DetakNews.id

Tag: Pemprov Sulteng

  • Pemprov Sulteng Sampaikan Usulan Strategis Infrastruktur ke Komisi V DPR RI

    Pemprov Sulteng Sampaikan Usulan Strategis Infrastruktur ke Komisi V DPR RI

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan infrastruktur dan layanan dasar kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Kamis (19/6/2025).

    Usulan mencakup penguatan sektor transportasi darat, laut, udara, sumber daya air, hingga penyelesaian masalah perumahan pasca bencana.

    Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menyoroti kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayahnya yang merupakan salah satu yang terpanjang di Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang terus melanjutkan pembangunan, namun mengingatkan masih adanya sejumlah ruas vital yang membutuhkan perhatian lebih, seperti akses jalan menuju Gorontalo melalui wilayah utara Sulteng.

    “Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami,”ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid dalam forum tersebut.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Andi Iwan Darmawan Aras, serta sejumlah anggota Komisi V lainnya.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid juga menyoroti optimalisasi pelabuhan, khususnya Pelabuhan Donggala yang terminal penumpangnya sudah sekelas bandara namun belum sepenuhnya beroperasi akibat persoalan sosial.

    Sementara itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dinilai sangat strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan. Ia pun berharap pengembangan pelabuhan ini bisa kembali masuk dalam program prioritas nasional setelah sebelumnya terpangkas karena efisiensi anggaran.

    Usulan lain yang mencuat adalah peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik, mengingat besarnya aktivitas industri di Morowali dan keberadaan ribuan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok.

    “Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Kalau status bandara dinaikkan, akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,” ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid.

    Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten di Sulteng telah memiliki bandara domestik sebagai penunjang pariwisata dan pembangunan wilayah. Namun, Banggai Kepulauan menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki bandara, yang menurutnya perlu menjadi perhatian.

    Di sektor sumber daya air, Gubernur mengungkapkan banyak jaringan irigasi yang telah rusak akibat usia bangunan yang sudah tua, sebagian besar dibangun sejak 1980-an. Ia pun meminta dukungan pusat untuk merehabilitasi infrastruktur ini dalam rangka memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan Sulteng sebagai lumbung pangan.

    Sementara di sektor perumahan, Ia menyoroti masih adanya ratusan warga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (Huntara), khususnya di Palu dan Donggala. Pemprov Sulteng terus mendorong penyediaan lahan untuk relokasi permanen, namun terbentur keterbatasan fiskal nasional.

    Gubernur juga menyinggung skema kolaborasi antara Pemprov dan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam perbaikan jalan nasional yang dilalui kawasan industri. “Jika tidak membangun flyover, maka perusahaan berkewajiban memperbaiki jalan. Ini bisa mengurangi beban APBN,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah, Gubernur memaparkan program unggulan bertajuk “9 Berani”, yang merupakan singkatan dari Bersama Anwar-Reny. Fokus utama untuk Komisi V adalah program Berani Lancar yang menyasar pembangunan dan konektivitas infrastruktur. Selain itu, program Berani Cerdas (pendidikan tinggi) dan Berani Sehat (pembiayaan BPJS hingga UHC) juga tengah dikembangkan.

    Di akhir pertemuan, Gubernur menyatakan kesiapan Pemprov untuk mempresentasikan detail program dan usulan langsung ke kementerian terkait melalui Komisi V DPR RI.

    Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, dan Wakil Wali Kota Palu yang turut menyampaikan aspirasi pembangunan di wilayah masing-masing.***

  • Ketua FPK Tegaskan Pengusaha di Sulteng “Wajib” Membantu atau Menyumbang Pada Kegiatan Pemda

    Ketua FPK Tegaskan Pengusaha di Sulteng “Wajib” Membantu atau Menyumbang Pada Kegiatan Pemda

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Ketua Front Pemuda Kaili (FPK) Erwin Lamporo kepada media ini Minggu (15/6-2025), via aplikasi whatsAppnya menegaskan pengusaha yang ada di daerah ini “wajib” membantu atau menyumbang kegiatan pemerintah daerah, baik itu pemprov Sulteng, kota dan Kabupaten.

    “Masa disini mereka berusaha, baru tidak mau berpartisipasi dalam giat pemda, seperti perayaan hari ulang tahun pemda,”ujar mantan anggota DPRD Sulteng itu.

    Menurutnya panitia hari ulang tahun pemda dengan berbagai macama event seperti semarak Sulteng Nambaso dibawah kepemimpinan pasangan Anwar Hafid – Reny A Lamadjido pasti punya sistem pertanggungjawaban secara tertulis (admimistrasi) untuk merincin anggaran APBD dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. Dan itu sah.

    “Untuk mengetahui penggunaan anggaran event pemprov seperti semarak Sulteng Nambaso dalam rangkan Hut Daerah ke 61 akan diketahui pada tahun berikutnya yakni 2026 setelah ada laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah (LHKP) oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng,”kata Erwin.

    Erwin menegaskan kalau sekarang ada pihak-pihak yang melaporkan panitia semarak Sulteng Nambaso ke aparat penegak hukum (APH) wajar-wajar saja, tapi yang pastinya APH juga akan menunggu hasil audit BPK.

    “Dan panitia semarak Sulteng Nambaso yang ditunjukkan oleh Gubernur Sulteng bapak Anwar Hafid, saya yakin orang-orang yang kapabel. Artinya mereka memiliki kapasitas dan kapibilitas, jadi kecil kemungkinan untuk melakukan kekeliruan soal permintaan dukungan pembiayaan kegiatan tersebut ke pihak ketiga,”jelas Erwin.

    Erwin mengatakan event Semarak sulteng Nambaso itu dinikmati kebanyakan masyarakat kota Palu Sulteng, termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga mereka terbantu dalam penjualan barang dagangannya.

    “Contoh penjual air mineral (UMKM) pada hari-hari biasa yang tadinya hanya laku 1 dus, pada saat semarak Sulteng Nambaso bisa menjual atau laku sampai 10 dus perhari,”kata Erwin mencontohkan.

    Erwin menilai panitia semarak Sulteng Nambaso pasti punya laporan keuangan yang jelas, item apa yang dibiayai pihak ke tiga dan item yang mana dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    “Yang penting sumbangan pihak ketiga tidak mengikat dan tidak ada paksaan, tapi sukarela. Dan jelas peruntukannya,”ungkap Erwin.

    Untuk menjadi perbandingan berikut ini referensi dikutip di google.com sumbangan pihak ketiga bisa digunakan untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

    Sumbangan tersebut harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan perolehannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, jika sumbangan berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang, maka harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Penjelasan lebih lanjut:

    Sumbangan Sukarela:
    Sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga haruslah bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan atau tekanan untuk memberikan sumbangan tersebut.

    Tidak Mengikat:
    Sumbangan tidak boleh menimbulkan kewajiban atau keterikatan tertentu bagi pemerintah daerah.

    Sesuai Peraturan:
    Penerimaan sumbangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan hibah.

    Pencantuman dalam APBD:
    Jika sumbangan berupa uang atau setara uang, maka harus dicantumkan dalam APBD. Hal ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    Pengelolaan Aset:
    Barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Contoh Kasus:
    Misalnya, sebuah perusahaan swasta ingin menyumbangkan dana untuk kegiatan perayaan HUT daerah. Perusahaan tersebut boleh memberikan sumbangan, asalkan sumbangan tersebut sukarela, tidak ada paksaan, dan tidak menimbulkan kewajiban apapun bagi pemerintah daerah.

    Pemerintah daerah harus memasukkan sumbangan tersebut dalam APBD dan mengelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Penting untuk dicatat:
    Meskipun sumbangan pihak ketiga diperbolehkan, perlu diingat bahwa anggaran utama untuk kegiatan perayaan HUT daerah sebaiknya berasal dari APBD.

    Sumbangan pihak ketiga sebaiknya hanya menjadi tambahan untuk memeriahkan acara dan tidak menjadi sumber utama pendanaan.***

  • Pemprov Sulteng Tegaskan Komitmen Dukung Pendidikan di Hadapan 1.107 Wisudawan Untad

    Pemprov Sulteng Tegaskan Komitmen Dukung Pendidikan di Hadapan 1.107 Wisudawan Untad

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Sebanyak 1.107 mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) resmi diwisuda dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa ke-130 yang digelar di Auditorium Untad, Palu, Kamis (12/6/2025).

    Prosesi tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, yang hadir mewakili Gubernur Sulteng Dr.H.Anwar Hafid,M.Si.

    Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Sulteng, Anggota DPRD Provinsi Sulteng, pimpinan perbankan, Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, ST, MT, IPU, ASEAN Eng beserta jajaran.

    Dalam sambutannya yang dibacakan oleh M. Sadly Lesnusa, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas pencapaian mereka menyelesaikan pendidikan tinggi.

    “Perjalanan akademik yang telah dilalui bukanlah hal mudah. Tantangan dan pengorbanan telah membentuk ketangguhan dan karakter para lulusan,” ujar Asisten Sadly membacakan sambutan Gubernur.

    Lebih lanjut, ia menyebut para lulusan sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.

    “Kita membutuhkan pemimpin dan inovator yang berpikir kritis dan kreatif. Jadilah pendorong perubahan yang hadir di tengah masyarakat,” ucapnya.

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tambahnya, berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan generasi muda melalui program pembangunan yang inklusif dan merata. Hal ini diwujudkan dalam Program 9 Berani, yang terdiri dari: Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Sejahtera, Berani Berkah, Berani Makmur, Berani Harmonis, dan Berani Berintegritas.

    Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sulteng dalam mendukung pembiayaan pendidikan sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

    “Kami berani memberikan dukungan pendidikan demi menciptakan generasi yang cendekia, kreatif, dan mandiri,” tegasnya.

    Kerjasama lintas sektor, termasuk dengan Universitas Tadulako, menurutnya menjadi kunci dalam mewujudkan generasi unggul yang mampu membawa Sulawesi Tengah menuju masa depan yang lebih baik.***

  • Sry Nirwanti Bahasoan Ajak Warga Manfaatkan Pasar Murah Pemprov Sulteng

    Sry Nirwanti Bahasoan Ajak Warga Manfaatkan Pasar Murah Pemprov Sulteng

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Ketua Tim Pengerak Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Operasi Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Selasa (3/6/2025), di Jalan Diponegoro, Kota Palu.

    Dalam kunjungannya, Sry Nirwanti meninjau langsung aktivitas belanja masyarakat yang memadati pasar murah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak, dan gula. Ia menyampaikan bahwa pasar murah ini menjadi solusi bagi warga yang terdampak fluktuasi harga pangan di pasar umum.

    “Tadi yang saya lihat, banyak warga membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan gula. Termasuk juga cabai, karena harganya di pasar agak mahal. Di sini mereka bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah. Ini sangat membantu,” tutur Sry Nirwanti.

    Ia juga menyebut banyak warga mengetahui informasi kegiatan ini dari berbagai sumber, mulai dari keluarga, media sosial, hingga tetangga sekitar. Untuk itu, ia mengimbau agar informasi pasar murah ini terus disebarluaskan agar lebih banyak masyarakat yang terbantu.

    “Pasar murah ini hanya berlangsung selama dua hari, jadi saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mengajak tetangga-tetangganya berbelanja di sini,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Sry Nirwanti berharap kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan. Ia menilai kerja sama antara pemerintah dan UMKM lokal penting untuk menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.

    “Kalau bisa, harga-harga yang diberikan dalam pasar murah ini juga menjadi patokan agar di pasar umum nanti tidak jauh berbeda. Karena selisih seribu-dua ribu rupiah itu sangat berarti bagi ibu-ibu,” tambahnya.

    Pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. **

  • Gubernur Sulteng Terima Audiensi Bank Mandiri, Bahas Sinergi Program dan Dukungan Industri

    Gubernur Sulteng Terima Audiensi Bank Mandiri, Bahas Sinergi Program dan Dukungan Industri

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menerima audiensi Pejabat Sementara (Pjs) Area Head Bank Mandiri Palu, Andi Dewi, bersama jajaran di ruang kerjanya, Senin (2/6/2025).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Bank Mandiri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dukungan terhadap program prioritas daerah dan sektor industri.

    Dalam pertemuan itu, Pjs Area Head Andi Dewi menyampaikan maksud kunjungannya sebagai ajang silaturahmi sekaligus melaporkan sejumlah program Bank Mandiri di wilayah Palu. Salah satu fokus pembahasannya adalah kelanjutan kerjasama pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui UPTB Samsat Wilayah I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng.

    “Kami telah menempatkan dua teller khusus di Samsat untuk mempermudah layanan pembayaran pajak,”ujarnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap Program 9 BERANI yang digagas Pemprov Sulteng. Bank Mandiri, kata Pjs Area Head Andi, siap menjalin kerjasama untuk mendukung implementasi program tersebut.

    Tak hanya itu, Bank Mandiri Palu juga memberikan dukungan terhadap langkah Gubernur Anwar Hafid yang mendorong perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk membuka kantor perwakilan di Sulawesi Tengah. Ia pun berharap perusahaan-perusahaan tersebut turut membuka rekening perusahaan di bank daerah, termasuk Bank Mandiri.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perusahaan industri agar memperkuat keterlibatan ekonomi di daerah, termasuk dalam hal perbankan.

    “Saya akan menyuarakan itu,”tegasnya.

    Ia juga mengapresiasi kolaborasi Bank Mandiri selama ini. Ia pun mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Bupati Morowali, dirinya membentuk forum perbankan sebagai sarana diskusi bulanan bersama pimpinan bank untuk memantau perputaran ekonomi daerah.

    “Forum seperti ini akan saya hidupkan kembali di tingkat provinsi agar sinergi dengan perbankan semakin kuat,”katanya.

    Terkait tawaran kerjasama lanjutan, Gubernur Anwar Hafid menyebut akan menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan penjajakan lebih lanjut guna memetakan peluang kerjasama strategis ke depan.***

  • Pemprov Sulteng Beri Himbauan Bagi Media Saat Meliput Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parimo dan Baggai

    Pemprov Sulteng Beri Himbauan Bagi Media Saat Meliput Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parimo dan Baggai

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Fahrudin Yambas, menegaskan bahwa wartawan tetap diperbolehkan meliput upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banggai serta Parigi Moutong (Parimo) yang akan digelar Senin (2/6) di halaman belakang Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

    “Hanya saja diatur biar tertib dan rapi, sehingga tidak ada kesan kurang baik kesana kemari lalulalang di depan para tamu dan pejabat saat berlangsung pelantikan,” katanya dalam rapat bersama awak media, Minggu (1/6).

    Fahrudin menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan lokasi khusus bagi wartawan.

    Selain itu, disediakan waktu selama lima menit untuk pengambilan gambar agar kegiatan pelantikan tetap berlangsung dengan tertib.

    “Modelnya kita adopsi kegiatan-kegiatan di Istana Negara, dimana saat acara berlangsung tidak seorangpun yang lalu lalang, makanya disiapkan waktu pengambilan gambar bagi kawan-kawan wartawan,” terang Fahrudin.

    Ia memperkirakan sekitar 2.000 orang akan hadir dalam kegiatan tersebut, mengingat pelaksanaan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila akan digabung dengan pelantikan kepala daerah dari dua kabupaten.

    “Undangan saja sekitar 1,600 orang, termasuk Forkompinda di dua Kabupaten yang akan dilantik bupati dan wakil bupatinya. Makanya agar tertib dan rapi dibuatlah pengaturan semua kawan-kawan media,” ucapnya.

    Fahrudin juga mengimbau agar para jurnalis yang akan meliput hadir dengan mengenakan pakaian rapi berupa kemeja, sepatu, dan membawa kartu pers.

    Hal ini untuk memudahkan pengenalan oleh petugas Satpol PP dan mempermudah akses ke lokasi kegiatan.

    “Untuk diketahui ada dua titik tempat kawan-kawan pers yang disiapkan panitia. Dan untuk snack dan makan siang, kawan-kawan pers biasa mengambilnya di ruang press room atau silahkan berkoordinasi dengan biro Adpim dan koordinator media,” ucapnya. ***

  • BPK RI Perwakilan Sulteng Serahkan LHP – LKPD 12 Kabupaten dan 1 Kota Tahun Anggaran 2024

    BPK RI Perwakilan Sulteng Serahkan LHP – LKPD 12 Kabupaten dan 1 Kota Tahun Anggaran 2024

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 untuk 12 kabupaten dan 1 kota se-Sulawesi Tengah.

    Penyerahan berlangsung serentak pada Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu.

    “Seharian penuh kemarin, LHP LKPD untuk kabupaten dan kota di Sulteng sudah diserahkan. Kepala BPK Perwakilan Sulteng, I Putu Wisudhantara, menyerahkan langsung kepada para kepala daerah,” ujar Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK RI, Heru Agung Marwoto, pagi ini.

    Namun, untuk LHP Pemprov Sulawesi Tengah, penyerahannya masih harus bersabar. Agendanya dijadwalkan Juni mendatang, atau setelah perayaan Idul Adha.

    “Informasinya, penyerahan LHP untuk Pemprov akan dilakukan setelah Idul Adha,” kata Heru.

    Penundaan ini terjadi karena masih adanya agenda penting di DPRD Provinsi Sulteng. Setelah kegiatan tersebut selesai, barulah penyerahan LHP Pemprov akan dijadwalkan ulang.

    “Provinsi memang belum, karena DPRD masih ada agenda. Kemungkinan besar akan dilakukan Juni,” demikian jelas Heru.***

  • Gubernur – Wakil Gubernur dan Seluruh Kepala OPD Prov. Sulteng Gelar Raker Dengan Pemda Buol, Ini Pembahasannya !!

    Gubernur – Wakil Gubernur dan Seluruh Kepala OPD Prov. Sulteng Gelar Raker Dengan Pemda Buol, Ini Pembahasannya !!

    Ilong (detaknews.id) – Buol – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido, bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Buol yang juga dengan seluruh kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Buol.

    Kegiatan rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Buol, Rabu (28/5).

    Rapat kerja ini turut menghadirkan seluruh kepala desa, camat, serta sejumlah unsur pimpinan instansi vertikal dan stakeholder di lingkup Kabupaten Buol.

    Agenda utama dalam rapat kerja ini adalah penguatan sinergi  dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya dalam mendukung keselarasan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita mau datang menyamakan persepsi kita, antar Gubernur dan Bupati,” kata Anwar Hafid dalam arahannya.

    Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya kerja sama yang erat dan saling mendukung antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga.

    “Kalau tidak satu persepsi, kita masing-masing jalan,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa saat ini tidak ada ruang bagi tiap tingkatan pemerintah untuk berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.

    Karena itu, ia menggaungkan semangat kerjasama yang harmonis dan kolaboratif antar pemerintah daerah, yang menurutnya hanya memiliki tujuan yang satu – “kesejahteraan rakyat”.

    “Kalau dulu sama sama bekerja, sekarang kita ubah, bekerja sama. Gubernur dan bupati harus bekerja sama karena yang dituju sama,” seru Anwar diikuti riuh tepuk tangan seluruh peserta rapat.

    Berkaca dari pengalamannya yang pernah menjadi kepala desa, camat, bupati, hingga anggota DPR RI, Anwar Hafid mengaku paham betul bagaimana keadaan dalam pemerintahan yang tidak mampu bersinergi dan saling meng-cover dengan instansi dan tingkat pemerintah lain.

    “Sekarang tidak bisa pemerintah jalan sendiri-sendiri, kita harus bersinergi, berkolaborasi. Saya ini pernah jadi kepala desa, camat, bupati, bahkan anggota DPR, jadi saya paham betul arti pentingnya kolaborasi,” ujar Anwar Hafid di hadapan para peserta rapat.

    Karena itu, Gubernur Anwar menekankan bahwa seluruh pihak, mulai dari kepala desa, camat, bupati, hingga instansi vertikal harus duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan arah pembangunan.

    Menurutnya, penyamaan persepsi antara pemerintah daerah seperti gubernur dan bupati sangat penting agar kebijakan yang dijalankan nantinya tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga memaparkan program unggulan yang menjadi prioritas kepemimpinannya bersama Wagub dr. Reny, yang terangkum dalam kerangka 9 Berani (Bersama Anwar-Reny).

    Ia menyampaikan keyakinan besarnya bahwa program 9 Berani sangat relevan dan cocok diterapkan di Kabupaten Buol, mengingat potensi dan kebutuhan daerah tersebut.

    “Saya yakin 9 Berani ini cocok di buol,” kata Anwar Hafid.

    Ia juga menekankan bahwa visi dan misi pemerintah provinsi yang saat ini dijalankannya merupakan hasil penyaringan dari visi dan misi para kepala daerah di Sulawesi Tengah.

    “Visi misi Gubernur itu disalin dari visi dan misi semua bupati/walikota di Sulawesi Tengah,” tegas Anwar.

    Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten, serta langkah konkret menuju pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.***

  • Memasuki Tahap Akhir, Pemprov Sulteng Persiapkan Pelantikan Bupati Parigi dan Bupati Banggai

    Memasuki Tahap Akhir, Pemprov Sulteng Persiapkan Pelantikan Bupati Parigi dan Bupati Banggai

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

    Persiapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan akhir proses pemilihan kepala daerah yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

    Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin Yambas,M.Si menyampaikan bahwa pelantikan dua kepala daerah tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

    “Insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan laksanakan pelantikan Bupati Parigi dan Bupati Banggai. Segala persiapan sedang dimatangkan agar proses pelantikan berjalan lancar dan khidmat,”terang Asisten Fahrudin di ruang kerjanya, pada Jum’at (23/5/2025).

    Saat ini, Pemerintah Provinsi masih menunggu fisik Surat Keputusan (SK) resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi dasar pelaksanaan pelantikan.

    Untuk itu, Ia akan menggelar rapat bersama jajaran terkait pada hari Senin (26/5), guna membahas persiapan teknis dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.

    “Sambil menunggu fisik resmi (SK) tiba di Palu, segala hal yang berkaitan dengan teknis dan administrasi pelantikan terus kami siapkan,”pungkasnya.***

  • Pesan Anwar Hafid Untuk OPD Sulteng: Jangan Alergi Wartawan

    Pesan Anwar Hafid Untuk OPD Sulteng: Jangan Alergi Wartawan

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan pentingnya membangun keterbukaan informasi antara pemerintah dan media.Hal ini disampaikannya dalam kegiatan “BERANI Ngopi” (Ngobrol Produktif Bersama Pers) yang digelar di Tanaris Coffee, Kota Palu, pada Sabtu pagi, (10/5).

    Dalam suasana hangat dan akrab tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, Reny Lamadjido; para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); serta insan pers dan jurnalis dari berbagai media di Sulawesi Tengah.

    Dalam momentum itu, Anwar Hafid menyampaikan pesan penting bahwa tidak boleh ada sekat antara pemerintah dan pers.Ia meminta seluruh OPD untuk tidak bersikap tertutup apalagi menghindari wartawan.

    “Jangan alergi dengan wartawan. Kalau soal kedinasan, itu wajib dijawab. Ceritakan, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

    Menurut Anwar Hafid, informasi kedinasan adalah hak publik yang harus disampaikan secara transparan.

    Ia bahkan menyebut kritik dari media sebagai “vitamin” yang penting bagi kesehatan pemerintahan.

    “Kalau media masih ribut, itu bagus. Artinya masih ada perhatian. Tapi kalau sudah sunyi, itu bahaya. Bisa jadi rakyat sudah tidak peduli lagi,” ujarnya.

    Bagi Anwar Hafid, keterbukaan informasi tidak hanya merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga nilai moral dan agama.

    “Sampaikan kebenaran itu untuk diketahui orang banyak,” katanya dengan lugas.

    Anwar Hafid juga mendorong agar OPD aktif menjalin komunikasi dengan wartawan dalam memperkenalkan program-program pemerintah kepada masyarakat.

    Menurutnya, hubungan yang harmonis dengan media sangat penting untuk menyosialisasikan program-program pemerintah secara luas kepada masyarakat.

    Ia bahkan mewacanakan agar kegiatan serupa dapat digelar secara rutin oleh masing-masing OPD.

    “Sekarang saya mulai dengan acara ngopi seperti ini. Ke depan, giliran kepala OPD yang undang rekan-rekan media,” harapnya.

    Sebagai Ketua Partai Demokrat Sulteng dan mantan Bupati Morowali dua periode, Anwar mengaku telah lama menjalin hubungan baik dengan media.

    Ia ingin tradisi itu dilanjutkan dalam kepemimpinannya di tingkat provinsi.

    Ia juga menekankan bahwa media harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.

    “Kalau ada program yang tersendat, biarkan media investigasi. Biar publik tahu. Jangan ditutupi,” ujarnya.

    Gubernur Anwar Hafid berharap sinergi antara pemerintah dan media dapat memperkuat pemerintahan yang bersih, transparan, dan dekat dengan rakyat.

    Dengan komunikasi yang terbuka dan produktif, pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan senantiasa mendapat pengawasan publik.*