DetakNews.id

Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

  • Sekda Prov. Sulteng Sambut Kedatangan Mendes PDT dan Kepala BNN di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri

    Sekda Prov. Sulteng Sambut Kedatangan Mendes PDT dan Kepala BNN di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menyambut langsung kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si, di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Rabu (4/2/2026).

    Rombongan Menteri tiba sekitar pukul 06.06 WITA menggunakan pesawat komersial, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Kehadiran para pejabat nasional tersebut menjadi momentum penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penguatan program pembangunan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

    Dalam penyambutan tersebut, Sekdaprov Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, S.H., LL.M., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh khidmat dengan prosesi pemasangan Siga, penutup kepala tradisional sebagai simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Tadulako. Prosesi adat ini merupakan wujud kearifan lokal sekaligus bentuk penghargaan masyarakat Sulawesi Tengah atas kunjungan kerja para Pejabat Negara.

    Usai prosesi adat, Menteri Desa PDT dan Kepala BNN RI bersama rombongan melanjutkan silaturahmi di ruang VIP Bandara, sebelum bertolak menuju lokasi kegiatan Lapangan Pogombo.

    Rombongan selanjutnya akan bergabung dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H, yang telah tiba sehari sebelumnya, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan PDT RI dijadwalkan menyerahkan penghargaan kepada 13 kabupaten/kota atas keberhasilan membentuk Posbankum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

    Biro Administrasi Pimpinan

  • Beasiswa Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulteng di UNHAS Segera Dibayarkan

    Beasiswa Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulteng di UNHAS Segera Dibayarkan

    Kahar (detaknews.id) – Makassar – Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP melakukan kunjungan ke Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk memverifikasi data mahasiswa penerima Program Beasiswa BERANI Cerdas asal Sulawesi Tengah.
    ‎
    ‎Dalam kunjungan tersebut, Firmanza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdaftar dalam program beasiswa unggulan tersebut.
    ‎
    ‎”Kami ingin memverifikasi anak-anak kami yang kuliah di UNHAS, data kami ada sekitar 288 orang yang Insya Allah kita akan bayarkan UKT nya,” katanya, Selasa (03/02/2026).
    ‎
    ‎Firmanza menjelaskan, Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen menanggung seluruh kebutuhan pembelajaran mahasiswa penerima beasiswa BERANI Cerdas yang masih berstatus aktif kuliah. Adapun mekanisme pembayaran UKT nantinya akan dilakukan secara langsung kepada pihak universitas melalui rektorat.
    ‎
    ‎”Kita akan membayarkan langsung (UKT) anak-anak kita ke pihak rektorat atau ke pihak kampus,” ujarnya.
    ‎
    ‎Lebih lanjut, Firmanza menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan solusi bagi mahasiswa penerima beasiswa yang telah lebih dulu membayarkan UKT secara mandiri.
    ‎
    ‎Program yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid tersebut turut menyiapkan skema pengembalian dana sebagai bentuk perlindungan bagi mahasiswa.
    ‎
    ‎”Kalau anak-anak sudah terlanjur membayar UKT duluan, Insya Allah akan kita kembalikan melalui pihak kampus dengan membawa bukti-bukti pembayaran,” pungkasnya.***

  • Gubernur dan Wagub Sulteng Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

    Gubernur dan Wagub Sulteng Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

    Ilong (detaknews.id) – Sentul – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

    Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, dimana Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa jumlah peserta Rakornas mencapai 4.011 orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Peserta dari tingkat pusat berjumlah 525 orang, meliputi para Menteri Koordinator, Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan lembaga negara, penasihat dan utusan khusus presiden, serta pejabat eselon I kementerian/lembaga dan perwakilan pejabat utama TNI–Polri.

    Sementara itu, peserta dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 3.486 orang, terdiri atas Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Daerah, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda siap mendukung dan mengawal program prioritas Presiden untuk mendorong lompatan kemajuan bangsa.

    “Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai capaian positif telah diraih pada tahun pertama. Keberhasilan tersebut akan semakin dioptimalkan pada tahun 2026 melalui kesamaan gerak dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri.

    Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program prioritas nasional demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

    Biro Administrasi Pimpinan

  • Sejalan Retret di Masjid Raya, Gubernur Anwar Hafid Perkuat Integritas Pejabat Nasrani Lewat Retret Iman

    Sejalan Retret di Masjid Raya, Gubernur Anwar Hafid Perkuat Integritas Pejabat Nasrani Lewat Retret Iman

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido terus menanamkan fondasi pemerintahan yang berintegritas dengan memperkuat nilai-nilai spiritual aparatur sipil negara. Sejalan dengan retret kepala organisasi perangkat daerah beragama Muslim di Masjid Raya Baitul Khairaat Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar retret khusus bagi pejabat yang beragama Nasrani.

    Retret ini melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat administrator atau eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang beragama nasrani. Pemerintah provinsi menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan karakter ASN lintas agama yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Anwar Hafid dalam membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    Koordinator Retret Pejabat JPT dan Administrator Nasrani, Adiman, yang juga menjabat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa retret ini bertujuan meningkatkan kualitas iman sekaligus meneguhkan integritas pejabat dalam menjalankan amanah jabatan.

    Menurut Adiman, retret yang berlangsung sejak 30 Januari hingga 1 Februari tersebut memperkuat spiritualitas pejabat sebagai pondasi utama agar mereka menjaga kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.

    Selama retret, para peserta mengikuti doa dan ibadah sekaligus menerima pembekalan materi rohani dan kepemimpinan Kristen. Pdt. Dr. R. F. Martino mengulas tantangan mengalahkan kuasa dunia melalui iman dan karakter Kristen, Pdt. Dharma Putera Sallata, S.Th dari Gereja Toraja menekankan kuasa doa dalam mencapai tujuan yang penuh damai sejahtera, sementara Pdt. Armin Robert Tamalanga, S.Th dari Gereja GKST membahas tantangan mencapai tujuan dalam iman Kristen.

    Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa retret lintas agama ini bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ikhtiar membangun fondasi kepemimpinan yang bersih dan amanah. Ia menekankan bahwa setiap pejabat harus menjalankan jabatan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus.

    “Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kecakapan teknokratis, tetapi harus ditopang oleh kekuatan moral dan spiritual para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya takut kepada Tuhan, kebijakannya akan berpihak kepada rakyat,” tegas Anwar Hafid.

    Melalui pendekatan ini, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan arah kepemimpinannya yang humanis, religius, dan berintegritas dengan menempatkan nilai-nilai iman sebagai kekuatan utama dalam membangun Sulawesi Tengah yang bersih, harmonis, dan berkeadilan.

    Adiman menambahkan bahwa materi-materi yang disampaikan selama retret memberi dampak besar dalam memperkuat integritas pejabat sehingga mereka mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

    Nilai-nilai iman tersebut membentengi pejabat dari godaan duniawi yang berpotensi merusak integritas ASN, seperti korupsi, kelalaian menjalankan tugas, serta minimnya inovasi dalam membangun daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    Selain itu, pembekalan moderasi beragama mendorong para pejabat menjadi agen toleransi, menghargai perbedaan, serta melayani seluruh masyarakat secara adil tanpa diskriminasi.

    “Melalui retret ini, kami membentuk karakter pejabat yang berintegritas dan akuntabel agar nilai spiritual benar-benar tercermin dalam kinerja dan pelayanan publik,” ujar Adiman. **

  • Gubernur Anwar Hafid Berikan Tanggapan Terkait Sanksi Administrasi PT. RUJ

    Gubernur Anwar Hafid Berikan Tanggapan Terkait Sanksi Administrasi PT. RUJ

    Ilong (detaknews.id) – Palu- Menanggapi Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Desa Unsongi, Africhal Cs yang menuding Gubernur Sulteng Anwar Hafid “berbohong” terkait pencabutan sanksi administrasi PT.Resky Utama Jaya (RUJ), Gubernur Anwar Hafid mengatakan, bukan berbohong, tapi memang suratnya belum saya terima, lihat dan baca.

    “Karena mungkin sudah dibawa ke kantor untuk dicatat dibagian staf lalu dibawa masuk ke ruangan kerja saya. Maka saat mereka tanya saya di masjid usai sholat Subuh Rabu (21/1-2026) saya jawab belum tahu. Karena memang surat tembusan pencabutan sanksi itu saya belum lihat dan baca,”ujar lelaki mantan Bupati Morowali dua periode itu.

    Menurut mantan anggota DPR RI komisi V itu, setelah mereka bertanya lalu bergegas pergi.

    “Mereka datang ketemu saya di masjid usai sholat subuh, mereka bertanya ke saya, lalu saya jawab nanti saya tanya dinas dulu, karena saya belum tau ada itu surat, hanya itu dia langsung pergi,”ujar Gubernur Anwar Hafid.

    Sementara itu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng Drs. Arfan, M.Si melalui Kepala Bidang Minerba  Sultanisah, SP., M.Si menjawab media ini Sabtu (24/1-2026) menjelasakan bahwa PT.Resky Utama Jaya (RUJ) sudah memenuhi semua syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk memenuhi tanggungjawabnya ke masyarakat lingkar tambang.

    Sebelum pihak ESDM melayangkan surat sanksi untuk penutupan sementara perusahaan tersebut. Namun belakangan dicabut sanksinya itu, sehingga menjadi polemik ditengah-tengah publik Morowali khususnya dan Sulteng umumnya.

    Karena sudah memenuhi semua apa yang menjadi dasar sanksi, makan Dinas ESDM mencabut sanksi itu.

    Dikutip dari media wartaindonesianews.co.id
    Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Desa Unsongi menilai pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengaku tidak mengetahui pencabutan sanksi administratif terhadap PT Rezky Utama Jaya sebagai bentuk kebohongan publik dan sandiwara politik untuk saling melempar tanggung jawab dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.

    Africhal, warga Desa Unsongi yang hadir langsung saat pernyataan tersebut disampaikan Gubernur, mengaku sangat kecewa.

    Menurutnya, Gubernur menyampaikan ketidaktahuan itu ketika masyarakat menemuinya usai salat subuh di sebuah masjid.

    “Gubernur mengatakan tidak tahu adanya surat pencabutan sanksi tersebut dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas ESDM pada hari yang sama. Namun faktanya, hingga kini tidak ada tindakan apa pun,” ujar Africhal dalam siaran pers pada Sabtu (24/1-2026).

    Ia menilai pernyataan tersebut semakin menyakitkan karena disampaikan di dalam masjid, ruang suci yang seharusnya menjadi tempat menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.

    “Kami masyarakat sudah lama menderita akibat dampak pertambangan dan berharap keadilan. Pernyataan itu sangat melukai perasaan kami,” tambahnya.

    Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Unsongi telah secara resmi mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada 22 Januari 2026, atau dua hari setelah Dinas ESDM menerbitkan surat pencabutan sanksi administratif.

    Namun hingga saat ini, belum ada respons maupun langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

    Africhal menegaskan, jika Gubernur benar-benar tidak mengetahui pencabutan sanksi tersebut dan merasa dirugikan, seharusnya ada tindakan tegas.

    “Mengapa tidak ada pembatalan atau koreksi atas surat pencabutan itu? Mengapa Dinas ESDM yang berada di bawah koordinasi Gubernur dibiarkan bertindak sesuka hati? Ini menunjukkan bahwa pernyataan ketidaktahuan itu hanyalah sandiwara,” tegasnya.

    Dalam surat keberatan yang ditandatangani Koordinator Aliansi, Zulfikar, masyarakat menuntut pembatalan pencabutan sanksi administratif karena PT Rezky Utama Jaya dinilai belum memenuhi kewajiban hukumnya.

    Perusahaan tersebut belum memiliki dokumen PKKPRL (Pemanfaatan Kawasan, Kegiatan, dan/atau Pengelolaan Ruang Laut) serta belum menyelesaikan kompensasi atas kerusakan puluhan rumah warga akibat aktivitas peledakan.***

  • Setahun Anwar Hafid: Kepemimpinan Populis, Kebijakan Pro Rakyat‎

    Setahun Anwar Hafid: Kepemimpinan Populis, Kebijakan Pro Rakyat‎

    ‎Ilong (detaknews.id) – Palu – Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dinilai menunjukkan karakter kuat sebagai pemimpin populis melalui berbagai kebijakan yang berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat.
    ‎
    ‎Pengamat Politik Universitas Tadulako, Nuralam, menilai arah kepemimpinan Anwar Hafid konsisten dengan komitmen politik yang disampaikan sejak awal masa jabatan, khususnya melalui implementasi sembilan program unggulan BERANI.
    ‎
    ‎”Menurut saya kepemimpinan Anwar Hafid setelah hampir satu tahun ini, lebih populis, mungkin karena terlalu fokus untuk memenuhi komitmen politiknya dengan kondisi baik keuangan daerah maupun atmosfir birokrasi yang melingkupinya serta antisipasi persaingan baru menuju pertarungan politik selanjutnya,” katanya, Kamis (22/01/2026).
    ‎
    ‎Nuralam menyebut, kinerja Anwar Hafid paling menonjol terlihat dari lahirnya dua program strategis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.
    ‎
    ‎Melalui program BERANI Cerdas, Anwar Hafid dinilai berhasil membangun kolaborasi luas dengan seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, bahkan hingga menggandeng institusi pendidikan nasional seperti Institut Teknologi Bandung (ITB). Langkah ini dipandang sebagai upaya serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.
    ‎
    ‎Sementara itu, pada sektor kesehatan, program BERANI Sehat menghadirkan terobosan signifikan dengan memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulawesi Tengah hanya dengan menggunakan KTP. Kebijakan ini memperkuat posisi negara dalam menjamin hak dasar kesehatan rakyat.
    ‎
    ‎”Hal ini bisa tergambar bahwa dari 9 berani yg mencuat dipermukaan adalah beranis cerdas dan berani sehat,” ujarnya.
    ‎
    ‎Secara keseluruhan, Nuralam menilai kinerja Anwar Hafid menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam membangun Sulawesi Tengah, baik dari sisi kebijakan publik maupun penataan arah pemerintahan.
    ‎
    ‎Ia menjelaskan, arah kepemimpinan Anwar Hafid mulai terlihat jelas melalui langkah penyusunan komposisi baru pemerintahan. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat strategi dan visi yang tengah dibangun untuk memastikan jalannya pemerintahan lebih efektif, adaptif, dan terarah.
    ‎
    ‎Tak hanya itu, Anwar Hafid juga dinilai aktif membangun jejaring relasi strategis, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan lembaga nonstruktural. Upaya ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang kolaboratif serta berorientasi pada penguatan ekosistem pemerintahan yang solid.
    ‎
    ‎Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Anwar Hafid terhadap kepemimpinan yang inklusif, berjejaring, dan berfokus pada keberlanjutan pembangunan daerah.
    ‎
    ‎”Konsistensinya saat ini dalam periode implementasi ongoing proses sulit diukur namun penyusunan komposisi baru bisa menjadi rujukan akan kemana arah Pak Anwar dan kehadiran relasi beliau dalam khasanah yang melingkupi kekuasaan pemprov termasuk pada lembaga-lembaga non struktural pemerintahan namun terkait dengan kuasa,” pungkasnya.***

  • Kukuhkan Program Berani Cerdas, Gubernur Sulteng: Pertama di Indonesia

    Kukuhkan Program Berani Cerdas, Gubernur Sulteng: Pertama di Indonesia

    ‎Ilong (detaknews.id) – Palu – Program Berani Cerdas gagasan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menjadi yang pertama di Indonesia. Pasalnya, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulteng berani memberikan beasiswa gratis kepada seluruh generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
    ‎
    ‎Anwar mengatakan, belum ada Pemprov di Indonesia yang mengambil langkah seberani Sulteng dengan program Berani Cerdas. Hal ini ia utarakan saat melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama seluruh Perguruan Tinggi di Sulteng pada Kamis (08/01/2026).
    ‎
    ‎”Saya kira di Indonesia ini belum ada provinsi yang bisa memberi program sebanyak ini,” ujar Anwar dalam pernyataannya di Kantor Gubernur, Palu, Sulteng.
    ‎
    ‎Ia menilai, program tersebut bisa menjamin pemerataan pendidikan di seluruh masyarakat Sulteng. Harapnya, program Berani Cerdas bisa semakin meningkatkan Sumber Days Manusia (SDM) di Sulteng.
    ‎
    ‎”Bukan hanya janji kampanye semata tapi sebuah upaya kita memajukan provinsi ini melalui sektor SDM,” tuturnya.
    ‎
    ‎Anwar juga mengungkapkan masa depan Sulteng sejatinya berada di tangan para generasi muda. Oleh karena itu, Program Berani Cerdas menjadi salah satu pelopor untuk membawa Sulteng semakin maju.
    ‎
    ‎”Kita semua yakin, masa depan daerah ini bukan ditentukan oleh SDA tapi setinggi apa SDM yang dimiliki daerih ini,” tegas Anwar.
    ‎
    ‎Anwar berharap, Sulteng bisa menjadi salah satu provinsi penyumbang SDM maju sehingga bisa mewujudkan Generasi Emas 2045 yang dicita-citakan.
    ‎
    ‎Harapan itu membuat Anwar semakin gencar mendorong program Berani Cerdas sebagai sebuah wadah untuk memenuhi kualitas pendidikan generasi muda Sulteng.
    ‎
    ‎”Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah 9 tahun, artinya penduduk kita ijazah SMP, Indonesia Emas yang kita cita-citakan itu akan mustahil dengan durasi pendidikan 9 tahun itu,” terangnya.
    ‎
    ‎Ia menegaskan, pemprov Sulteng siap menanggung biaya pendidikan anak-anak muda dengan adanya program Berani Cerdas.
    ‎
    ‎Anwar optimis, hal ini bisa lebih meringankan beban pengeluaran orangtua yang kesulitan memenuhi pendidikan anak di Perguruan Tinggi.
    ‎
    ‎”Orangtua kalau mau bantu anaknya bantulah yang lain, biar masalah biaya pendidikan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya.***

  • Gubernur Anwar Hafid Pimpin Apel Gabungan Perdana 2026, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

    Gubernur Anwar Hafid Pimpin Apel Gabungan Perdana 2026, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin pagi (5/1/2026).

    Apel gabungan ini menjadi apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulawesi Tengah di awal tahun 2026.

    Ribuan ASN dari berbagai perangkat daerah tampak mengikuti apel tersebut. Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Drs.Novalina,MM, para kepala perangkat daerah/widyaiswara/administrator/pengawas.

    Dalam amanatnya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya ASN menghafal dan menghayati Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta memaknai secara sungguh-sungguh sumpah jabatan, baik bagi pejabat struktural, fungsional, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Sumpah jabatan jangan dianggap main-main. Kita bersumpah di hadapan Allah SWT. Itu adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

    Ia mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen pelayanan publik. Menurutnya, sekitar 22.126 ASN (PNS dan P3K) Pemprov Sulawesi Tengah yang dibiayai negara memiliki satu tujuan utama, yakni melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

    “Negara membiayai kita bukan tanpa tujuan. Rakyat hanya membutuhkan dua hal dalam pelayanan, yaitu kepastian dan kesungguhan. Tolong, kalau ada rakyat yang mengadu, layani sesuai kemampuan kita,” katanya.

    Gubernur juga menekankan bahwa pada tahun 2026, pola kerja ASN harus bersifat kolektif, bukan individual. Mulai dari kepala dinas hingga staf, seluruh ASN diminta bekerja sebagai satu tim untuk mencapai target pembangunan daerah.

    Untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengaktifkan Command Center sejak malam pergantian tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pelayanan publik sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah memasuki era digitalisasi pemerintahan pada tahun 2026.

    Melalui Command Center tersebut, setiap pertanyaan, laporan, maupun keluhan masyarakat yang masuk akan diterima oleh operator dan selanjutnya diteruskan secara cepat dan tepat kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti.

    “Tindak lanjut dari respons terhadap masyarakat ini akan berpengaruh pada penilaian kinerja, termasuk dalam penambahan penghasilan aparatur,” ungkapnya.

    Selain itu, Beliau meminta ASN meningkatkan disiplin, khususnya dalam kepatuhan terhadap jam kerja. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami dan mengimplementasikan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 9 Berani.

    Program tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Panen Raya, Berani Tangkap Banyak, Berani Menyala, Berani Berdering, Berani Berintegritas, dan Berani Berkah.

    “Seluruh ASN harus menjadi penggerak utama keberhasilan 9 Berani. Ini bukan sekadar slogan, tetapi arah kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.

    Terakhir Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dan sikap sebagai aparatur negara, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.***

  • Wagub Sulteng Pimpin Upacara HAB ke-80 Kemenag, Dorong Moderasi dan Harmoni Beragama

    Wagub Sulteng Pimpin Upacara HAB ke-80 Kemenag, Dorong Moderasi dan Harmoni Beragama

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia yang digelar di halaman Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu (3/1/2026).

    Dalam upacara tersebut, Wakil Gubernur dr. Reny bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, dengan mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Disampaikan dalam sambutan Menteri Agama, selama 80 tahun pengabdiannya, Kementerian Agama telah menjalankan peran strategis dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat moderasi beragama, serta menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Kementerian Agama juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

    Pengembangan ekonomi umat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pesantren serta pengelolaan ekonomi sosial keagamaan, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian umat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Di sektor pendidikan, Kementerian Agama terus meningkatkan kualitas madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan melalui inovasi kurikulum serta penguatan sarana dan prasarana. Selain itu, Program Desa Sadar Kerukunan menjadi salah satu upaya konkret dalam merawat toleransi dan harmoni di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

    Menghadapi tantangan era digital, ASN Kementerian Agama diharapkan mampu bertransformasi menjadi aparatur yang adaptif, profesional, dan berintegritas, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kerukunan umat beragama.

    Pada kesempatan tersebut, Wagub dr. Reny juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berprestasi dan berdedikasi dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Tengah.

    Upacara peringatan HAB ke-80 ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H. Junaidin, S.Ag., M.A., unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, serta ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.***

  • Pohon Peneduh Ditebang, Gubernur Anwar Hafid: Tolong Cari Siapa Yang Tebang

    Pohon Peneduh Ditebang, Gubernur Anwar Hafid: Tolong Cari Siapa Yang Tebang

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pohon peneduh jalan di depan rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Tengah (Siranindi II) di jalan Prof M.Yamin ditebang orang.

    Padahal pohon pinggir jalan itu selain sebagai peneduh dan menghijauakan jalan juga berfungsi untuk menghalau debuh, menyerap air saat musim hujan dan melindungi pejalan kaki dari sengatan matahari panas.

    Melihat pohon pelindung atau peneduh di depan Rujabnya telah ditebang orang, gubernur Sulteng Anwar Hafid “marah besar”.

    “Tolong cari siapa yang tebang pohon depan rujab. Siapapun pelakunya apakah balai jalan atau pln atau siapapun wajib mengganti ini tidak bisa di tolerir,” tegas mantan anggota DPR RI Komisi V asal fraksi Partai Demokrat itu.

    Menurutnya pohon tumbuh hijau dan baik-baik saja tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, masa ditebang.

    Kepala bagian lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Sulteng M.Natsir Mangge yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu soal siapa yang menebang pohon peneduh jalan di depan rujab Gubernur Sulteng jalan M.Yamin.

    “Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Palu, karena itu wilayah kota,”ujar Natsir.

    Kepala DLH kota Palu Mohamad Arif Lamakarate, S.STP., M.S, yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya Jum’at petang (19/12-2025), terkait siapa yang melakukan penebagan pohon pelindung jalan di depan Rujab Gubernur Sulteng, mengatakan bukan dari DLH kota yang menebangnya.

    “Bukan DLH itu,”jelas lelaki yang akrab disapa Ipong itu.

    Kemudian salah satu pendor pemasang lampu hias jalan M.Yamin jalur dua yang sedang memasang jaringan listrik yang dikonfirmasi di lapangan mengaku tidak tahu juga.

    “Kami tidak tahu pak, karena kalau kami dari pendor melakukan penebangan akan didenda, biasanya dari DLH,”sebutnya.

    Saat ini memang ada beberapa penertiban atau penataan jaringan kabel transmisi PLN dan Telkom di ruas jalan M.Yamin jalur dua.

    Pohon peneduh jalan di depan rujab Gubernur Sulteng itu sudah beberapa pejabat gubernur berganti, namun baru kali ini ada yang berani menebangnya. Padahal pohon penghijauan jalan itu sangat indah dan teduh dipandang mata.

    “Mestinya kalau memang menghalangi kabel, ya dirapikan saja tidak perlu ditebang, lagian tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan itu,”kata salah seorang warga Palu di salah satu warung kopi Jum’at malam.***