DetakNews.id

  • Pemprov Sulteng Optimis Turunkan Tingkat Pengangguran, Sampaikan Strategi Penurunan Pengangguran Saat Zoom Meeting

    Pemprov Sulteng Optimis Turunkan Tingkat Pengangguran, Sampaikan Strategi Penurunan Pengangguran Saat Zoom Meeting

    Kami Siap Diuji

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026).

    Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penilaian kinerja daerah, yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.

    Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi. Ia juga memastikan bahwa berbagai data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti Peraturan Gubernur yang menjadi landasan program.

    “Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujar Wakil Gubernur.

    Wakil Gubernur juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.

    Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si., memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “9 Berani”, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.

    “Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program “9 Berani” ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.

    Lebih lanjut disampaikan, Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi yang masuk dalam penilaian, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Di wilayah Sulawesi.

    Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media. Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat, yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan akan diberikan pada minggu pertama Mei 2026.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M., bersama Kepala OPD terkait dan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah.

    Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka.***

  • Masuk Babak Baru, Konflik Agraria PT. ANA – Masyarakat Dapat Sorotan Tajam

    Masuk Babak Baru, Konflik Agraria PT. ANA – Masyarakat Dapat Sorotan Tajam

    Verifikasi Lapangan Oleh Pemda Morut Diduga Belum Dilakukan

    Ilong/Ismail – Morowali – Konflik agraria antara masyarakat pemilik lahan dan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah memasuki babak baru.

    Tahapan verifikasi lapangan yang di lakukan Pemda Morowali Utara dan Pemerintah Desa serta Tim terpadu penyelesaian konflik agraria kabupaten Morowali Utara, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat pemilik lahan, pasalnya uji publik hasil verifikasi validasi yang menjadi salah satu syarat dalam tahapan penyelesaian belum pernah di lakukan , baik pemerintah Desa maupun Pemda Morowali Utara.

    Bukan hanya itu, penunjukan obyek yang di lakukan oleh Pemerintah Desa dan Tim terpadu kabupaten tidak melibatkan masyarakat pemilik lahan , menimbulkan pertanyaan besar.

    Bagaimana mungkin Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) / Alas hak yang di miliki masyarakat bisa sesuai obyeknya di lapangan kalau proses penunjukan obyeknya tanpa melibatkan masyarakat pemilik lahan, sehingga kuat dugaan kami bahwa ada upaya manipulasi yang menguntungkan pihak lain dalam proses penyelesaian ini.

    Disisi lain kami mengapresiasi Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid selaku orang nomor satu di Sulawesi Tengah yang berkomitmen menyelesaikan Konflik agraria dan terus berkoordinasi dengan Pemda Morowali Utara guna memastikan penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berprikemanusiaan.

    Selain dari itu masyarakat juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah agar mengambil langkah kongkrit agar segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan tahapan yang sedang berjalan, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama.

    Kali ini kami masyarakat minta agar Gubernur bisa bertindak tegas bukan hanya sekedar koordinasi ke tim terpadu kabupaten, karena tahapan yang sedang berjalan sangat mencederai fungsi tanah itu sendiri yang berfungsi sosial.

    Dan konflik ini bukan hal baru bagi Bapak Gubernur, pasalnya Bapak Gubernur menjabat Bupati Morowali selama dua periode dan pada saat itu Kabupaten Morowali Utara belum mekar jadi Kabupaten, di mana beliau yang menerbitkan izin untuk PT ANA dimana sejak saat itu persoalan lahan pun terjadi.***

  • Retret Kepala Sekolah, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Pentingnya Peran Spiritualitas dalam Pendidikan

    Retret Kepala Sekolah, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Pentingnya Peran Spiritualitas dalam Pendidikan

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya peran spiritualitas dan kedekatan dengan masjid dalam membangun kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan retret kepala sekolah di Masjid Raya Baitul Khairaat.

    Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi pusat keberkahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

    “Semua masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah. Banyak sekali contoh soal janji Allah, dimana satu negara yang melaksanakan perintah Allah ini dengan istiqomah, Allah menepati janjinya,” ujarnya pada Sabtu (04/04/2026).

    Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang diberkahi jika masyarakatnya memakmurkan rumah ibadah. Menurutnya, keberkahan akan hadir bagi mereka yang dekat dengan masjid.

    “Sulawesi Tengah ini kurang apa? Allah sudah janji sembah aku di rumah-Ku maka akan turun keberkahan di situ,” tegasnya.

    Dalam konteks pendidikan, Anwar Hafid mengajak para kepala sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak peserta didik melalui pendekatan spiritual.

    Ia mendorong sekolah-sekolah untuk aktif mengajak siswa melaksanakan sholat berjamaah serta membiasakan diri dengan nilai-nilai keagamaan.

    “Ajak anak-anak sekolah untuk sholat berjamaah. Bikin kreativitas, tidak usah takut,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan rasional semata.

    Peran doa dan ketergantungan kepada Tuhan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk perilaku dan perkembangan siswa.

    “Bapak-bapak tidak mungkin bisa menyelesaikan banyak masalah terutama anak-anak ini jika bukan karena Allah,” ungkapnya.

    Selain itu, Anwar Hafid juga menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh diwarnai dengan kekerasan, melainkan harus mengedepankan akhlak, keteladanan, dan doa sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda.

    “Tidak ada metode pendidikan dengan kekerasan, yang ada hanya dengan akhlak, dengan doa,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia turut memperkenalkan penguatan program “Sulteng Mengaji” sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang dekat dengan Al-Qur’an.

    Ia meyakini, jika nilai-nilai tersebut dijaga, maka berbagai urusan akan dimudahkan dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

    Retret kepala sekolah ini, menurutnya, akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi membangun “Sulteng Berkah”, yakni Sulawesi Tengah yang maju secara material sekaligus kuat secara spiritual.

    Ia optimistis, dengan sinergi antara pendidikan dan nilai keagamaan, masa depan pendidikan di Bumi Tadulako akan semakin baik.

    “Insya Allah pendidikan di Sulawesi Tengah ini akan maju, mulai dari masjid, mulai dari rumah-rumah ibadah,” pungkasnya.***

  • Ida Fauziyah Kukuhkan Pengurus DPW PKB Sulteng 2026–2031, Risharyudi Triwibowo Resmi Nahkodai Partai

    Ida Fauziyah Kukuhkan Pengurus DPW PKB Sulteng 2026–2031, Risharyudi Triwibowo Resmi Nahkodai Partai

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tengah resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2031. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan orientasi politik serta Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKB Sulteng.

    Prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan para pengurus dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Ida Fauziyah. Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya anggota DPR RI Hj. Ratna Juwita Sari, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, Ketua KONI Sulteng Muhammad Fathur Razaq Anwar, Ketua DPD Partai Golkar Sulteng H.M. Arus Abdul Karim, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah.

    Adapun pengurus DPW PKB Sulteng yang dikukuhkan yakni Risharyudi Triwibowo sebagai Ketua, Muhammad Safri sebagai Sekretaris, dan Rismawati sebagai Bendahara.

    Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan para pengurus memiliki makna tanggung jawab yang besar.
    “Sumpah dan janji yg saudara ucapkan ini bukan formalitas, tetapi ikrar kepada masyarakat, daerah, serta bagibbangsa dan negara”, ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulteng, Risharyudi Triwibowo, menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    “2026 sampai 2028 bantu pemerintah kita, baik dari pusat maupun di daerah, khususnya Sulawesi Tengah,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap program prioritas pemerintah daerah.
    “Apapun program yang disampaikan oleh pemerintah pusat, apapun program yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yakni program 9 Berani, harus kita dukung sepenuhnya,” lanjutnya.

    Selain itu, Risharyudi mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas internal partai.
    “Mari bergandengan tangan membangun keluarga, mari kita duduk bersama-sama, jika ada perselisihan jangan bawa ke media sosial,” imbuhnya.

    Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya menyoroti potensi besar PKB di daerah serta pentingnya persatuan dalam membangun Sulawesi Tengah.

    “Saya lihat-lihat, mungkin ini nati Sulteng akan menjadi sejarah baru, di mana PKB akan mengantarkan kadernya ke Senayan,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan adanya wacana penambahan daerah pemilihan (dapil) di Sulawesi Tengah.
    “Kita sedang mengusul, Sulteng ada dua dapil, dapil di wilayah barat dan timur, dapil barat 4 kursi dapil timur 4 kursi,” katanya.

    Lebih lanjut, Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen untuk kemajuan daerah.
    “Sulawesi Tengah yang kita cintai ini butuh kerjasama kita semua, butuh persatuan kita semua, butuh kekompakan kita semua, karena Sulteng ini memanggil kita semua,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui persatuan.
    “Sulteng ini akan sukses kalau semua elemen bersatu padu,” lanjutnya.

    Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk fokus membangun daerah tanpa mengedepankan kepentingan kelompok. “Tapi di tahun 2026, 2027, 2028 kalau bisa kita tanggalkan dulu atribut kita, kita fokus pada satu bendera besar yakni Sulteng Nambaso,” tegasnya.

    Di akhir sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik.
    “Selamat kepada para pengurus, Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Bendahara,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga memaparkan sejumlah persoalan serta arah pembangunan Sulawesi Tengah kepada kader PKB dan pengurus pusat.

    Sementara itu, Ida Fauziyah menilai pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif dan mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi.
    “Saya melihat pertumbuhan ekonomi Sulteng sangat bagus,” ujarnya.

    Ia pun mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunan daerah.
    “Bagi kita semua, mari kita sama-sama wujudkan Sulteng Nambaso,” tandasnya.***

  • ESDM Investigasi Kasus Hengjaya, Safri: Negara Harus Hadir Bukan Sekadar Mencatat Tapi Menindak!

    ESDM Investigasi Kasus Hengjaya, Safri: Negara Harus Hadir Bukan Sekadar Mencatat Tapi Menindak!

    Ilong (detaknews.id) – Palu — Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti langkah Nickel Industries Ltd yang menghentikan sementara operasional tambang Hengjaya di Kabupaten Morowali, usai kecelakaan fatal yang menewaskan pekerja kontrak pada 25 Maret 2026 lalu.

    Menurut Safri, penghentian operasi yang disampaikan perusahaan melalui pernyataan resmi dinilai masih normatif dan belum menjawab tuntutan publik. Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui secara terang penyebab insiden, potensi kelalaian, hingga siapa yang harus bertanggung jawab.

    “Jangan hanya berhenti pada pernyataan formal. Publik menuntut transparansi penuh. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Safri dalam keterangan resminya, Senin (30/3/2026).

    Sebelumnya, Corporate Secretary Nickel Industries, Richard Edwards, menyatakan bahwa tambang Hengjaya dihentikan sementara sambil menunggu investigasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyelidikan dijadwalkan dimulai pada 27 Maret 2026 untuk mengungkap penyebab kecelakaan serta mengevaluasi kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.

    Namun bagi Safri, langkah tersebut dinilai belum cukup. Ia mengingatkan agar penghentian operasi tidak dijadikan strategi meredam tekanan publik tanpa komitmen nyata membenahi sistem keselamatan kerja di lapangan.

    “Jangan sampai ini hanya jadi manuver mereka dalam meredam sorotan publik. Kalau ada kelalaian, harus dibuka terang dan ditindak tegas,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu.

    Safri juga memastikan pihaknya akan segera memanggil manajemen PT Hengjaya. Komisi III DPRD Sulteng, kata dia, akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat guna meminta penjelasan langsung dari perusahaan terkait insiden tersebut.

    “Kami di Komisi III akan segera melakukan RDP dan memanggil pihak PT Hengjaya. Mereka harus menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.

    Safri juga mendesak Kementerian ESDM agar tidak bermain aman dalam investigasi. Ia meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan berani menjatuhkan sanksi keras, tidak hanya sebatas administratif.

    “Kalau hanya sanksi administratif, itu tidak memberi efek jera. Harus ada keberanian untuk menindak tegas, siapa pun yang terbukti lalai,” desaknya.

    Safri menegaskan, investigasi yang tengah berjalan akan menjadi ujian serius bagi pemerintah. Apakah mampu mengungkap akar persoalan keselamatan kerja di sektor tambang, atau justru berhenti sebagai formalitas birokrasi semata.

    “Ini momentum pembuktian. Negara harus hadir, bukan sekadar mencatat, tapi menindak,” tegasnya.

    Lebih jauh, Safri menekankan bahwa peristiwa tewasnya pekerja PT Hengjaya harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja lokal, khususnya di sektor tambang yang memiliki risiko tinggi.

    Ia juga menyindir pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengkhawatirkan kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh pihak asing.

    Menurut Safri, kekhawatiran tersebut terasa kontras dan bertolak belakang dengan kebijakan yang justru membuka ruang lebar bagi investasi asing di sektor sumber daya alam.

    “Jangan hanya sekadar omon-omon. Bangsa ini harus benar-benar berdaulat atas kekayaan sumber daya alamnya, bukan justru terus memberi ruang bagi pihak asing untuk menguasai,” sindirnya.

    Safri menambahkan, Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi lemah di tengah kekayaan alam yang melimpah.

    “Kita tidak boleh terus menjadi ‘babu’ di negeri sendiri. Negara harus berpihak pada rakyat, terutama pekerja lokal yang selama ini berada di garis depan,” pungkasnya.***

  • Gubernur Anwar Hafid Resmikan Packing House Durian di Parimo, Perkuat Ekspor dan Serapan Tenaga Kerja

    Gubernur Anwar Hafid Resmikan Packing House Durian di Parimo, Perkuat Ekspor dan Serapan Tenaga Kerja

    Ilong (detaknews.id) – Parimo – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meresmikan langsung packing house PT Pondok Durian Sulawesi di Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Parigi Moutong, Jumat (27/3/2026). Kegiatan ini berlangsung meriah karena panitia juga menggelar agenda “Berani Makan Durian 1 Ton” yang melibatkan masyarakat setempat.

    Gubernur datang bersama Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan. Sejumlah pejabat daerah ikut mendampingi, di antaranya Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Ketua DPRD Parimo Alfres Masboy Tonggiroh, Kapolres Parimo AKBP Dr. Hendrawan, serta jajaran kepala OPD Pemprov Sulteng.

    Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan peran pemerintah sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Ia menilai investasi menjadi kunci penting untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.

    “Kalau usaha tumbuh, lapangan kerja ikut terbuka. Itu yang harus kita dorong bersama,” kata Anwar Hafid di hadapan masyarakat dan pelaku usaha.

    Ia menyebut kehadiran packing house ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas durian. Fasilitas tersebut memungkinkan petani menjual hasil panen dengan harga yang lebih baik karena produk telah melalui proses sortir, pengemasan, dan standarisasi.

    “Kalau petani menjual sendiri-sendiri, harga sering tidak stabil. Dengan packing house, kualitas terjaga dan pasar lebih jelas,” ujarnya.

    Anwar Hafid juga menyoroti besarnya peluang pasar ekspor durian, khususnya ke China. Ia melihat permintaan dari negara tersebut terus meningkat dan membuka peluang besar bagi daerah penghasil durian seperti Sulawesi Tengah.

    Namun, ia mengingatkan bahwa pasar ekspor memiliki standar ketat. Karena itu, ia meminta petani dan pelaku usaha fokus menjaga kualitas sejak awal produksi.

    “Jangan hanya kejar banyaknya. Kualitas harus kita jaga dari bibit, perawatan, sampai panen dan pengemasan,” tegasnya.

    Selain peluang, Gubernur juga menyinggung tantangan yang mulai muncul, yakni keterbatasan pasokan durian untuk memenuhi kebutuhan industri. Ia meminta dinas terkait segera menghitung kebutuhan dan produksi agar dapat menyusun langkah peningkatan hasil panen.

    “Kita sudah punya fasilitas, tapi produksi harus kita kejar. Jangan sampai industri siap, bahan bakunya justru kurang,” katanya.

    Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung investasi, termasuk membantu mengatasi kendala di lapangan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menjadi penghambat, melainkan harus hadir memberi solusi bagi pelaku usaha dan petani.

    “Kalau rakyat tenang, bekerja, dan penghasilannya ada, maka daerah akan aman dan berkembang,” ujarnya.

    Melalui peresmian ini, Anwar Hafid berharap sektor durian di Sulawesi Tengah semakin berkembang, mampu menembus pasar ekspor, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Parigi Moutong dan sekitarnya. **

  • Halalbihalal di Morut, Anwar Hafid Tekankan Peran Hati dalam Kehidupan

    Halalbihalal di Morut, Anwar Hafid Tekankan Peran Hati dalam Kehidupan

    ‎Ilong (detaknews.id) – Morut – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan pesan spiritual yang kuat dalam acara Halalbihalal bersama Keluarga Besar Majelis Dzikir Ahlussunah wal Jamaah di Desa Moroles, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Rabu (25/03/2026).
    ‎
    ‎Dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhusyukan, ia mengajak masyarakat untuk kembali memperhatikan kebersihan hati sebagai kunci utama dalam menjalani kehidupan.
    ‎
    ‎Menurut Anwar Hafid, hati memiliki peran sentral dalam menentukan arah hidup seseorang.
    ‎
    ‎Ia menegaskan bahwa hati yang tidak dirawat akan kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai kebaikan, bahkan cenderung menolak hidayah.
    ‎
    ‎“Hati manusia jika tidak dibersihkan maka akan mati rasa dan menolak segala hidayah,” ucap Anwar Hafid.
    ‎
    ‎Anwar Hafid juga menjelaskan bahwa hati sejatinya menjadi pengendali utama dalam kehidupan manusia.
    ‎
    ‎Akal pikiran menurut Anwar Hafid hanya berfungsi menyusun strategi, sementara keputusan untuk bertindak ditentukan oleh hati.
    ‎
    ‎“Hati lah yang sejatinya mengendalikan tubuh, bukan otak. Otak hanya memikirkan strategi, kemudian hati yang menentukan diri ini harus bergerak atau tidak,” jelasnya.
    ‎
    ‎Hal itu tercermin dari masih banyaknya manusia yang tidak mengindahkan panggilan ibadah.
    ‎
    ‎Ketika seseorang tidak tergerak untuk menunaikan salat saat azan berkumandang, hal itu menunjukkan hati yang belum tersentuh.
    ‎
    ‎“Kalau ada panggilan adzan dan kita tidak tergerak untuk segera melaksanakan salat, itu karena tidak ada perintah dari hatinya,” ungkapnya.
    ‎
    ‎Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menekankan pentingnya membersihkan hati secara konsisten.
    ‎
    ‎Ia menyebut Al-Qur’an sebagai sarana utama dalam proses tersebut, selain zikir yang dilakukan secara rutin.
    ‎
    ‎“Maka dari itu hati harus sering dibersihkan, caranya harus Al-Qur’an yang sapu setiap hari, itulah pembersih hati, berzikir, baca Al-Qur’an,” tuturnya.
    ‎
    ‎Ia pun mengajak seluruh umat Islam untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur’an sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
    ‎
    ‎Menurutnya, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.
    ‎
    ‎“Luangkan waktu untuk membaca Al-Qur’an, setiap orang Islam wajib punya Al-Qur’an. Jadikan Al-Qur’an ini sebagai pegangan hidup kita,” tegasnya.***

  • Halal Bihalal di Kampung Halaman, Gubernur Anwar Hafid Disambut Ribuan Warga

    Halal Bihalal di Kampung Halaman, Gubernur Anwar Hafid Disambut Ribuan Warga

    Ilong (detaknews.id) – Morowali – Setelah menggelar kegiatan halal bihalal selama dua hari di Rumah Jabatan Gubernur di Palu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua TP PKK Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, kembali melaksanakan halal bihalal di kampung halaman mereka di Morowali, Selasa (24/3/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di Penangkaran Rusa ini diserbu ribuan warga dari berbagai wilayah. Sejak pagi hari, masyarakat telah memadati lokasi acara, dan jumlah pengunjung terus bertambah hingga siang hari. Suasana penuh antusiasme dan kebersamaan pun terasa kental sepanjang kegiatan berlangsung.

    Halal bihalal ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar oleh Anwar Hafid sebagai ajang silaturahmi antara pemimpin dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi momentum perayaan Idulfitri, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan warga.

    Dalam suasana penuh keakraban, masyarakat tampak berbaur tanpa sekat. Warga saling menyapa, bersalaman, hingga berbincang santai. Banyak di antaranya rela mengantre untuk dapat bertemu langsung dengan gubernur. Panitia pun sigap mengatur arus tamu agar kegiatan tetap tertib dan nyaman.

    Pada kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga menyampaikan penjelasan terkait program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk memaparkan kembali program unggulan “9 Berani”. Ia menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah, saya bersyukur bisa kembali berkumpul dengan masyarakat. Momentum ini sekaligus memperkuat persaudaraan kita. Jabatan boleh berubah, tetapi kebersamaan harus tetap terjaga,” ujar Anwar Hafid.

    Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan dukungan aparat kepolisian, Satpol PP, serta panitia pelaksana. Warga pun terlihat menikmati suasana dengan penuh kebahagiaan.

    Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bukti kuatnya kedekatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan warga Morowali. Halal bihalal ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga simbol eratnya hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang terus terjaga.***

  • Diduga PETI Di Dongi-Dongi Masih Beraktivitas, Aktivis IMM Soroti Potensi Pencemaran Lingkungan dan Minim Pengawasan

    Diduga PETI Di Dongi-Dongi Masih Beraktivitas, Aktivis IMM Soroti Potensi Pencemaran Lingkungan dan Minim Pengawasan

    Ada Kontradiksi Antar Pernyataan Aparat dan Hasil Investigasi Lapangan

    Ismail/Ilong (detaknews.id) – Palu – Aktivitas pertambangan emas yang diduga ilegal ditemukan beroperasi di Desa Dongi-Dongi, Kabupaten Poso. Lokasi tambang tersebut berada di area terbuka di pinggir jalan dan diduga tidak memiliki izin resmi sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan.

    Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, kegiatan penambangan dilakukan secara manual di atas lahan milik warga yang diduga memberikan izin penggunaan lahan serta diduga selama ini salah satu tambang ilegal dipegang oleh (Pak Enos).

    Di lokasi ditemukan puluhan lubang rendaman yang digunakan untuk mengolah material tambang. Warga juga menyebut proses pemisahan emas diduga menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida, yang berpotensi mencemari tanah, sungai, dan ekosistem di sekitar Dongi-Dongi.

    Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Afrizal, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Tengah. Ia juga menyinggung pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi, yang sebelumnya menyatakan komitmen menindak PETI, namun di lapangan aktivitas tambang ilegal masih berlangsung.

    “Ini menjadi kontradiksi antara pernyataan aparat dengan realitas di lapangan. Jika praktik ini benar terjadi, maka bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam lingkungan dan masa depan masyarakat,” tegas Afrizal.

    Di tengah aktivitas tersebut, beredar pula pengakuan dari sejumlah pihak di lokasi yang mengklaim bahwa kegiatan tambang tetap berjalan karena merasa mendapat Dukungan dari pihak tertentu, bahkan menyebut nama pejabat daerah dan aparat penegak hukum. Namun hingga kini klaim tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait.

    Afrizal mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tambang ilegal di Dongi-Dongi. Ia juga mengajak kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, hingga tingkat pusat untuk turut mengawal persoalan ini.

    “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan. Jangan sampai kerusakan lingkungan dibiarkan, sementara masyarakat menanggung dampaknya,” ujarnya.

    Kami juga akan melaporkan ke pimpinan teratas kami di Daerah Sulawesi tengah bahkan Pimpinan Pusat Kami berharap pimpinan pusat langsung mendesak kepada Polri maupun Presiden jika benar adanya dugaan Aparat pemerintahan dan Pihak keamanan yang membekingi tambang ilegal tersebut.

    Menurutnya, langkah tegas diperlukan tidak hanya untuk menghentikan aktivitas tambang tanpa izin, tetapi juga untuk memastikan perlindungan lingkungan serta keadilan bagi masyarakat yang terdampak.***

  • Berikan Klarifikasi Keluhan Nakes, Wagub Sulteng: Honor Nakes Non-ASN di Kabupaten/Kota Tanggung Jawab Pemda Setempat

    Berikan Klarifikasi Keluhan Nakes, Wagub Sulteng: Honor Nakes Non-ASN di Kabupaten/Kota Tanggung Jawab Pemda Setempat

    Ismail/Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai keluhan tenaga kesehatan (nakes) non-PTT di Kabupaten Tolitoli yang disebut belum menerima honor menjelang Idul Fitri.

    Pemprov menegaskan bahwa secara umum pembayaran honor tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat.

    Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bidang kesehatan, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, mengatakan kritik, masukan, dan informasi dari masyarakat melalui berbagai pihak, termasuk media massa, merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.

    “Oleh sebab itu, patut kiranya kita berterima kasih kepada semua pihak, termasuk media massa yang telah menyampaikan informasi, masukan, serta kritik dari masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun persoalan gaji honorer yang belum dibayarkan atau masih dalam proses pengajuan pada biro terkait, termasuk honor tenaga kesehatan di berbagai daerah,” ujar Reny, Minggu (14/3/2026).

    Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan non-PTT atau non-ASN yang bertugas di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah kabupaten atau kota pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

    “Yaitu Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota, bukan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal pembiayaan honor mereka,” jelas mantan Wakil Wali Kota Palu tersebut.

    Menurut Reny, pembayaran honor tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik kabupaten/kota, seperti puskesmas maupun RSUD daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

    “Hal ini telah diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan,” terangnya.

    Ia menambahkan, apabila puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka honor tenaga kesehatan non-ASN dapat dibiayai melalui jasa pelayanan atau pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan bupati/wali kota atau keputusan direktur.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi pada umumnya bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji atau honor tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja di instansi milik provinsi, seperti RSUD provinsi.

    Meski demikian, Pemprov Sulawesi Tengah tetap memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program “Berani Sehat.”

    “Program Berani Sehat ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah di mana pun berada. Terkait honor nakes non-PTT, kami juga akan melakukan koordinasi dan pengecekan dengan pemerintah kabupaten yang bersangkutan,” tuturnya.***