Syarifuddin Hafid Dorong Pemprov Sulteng Bentuk Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

“Saya sangat mendorong Pemprov Sulteng supaya sesegera mungkin membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan Sulteng. Ini adalah tawaran yang maju. Pengentasan kemiskinan harus diseriusi dengan tindakan yang konkret,” ujar Syarifudin, Minggu (17/8-2025).

Menurut Syarifudin, pembentukan Satgas perlu dilakukan untuk merespons isu dan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng.

BPS mencatat persentase jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah pada Maret 2025 sebesar 10,92 persen atau setara 356,19 ribu jiwa.

Angka ini turun 0,12 poin persentase dibandingkan September 2024.

Data BPS juga menunjukkan penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen.

Rekomendasi Untuk Kemiskinan di Kota Turun, Tapi Naik Tipis di Desa: Tantangan Baru bagi Sulteng.

Parimo, Donggala dan Banggai Catat Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi Sulteng. Namun, di perdesaan justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.

“Dengan keluarnya data jumlah penduduk miskin di Sulteng, maka sudah sepatutnya ini direspons secara bijak oleh pemerintah Sulteng. Hal ini tentu sangat sinkron dengan sembilan pilar utama pembangunan prioritas Pemerintahan Berani (Bersama Anwar-Reny),” ujar Syarifudin.

Ia menambahkan, sembilan pilar prioritas tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.

Syarifudin juga mengapresiasi kritik dan gagasan masyarakat yang mendorong inisiatif pembentukan Satgas.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Ini momentum untuk berkoordinasi dengan semua pihak agar percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif,” tutup Syarifudin.

Sebelumnya, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulteng, Azis, menilai meski jumlah penduduk miskin berkurang, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

“Kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, beban rumah tangga miskin semakin berat,” kata Azis, Kamis (14/8-2025).

Data Dinas Sosial Sulteng per Desember 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 1.633.552 jiwa.

Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan data BPS. Kabupaten dengan penerima DTKS terbanyak yakni Parigi Moutong (278.668 jiwa), Donggala (165.007 jiwa), dan Banggai (161.573 jiwa).

Angka kemiskinan di Sulteng menunjukkan tren penurunan. Berikut adalah data terbaru per Maret 2025:

Persentase Penduduk Miskin: 10,92 persen dari total populasi Sulawesi Tengah.

Jumlah Penduduk Miskin: Sebanyak 356,19 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,12 % poin dibandingkan dengan kondisi September 2024, di mana persentase kemiskinan tercatat sebesar 11,04 %.

Kemiskinan di Kota Turun, Tapi Naik Tipis di Desa: Tantangan Baru bagi Sulteng
Parimo, Donggala dan Banggai Catat Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Sulteng.

Ini berarti ada sekitar 2.140 orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam periode tersebut.

Meskipun demikian, BPS juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi (12,93 % ) dibandingkan dengan di wilayah perkotaan (6,98 % ).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.**