Gelar Dialog dan Silaturahmi dengan Komunitas Pelaku Ekonomi dan Pengusaha, Muhidin M. Said Berbagi Wawasan
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pimpinan Banggar/Anggota DPR RI Komisi XI dapil Sulteng Periode 2024-2029 H. Muhidin M. Said gelar dialog dan silaturahmi dengan komunitas pelaku ekonomi dan usaha sulawesi tengah di caffe Tanaris, Sabtu siang (9/8-2025).
Perhelatan tersebut berlangsung hikmad dan hangat antar komunitas pelaku ekonomi dan usaha dengan anggota DPR RI itu.
Turut hadir dalam dialog tersebut, Bupati Sigi Moh.Rizal Intjenae, Pimpinan UD. Madju Koko Rudy Chandra, Ketua APINDO Sulteng Koko Awi, Pengurus GAPENSI Sulteng, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Politisi nasional Partai Golkar Muhidin M Said dalam sesi tanya jawab memberikan pandangannya terkait kondisi kontraktor lokal, kerjaan-kerjaan yang berpotensi dan dapat digarap kedepannya, peluang-peluang yang dapat dimasuki dalam era saat ini.
“Ini merupakan kesempatan bagi kawan-kawan pelaku ekonomi dan pengusaha kontraktor lokal dalam bekerja, tentunya dengan kondisi yang saat ini mulai stabil akan mempermudah kawan-kawan semua,”ungkapnya.
“Menyoroti perihal kontraktor lokal, tentunya kita perlu koneksi lebih intens dengan asosiasi-asosiasi yang memayungi penyedia jasa kontraktor yang ada di pusat. Dengan hubungan komunikasi yang baik dengan asosiasi pusatnya, tentunya kedepan akan lebih berpeluang bagi pelaku jasa kontraktor,” tuturnya.
Wakil pimpinan Banggar itu juga menjelaskan terkait potensi proyek makanan begizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan bagi kontraktor lokal.
“Dengan memanfaatkan koperasi merah putih (KMP) tentunya proyek penggarapan Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Ini bukan hanya berkaitan dengan kontraktor saja, tetapi berkaitan dengan konsumsi gizi anak-anak kita kedepannya,” paparnya.
Tak hanya itu, Muhidin juga menyoroti perihal pajak bagi pelaku UMKM yang mana perlunya sosialisasi oleh pihak pelaku UMKM agar pendapatan daerah bisa lebih meningkat.
“Perihal pajak UMKM itu, perlu ditangani secara serius. Karena tanpa pajak, kita tidak akan mampu membangun fasilitas publik dan infrastruktur yang bisa dinikmati seperti saat ini,” jelasnya.
“Adapun untuk eksekusinya, perlu tindakan sosialisasi dari pelaku UMKM kepada konsumennya. Caranya ialah, dengan memungut tarif pajak sesuai dengan aturan kepada konsumen,” imbuh Anggota DPR RI Komisi XI itu.
Lebih lanjut, ia juga membahas pentingnya peran BPD dalam memberikan kontribusi untuk membangun daerah.
“Tentunya dengan melihat potensi-potensi yang ada saat ini, BPD tentunya di harapkan mampu untuk mendorong hal itu. Apalagi ini untuk pembangunan daerah, kalau bisa mengapa tidak dilakukan,” paparnya.***
