyak dan kita adalah orang-orang terpilih yang bekerja di rumah sakit,” ujarnya memberi semangat.***

  • Gubernur Sulteng Sampaikan Peran Penting Media di HUT ke 16 Deadline-News.com

    Gubernur Sulteng Sampaikan Peran Penting Media di HUT ke 16 Deadline-News.com

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Di bawah langit senja yang mulai meredup, suasana penuh kehangatan menyelimuti Graha Deadline News di BTN Teluk Palu Permai, Kelurahan Tondo, Kota Palu, Minggu (9/3-2025).

    Di tempat itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si, memenuhi undangan istimewa: iftar bersama anak-anak yatim piatu dari tujuh panti asuhan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 media online deadline-ews.com group.

    Dalam peringatan hut 16 tahun deadline-news.com itu, selaku penerbit manajemen PT.Media Perkasa Sulteng mengundang 107 anak yatim dari 7 panti asuhan di kota Palu.

    Ke 7 panti asuhan itu 5 islam dan dua non muslim yakni, panti asuhan Hidayatullah, Wali Songo, Kasih Sayang Anak, Putra KLSA Muhammadiayah Nunu, Nur Anantapura, Balai Keselamatan dan Imanuel.

    Langkah Gubernur Anwar Hafid terasa mantap saat memasuki ruangan yang dipenuhi wajah-wajah ceria. Anak-anak dari berbagai panti asuhan, termasuk Bala Keselamatan dan Immanuel, tampak antusias menanti waktu berbuka puasa. Mereka tak hanya datang untuk menikmati hidangan berbuka, tetapi juga merasakan kebersamaan yang hangat, tanpa sekat agama atau suku.

    Di tengah-tengah suasana yang khidmat, gubernur menyampaikan apresiasi mendalam terhadap acara yang diinisiasi oleh deadline-news.com bersama para mitra dan donatur.

    Ada 1450 kg beras yang disiapkan panitia untuk dibagikan ke panti-panti asuhan, 200 goodie bag diantaranya berisi beras 5 kg dan minyak goreng 1 liter dibagikan ke seluru undangan yang hadir termasuk 107 anak panti asuha dan 143 undangan umum termasuk kaum dhuafah dan masyarakat kurang mampu.

    Donasi berbagi tali asih dalam hut 16 tahun ini, berasal dari mitra bisnis dan kerja deadline-news.com group dintaranya dari anggota DPR RI Fraksi Golkar H.Muhidin M Said sebanyak 1000 kg beras dan 200 liter minyak goreng dalam kemasan botol plastik. Selain itu bank Sulteng juga ikut mensupport kegiatan kemanusiaan dan keagamaan itu.

    “Media itu mottonya menyambung yang terputus. Jika kita tak bisa menyampaikan pesan secara langsung, maka media menjadi perpanjangan tangan untuk menyebarkannya,” ujar Anwar Hafid.

    Baginya, media bukan sekadar penyampai berita, tetapi juga jembatan bagi masyarakat untuk terhubung dengan pemerintah. Lebih dari itu, acara ini menjadi bukti bahwa kebersamaan tak mengenal batas, bahwa kasih sayang bisa menjangkau siapa saja, tak peduli latar belakang mereka.

    Menjelang waktu berbuka, Gubernur Anwar Hafid memberikan kultum singkat, menyampaikan empat pilar ajaran Rasulullah SAW: menyebarkan keselamatan, berbagi dan menyejahterakan sesama, menjaga silaturahmi, serta menjalankan perintah agama.

    “Manusia terbaik adalah mereka yang bisa hidup berdampingan tanpa membedakan siapa pun,” ungkapnya dengan penuh makna. Kata-katanya begitu dalam, seolah menjadi pengingat bagi semua yang hadir untuk terus menebarkan kebaikan tanpa batas.

    Tak lama kemudian, lantunan doa berkumandang, menandai momen berbuka yang dinanti-nantikan. Anak-anak yatim yang hadir tersenyum bahagia saat menerima paket sembako dari para donatur dan mitra Deadline News. Di antara mereka, terlihat tatapan penuh harapan—sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik.

    Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Sayarifuddin Hafid, Kombes Pol Dr. H. Sirajuddin Ramly, S.H., M.H., Ketua Fraksi Partai Demokrat Hidayat Pakamundi, serta tokoh media seperti Pemred Metro Sulawesi, Udin Salim, dan Ketua SMSI, Mahmud Matangara.

    Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan media harus selalu terjalin dengan baik, meski terkadang ada dinamika dalam pemberitaan.

    “Semoga Deadline News semakin tajam dan kritis dalam memberitakan segala hal untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah,” harapnya.

    Ia pun mengenang perjalanan panjang persahabatannya dengan Pimpinan Deadline News, Andi Attas Abdullah, yang telah terjalin sejak sebelum dirinya menjadi Bupati Morowali.

    “Pers adalah pilar demokrasi. Tidak semua kritik itu buruk, justru itu tanda kepedulian. Karena itu, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 untuk Deadline News. Teruslah menjadi penyambung lidah rakyat,” ujarnya penuh semangat.

    Di penghujung acara, suasana syukur begitu terasa. Acara ini bukan sekadar perayaan ulang tahun media, bukan sekadar buka puasa bersama, melainkan simbol dari sinergi yang terus terjalin antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dalam kehangatan kebersamaan, terpatri harapan bahwa di tahun-tahun mendatang, suara rakyat akan tetap menggema melalui media yang kritis namun berimbang.

    Sejenak, langit Palu yang mulai gelap terasa lebih hangat, seolah menyerap seluruh doa dan harapan yang baru saja terucap.***

  • Terima Bantuan Seratus Buah Al-Qur’an, Wagub Apresiasi dan Berterima Kasih Kepada Cv. Dwi Daya Kreasi Sudah Mendukung Program Pemerintah

    Terima Bantuan Seratus Buah Al-Qur’an, Wagub Apresiasi dan Berterima Kasih Kepada Cv. Dwi Daya Kreasi Sudah Mendukung Program Pemerintah

    Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp,PK,M.Kes didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Tengah Awaludin, menerima bantua Al-Qur’an dari Pimpinan CV. Dwi Daya Kreasi bergerak di bidang Konsultan Tambang, pada Senin, (10/03/25).

    dr. Reny A. Lamadjido, pada kesempatan tersebut menyampaikan, apresiasi dan terima kasih atas dukungannya yang telah membantu program pemerintah provinsi Sulawesi tengah melalui program sulteng mengaji.

    Ia berharap, semoga bantuan yang di serahkan bisa bermanfaat dan akan disalurkan kepada masjid-masjid yang ada di Sulawesi Tengah, dan semoga kebaikannya mendapat amal Jariyah.

    Sementara Pimpinan CV. Dwi Daya Kreasi, Rahmat Manoarfa menyampaikan, bantuan ini tentunya merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung program Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sulteng mengaji.

    Menurutnya, bantuan al-quran saat ini sejumlah 100 (buah), dan sudah berjalan disetiap Kabupaten yang membutuhkan bantuan seperti, di Kabupaten Toli-toli, penyerahan Alquran, Tandon Air di masjid AT-Taqwa.***