DetakNews.id

Tag: Pemprov Sulteng

  • Gelar Sosialisasi E-Katalog Terbaru, Pemprov Sulteng Dorong Transparansi Pengadaan

    Gelar Sosialisasi E-Katalog Terbaru, Pemprov Sulteng Dorong Transparansi Pengadaan

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan E-Purchasing melalui E-Katalog versi terbaru di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (7/5/2025).

    Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa secara efektif, efisien, dan akuntabel.

    “Sebagian besar APBD kita dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulteng, Muchsin Husain Pakaya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng, para pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pejabat pengadaan dari seluruh perangkat daerah.

    Narasumber dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Cahya, turut memberikan materi secara daring.

    Sekda Novalina menjelaskan, penggunaan e-Katalog sebagai platform pengadaan elektronik menjadi bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski capaian MCP pengadaan Sulteng telah mencapai 79,13 persen, Ia mengakui masih ada tantangan, terutama terkait kelengkapan dokumen yang belum sepenuhnya diunggah ke sistem.

    “Sebagian besar pekerjaan sudah selesai, tetapi karena dokumen belum lengkap diunggah ke sistem, kita dianggap belum optimal,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan pentingnya negosiasi meskipun pengadaan dilakukan melalui e-Katalog.

    “Jangan berpikir pengadaan lewat e-Katalog tidak perlu negosiasi. Kita tetap harus memastikan harga terbaik dengan kualitas yang baik. Prinsip value for money harus dipegang,” tegasnya.

    Di akhir sambutannya, Sekda Novalina mengajak seluruh pejabat pengadaan untuk bekerja dengan hati dan penuh integritas demi mendorong pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas.

    “Orang pintar banyak, tetapi yang bekerja dengan hati dan komitmen tinggi masih langka. Mari kita buktikan bahwa kita mampu mewujudkan pengadaan yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.***

  • KPU Sulteng Kembalikan Sisa Dana Pilkada Rp 34 Miliar ke Kas Daerah, Wagub Sulteng Apresiasi KPU

    KPU Sulteng Kembalikan Sisa Dana Pilkada Rp 34 Miliar ke Kas Daerah, Wagub Sulteng Apresiasi KPU

    Pengelolaan Dana oleh KPU Sulteng Dinilai Efektif dan Efisien

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah mengembalikan sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sebesar Rp 34,34 miliar ke kas daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (6/5/2025).

    Pengembalian dana dilakukan secara simbolis oleh Ketua KPU Sulawesi Tengah, Dr. Resvi Renol, kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, di ruang kerja Wakil Gubernur. Dana tersebut sebelumnya telah masuk ke kas daerah pada hari yang sama.

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 76,93 miliar untuk mendukung penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada 2024. Menurut Resvi, keberhasilan pengelolaan anggaran ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama pemerintah provinsi.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi penggunaan anggaran,”ujar Ketua Resvi Renol.

    Wakil Gubernur dr.Reny turut menyampaikan apresiasi kepada KPU Sulawesi Tengah atas pengelolaan dana yang dinilai efektif dan efisien.

    “Kami berterima kasih atas pengelolaan anggaran hibah yang baik. Ini menjadi contoh positif dalam tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya.***

  • Timsel KPID Sulteng Gelar Uji Kompetensi Tertulis, Komisioner KPI Pusat: Semoga Tes Ini Melahirkan Sosok KPID yang Profesional

    Timsel KPID Sulteng Gelar Uji Kompetensi Tertulis, Komisioner KPI Pusat: Semoga Tes Ini Melahirkan Sosok KPID yang Profesional

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) resmi melaksanakan tahapan ujian seleksi tertulis bagi para calon anggota KPID periode 2025–2028. Kegiatan ini digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (29/4/2025).

    Sebanyak puluhan peserta yang telah lolos tahap administrasi hadir mengikuti ujian tertulis yang dirancang untuk mengukur pemahaman mereka terhadap dunia penyiaran, wawasan umum, serta aspek psikologis. Ujian dibuka secara resmi oleh Perwakilian Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan yang juga merupakan anggota Tim Seleksi KPID Sulteng.

    “Seleksi ini menjadi momentum penting dalam menjaring figur-figur penyiaran yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam mengawal ekosistem penyiaran di Sulawesi Tengah,” ujar Anggota Timsel

    Proses seleksi berlanjut ke hari kedua, Rabu (30/4), dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari uji psikologi. FGD ini bertujuan menilai kemampuan peserta dalam berkomunikasi, berkolaborasi, serta menyelesaikan masalah secara tim, mengingat tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks dan dinamis.

    “Melalui tahapan ini, kami ingin melihat kesiapan para calon anggota tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari tim yang akan bersinergi menjaga kualitas penyiaran di daerah,” jelasnya.

    Setelah melewati ujian tertulis dan FGD, peserta akan memasuki tahap wawancara mendalam bersama Tim Seleksi. Mereka yang lolos akan menghadapi tahapan akhir, yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

    “Harapan kami, seleksi ini mampu melahirkan sosok-sosok KPID yang profesional, berdedikasi, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas,” tutupnya

    Pengumuman hasil seleksi tertulis akan menjadi agenda berikutnya, dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan serta penetapan anggota KPID Sulteng periode 2025–2028 secara resmi.***

  • Pemprov Sulteng Gelar Upacara Hari Otda, Gubernur Sampaikan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat-Daerah

    Pemprov Sulteng Gelar Upacara Hari Otda, Gubernur Sampaikan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat-Daerah

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX Tahun 2025 di Lapangan Pogombo, Palu, pada Jumat pagi (25/4).

    Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Wagub dr.Hj.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Sekda Dra.Novalina,MM, para pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, dan ASN di lingkup Pemprov Sulteng. Dahri Saleh didapuk sebagai perwira upacara, sementara Kabag Pemerintahan Muhammad Husni menjabat sebagai komandan upacara.

    Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

    “Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga karena kekayaan budaya, sumber daya alam, dan potensi daerah,” sebutnya. Namun, lanjutnya, potensi itu tidak akan maksimal tanpa sinergi antartingkatan pemerintahan.

    Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini disebut sebagai refleksi atas pentingnya relasi yang harmonis dan produktif antara pusat dan daerah demi menyongsong satu abad Indonesia merdeka.

    Ia pun mendorong seluruh elemen pemerintahan, khususnya di daerah, untuk membangun tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang lebih adaptif serta inovatif.

    “Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,”ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian.

    Usai pelaksanaan upacara, Gubernur bersama Forkopimda bergeser ke ruang kerja untuk mengikuti upacara peringatan secara virtual yang dipusatkan di Balikpapan, Kalimantan Timur.***

    Sumber: Biro Administrasi Pimpinan

  • Buka Orientasi Bagi 4.354 Orang PPPK (P3K) Pemprov Sulteng, Gubernur Sulteng Apresiasi Pelaksanaan Orientasi P3K Lingkup Pemprov Sulteng

    Buka Orientasi Bagi 4.354 Orang PPPK (P3K) Pemprov Sulteng, Gubernur Sulteng Apresiasi Pelaksanaan Orientasi P3K Lingkup Pemprov Sulteng

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, membuka secara resmi Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui zoom meeting/Virtual bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin (21/04/2025).

    Gubernur Sulteng Anwar Hafid, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekdaprov Novalina, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan orientasi kepada PPPK (P3K) lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

    Sebagai PPPK (P3K) harus banyak bersyukur karena P3K ini adalah sebuah kebijakan afirmasi yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengakomodir P3K yang selama ini bekerja mengabdikan diri sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Daerah.

    “Tidak semua orang punya kesempatan sebagai Tenaga P3K, Kebijakan afirmasi adalah yang terakhir untuk mengangkat P3K. Jadi tidak ada lagi pengangkatan. Kalaupun ada Pemda yang menerima ASN baru, maka kebijakannya hanya lewat 1 (satu) pintu yaitu penerimaan melalui CPNS , tidak ada jalur lain”,tegasnya.

    Kepada PPPK (P3K), diharapkan untuk mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 9 (sembilan) program prioritas Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani lancar, Berani Menyala, Berani Sejahtera, Berani Makmur, Berani Harmonis dan Berani Berintegrasi, yang dikemas dalan visi menjadikan Sulawesi Tengah wilayah pertanian dan industri yang berkelanjutan dapat terakselerasi dalam SULTENG NAMBASO.

    “Bagi Para PPPK (P3K) yang ada gagasan, ide, inovasi kreatif, silahkan disampaikan kepada atasan dalam rangka mendukung 9 (sembilan) program berani , sehingga bisa berkontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Tengah,” ujarnya.

    Pada kesempatan ini juga, diingatkan kepada para PPPK (P3K) kaitannya dengan bidang tugas, sebelum masa kontrak selesai tidak diperbolehkan untuk bermohon pindah kerja .

    Formasi dibuka sesuai dengan kebutuhan organisasi.
    PPPK (P3K) diterima berdasarkan formasi yang dibutuhkan sehingga sebelum masa kontrak selesai, tidak diperbolehkan untuk pindah tempat kerja karena semua telah disusun berdasarkan formasi dari masing-masing instansi OPD.

    Tetapi ada beberapa kondisi yang ditemui cukup banyak PPPK (P3K) yang minta pindah. Untuk sementara masih berlaku 5 (lima) tahun masa kontrak, dan dalam masa tersebut di evaluasi tiap tahun kinerja berdasarkan disiplin kerja, loyalitas dan kemampuan keuangan daerah.

    “Ayo tunjukkan rasa kesadaran kita, pemahaman terhadap tanggung jawab sebagai PPPK (P3K), pahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Pemda dalam mengatur semua dan menata kembali ASN kita,” ungkapnya.

    Orientasi bagi PPPK (P3K) yang di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah dengan materi utama Pengenalan Struktur Organisasi dan tata kerja, Pengenalan Jabatan, Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi, Penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Dan materi tambahan membangun integritas ASN.

    Dasar pelaksanaan orientasi bagi PPPK ( P3K) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK( P3K) , Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi PPPK (P3K) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 289 Tahun 2022 Tentang Pedoman Orientasi PPPK(P3K).

    Orientasi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
    (PPPK) ini bertujuan memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi ASN kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Dengan sasaran peserta memiliki kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan fungsi dan tugas ASN serta nilai etika pada instansi pemerintah. Terbentuk karakter ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa pada ASN PPPK (P3K).

    Pembelajaran materi pengenalan fungsi dan tugas ASN melalui zoom meeting/virtual selama 2 (dua) hari dari tanggal 21 April hingga 22 April 2025 diikuti oleh peserta sebanyak 4.354 orang yang terdiri dari Tenaga Pendidik 3.254 orang, Tenaga Kesehatan 492 orang dan Tenaga Teknis 608 orang dengan jumlah 16 angkatan berasal dari 34 perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

    Orientasi bagi PPPK (P3K) turut diikuti oleh Plt. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Yasin Baculu, 34 Kepala OPD , Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah Pendidikan Menengah lingkup pemprov Sulteng, para Koordinator dan para Widyaswara serta pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional lingkup BPSDM Prov Sulteng.***

    Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Sulteng

  • Tanggapi Aduan Masyarakat Terkait Konflik Agraria, Pemprov Gelar Rakor Bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria

    Tanggapi Aduan Masyarakat Terkait Konflik Agraria, Pemprov Gelar Rakor Bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin Yambas,M.Si memimpin rapat koordinasi bersama Tim Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah.

    Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, pada Jum’at (21/3/2025).

    Turut hadir, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim,ST,MM, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah Eva Bande, Kabid Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nur, Karo Hukum diwakili Kabag Agung, Perwakilan Bank Tanah.

    Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari aduan masyarakat tentang sengketa dengan salah satu pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di Kota Palu, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkeadilan terkait pemanfaatan lahan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

    Kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin Yambas,M.Si menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menginventarisir dokumen yang diperlukan oleh Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, meliputi : histori kepemilikan lahan, luas dan batas lahan HGB, yang akan digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian lahan secara efektif dan efisien.

    Ia pun berharap masyarakat Vatutela dapat tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik.

    Sementara, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah Eva Bande menegaskan bahwa Satgas ini lahir untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik agraria.**

  • Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng Resmi Terbentuk, Eva Bande: Ini Langkah Menciptakan Keadilan Agraria

    Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng Resmi Terbentuk, Eva Bande: Ini Langkah Menciptakan Keadilan Agraria

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng terbentuk, terhitung mulai hari ini Selasa (18/3-2025), lakukan rapat maraton, guna mendorong penyelesaian Konflik Agraria di Sulteng.

    Konflik agraria di wilayah Kabupaten Morut, Morowali, Poso, Tolitoli, Buol, Donggala dan daerah lainnya mulai diurai dan akan diselesaikan secara berkala.

    “Satuan tugas (satgas) Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah telah terbentuk. Dimana Tujuannya ialah mengidentifikasi dan menganalisa konflik agraria yang terjadi saat Ini di Sulteng,” kata koordinator Satgas Konflik Agraria Eva Bande dalam rilisnya yang diterima media ini Selasa (18/3-2025) via chat di aplikasi whatsAppnya.

    Kata Eva, kemudian diintegrasikan dalam mekanisme penyelesaian baik berupa mediasi, redistribusi yang terintegrasikan dengan kebijakan Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

    “Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam dan langkah nyata dalam menciptakan keadilan agraria dan mengurangi ketimpangan sosial di Sulawesi Tengah,” sebutnya.

    Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menjelaskan “Konflik agraria ini berdampak luas, mulai dari kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, hingga pelanggaran hak asasi manusia.”

    Eva mengatakan, maka dari itu, Satgas ini akan bertugas melakukan verifikasi lapangan serta membantu redistribusi tanah guna menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan.

    Terbentuknya Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng diketuai oleh Eva Bande, yang juga merupakan Aktivisi Pejuang Agraria dan HAM di Indonesia.

    Menurutnya kasus konflik agraria masih marak terjadi dan penyelesaiannya jauh dari harapan masyarakat Sulteng.

    “Dalam beberapa kepemerintahan sebelumnya, maka bersyukur di pemerintahan Anwar Hafid kali ini Komitmen politik itu bisa di tunaikan dengan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria ini,” ungkap wanita kritis itu.

    Ia juga menambahkan bahwa, siklus investasi yang masuk di Sulteng tidak boleh lagi menyimpangkan nilai-nilai Sosial dan HAM dalam proses maupun praktiknya.

    “Kita harus benar-benar memastikan bahwa bisnis yang berjalan itu sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun regulasi, itu hal paling penting untuk mendorong Sulteng lebih adil dan berdaulat atas Sumbe Dayanya,” tanda wanita asal Banggai itu.

    Dalam hal ini kata Eva juga, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng, resmi Mulai bekerja dengan melakukan rapat maraton guna menginventarisirkan serta menyusun skema penyelesaiannya.

    “Terlebih satgas ini di isi oleh tim yang teridiri dari Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan kelompok Masyarakat Sipil di Sulawesi Tengah. Sehingga kolaborasi ini akan sangat menentukan strategi serta hasil dalam penyelesaian kasus Konflik Agraria di Sulteng,” bebernya.***

  • Waket II DPRD Sulteng Minta Pemprov Sidak TKA Ilegal di Morowali

    Waket II DPRD Sulteng Minta Pemprov Sidak TKA Ilegal di Morowali

    Ilong (detaknews.id) – Morowali – Diduga di sejumlah kawasan Industri tambang di Morowali terdapat ribuan tenaga kerja asing, oleh sebab itu pemerintah Provinsi Sulteng diminta melakukan inspeksi mendadak (sidak).

    “Masalahnya diduga tenaga kerja asing itu tidak memiliki visa kerja tapi hanya visa holiday,” demikian ditakan Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifuddin Hafid, S.H., M.M., Senin (17/3).

    Kader partai Demokrat itu meminta Pemprov Sulteng untuk membantu para pengusaha lokal dapat diberdayakan di perusahaan industri tambang di Morowali itu.

    “Kami minta pemberdayaan pengusaha lokal dan UMKM di industri tambang Morowali,” ujarnya.

    Selain itu, kata Ketua DPC Partai Demokrat Morowali itu, soal lingkungan hidup juga perlu perhatian.

    “Karena diduga ada pemanfaatan limbah industri yang tidak sesuai. Olehnya diminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan Sidak,”tandasnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kabid Lingkungan, Nasit Mangge, menjelaskan bahwa terkait pengelolaan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah oleh PT IMIP masih dibahas oleh Kementerian Lingkungan hidup pertek dan pengelolaan Limbah.

    “Dan itu kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan kabupaten berkoordinasi,” jelas putra asal Buol itu. ***

  • Awali Safari Ramadhan di Masjid Agung Baiturrahim Kota Palu, Gubernur Anwar Hafid: Ini Momentum untuk Mempererat Ukhuwah Islamiyah

    Awali Safari Ramadhan di Masjid Agung Baiturrahim Kota Palu, Gubernur Anwar Hafid: Ini Momentum untuk Mempererat Ukhuwah Islamiyah

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, mengawali Safari Ramadhan di Kota Palu, tepatnya di Masjid Agung Baiturrahim, Jalan Masjid Raya, pada Rabu malam (5/3/2025).

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Safari Ramadhan Pemprov. Sulteng.

    Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengusung tema “Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji: Harmoni dalam Keberagaman”, pemerintah ingin meneguhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan ibadah, memperkokoh semangat keislaman, serta menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah.

    “Sebagaimana yang telah menjadi bagian dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2030, kami berkomitmen untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan keadilan sosial,” ujar Gubernur.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui program unggulan Sulteng Berjamaah dan Sulteng Mengaji, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat.

    “Berjamaah bukan sekadar ibadah shalat bersama, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan secara berjamaah memiliki pahala yang berlipat ganda. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kerja sama dan kepedulian sosial menjadi bagian dari keseharian kita,” jelasnya.

    Sementara itu, program Sulteng Mengaji diharapkan tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. “Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an adalah kunci dalam membangun masyarakat yang kuat, berakhlak mulia, dan berilmu,” tambahnya.

    Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadikan Ramadhan sebagai bulan kebersamaan dan memperkuat silaturahmi demi kemajuan daerah. “Sulawesi Tengah adalah rumah bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah ini, bukan menjadi pemicu perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga toleransi, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan,” pesannya.

    Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat untuk menyeimbangkan pembangunan fisik, akhlak, dan spiritual demi menciptakan Sulawesi Tengah yang maju dan harmonis. “Mari kita saling menjaga dan menghormati nilai-nilai keluhuran serta kemuliaan bulan suci Ramadhan. Dengan memperkokoh silaturahmi dan kerukunan umat beragama, kita dapat menjaga keamanan dan stabilitas sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama,” tuturnya.

    Gubernur menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. “Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadhan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan,” pungkasnya.

    Diakhir acara, Gubernur Anwar Hafid didampingi para kepala perangkat daerah menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Agung Baiturrahim Palu.***

  • Pemprov Sulteng Helat Pelepasan dan Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Terpilih Periode 2025-2030

    Pemprov Sulteng Helat Pelepasan dan Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Terpilih Periode 2025-2030

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar acara pelepasan Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir serta penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2025-2030, Anwar Hafid dan Reny A. Lamadjido. Bertempat, di Lapangan Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Senin, (3/3/2025).

    Prosesi adat yang menjadi bagian dari acara penyambutan dimulai dengan pemasangan siga dan sampolu sebagai simbol penghormatan kepada pemimpin yang akan menjabat, serta tarian sambutan mokambu yang dipersembahkan oleh Masyarakat Adat Sulawesi Tengah. Penyambutan ini menjadi momen dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal Sulawesi Tengah yang tetap dihormati dalam setiap peralihan kepemimpinan di daerah.

    Sebagai bagian dari simbolis dari pengalihan tugas kepemimpinan, Badan Masyarakat Adat Sulawesi Tengah menyerahkan guma, sebagai simbol penghormatan dan doa restu, kepada Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir. Kemudian, simbol serah terima guma juga dilakukan oleh Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir kepada Anwar Hafid dan Reny A. Lamadjido, yang akan memimpin Sulawesi Tengah pada periode 2025-2030.

    Melalui sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Rusdy Mastura dan Bapak Ma’mun Amir atas segala kontribusinya selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

    “Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir atas kepemimpinan dan pengabdian yang luar biasa selama ini. Kami, Reny A. Lamadjido dan saya, izinkan kami untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dan untuk mewujudkan visi dan harapan masyarakat Sulawesi Tengah,” Ujar Anwar Hafid.

    “Dengan dukungan semua pihak, kami yakin kita akan menghadapi tantangan dan meraih berbagai keberhasilan demi kemajuan daerah ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan kepada kami dalam menjalankan amanah ini,” Harap Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

    Sementara itu, Rusdy Mastura menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Sulawesi Tengah selama masa kepemimpinannya dan mengungkapkan harapan agar pemimpin yang baru dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan daerah.

    “Hari ini adalah hari yang penuh makna bagi kita semua. Sebagai Gubernur yang telah menjalankan amanah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa selama empat tahun saya menjabat.” ungkap Rusdy Mastura.

    Kemudian Rusdy Mastura menuturkan, selama masa kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Ma’mun Amir, kami berusaha memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Saya percaya bahwa masa depan Sulawesi Tengah akan semakin cerah di bawah kepemimpinan Gubernur Terpilih, Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.

    “Saya akan selalu mendukung setiap langkah mereka demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Mari kita terus jaga persatuan dan kebersamaan untuk mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera,” Harap Bung Cudi Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030.

    Perlu diketahui, selepas acara pelepasan dan penyambutan. Rombongan Gubernur & Wakil Gubernur Periode 2021-2025 dan Rombongan Gubernur & Wakil Gubernur Periode 2025-2030 bersama-sama menuju Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengikuti Rapat Paripurna dan Serah Terima Jabatan.

    Turut Hadir : Sekertaris Derah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala OPD dan ASN lingkup Pemprov Sulteng, tokoh masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat umum.***