DetakNews.id

  • BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Dari 4,4 % Menjadi 3,5%

    BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Dari 4,4 % Menjadi 3,5%

    Nanang (detaknews.id)-Jakarta- Bank Indonesia (BI) merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4 persen menjadi 3,5 persen di 2022.

    Revisi ke bawah ini seiring dengan tren pemulihan ekonomi global yang masih menunjukkan tren melambat.

    “Bank Indonesia merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 menjadi 3,5 persen,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Selasa (19/4/2022).

    Perry mengatakan, pemulihan ekonomi global akan terus berlanjut meski lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia yang berdampak terhadap transaksi perdagangan hingga kenaikan harga komoditas.

    “Pertumbuhan ekonomi seperti Eropa dan Amerika Serikat, Jepang dan India juga diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dengan perkembangan tersebut,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pemulihan ekonomi global akan mengalami tekanan dari proyeksi awal sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas akibat situasi geopolitik terjadi di Ukraina.

    “Ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring meredanya COVID-19 tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi dari kondisi perang yang terjadi di Ukraina,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022, Rabu (13/4-2022)

    Sri Mulyani menambahkan, pemberlakuan sanksi dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan G7 terhadap Rusia telah menyebabkan gangguan rantai pasok.

    Hal ini mengganggu volume perdagangan dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Di samping itu, lanjut Sri Mulyani, perang di Ukraina telah memicu kenaikan harga komoditas pangan, energi, dan logam sehingga mendorong kenaikan inflasi. Di sisi lain kenaikan inflasi juga menciptakan tantangan bagi normalisasi kebijakan moneter di negara maju.

    “Meskipun demikian, sejumlah risiko perlambatan berasal dari kondisi global berpotensi mempengaruhi inflasi dan kinerja perekonomian,” pungkasnya. (Dikutip di tirto.id).***

     

  • Romantik Di Hari Kartini di Kampung Savana

    Romantik Di Hari Kartini di Kampung Savana

    Antasena (detaknews.id)-Makassarsulsel-Kegiatan Ramadhan Bersama Kohati Komtar (Romantik) di hari Kartini yang dilaksanakan kohati HMI Komisariat Tarbiyah dan keguruan cabang Gowa Raya dilaksanakan di kampung savana/ kampung permukiman,Hertasning Gowa, pada hari Kamis, (21/4-2022) bertepatan dengan 19 Ramadhan 1443 H.

    Kegiatan itu bertujuan Menumbuhkan rasa simpati dan empati serta kepedulian sosial dalam masyarakat dan mempererat kebersamaan kohati komtar, sekaligus memperingati hari Kartini dengan cara berbagi kepada masyarakat kampung Savana.

    Ernawati selaku ketua umum kohati HMI Komisariat Tarbiyah dan keguruan cabang Gowa Raya mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk hadirnya kohati di hari Kartini dengan semangat berbagi dengan bentuk tindakan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Romantik ini kami adakan sebagai bentuk memperingati hari Kartini dengan harapan perempuan juga hadir ditengah-tengah masyarakat salah satunya adalah mengajar anak-anak, berbagi sembako, ATK, Al-qur’an dan buka puasa bersama di kampung Savana,“ ungkapnya.

    Daeng Liwang sebagai salah satu masyarakat kampung Savana menyampaikan bentuk terima kasih kepada kohati komtar yang telah peduli terhadap kondisi di masyarakat Savana.

    “Saya sangat berterima kasih kepada kohati komtar atas bantuan sembako, mengajar anak-anak di kampung ini dan buka puasa bersama,“pungkasnya.***

  • Kasus Dugaan Pengancaman Bupati Touna Dialihkan ke Ditreskrimum

    Kasus Dugaan Pengancaman Bupati Touna Dialihkan ke Ditreskrimum

    Anditas (detaknews.id)-Palusulteng-Kasus dugaan pengancaman oleh Bupati Tojo Unauna Mohammad Lahay terhadap Sitti Hajar ditake Over (Dialihkan) dari Ditreskrimsus ke Ditreskrimum Polda Sulteng.

    Hal itu dilakukan penyidik Ditreskrimsus setelah hasil gelar perkara kedua dimana penyidik terkendala tidak dapat menemukan bukti elektronik lain.

    “Hasil gelar perkara di Ditreskrimsus, Penyidik terkendala tidak dapat menemukan bukti elektronik lain. Yang ada hanya screenshot (yang diserahkan pelapor/korban) kepada penyidik dan harus dibuktikan dulu keasliannya,”demikian dikatakan Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto melalui Kompol Sugeng di chat whatsappnya menjawab konfirmasi deadline-news.com group detaknews.id Kamis (21/4-2022).

    Kata kompol Sugeng, sementara korban sudah mengganti nomor dan akun WhatsApp nya dimana kejadiannya pada tahun 2020 dan database lama menurut ahli labfor kemungkinan sudah tertimpa oleh database akun yang baru.Sehingga pengangkatan data sulit dilakukan.

    “Apalagi Korban/pelapor sudah tidak ingat nomor yang digunakannya, sehingg direkomendasikan dalam gelar perkara di Krimsus perkara dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Sulteng,”jelas perwira satu melati di pundaknya itu.

    Menurut Sugeng berkas perkara diterima di Ditreskrimum pada hari Selasa (19/4/2022), dan langkah yang diambil oleh Ditreskrimum setelah menerima berkas tersebut akan dipelajari dan kemudian dilakukan gelar perkara.

    Mohammad Natsir Said,SH Kuasa hukum pelapor (Sitti Hajar) yang dimintai tanggapannya terkait pengalihan perkara ITE dari Ditreskrimsus ke Ditreskrimum mengaku belum mengetahuinya.

    “Saya belum tahu soal itu, saya baru mau ketemu pak Ditreskrimum,”Natsir melalui sambungan whatsappnya Kamis sore (21/4-2022).

    Sementara itu Ishak Adam,SH kuasa hukum Bupati Tojo Unauna Mohammad Lahay yang dikonfirmasi lewat sambungan whatsappnya menolak panggilan masuk dari deadline-news.com.

    Kemudia pertanyaan konfirmasi di chat di whatsappnya terlihat centak biru pertanda sudah dibaca tapi tidak ditanggapi.

    Begitupun Bupati Touan Mohammad Lahay, sampai berita ini naik tayang belum memberikan tanggapan konfirmasi.***

  • Warga Kulawi Panik Tebing Gunung Sering Longsor

    Warga Kulawi Panik Tebing Gunung Sering Longsor

    Nelwan (DN group) SigiSulteng-Warga desa Lawe, kecamatan Pipikoro Kulawi Sigi Sulawesi Tengah dilanda kepanikan dan rasa ketakutan akibat tebing gunung diatas perkampungan mereka sering mengalami longsor, meski belum pernah menimbulkan korban jiwa, namum ratusan hektar lahan pertanian dan pemukiman warga yang terletak kaki bukit itu terancam longsor.

    Adrian Roki adalah salah seorang warga desa Lawe kecamatan Pipikoro menjawab deadline news.com/detaknews.id (DN Group), Rabu (20/4-2022), via watsapp menuturkan, tampak telihat ada tiga titik gunung itu yang sesekali mengalami erosi akibat pengikisan air hujan.

    Jika pada saat musim penghujan dan intesitas curah hujanya sangat tinggi, otomatis warga panik dan lebih memilih mengusi ke desa tetangga untuk sementara waktu.

    Sedangkan upaya antisipasi sejak dini, sudah sering kali dilakukan, karena menghidar dari bahaya longsor yang sewaktu-waktu akan terjadi longsor dan akan menimbun pemukiman warga desa setempat.

    Adrian mengaku, dirinya dan juga seluruh warga yang tinggal di kaki gunung yang juga rawan dan berpotensi terjadi bencana longsor itu, merasa tidak nyaman tinggal di kampunya.

    “Sebab, rasa kekhawatiran itu lambat laun akan dialami, hal itulah yang kami takutkan,”terangnya.

    Untuk itu sambung dia, dirinya mewakili seluruh warga masyarakat desa Lawe/Pipikoro, mengharapkan, agar kiranya pemerintah dapat berkesempatan meninjau desa Lawe dan sekaligus melihat langsung keberadaan gunung dimana suatu saat dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor itu.

    Dan mohon dicarikan solusinya bagaimana caranya, sehingga gunung tersebut tidak lagi rawan dengan bencana longsor.

    “Supaya membuat warga desa setempat merasa aman dan tidak lagi diliputi kecemasan juga ketakutannyang berlebihan, “pintanya.

    Hal yang terpenting bagi dirinya juga warga desa Lawe khususnya, sudilah kiranya agar pemerintah juga perduli dengan lingkungan hidup demi keselamatan jiwa para warga desa yang tinggal di tempat terpencil atau di polosok nun jauh di diujung selatan gunung Kulawi/Sigi itu.

    “Harapan kami selaku warga desa yang jauh dari jangkauan ibu kota kabupaten Sigi, dirinya meminta kepada pemerintah menambah pelebaran ruas jalan, yang mana akses jalan lintas ke desa itu, masih sangat sempit, ukuran lebarnya kurang lebih 1 meter,”tutur.1

    ruas jalan juga berkelok-kelok di atas gunung untuk bisa menebus ke desa Lawe yang terpencil, ketika di musim penghujan tiba, akses jalan itu sering kali tertimbun longsor.

    Hanya warag bergotong royong dan bahu membahu jika terjadi lonhsor menimbun jalan desa. Mereka bersama-sama membersihkan sisa-sisa tumpukan tanah dan pepohonan terkadang banyak yang tumbang di akibatkan oleh longsor itu.

    “Olehnya diminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sigi maupun Provinsi Sulteng supaya merespon aspirasi ini,” ujarnya.

    “Kami sangat berharap, seyogyanya pemerintah dapat mendengar aspirasi warga desa Lawe/Pipikoro/Kulawi. Kami minta pemeribtah ada perhatian ke desa kami ini, guna mencarikan solusi yang tepat untuk perbaikan lingkungan dari lereng sampi tebing gunung di sekitar desa yang berpotensi rawan terjadi longsor itu, “harapnya.***

  • Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 850 M di Papua Berpotensi Mangkrak

    Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 850 M di Papua Berpotensi Mangkrak

     

    Antasena (detaknews.id)-Nabirepapua- Pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru Kabupaten Nabire, Provinsi Papua senilai Rp,850 milliar yang dibiayai Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) berpotensi mangkrak (tidak berfungsi) disebabkan tahun ini 2022, tidak ada alokasi dana untuk kelanjutan pembangunannya.

    Pembangunan Bandara Nabire baru yang berada di Wanggar, Nabire tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibertujuan meningkatkan konektivitas dan membantu aksesibilitas transportasi logistik di Papua.

    Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Salmon Pigai mengatakan akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN, bisa menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai.

    Hingga Senin, 18 April 2022, progress pembangunan Bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat.

    Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.

    “Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,”kata Pigai disela-sela kunjungan kerjanya ke Bandara baru Nabire, pekan ini.

    Sedangkan pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.

    “Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,”ungkapnya.

    Oleh karena itu, Pigai meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.

    “Atas nama rakyat Papua, kami minta bapak Presiden Jokowi, menteri perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara baru Nabire tahun ini. Kami minta pembangunan bandar ini harus tuntas di masa pemerintah bapak presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal,”tegas Salmon.

    Dia menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara tersebut.

    “Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan menteri perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire,”ujarnya.

    Keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway 1600 meter, bisa di darati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.

    “Bandara baru Nabire diproyeksikan kedepan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan kedepan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,”tandas Salmon Pigai.

    Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut.

    “Memang sampai dengan hari ini kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,”ungkap Muhamad ketika konfirmasi pers diruang kerjanya, hari ini.

    Muhamad menjelaskan Pembangun Bandara Nabire baru dicanangkan pertama kali saat kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017.

    Kemudian pada tahun 2018-2019 dimulailah penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini multi years selama tiga dari tahun 2019 hingga 2021.

    “Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,”jelasnya.

    Progress pembangunan Bandara Nabire baru, lanjut Muhammad, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100 persen sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup.

    Sisi udara dananya kurang lebih Rp442 miliar dan dan sisi darat 189 miliar .

    “Vana yang tersedia 74,52 persen,”ujarnya.

    “Untuk pengoperasiannya (Bandara Nabire beroperasi) tentunya harus 100 persen pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini,”jelas Muhamad. (Rilis anggota SMSI Papua).***

  • Diskusi Lingkar Merdeka: SMSI Dukung Program Polri

    Diskusi Lingkar Merdeka: SMSI Dukung Program Polri

    Ilong (detaknews.id)-Jakarta- Dengan kekuatan jaringan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang tersebar di seluruh Tanah Air, SMSI siap mendukung program Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjamin keamanan dan kelancaran mudik Lebaran Idul Fitri 2022.

    Dukungan SMSI terhadap Polri disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam diskusi terbatas Lingkar Merdeka yang diselenggarakan SMSI di Press Club Jl. Veteran II 7 C, Jakarta Rabu petang (20/4-2022).

    “SMSI harus berpihak pada kepentingan bangsa dan negara,” kata Firdaus ketika membuka diskusi bertema,“Cahaya Ramadan Sambut Fitri nan Damai”.

    Diskusi yang diselenggarakan secara hybrid, off line dan online menghadirkan tiga pembicara, yakni Kepala Unit Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan (Kanit Ditkamneg Baintelkam) Polri AKBP Julius Heru Widodo, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Kreator Jabar Makali Kumar, dan Ketua Bidang Teknologi dan Informasi SMSI Pusat Gusti Rachmat yang juga penanggung jawab Sahabat Rakyat.Com.

    “Polri butuh wartawan,” kata Julius Heru Widodo dalam paparannya yang dipandu moderator Mohammad Nasir (Sekreteris Jenderal SMSI Pusat).

    Karena itu dukungan SMSI yang beranggotakan 2000 pengusaha pers siber menjadi sangat tepat. Polisi kini sedang mengamankan pelaksanaan libur lebaran, mudik masyarakat ke kampung halaman atau ke kerabat.

    “Polisi juga merekayasa lalu lintas, termasuk ganjil genap. Dalam sosialisasi dan penyebaran informasi, kami butuh media. Kami butuh wartawan,” tutur Julius.

    Menurut Julius, yang harus selalu diwaspadai sekarang adalah meningkatnya tindak pidana seiring perkembangan teknologi digital. “Kejahatan meningkat di dunia maya, dan kita harus bijak dalam menyikapinya,” katanya lagi.

    Eskalasi pelanggaran undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) menjelang Pemilu 2024, harus diantisipasi. “Masyarakat harus diberi referensi yang benar supaya tidak terjerumus,” katanya.

    Selain persoalan dalam negeri, dinamika politik dan perselisihan di luar negeri yang kemungkinan berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban di dalam negeri juga harus diantisipasi.

    Misalnya serangan Rusia terhadap Ukraina juga bisa mengundang pro kontra serta demonstrasi di dalam negeri. Begitu pula perselishan di Laut China Selatan. “Belum lagi melambungnya harga minyak goreng dan bahan bakar yang dikait-kaitkan dengan kekisruhan di luar negeri,” tuturnya.

    Arus Mudik Lebaran

    Sementara itu, pembicara Makali Kumar menyampaikan pengalaman pemantauan mudik lebaran di pantai utara Jawa selama bertahun-tahun.

    Media Kreator Jabar yang dipimpinnya bermarkas di kawasan pantai utara Jawa Barat, tiap tahun memantau berbagai persoalan mudik lebaran di kawasan tersebut.

    “Persiapkan mental dan kesabaran. Bawa bekal yang memadai untuk berjaga bila terjadi macet panjang di tol. Dan jangan lupa cek kendaraan sebelum berangkat, jangan sampai mogok di jalan,” kata Makali yang juga Ketua Bidang Hukum dan Arbitrase SMSI Pusat.

    Selain diberikan tips mudik aman, dalam diskusi tersebut juga menghadirkan ahli crypto Gusti Rachmat. Ia mewanti-wanti masyarakat yang sekarang pegang uang harus hati-hati menabung. “Jangan tergiur investasi bodong,” kata Gusti di depan hadirin anggota SMSI yang hadir langsung maupun via online. (Rilisi SMSI Pusat).***

  • Mengganti dan Menonjobkan Pejabat Itu Kewenangan Bupati

    Mengganti dan Menonjobkan Pejabat Itu Kewenangan Bupati

    Anditasa (detaknews.id)-Passangkayusulbar-Pegiat anti korupsi dan pemerhati pemerintahan Anwar Hakim,SH kepeda detaknews.id Rabu (20/4-2022), ditetapkan secara hierarki dan menonjobkan pejabat di lingkup pemerintahan adalah wewenang kepala daerah baik Bupati, walikota maupun Gubernur.

    Apalagi jika seorang ASN sudah lama menduduki jabatan itu. Sebut saja sekretaris daerah Kabupaten Pasangkayu Sulbar Firman, sudah lama bercokol pada jabatan itu, sehingga sudah seharusnya ada penyegaran.

    “Argumentasinya sangat sederhana bahwa bupati punya kewenangan melantik, mengangkat, mengangkat dan memberhentikan pejabat dilingkup pemerintahannya dengan pertimbangan bahwa terkait sudah banyak melakukan tindakan dan tindakan yang tidak diketahui oleh bupat, dst,”jelas Anwar Hakim.

    Anwar menegaskan bahwa sangat banyak argumen yang dapat digunakan oleh bupati tentang penindakan ASN.

    Apa lagi ada penegasan oknum anggota DPRD bahwa yang bersangkutan harus diganti dengan menunjuk SK PLH kepada penggantinya, tandas Anwar.

    Kata Anwar banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan mengapa Sekda Firman harus diganti? Diantaranya sudah terkesan tidak sejalan dengan Bupati, kemudian patut diduga Sekda Firman telah mempermalukan Kabupaten Pasangkayu dimana mobil Dinasnya DC 6 E ditangkap bersama adiknya Sekda membawa sabu-sabu.

    Bahkan adiknya Sekda Firman sudah terbukti memakai narkoba dengan hukuman vonis 1,6 tahun penjara. Dan saat ditangkap oleh Polres Donggala menggunakan mobil Dinas plat merah DC 6 E.

    “Inikan mempermalukan daerah. Berkenan cerius crimy luar biasa dan ikut terbawa nama Pemda Pasangkayu secara nasional, sehingga Sekda Firman harus bertanggung jawab baik secara hukum sosial maupun hukum positif,”ungkap Anwar.

    Selain itu Sekda Firman tidak hadir dalam peringatan hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke 19 tahun pada Senin (18/4-2022).

    Kemudian masih banyak lagi hal-hal lain yang mengesankan Sekda Firman tidak loyal terhadap Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa.

    “Dan diduga Sekda Firman lebih banyak keluar daerah dari pada Bupati. Sehingga daftara penggunaan anggaran (DPA) sampai saat ini belum kelar,”ujar Anwar.

    Ketua Fraksi PDIP DPRD Pasangkayu Sulbar H.Lukman Said, S.Pdi, M.Pdi menjawab detaknews.com via messenger Selasa petang (19/4-2022), mengatakan Bupati Pasangkayu Sulbar Yaumil Ambo Djiwa,SH harus bersikap tegas terhadap Sekretaris daerah Firman.

    Pasalnya kata ketua asosiali DPRD Kabupaten suluruh Indonesia (ADKASI) itu, kelihatannya pemerintah daerah kabupaten Pasangkayu sudah tidak kompak didalam memberikan pelayanan ke masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan.

    “Sekda Firman jalan sendiri, bupati jalan sendiri. Olehnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik baik, maka antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekda harus kompak,”kata politisi PDIP itu dengan nada menyarankan.

    Menurutnya Bupati, Wakil Bupati dan Sekda adalah tiga serangkai yang tidak boleh terpisah dan harus kompak dibawah komando Bupati.

    “Bupati Yaumil tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Harus segera mengganti Sekda dan menunjuk pejabat sekda yang loyal dan dapat bersinergi dengan bupati untuk menjalankan program-program pemerintahan sesuai visi dan missi Bupati,”jelas mantan ketua DPRD Pasangkayu itu.

    Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty Saal,SH kepada deadline-news.com mengatakan merasa ada yang kurang atas ketidak hadiran Sekda Firman dalam peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 tahun itu.

    “Yang pastinya terasa ada yang kurang dalam momentum peringatan hari jadi kabupaten Pasangkayu ke 19 ini, dengan tidak hadirnya pak Sekda,”kata Politisi Partai Hanura itu.

    Ketidak hadiran sejumlah pejabat pada peringatan hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke 19 Senin (18/4-2022), juga mendapat tanggapan dari wakil ketua DPRD Pasangkayu Irpandi Yaumil Ambo Djiwa.

    Menurutnya apapun kesibukan lain, harusnya ditanggalkan dulu demi menghargai hasil perjuangan para tokoh pemekaran daerah otonomi baru Pasangkayu yang hari ini tanggal 18 April 2022 genap berusia 19 tahun.

    “Tidak ada alasan, harusnya para pejabat daerah hadir dalam momen sakral ini, sebagai bentuk penghargaan bagi daerah ini dan para tokoh pejuang pemekaran. Karena kita tidak bisa jadi pejabat tanpa perjuangan mereka memekarkan daerah ini,”tegas politisi partai Golkar Pasangkayu Sulbar itu.

    Ketua KNPI Pasangkayu itu menegasakan luangkanlah waktumu walau setengah hari demi peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 ini. Kan tidak merugikan, apalagi kalau seorang pejabat daerah.

    “Bayangkan Rektor UIN Makassar saja jauh-jauh datang ke Pasangkayu demi menghadiri peringatan hari jadi ke 19 Pasangkayu. Masa kalian pejabat daerah tidak ada waktu untuk hadir bersama-sama sebagai rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa Pasangkayu bisa jadi Kabupaten dan kalian jadi pejabatnya,”ucap politisi muda Partai Golkar itu.

    Sekretaris Daerah Pasangkayu Firman yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya di nomor 08219033645* tidak memberikan jawaban.

    Sampai berita ini naik tayang telepon Sekda Firman yang dihubungi beberapa kali sulit tersambung, pas nada sangbung masuk langsung putus. ***

  • Gebiayar Ramadhan NUSANTARA 1443 H Ala OJK

    Gebiayar Ramadhan NUSANTARA 1443 H Ala OJK

    Ilong (detaknews.id)-Sigisulteng-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar edukasi keuangan syariah dalam rangka Gebyar Ramadhan Nusantara 1443 H, di Ruang Rapat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi, Rabu, (20/4-2022).

    Kegiatan ini merupakan penutupan rangkaian Gebyar Safari Ramadhan 1443 H yang diselenggarakan secara serentak oleh Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK diseluruh Indonesia.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gamal Abdul Kahar selaku Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Basir selaku Sekertaris Daerah Sigi, Kaharuddin, selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Sigi, Wawan Purwantoro selaku Pimpinan Bank Syariah Indonesia Area Palu dan 50 orang peserta perwakilan UMKM di Kabupaten Sigi.

    Dalam sambutannya Gamal selaku kepala OJK menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman terkait produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Besar harapan kami agar kegiatan edukasi keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas sehingga akses masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan syariah terus meningkat. Selain itu, Keberadaan industri perbankan syariah dapat memberikan pilihan instrumen dan bentuk layanan perbankan serta merupakan perwujudan dari keinginan sekaligus kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan alternatif yang mampu menyediakan produk dan jasa sesuai prinsip-prinsip syariah,”ungkapnya.

    Pada kesempatan yang sama Basir Selaku Sekertaris Daerah Sigi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada OJK Sulteng yang telah menggelar kegiatan Literasi Keuangan Syariah.

    “Semoga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan terhadap produk jasa keuangan syariah dan dapat menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirangkaikan juga dengan penyerahan paket sembako kepada seluruh peserta kegiatan.

    Semoga dengan dilangsungkannya kegiatan ini juga menjadi akselerator pertumbuhan Industri Keuangan Syariah Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi sehingga target tingkat inklusi dan tingkat literasi keuangan syariah dapat tercapai. ***

  • Irpandi : Tidak Ada Alasan, Harus Hadir Dimomen Sakral Hut ke 19 Pasangkayu

    Irpandi : Tidak Ada Alasan, Harus Hadir Dimomen Sakral Hut ke 19 Pasangkayu

    Anditas (detaknews.id)-Pasangkayusulbar-Ketidak hadiran sejumlah pejabat pada peringatan hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke 19 Senin (18/4-2022), mendapat tanggapan dari wakil ketua DPRD Pasangkayu Irpandi Yaumil Ambo Djiwa.

    Menurutnya apapun kesibukan lain, harusnya ditanggalkan dulu demi menghargai hasil perjuangan para tokoh pemekaran daerah otonomi baru Pasangkayu yang hari ini tanggal 18 April 2022 genap berusia 19 tahun.

    “Tidak ada alasan, harusnya para pejabat daerah hadir dalam momen sakral ini, sebagai bentuk penghargaan bagi daerah ini dan para tokoh pejuang pemekaran. Karena kita tidak bisa jadi pejabat tanpa perjuangan mereka memekarkan daerah ini,”tegas politisi partai Golkar Pasangkayu Sulbar itu.

    Ketua KNPI Pasangkayu itu menegasakan luangkanlah waktumu walau setengah hari demi peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 ini. Kan tidak merugikan, apalagi kalau seorang pejabat daerah.

    “Bayangkan Rektor UIN Makassar saja jauh-jauh datang ke Pasangkayu demi menghadiri peringatan hari jadi ke 19 Pasangkayu. Masa kalian yang pejabat daerah tidak ada waktu sedikitpun untuk hadir bersama-sama sebagai rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa Pasangkayu bisa jadi Kabupaten dan kalian jadi pejabatnya,”ucap politisi muda Partai Golkar itu.

    Adalah sekretaris daerah Kabupaten Pasangkayu Firman salah seorang pejabat tinggi di Pasangkayu yang tidak hadir dalam momen sakral itu.

    Ketidak hadiran Sekda selaku pimpinan daerah dan panglimannya pegawai negeri sipil menjadi tanda tanya, ada apa sekda tidak menghadiri peringatan hari jadi ke 19 tahun Kabupaten Pasangkayu itu?

    Ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty Saal,SH merasa ada yang kurang atas ketidak hadiran Sekda Firman dalam peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 tahun itu.

    “Yang pastinya terasa ada yang kurang dalam momentum peringatan hari jadi kabupaten Pasangkayu ke 19 ini, dengan tidak hadirnya pak Sekda,”kata Politisi Partai Hanura itu.

    Bupati Pasangkayu H.Yaumil Ambo Djiwa yang dikonfirmasi perihal ketidak hadiran Sekda Firman pada momen peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 tahun itu, mengatan beberapa hari lalu beliau minta izin keluar daerah, katanya ada kegiatan kedinasan yang tidak bisa diwakilkan.

    Sekretaris Daerah Pasangkayu Firman yang dikonfirmasi via telepone selulernya di nomor 08219033645* tidak memberikan jawaban.

    Sampai berita ini naik tayang telepon seluler Sekda Firman yang dihubungi beberapa kali sangat sulit tersambung, pas nada sangbung masuk langsung putus. ***

     

  • Anwar Hakim : Bupati Sebaiknya Menonjobkan Sekda Firman

    Anwar Hakim : Bupati Sebaiknya Menonjobkan Sekda Firman

    Anditas (detaknews.id)-Pasangkayusulbar- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasangkayu adalah top leader ASN.

    Dan bertindak sebagai ketua Tim APBD Pemda Pasangkayu. Sehingga harus bertindak atas dasar sengetahuan Bupati dan aturan yang berlaku.

    Tapi sepertinya Sekda Pasangkayu Firman diduga bertindak sendiri, tanpa koordinasi dengan Bupati maupun wakil Bupati.

    “Bahwa saya dapat info dari sana yang bersangkutan sudah tidak harmonis dengan bupati, dan bila tidak segera diantisipasi akan berpotensi bocornya “kapal kambuna” yang pada gilirannya aph pesta porah,”kata Anwar Hakim via chat di whatsappnya Selasa (19/4-2022).

    Menurut Anwar Hakim kalau itu benar kasusnya bahwa bupati berdasarkan UU No 30 THN 2014 tentang admimistrasi pemerintahan sebaiknya menon jobkan saja sekda tersebut.

    Kata Anwar bahwa kemudian bupati adalah yang paling bertanggung jawab dalam anggaran apbd dan APBN. Karena akan bisa jadi soal jika tidak segera di nonjobkan.

    “Lebih bagus kalau dia di nonjobkan dari pada melahirkan dampak extra ordinery yang bisa berujung bupati dapat masuk jurang KPK dst,”tandas Anwar.

    Pegiat anti korupsi itu menegaskan barang kali Firman selaku sekda kurang memaknai eksistensi seorang kepala daerah berdasarkan UU no 23 THN 2014 tentang Pemda.

    Sementara itu Abdul Rahman di akun face book anggota group Info kota Mamuju menuliskan statusnya apakah itu dis komunikasi ataupun disharmonisasi, yang pasti kehadiran sekab hukumx wajib.

    “Kecuali alasan parmanen/berhalangan tetap, sy menanggapi itu kesan tdk loyal pada pimpinan, apapun argumenx itu layak ditinjau kembali keberadaan sbg sekab…sy jg mantan pejabat esln Il di pasangkayu memahami betul bgmn kita harusx loyal pd tugas dan loyal pd pimpinan itu harga mati…. 😂,”Tulis Abdul Rahman disertai emonji tertawa.

    Sebelumnya ketua DPRD Pasangkayu Alwiaty Saal,SH menjawab deadline-news.com usai memimpin rapat paripirna peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 Senin (18/4-2022), mengatakan ketidak hadiran Sekda terasa ada yang kurang.

    “Yang pastinya terasa ada yang kurang dalam momentum peringatan hari jadi kabupaten Pasangkayu ke 19 ini, dengan tidak hadirnya pak Sekda,”kata Politisi Partai Hanura itu.

    Ketidak hadiran sejumlah pejabat pada peringatan hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke 19 Senin (18/4-2022), mendapat tanggapan dari wakil ketua DPRD Pasangkayu Irpandi Yaumil Ambo Djiwa.

    Menurutnya apapun kesibukan lain, harusnya ditanggalkan dulu demi menghargai hasil perjuangan para tokoh pemekaran daerah otonomi baru Pasangkayu yang hari ini tanggal 18 April 2022 genap berusia 19 tahun.

    “Tidak ada alasan, harusnya para pejabat daerah hadir dalam momen sakral ini, sebagai bentuk penghargaan bagi daerah ini dan para tokoh pejuang pemekaran. Karena kita tidak bisa jadi pejabat tanpa perjuangan mereka memekarkan daerah ini,”tegas politisi partai Golkar Pasangkayu Sulbar itu.

    Ketua KNPI Pasangkayu itu menegasakan luangkanlah waktumu walau setengah hari demi peringatan hari jadi Pasangkayu ke 19 ini. Kan tidak merugikan, apalagi kalau seorang pejabat daerah.

    “Bayangkan Rektor UIN Makassar saja jauh-jauh datang ke Pasangkayu demi menghadiri peringatan hari jadi ke 19 Pasangkayu. Masa kalian yang pejabat daerah tidak ada waktu sedikitpun untuk hadir bersama-sama sebagai rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa Pasangkayu bisa jadi Kabupaten dan kalian jadi pejabatnya,”ucap politisi muda Partai Golkar itu.

    Sekretaris Daerah Pasangkayu Firman yang dikonfirmasi via telepone selulernya di nomor 08219033645* tidak memberikan jawaban.

    Sampai berita ini naik tayang telepon seluler Sekda Firman yang dihubungi beberapa kali sangat sulit tersambung, pas nada sangbung masuk langsung putus. ***

Winstovex