Ilong (detaknews.id) – Palu – Dalam rapat bersama dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan, wakil Gubernur dr.Reny A Lamadjido menyoroti rendahnya realisasi anggaran dana dekonsentrasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 yang melekat di 17 organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat itu dipimpin wagub Reny yang didampingi Sekprov Dr.Drs.Novalina dan pembicara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah) adalah Teddy Suhartadi Permadi, S.E., Ak., MIDS dan Kepala BPKP Sulteng Agus Julianto, Senin (29/6-2026) di ruang Polibu Kantor Gubernur.
Dihadapan peserta rapat dari OPD, Wakil Gubernur Sulteng dr.Reny A Lamadjido sempat “murkah dan semprot” para kepala OPD itu.
Pasalnya para kepala OPD itu tidak melaporkan ke Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sulteng terkait dana dekonsentrasi dan pembantuan yang bersumber dari APBN yang melekat pada Satker di OPD.
Padahal cukup besar anggaran dekon yang melekat di 17 OPD yakni totalnya mencapai Rp, 55,55,233,000 dan realisasinya pada triwukan II ini baru mencapai Rp, 13,333,798,719 atau sekitar 25 persen secara keseluruhan.
“Mohon perhatian bapak dan Ibu-Ibu kepala OPD segera dilaporkan ke ibu Sekprov anggaran Dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini ya, jangan lagi diam-diam, nanti ada masalah baru di laporkan. Jadi tolong ya di laporkan ke Ibu Sekprov selaku ketua Tim TAPD mulai dari besaran anggarannya hingga realisasinya. Jangan lagi komiu-komiu badiam-diam, giliran ada masalah baru dimenghadap,”kata Wagub Reny dengan nada keras.
Selain itu Wagub Reny menyoroti seluruh OPD untuk meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih cepat dengan mengedepankan pengelolaan data, manajemen risiko, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebelumnya dalam rapat tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah) Teddy Suhartadi Permadi, S.E., Ak., MIDS menyoroti rendahnya realisasi anggaran dekonsentrasi dan dana pembantuan di sejumlah OPD. Bahkan ada yang sama sekali masih nol persen.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus dan untuk memintanya kembali jika daerah memerlukannya agak sulit. Sebab harus melalui Kepres. Dan sewaktu-waktu jika presiden membutuhkannya dapat saja digunakannya di tempat lain. Olehnya pergunakan memang anggaran itu sebaik-baiknya, tepat sasaran dan realisasi mencapai 100 persen,”ujar Teddy.
Sementara itu Sekprov Sulteng Dr.Drs.Novalina menegaskan bahwa betapa sulitnya mencari anggaran saat ini. Oleh sebab itu anggaran Dekonstrasi dan pembantuan dari Pusat yang ada disetiap OPD segera pergunakan sebaik-baiknya, tepat sasaran dan terealisasi cepat.
“Kita sudah dikasih sama pusat cukup besar anggaran dekon dan pembantuan kurang lebih Rp, 55 miliyar. Olehnya tolong dipergunakan sebaik mungkin dan realisasinya sudah dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun. Dan jangan lupa segera dilaporkan ke saya yang selanjutnya jadi bahan laporan saya ke pak Gubernur dan Ibu Wagub untuk dapat dievaluasi dan diawasi,”pinta Novalina.
Kepala Dinas Cikasda Sulteng Andi Ruly Djanggola yang tercatat sebagai penerima dana dekon dan pembantuan kedua terbesar yakni kurang lebih Rp, 17 miliyar setelah Dinas Nakertrans kurang lebih Rp, 18 miliyar, menjelaskan bahwa anggaran tersebut hanya tercatat pada Cikasda, tapi Satkernya berada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III.
Dana anggaran itu untuk pembayaran gaji atau honor penjaga dan petugas Irigasi di beberapa wilayah Kabupaten se Sulteng oleh Satker yang bersangkutan di BWSS III.
“Jadi kuasa pengguna anggarannya berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Satkernya ada di BWSS III, bukan dikita, hanya nama dan daftarnya ada sama Dinas Cikasda dan Realisasinya sudah mencapai 50 persen,”jelasnya.
Sedangkan Dinas Nakertrans dengan dana pembantuan mencapai Rp, 18 miliyar lebih, sampai triwulan ke 2 masih nol realisasinya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah yang baru Muh. Syahrul Syam, S.STP., M menjelaskan ke Wagub dan Sekrov Novalina bahwa keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan masih nol realisasi akibat dari aplikasi dari kementerian bermasalah.
“Sehingga kami harus berkoordinasi dengan pihak kementerian untuk perbaikan aplikasi tersebut. Dan memakan waktu kurang lebih dua minggu untuk perbaikannya. Alhamdulillah mulai minggu ini sudah normal dan kami segera melaksanakan programnya agar mencapai realisasi seperti yang diharapkan,”akunya.
Berikut ini OPD penerima Dana Dekon dan Pembantuan :
