• Tak Mampu Bagi Waktu drg.Herry Mundur Dari DMI

    Tak Mampu Bagi Waktu drg.Herry Mundur Dari DMI

    “Pastinya Kalau Mundur Harus Dilakukan Musda Lagi”

    Anditas (detaknews.id)-Baru sepekan terpilih secara aklamsi sebagai Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) kota Palu, drg.Herry Muliyadi,M.Kes mundur sebagai ketua DMI.

    Pengunduran diri drg.Herry itu bukan tak beralasan. Mantan Direktur RSUD Anutapuran Palu itu menegaskan dirinya ingin fokus menjalankan amanah yang diberikan Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura.

    “Tanggungjawab yang diberikan bapak Gubernur tidak main-main, olehnya saya harus fokus melaksanakannya, tidak boleh setengah-setengah. Karena banyak hal yang kami harus benahi di RSUD Undata. Mulai dari internal maupun eksternal,”tegas Direktur RSUD Undata itu menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Minggu malam (24/4-2022), via telepone selulernya.

    Menurutnya dua hari lalu dirinya menghadap ke ketua umum PW DMI Sulteng H.Ahmad Ali untuk menyampaikan niatnya bahwa dirinya mundur sebagai ketua DMI kota Palu, karena faktor kesibukan dan ingin fokus mengurus RSUD Undata.

    “RSUD Undata butuh perhatian khusus dan harus fokus, karena banyak mau dibenahi. Dan kami bersama para dokter dan pegawai Undata sudah komitmen fokus mengurus Undata, baik pelayanan maupun administrasi,”jelas dokter gigi berkacamata minus itu.

    Lelaki yang low profile itu mengatakan jadi direktur RSUD Undata juga mengurus ummat, begitupun dengan DMI. Hanya saja RSUD Undata perlu waktu lebih, sehingga tidak mampu membagi waktu di dua tanggungjawab itu.

    “Makanya saya harus memilih salah satunya. Dan Alhamdulillah saya putuskan untuk lebih fokus mengelola dan membenahi RSUD Undata,”ujar Herry.

    Herry menegaskan pengunduran dirinya tidak ada tekanan dan unsur politik dari manapun. Tapi murni karena inging menjalankan amanah yang diberikan oleh Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura.

    “Demi Allah dinda tidak ada tekanan dan unsur politik dari manapun, tapi ini benar-benar hanya soal ketidak mampuan membagi waktu. Toh fungsinya juga sama mengurus ummat,”terang Herry.

    Sementara itu Ketum PW DMI Sulteng H.Ahmad Ali,SE yang dikonfirmasi menyarankan konfirmasi ke Sekjen DMI Sulteng.

    “Tanya ke pak Sek. Dan Pastinya Kalau mundur, maka harus ada Musda lagi,”tulis Ketum DMI Ahmad Ali menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Minggu malam (24/4-2022) via chat di whatsappnya. ***

  • Tingkatkan Koordinasi SMSI Langkat Gelar Bukber

    Tingkatkan Koordinasi SMSI Langkat Gelar Bukber

    Ilong(detaknews.id)-Langkat-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Binjai – Langkat gelar pengajian dan buka puasa bersama jelang sholat magrib dan , Jum’at (22/4-2022).

    Giat ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan memperkuat silahturahmi antara pengurus dan anggota.

    Kegiatan itu bertempat di Sekretariat Kantor SMSI Binjai – Langkat, Jl. Perintis Kemerdekaan, Lingkungan I, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara.

    “Silahturahmi ini dibalut dengan pengajian dan buka puasa bersama. Semoga membawa berkah. Bahkan menguatkan persatuan jajaran SMSI Binjai – Langkat,” sebut Ketua SMSI Binjai-Langkat, Siswanto Ihsan SE dalam sambutannya didampingi Sekretaris, Zainal Fahri SE dan Bendahara Anoriyan Yusuf S.Pd.I.

    Ia pun berharap nasehat dari isi ceramah Ustadz Karim turut meningkatkan semangat beribadah di bulan suci ramadhan 1443 H ini.

    Untuk semakin membulatkan tekad memajukan Binjai-Langkat dengan literasi yang membangun sebagai pilar keempat (wartawan) pada pembangunan bangsa.

    “Mari kita jadikan ramadhan ini semangat untuk membangun, sebab itu bagian dari ibadah. Serta bentuk pengabdian bagi bangsa sebagai seorang jurnalistik,” ajaknya.

    Selepas ceramah pengajian dilanjutkan buka puasa bersama lalu sholat maghrib berjama’ah hingga selesai acara.

    Giat ini dihadiri dewan pembina, pengurus dan anggota SMSI Binjai-Langkat.

    Turut dihadiri Sekretaris PWI Binjai, Wardika Ariandi dari media Analisa. Kadis Kominfo Kota Binjai, Sofyan Saputra Siregar. Kabid Informasi Diskominfo Binjai, Chairul Ihsan. Kabid Dispora Binjai, Ruslianto.

    Ketua BPC (Badan Pimpinan Cabang) HIPMI Kota Binjai, M Ardian. Ketua Dewan Tanfizh PKB Kota Binjai, Dicky Gusmal diwakilkan Sekretaris DPC PKB Kota Binjai, Ferdy Yupa. Penasehat SMSI Binjai-Langkat, Linda Herdiana Br Sitompul, Ketua Komunitas Binjai Berdiskusi, Leriadi.

    Ketua Pemuda Katolik Kota Binjai, Sopian Nadeak. Kepala Lingkungan I Kel. Kebun Lada, Amril. Serta rekan jurnalis media siber dan media cetak Binjai-Langkat.

    #PWI dan Kadis Kominfo Binjai Akan Bergantian Mengundang

    Kadis Kominfo Binjai, Sofyan disambutannya berencana membuat kegiatan yang sama dengan mengundang SMSI Binjai-Langkat.

    “Terimakasih atas undangannya. Saya akan gantian undangan SMSI diacara kami,” sebutnya.

    Ia juga mengatakan media adalah rekan strategis pada pembangunan daerah. Dirinya berharap SMSI dapat bekerjasama dengan Pemko Binjai untuk mewujudkan visi misi pembangunan.

    “Saya harap kedepannya semakin kuat kerjasama SMSI untuk mewujudkan visi misi Pemko Binjai. Tanpa media visi misi tidak akan terwujud sempurna,” imbuhnya.

    Senada, Sekretaris PWI Binjai Wardika Ariandi juga berencana menggelar kegiatan sama dengan mengundang SMSI.

    “Akan kami (PWI Binjai) agendakan gelar acara seperti ini. SMSI akan gantian kita undang,” sebutnya sambil tersenyum.

    Wartawan media cetak Analisa itu juga mengajak SMSI berkolaborasi dengan PWI dalam setiap aspek kegiatan jurnalistik.

    “Kita perlu bersatu untuk saling membesarkan organisasi jurnalistik ini,” cetusnya.

    Diakhir kegiatan mengirimkan doa surat Al-fatihah untuk almarhumah ibunda dari Ketua SMSI Binjai-Langkat dipimpin Wardika Ariandi selaku Sekertaris PWI Kota Binjai, dilanjutkan foto bersama. ***

     

  • Menkeu : Pemda Punya Potensi Pulihkan Ekonomi

    Menkeu : Pemda Punya Potensi Pulihkan Ekonomi

    Nanang (detaknews.id)-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp,202,35 triliun pada Maret 2022.

    Padahal pada Maret 2020 dan 2021 dana pemda di perbankan bisa dijaga di bawah Rp,200 triliun yakni sebesar Rp,177,52 triliun dan Rp,182,3 triliun.

    “Ini menggambarkan sebetulnya pemda punya potensi besar untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan menggunakan dananya, APBD-nya untuk bisa mengakselerasi pemulihan di masing-masing daerah,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang dipantau di Jakarta, Rabu (20/4-2022).

    Menurutnya Dana pemda yang mengendap di bank pada Maret 2022 meningkat 10,38 persen dari bulan sebelumnya yakni sebesar Rp183,32 triliun.

    Menkeu berharap pemda dapat mempercepat melakukan belanja seiring dengan percepatan transfer dana dari pemerintah pusat dan peningkatan penerimaan pajak daerah.

    Adapun Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah dana mengendap di bank terbesar yakni mencapai Rp26,85 triliun. Sedangkan daerah dengan dana di bank terkecil yakni Rp1,14 triliun ialah Sulawesi Barat.

    “Dengan pemda diharapkan mampu melakukan eksekusi belanja, maka kita harap pada kuartal II dan III nanti akselerasi pemulihan ekonomi bisa terjaga. Karena sekarang perekonomian sedang menghadapi tekanan dengan lonjakan harga komoditas yang sangat tinggi,” ucap Menkeu Sri Mulyani. (Dikutip di Tempo.co.id).***

  • DPD NasDem Palu Hantarkan Amanah Tebar Iftar NSL 1443H di Huntara

    DPD NasDem Palu Hantarkan Amanah Tebar Iftar NSL 1443H di Huntara

    Ilong (detaknews.id)-Palusulteng- Sambangi beberapa Panti Asuhan dan Masjid di Kawasan Huntara, DPD NasDem Kota Palu menyelesaikan Program Tebar Iftar NSL pada Jum’at, (22/4-2022) sore tadi.

    Adalah Treasya Lousye Barantian yang diamanahkan menjadi PJ Giat Ramadhan 1443H DPD NasDem Palu bersama NSL. Ia juga menjabat sebagai Bendahara DPD Garnita Malahayati Kota Palu.

    Kk Echa, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp menyampaikan perasaan suka cita karena dapat berbagi dengan mereka yang masih membutuhkan.

    “Alhamdulillah, kk. Tadi saya bersama Kawan-Kader NasDem Palu hingga Struktur DPRt Petobo dapat menunaikan Amanah berupa Paket Iftar dari Ibu Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP., di beberapa titik Panti asuhan, Masjid di Kawasan Huntara Petobo, hingga _driver ojol_ yang mangkal di halaman parkir Kantor NasDem Palu. Insya Allah bernilai pahala & menuai berkah bagi Ibu NSL sekeluarga.”

    Treasya melanjutkan, adapun Panti Asuhan yang disambangi ialah: Panti Asuhan Al-Amanah di Jl. Angkasa, Panti Asuhan Kasih Sayang Anak di Jl. Merpati Palu. Sedangkan Masjid di Kawasan Huntara Petobo yang menjadi sasaran Pembagian Iftar NSL kali ini adalah: Masjid Darurat Ukhuwah Islamiyah, Masjid Al-Inayah, Masjid Al-Furqan yang ketiganya masih berstatus bangunan sementara.

    Nur Hasan Sabantina, SH., Lurah Petobo periode 2013-2017, turut membersamai pembagian Iftar NSL sore tadi. Nur Hasan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu NSL.

    “Terimakasih banyak Ibu Ketua, setiap tahun, kami di huntara ini selalu “dijenguk”.

    “Mudah-mudahan Ibu Hj. Nilam Sari Lawira sekeluarga senantiasa mendapatkan berkah nikmat kesehatan & rezeki dari Allah SWT.” kata Nur Hasan yang diaminkan oleh para Pegawai Sara Masjid di Kawasan Huntara Petobo saat menerima Paket Iftar NSL tersebut untuk dibagikan kepada jamaah yang berbuka puasa di masjid mereka.

    “Akan ada kegiatan lanjutan setelah hari ini. Insya Allah akan dilaksanakan Buka Puasa Bersama Ibu NSL di Kantor NasDem Palu yang akan di hadiri oleh Ibu Dr. Hj. Vera Mastura selaku Ketua DPD NasDem Palu, Yahdi Basma, SH, selaku Sekretaris DPD NasDem Palu, dan segenap unsur struktur hingga Badan/Sayap NasDem Kota Palu.” tutup Treasya.

    Pembagian Paket Iftar NSL berlangsung lancar, ditutup dengan buka puasa bersama para Panitia Giat Ramadhan 1443H DPD NasDem Palu Bersama NSL di Kantor NasDem Palu, di Jl. Juanda.***

    Sumber:Ista Nur Masyithah
    Wakil Ketua Bidang Media & Komunikasi
    DPD NasDem Kota Palu.

  • Kader Tak Komitmen “Diusir”

    Kader Tak Komitmen “Diusir”

    Partai Nasional Demokrat mulai
    “bersih-bersih” di Wilayah Sulawesi Tengah.

    Kader-kader Partai Nasdem yang duduk di DPRD dan pemerintahan dan tidak lagi berkomitmen besarkan Partai Nasdem “diusir” segera meninggalkan Partai besutan Surya Palu itu.

    “Kita tidak perlu kader yang munafik, bila kegiatan Partai Nasdem mereka pernah mau hadir, tapi saat kegiatan pihak lain hadir. Olehnya sebelum kami melakukan pergantian antar waktu (PAW) segera atau lambat memang. Karena cepat, pasti kami akan melakukannya PAW,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali.

    Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) H.Ahmad M Ali dalam rapat koordinasi Jum’at (15/4-2022) di kantor Sekretariat DPW Nasdem Sulteng.

    Ia mengaku sudah memikiki catatan terhadap kader-kader yang balelo alias “munafik” itu.

    Mereka yang dianggap Waketum “Munafik” itu adalah kader-kader partai Nasdem yang masih memakai atribut Partai Nasdem, tapi hatinya di Partai lain.

    “Partai Nasdem tidak butuh tokoh, apalagi kios. Karena Partai Nasdem tidak dibesarkan dari para tokoh, apalagi kios. Tapi membesarkan Partai Nasdem di Sulteng penuh perjuangan dan susah payah. Olehnya dibutuhkan komitmen kuat dari para kader itu sendiri untuk bersama-sama membesarkan partai ini. Khususnya yang sedang duduk di DPRD dan Pemerintahan,”tegas anggota DPR RI dua periode itu.

    Kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, Wakum DPP Nasdem itu telah “memecat” dua kader Nasdem di Pemerintahan dan seorang anggota DPRD Sulteng. Bahkan ketua DPW Nasdem Sulteng sendiri dibekukannya dan diambil alih olehnya.

    Mereka yang duduk dipemerintah yang “dipecat” dari Partai Nasdem itu yakni Bupati Donggala Dr.H.Kanjeng Ario Kasman Lassa,SH,MH dan Bupati Tojo Unauna H.Mohammad Lahay,SE.

    Sedangkan anggota DPRD Sulteng yang kena “kick Off” dari Ahmad Ali adalah Imam Kurniawan Lahay alias Boni Lahay. Kemudian Athal Mahmud ketua DPW NasDem Sulteng.

    Mereka yang dihempaskan gelombang politik di kapal besar NasDem itu tentu saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang tak dapat ditolerir lagi, sehingga harus “diusir atau dipecat” dari Kapal yang dinakhodai Surya Paloh itu.

    “Daripada Kapal terhempas yang lalu tenggelam oleh dahsyatnya gelombang, memperbaiki sebagian besar anak buah kapal dan penumpangnya diturungkan. Tanpa merekapun Kapal besar itu tetap berjalan mengarungi samudra politik baik lokal maupun Nasional.”

    siapa tokoh dalam Kapal besar Nasdem itu yang akan kena Kick Off dari waketum DPP NasDem Ahmad Ali? Kita nantikan sepekan atau dua pekan kedepan. ***

  • “Ada Tiga Pasangan Balon Gubernur Sulteng 2024”

    “Ada Tiga Pasangan Balon Gubernur Sulteng 2024”

    Walau Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2024 masih dua tahunan, tepatnya 27 November 2024, namun suhu politik mulai menghagat.

    Adalah hari-hari besar keagamaan dan nasional sebagai momen tepat mensosialisasikan diri bagi mereka yang ingin mencalonkan diri pada Pemilu 2024 itu.

    Berbagai media digunakan sebagai tempat melakukan komunikasi politik satu arah.

    Misalnya memasang spanduk, pamplet, benner, Baliho di tempat-tempat umum dan rumah-rumah ibadah dengan kalimat ucapan selamat yang diserta foto.

    Media sosial seperti face book, media maestrim seperti media cetak, media online dan media elektronik tak ketinggalan menjadi pilihan bersosialisasi bagi mereka yang akan maju di pemilukada 2024 itu.

    Mari kita mencoba memprediksi siapa saja bakal calon pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024.

    Kemungkinan besar hanya ada tiga pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024 mendatang.

    Pertama bakal calon pasangan Ahmad Ali dengan Mohammad Hidayat Lamakarate disingkat MAHIR.

    Pasangan ini refresentasi wilayah timur dan Barat. Ahmad Ali mewakili wilayah timur. Sedangkan Hidayat Lamakarate refresentasi lembah Palu (To Kaili).

    Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur MAHIR ini hampir pasti maju di Pilgub Sulteng 2022 yang kemungkinan besar diusung koalisi Partai Nasdem dengan Gerindra.

    Ahmad Ali yang sebelumnya adalah anggota DPR RI dua periode daerah pemilihan Sulteng. Dan pada pileg 2024 tidak lagi mencalonkan diri untuk DPR RI dari dapil Sulteng, tapi kemungkinan dari Dapil DKI Jakarta atau Banten.

    Atau bisa masuk bursa Calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bahkan mungkin saja masuk calon wakil Presiden RI di 2024.

    Tapi dengan tidak mencalonkan lagi sebagai anggota DPR RI Dapil Sulteng menimbulkan banyak spekulasi politik. Akan kah Ahmad Ali maju sebagai Calon Gubernur Sulteng dengan menggandeng Hidayat Lamakarate?

    Dalam bincang-bincang sore di sekretariat dewan masjid Indonesia wilayah Sulteng, Ahmad Ali menegaskan beri kesempatan Rusdy Mastura (Cudy) untuk menyelesaikan programnya sesuai visi dan Missinya.

    “Olehnya jangan ganggu Ka Cudy dengan Isu-isu politik (Pilgub) Sulteng 2024. Yang pasti Nasdem senantiasa memberi dukungan dan mensuport kebijakan-kebijakan yang diambil gubernur Cudy sepanjang berpihak kepada rakyat. Karena Nasdem berjuang untuk kepentingan rakyat,”tegas wakil ketua umum DPP Nasdem Sulteng itu.

    Pasangan kedua Rusdy Mastura (Cudy-Incumbent)- Anwar Hafid dengan singkatan CUAN = CUDY – ANWAR. Pasangan ini bisa jadi diusung oleh koalisi Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN.

    Kalaupun misalnya bung Cudy tidak jadi maju di Pilgub Sulteng karena memberi kesempatan yang lain untuk “bertarung” di Pilgub Sulteng 2024, maka bisa jadi pasangan Anwar Hafid – Sigit Purnomo dengan singkatan AS.

    Atau kemungkinan ketiga Anwar Hafid berpasangan Mohamad Irwan Lapatta (Bupati Sigi) dengan singkatan AMIN = Anwar – Mohamad Irwan, yang akan diusung koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar dan PDIP.

    Kemudian kemungkinan pasangan ke tiga Mohamad Irwan Lapatta (Bupati Sigi) akan berpasangan Ma’mun Amir dengan singkatan pasangan IMAN.

    Pasangan ini bisa jadi diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Golkar.

    Irwan Lapatta sepertinya sangat siap maju di Pilgub Sulteng 2024 dengan membangun komunikasi di daerah – daerah menggunakan organisasi sayap Partai Golkar yakni KOSGORO.

    Namun demikian bukan berarti menafikkan bakal calon lain, seperti Bupati Donggala Dr.H.Kanjeng Ario Kasman Lassa,SH, MH, Moh.Saleh Bantilan (Mantan Bupati Tolitoli), Sigit Purnomo Said (mantan wakil walikota Palu) dan Moh.Lahay (Bupati Touna).

    Sigit Purnomo, Kasman Lassa dan Moh.Saleh Bantilan adalah kader PAN, sehingga tidak mungkin ketiganya maju lewat satu partai yang sama. Pasti ada pilihan-pilihan yang paling tepat untuk mewakili kader partainya.

    Kemudian bisa jadi ada calon perempuan dari Pilgub Sulteng 2024, misalnya Liliana Muhidin Said, Nurmawati Bantilan, Luciana Bakulu, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA.

    Sri adalah kader PDIP yang saat ini Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP.

    Tulisan ini hanya mencoba memprediksi siapa saja yang akan maju “bertarung” di Pilgub Sulteng 2024. Karena yang menentukan maju tidaknya seorang calon adalah partai pengusungnya. ***

  • Penyidik Kejari Tolitoli Minta Audit ke BPKP

    Penyidik Kejari Tolitoli Minta Audit ke BPKP

    Anditas (detaknews.id)-Palusulteng-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli meminta bantuan audit ke Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah atas dugaan korupsi dana di komisi pemilihan umum (KPU) Tolitoli.

    “Kami telah memasukkan surat permohonan ke BPKP Perwakilan Sulteng di Palu untuk meminta bantuan audit dugaan korupsi di KPU Tolitoli,”kata Kasi Pidsus Kejari Tolitoli Rustam Effedi,SH menjawab detaknews.id group deadline-news.com Jum’at (22/4-2022) di Palu.

    Menurutnya penyidik terus melakukan pengembang atas dugaan korupsi di KPU Tolitoli yang melibankan mantan bendaharanya berinisil F.

    Sebelumnya telah diberitakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli Rabu lalu (20/4-2022), menetapkan mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli, inisial F jadi tersangka (Tsk) atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran KPU Tolitoli tahun 2018 pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tolitoli, Albertinus Napitupulu, S.H, M.H saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media menjelaskan berdasarkan laporan akhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 yang dianggarkan pada tahun 2018, di temukan adanya potensi kerugian Negara yang di buat oleh bendahara inisial F.

    Sehinggah penyidik berkesimpulan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menetapkan inisial F menjadi Tersangka (Tsk).

    “Penetapan inisial F menjadi tersangka karena telah memenuhi syarat formil dan materil,” Kata Albertinus Napitupulu, S.H, MH yang baru sebulan menjabat sebagai Kajari Tolitoli.

    Diperkirakan Rp,1,4 miliyar kerugian negara atas dugaan korupsi di KPU Tolitoli itu. ***

     

  • Balai Monitor SFR Sosialisasi ASO Migrasi TV Analog ke- TV Digital

    Balai Monitor SFR Sosialisasi ASO Migrasi TV Analog ke- TV Digital

    alai Monitor SFR Sosialisasi ASO Migrasi TV Analog ke- TV Digital

    Antasena (detaknews.id)-PaluSulteng- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitor SFR Kelas II Palu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) atau Migrasi dari Siaran TV Analog ke-TV Digital yang berlangsung di Sriti Convention Hall Kamis (21/4-22).

    Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Palu, Latuse, ST., M.Si menyampaikan Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) ini merupakan salah satu sarana pemerintah dalam merealisasikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menghentikan penyiaran TV Analog untuk beralih kesiaran TV Digital atau disebut Analog Switch Off (ASO) serta termaktub pula pada PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran Pasal 72 angka 8 yang menyatakan migrasi penyiaran dari TV Analog ke- TV Digital atau ASO harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diundangkannya UU Cipta Kerja.

    Pelaksanaan Analog Switch Off sendiri ada tiga tahapan yakni penghentian siaran TV Analog yaitu, pertama akan dimulai pada 30 April 2022 di 56 wilayah siaran yang terdiri atas 166 Kabupaten/Kota.

    Kedua, akan dilaksanakan paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 di 31 wilayah siaran di 110 Kabupaten/Kota.

    Ketiga, pada bulan November 2022 dengan target 100% pelaksanaan disemua wilayah penyiaran.

    Lebih lanjut, Kepala Balmon Kelas II Palu berharap bahwa seluruh masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang masuk dalam Tahap I pelaksanaan ASO pada tanggal 30 April 2022 nantinya telah benar-benar siap dalam menerima migrasi TV analog ke TV digital ini.

    Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa yang ada diwilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi untuk ikut membantu pemerintah pusat dalam mensosialisasikan Proses Migrasi TV analog ke TV digital kepada seluruh masyrakat diwilyahnya sehingga program pemerintah ini dapat berhasil terlaksanan dengan baik.

    “Kami berharap bahwa pelaksanaan migrasi TV analog ke TV digital dapat berhasil 100%,” ucap Latuse dalam Sosialisasi ASO yang dilaksanankan di Sriti Convention Hall.

    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Palu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Pemerintah Kota Palu Dr. Husaemah, MM menyampaikan bahwa selaku Wali Kota beliau menyambut baik atas migrasi atau perpindahan TV analog ke TV digital yang ada diwilayah Kota Palu.

    Tentunya migrasi penyiaran tersebut sesuai dengan terbitnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital sesuai dengan perkembangan teknologi global saat ini.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu berharap digitalisasi penyiaran ini benar-benar dapat menyediakan transmisi siaran, memperluas dan memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapat informasi, tidak terkecuali di wilayah-wilayah blank spot.

    Tidak hanya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi bagi pegiat dan insan penyiaran serta alat pemersatu bangsa dalam hal informasi khususnya di Kota Palu

    “Apalagi migrasi dari TV Analog ke- TV Dgital ini membuat masyarakat akan menikmati siaran yang lebih jernih, lebih bersih, lebih canggih dan lebih berkualitas” tambah Dr. Husaemah disela-sela membacakan sambutan Wali Kota Palu.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut ; Kabid IKP Diskominfo Sulteng Hasim R, S.Kom., M.Si, Kepala LPP TVRI Sulawesi Tengah Prasojo, S.Sos, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Indra Yosvidar, M.A.P, Kepala Stasiun MNC TV Sulawesi Tengah Syarifuddin.***

    Sumber: Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

     

  • LS-ADI Himbau Pejabat Puasa Korupsi

    LS-ADI Himbau Pejabat Puasa Korupsi

    Antasena (detaknews.id)-Palusulteng-Organisasi Kepemudaan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar Aksi Puasa Korupsi Serentak di Kabupaten, kota dan provinsi yang ada kepengurusan definitifnya, Senin (18/04/2021).

    Aksi puasa korupsi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan LS-ADI setiap bulan ramadhan dan bukan hanya di Sulteng tetapi juga di provinsi yang memiliki kepengurusan definitif.

    Koordinator lapangan (Korlap) Nasional LS-ADI Yunarti Patilima mengatakan aksi tersebut adalah bentuk himbauan kepada pejabat – pejabat agar tidak melakukan korupsi dan kasus korupsi yang telah terjadi secepatnya terselesaikan di bulan ramadhan ini.

    “Harapan saya selaku korlap aksi nasional agar kiranya melalui bulan yang suci ini, kita diwajibkan untuk berpuasa dan menahan lapar, dahaga dan melawan hawa nafsu untuk tidak berbuat kemungkaran serta harus meninggalkan sifat buruk kita termasuk berbuat korupsi,”ujarnya.

    Yunarti mengaku bahwa demonstrasi yang digelar di beberapa titik seperti kantor DPRD, Walikota, dan wilayah masing masing kepengurusan hanya bersifat imbauan agar persoalan yang ada sebelumnya seperti kasus korupsi segera diselesaikan.

    Menurutnya, aksi LS-ADI itu untuk mengimbau seluruh elemen baik legislatif, yudikatif dan eksekutif agar menghindari tindakan korupsi.

    “Maka kami menghimbau kepada seluruh para pejabat publik baik dari ruang lingkup terendah sampai keruang lingkup tertinggi dengan adanya bulan ramadhan untuk bagaimana meninggalkan hal-hal yang merugikan orang banyak,”jelasnya.

    Senada dengan hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) LS-ADI Riwin Najmudin mengatakan sejatinya korupsi lebih kejam dari tindakan terorisme karena korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

    “Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain,” jelas Riwin.

    Ia mengatakan korupsi merupakan masalah serius di banyak negara termasuk di Indonesia, berita mengenai penangkapan orang orang terlibat dalam pencurian uang tersebut selalu menjadi berita besar bahkan tak henti hentinya setiap media memberitakan mengenai penangkapan orang orang yang terlibat dalam kasus korupsi.

    “Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Banyak kemudian kasus korupsi besar di Indonesia yang sangat merugikan negara ini seperti kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara sekitar 37,8 Triliun, pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto, kasus korupsi di PT. Asuransi sosial angkatan bersenjata R.I atau Asabri yang mencapai 23,7 Triliun, Kasus Jiwasraya perkiraan kasus korupsinya mencapai 13,7 Triliun serta kasus korupsi Oleh Mensos dan menteri KKP dan masih banyak lagi kasus lainnya,” jelasnya.

    Ia berharap dari himbauan tersebut, agar kasus korupsi tidak terjadi lagi di Sulteng. Sebab sangat disayangkan dengan adanya kasus korupsi yang pernah LS-ADI kawal seperti kasus dugaan korupsi asrama haji dan kasus korupsi jembatan IV yang penyelesaiannya terkesan tidak jelas.

    Selain itu, LS-ADI menghimbau agar para elit-elit politik bisa menahan diri dari kepentingan politiknya yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat seperti isu memperpanjang masa jabatan presiden dengan menunda pemilu 2024 atau wacana presiden 3 periode telah menjadi polemik di masyarakat yang digaungkan oleh beberapa partai politik dan para menteri di kabinet presiden yang telah menghianati semangat reformasi.

    “Kami sangat menyayangkan dan mengecam tindakan tersebut yang sudah melanggar konstitusi. Apabila isu ini masih terus digaungkan maka kedepanya kita tidak pantas memilh mereka sebagai pemimpin atau wakil rakyat,” katanya. ***

     

  • Ditengah Pandemi, Harta Kekayaan Pejabat Malah Naik

    Ditengah Pandemi, Harta Kekayaan Pejabat Malah Naik

    “Harta Presiden Jokowi Naik 12,35 Persen”

    Nanang (detaknews.id)-Jakarta-Dalam dua tahun terakhir pandemi Covid-19 di Indonesia, harta kekayaan para penyelenggara negara mengalami perkembangan berbeda.

    Ada yang mengalami kenaikan dan penurunan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Para penyelenggara negara yang mengalami kenaikan, antara lain Presiden Joko Widodo.

    Harta kekayaan Jokowi tahun 2021 menjadi Rp71.471.466.189 atau naik 12,35 persen ekuivalen Rp,7,854 miliar dari tahun sebelumnya denga total Rp, 63,6 miliar.

    Kenaikan harta Jokowi disebabkan perubahan pada aset tanah dan bangunan.

    Jokowi memiliki 20 tanah dan bangunan seharga Rp,53,281 miliar pada 2020, setahun kemudian naik 11,57 persen menjadi Rp,59,445 miliar.

    Aset kas dan setara kas Jokowi juga mengalami kenaikan 14,56 persen ekuivalen Rp,1,463 miliar pada 2021 dari pada tahun sebelumnya dengan total Rp,10,047 miliar.

    Kas ialah uang tunai/dana tunai yang dimiliki, dipegang/disimpan per tanggal pelaporan. Setara Kas (Deposito, Giro, Tabungan, lainnya) adalah kepemilikan dana dalam bentuk simpanan di lembaga keuangan yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu.

    Sementara Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengalami penurunan harta kekayaan sebanyak 12,91 persen ekuivalen Rp1,882 miliar pada 2021. Pada 2020 harta kekayaan Ma’ruf Rp14,587 miliar, setahun kemudian menjadi Rp12,704 miliar.

    Penurunan jumlah kekayaan Ma’ruf terjadi karena ia menjual salah satu aset tanah dan bangunan. Pada 2020, Ma’ruf memiliki 11 unit tanah dan bangunan di Jakarta Utara dan Kota Depok dengan total Rp9,423 miliar.

    Setahun kemudian ia menjual tanah dan bangunan seluas 204m2 di Jakarta Utara seharga Rp2 miliar. Menurunnya kekayaan Ma’ruf juga disebabkan melemahnya nilai kendaraan miliknya.

    Ma’ruf memiliki 3 mobil dengan total Rp1,395 miliar. Namun turun menjadi Rp557 juta atau 58,64 persen. Meski demikian kas dan setara kas Ma’ruf naik 26,62 persen ekuivalen Rp935 juta dari tahun sebelumnya dengan total Rp3,512 miliar.

    Kondisi serupa juga terjadi pada empat Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju. Kenaikan harta kekayaan terjadi pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Tahun 2021, ia menambah aset tanah dan bangunan seharga Rp10 miliar. Begitu juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia membeli Vespa Primavera 150 seharga Rp47 juta.

    Dua Menko lainnya justru mengalami penurunan harta kekayaan. Meski demikian, mereka tetap bisa menambah beberapa aset.

    Seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menambah aset tanah seharga Rp500 juta.

    Serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menambah aset tanah seharga Rp1,331 miliar. Berikut rincian kekayaan keempat Menko RI yang Tirto lansir dari data LHKPN KPK.

    Airlangga Hartarto Harta kekayaan Airlangga Hartarto meroket dalam setahun terakhir.

    Total kekayaan Airlangga sebesar Rp,260,611 miliar pada 2020. Menjadi Rp,425,600 miliar pada 2021.

    Penambahan harta kekayaan Airlangga disebabkan beberapa hal, seperti bertambahnya jumlah aset tanah dan bangunan miliknya.

    Pada 2020, Airlangga memiliki aset tanah dan bangunan sebanyak 8 unit dengan total Rp98,1 miliar. Setahun kemudian Airlangga menambah 1 unit tanah dan bangunan seharga Rp10,288 miliar.

    Penambahan juga terjadi pada bidang kas dan setara kas. Tahun 2020, Airlangga hanya memiliki Rp167,430 miliar.

    Setahun kemudian naik tinggi menjadi Rp321,333 miliar. Begitu juga dengan harta jenis surat berharga Airlangga. Pada 2020, jumlahnya hanya Rp52,976 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp54,941 miliar.

    Utang Airlangga juga ikut naik. Pada 2020, utang Ketua Umum Golkar tersebut sebesar Rp71,103 miliar. Setahun berikutnya menjadi Rp72,270 miliar.

    Harta Airlangga yang bernilai tetap hanya kendaraan. Selama dua tahun terakhir, ia hanya punya 5 mobil dengan total Rp2,564 miliar.

    Begitu juga dengan harta bergerak yang tak berubah jumlahnya, tetap pada Rp573 juta. Serta harga lainnya, tetap pada Rp9,998 miliar.

    Mahfud MD Harta kekayaan Mahfud MD juga naik Rp2,504 miliar. Dari Rp27,131 miliar pada 2020 menjadi Rp29,635 miliar pada 2021.

    Penambahan harta Mahfud MD terjadi setelah ia membeli motor Vespa Primavera 150 seharga Rp47 juta pada 2021.

    Kini ia memiliki 2 motor dan 4 mobil dengan total Rp1,650 miliar. Aset berupa kas dan setara kas Mahfud juga naik Rp2,457 miliar dalam dua tahun terakhir.

    Pada 2020, ia memiliki Rp13,333 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp15,790 miliar.

    Ia tidak punya surat berharga dan utang. Sementara harta bergerak lainnya tetap dengan nominal yang sama, yakni Rp180,500 juta.

    Muhadjir Effendy, harta kekayaan Muhadjir Effendy merosot Rp,6,374 miliar dalam dua tahun terakhir. Pada 2020, total harta mantan Mendikbud ini sebesar Rp72,624 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp66,249 miliar.

    Menyusutnya kekayaan Muhadjir disebabkan berkurangnya aset tanah dan bangunan miliknya.

    Pada 2020, ia memiliki 32 unit tanah dan bangunan dengan total Rp58,571 miliar. Setahun kemudian menjadi Rp,53,436 miliar.

    Beberapa aset tanah miliknya di Kota Malang hilang dari daftar LHKPN 2021, seperti: tanah seluas 147 m2 seharga Rp1,2 miliar; 145 m2 seharga Rp735 juta; 113 m2 seharga Rp1,2 miliar; 113 m2 seharga Rp1,2 miliar; dan 114 m2 seharga Rp1,3 miliar.

    Namun, Muhadjir juga menambah aset tanah lainnya di Kota Madiun pada tahun yang sama. Tanah seluas 948 m2 seharga Rp500 juta. Kendaran miliknya juga berkurang.

    Pada 2020, Muhadjir memiliki 2 mobil dan 1 motor dengan total Rp103 juta. Setahun berikutnya ia tidak lagi punya motor dan hartanya minus Rp3 juta. Aset kas dan setara kas Muhadjir juga mengalami penurunan.

    Pada 2020, ia memiliki Rp12,266 miliar. Setahun berikutnya Rp10,556 miliar. Namun jenis harta lainnya milik Muhadjir mengalami kenaikan Rp474 juta pada 2021.

    Tahun sebelumnya hanya Rp963,3 juta. Muhadjir tak memiliki utang. Dan harta bergerak miliknya berada pada nominal yang tetap yakni Rp671,5 juta. Dan aset surat berharganya pun tetap, yakni Rp49 juta.

    Luhut Binsar Pandjaitan

    Harta kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan merosot Rp28,873 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya Rp745,188 miliar.

    Merosotnya harta kekayaan Luhut disebabkan beberapa hal, seperti menurunya harga kendaraan miliknya. Luhut punya 4 mobil dan 1 motor dengan total Rp2,485 miliar pada 2020, lantas menyusut Rp325 juta setahun kemudian.

    Begitu juga jenis harta lainnya Luhut yang merosot Rp175,269 miliar pada 2021, sementara tahun sebelumnya Rp207,126 miliar.

    Meski demikian, Luhut menambah aset tanah di Kota Bogor sebanyak 4 unit dengan luas beragam: 19962 m2 seharga Rp983 juta, 3812 m2 seharga Rp190 juta, 2628 m2 seharga Rp131 juta, dan 537 m2 seharga Rp26 juta.

    Harta surat berharga Luhut juga mengalami kenaikan Rp86,871 miliar tahun 2021 dari tahun sebelumnya Rp106,164 miliar.

    Begitu juga dengan aset kas dan setara kas Luhut, naik Rp58,517 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya Rp194,009 miliar. Utang Luhut dalam dua tahun terakhir masih tetap, Rp12 miliar.

    Begitu juga dengan total harga bergerak miliknya, Rp3,382 miliar. Bagaimana dengan harta kekayaan eks dua rival politik Jokowi pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang kini merapat dalam kabinet? Kekayaan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto naik 0,15 persen ekuivalen Rp,3,139 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya dengan total Rp2,029 triliun.

    Kenaikan nilai aset hanya terjadi pada harta lainnya Prabowo. Pada 2020, sebesar Rp40 miliar.

    Setahun kemudian menjadi Rp43,139 miliar. Harta lainnya bisa berupa piutang, usaha/kerjasama yang tidak berbadan hukum/usaha, dana pensiun/tunjangan hari tua, unitlink, sewa jangka panjang dibayar dimuka, dan hak pengelolaan/pengusahaan yang dimiliki perseorangan.

    Sementara untuk aset tanah dan bangunan dan kendaraan masih stagnan. Hal yang sama juga terjadi pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.

    Berdasarkan LHKPN 2021, Sandiaga tercatat memiliki harta Rp10,6 triliun. Ia juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp9,7 triliun.

    Tidak hanya itu, Sandiaga juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp787 miliar dan harta lainnya senilai Rp85,9 miliar.

    Jika dibandingkan dengan 2020, harga Sandiaga bisa dibilang melesat dua kali lipat. Saat itu, ia memiliki harta mencapai Rp5 triliun. Laporan itu diserahkan Sandiaga ke KPK saat ia maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

    Kenaikan Harta Pejabat Negara Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai wajar kenaikan jumlah harta kekayaan para penyelenggara negara.

    Terutama Presiden Jokowi yang memiliki gaji dan tunjangan cukup besar. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden dan Wakil Presiden disebutkan gaji pokok presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, selain presiden dan wakil presiden.

    Sedangkan, gaji wakil presiden sebesar empat kali dari gaji tertinggi. Gaji Jokowi menyentuh angka Rp30,24 juta per bulan dengan tunjangan Rp32,5 juta per bulan. Sementara Ma’ruf Amin mendapatkan gaji Rp20,16 juta per bulan dengan tunjangan Rp22 juta per bulan.

    “Kenaikan itu wajar. Jokowi ini kan orang yang sederhana hidupnya,” ujar Emrus kepada Tirto, Rabu (20/4/2022). Begitu juga dengan para menteri Jokowi.

    Emrus menilai meningkatnya kekayaan sejumlah menteri tak lepas dari latar belakang kesuksesan mereka sebelum menjabat. Semisal Airlangga, yang ia nilai sudah kaya sebelum menjadi menko.

    “Saya lihat itu normal. Sepanjang menteri itu tidak terlibat dalam hal yang tidak baik dalam konteks perolehan ekonomi,” tukasnya.

    Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, meningkatnya kekayaan sejumlah penyelenggara negara perlu ditelusuri. Sebab beririsan dengan pandemi dan dampaknya terhadap industri dan ketenagakerjaan.

    “Ini yang dinamakan ironi di tengah pandemi. Ironi karena rakyat sedang susah,” ujar Ujang kepada Tirto, Rabu (20/4-2022).

    Ujang menilai hal ini sebagai kenyataan pahit. Saat masyarakat terjerat harga-harga kebutuhan pokok: minyak goreng, beras, dan lain-lain. Pejabat negara justru menambah pundi-pundi kekayaan.

    “Memang negara ini negara ironi,” ujar Ujang. (Dikutip di tirto.id). ***