Pentingnya Pendidikan Pemilih, KPU Sulteng Gelar Dialog Publik Untuk Mewujudkan Pilkada Berintegritas Dan Demokratis
Ril (detaknews.id) – Palu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) menghelat dialog publik berjudul “Mewujudkan Pilkada Berintegritas Dan Demokratis Di Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024” di Ballroom Hotel Best Western Coco Palu, pada Senin 27 Mei 2024.
Acara tersebut diawali dengan tarian tradisional dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulteng, Risvirenol. Dalam sambutannya, Risvirenol menyampaikan bahwa dialog publik ini untuk mengajak kepada seluruh masyarakat di seluruh Sulawesi Tengah untuk sadar pentingnya pendidikan pemilih.
Pendidikan pemilih bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi dalam dialog publik yang diadakan oleh KPU Sulteng dipersilahkan untuk bertanya untuk mendapatkan jawaban dari ahli dan dari Komisioner KPU RI.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dialog publik Mewujudkan Pilkada Berintegritas Dan Demokratis Di Sulawesi Tengah, saya nyatakan dibuka!”, tegas Risvirenol, Ketua KPU Sulteng.
Dialog publik ini dihadiri oleh empat narasumber yaitu Betty Epsilon Idroos sebagai Anggota dan Komisioner KPU RI, Sahran Raden sebagai Akademisi UIN Palu, Muhadam Labolo sebagai Guru Besar IPDN, dan Erik Kurniawan sebagai Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
Guru Besar IPDN, Muhadam Labolo, menyampaikan dalam materinya bahwa integritas harus kita lekatkan kepada pemerintah dan DPR yang memprogram sistem. Jika tidak punya integritas, maka hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai harapan.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa integritas juga harus melekat pada para kontestan pemilihan. Siapapun yang disodorkan oleh partai politik, itu yang kita pilih. Apabila disodorkan oleh calon yang tidak berintegritas dan tidak kompeten, kita tidak bisa berharap banyak kedepan.
Adapun tujuan diadakannya pemilihan untuk memperkuat prosedur sistem demokrasi, memperkuat peran parpol, mendorong efesiensi, meningkatkan partisipasi politik, memperkuat lembaga perwakilan, hingga mengurangi konflik horizontal.
Dialog publik ini diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh peserta kepada para pembawa materi dialog publik.***
