DetakNews.id

Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

  • Resmi Lepas Bantuan Beras untuk 224 Ribu Warga, Gubernur: Bantuan ini Diharapkan Bisa Menjadi Solusi Sementara

    Resmi Lepas Bantuan Beras untuk 224 Ribu Warga, Gubernur: Bantuan ini Diharapkan Bisa Menjadi Solusi Sementara

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Perum Bulog resmi melepas program bantuan pangan pemerintah berupa beras alokasi bulan Juni dan Juli 2025 untuk masyarakat Sulawesi Tengah.

    Seremoni pelepasan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng dan dipimpin langsung oleh Gubernur Anwar Hafid bersama Pemimpin Wilayah Bulog Sulteng, Elis Nurhayati, Senin (14/7/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa bantuan pangan ini akan diberikan kepada 224.148 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Masing-masing KPM akan menerima 20 kilogram beras, terdiri atas alokasi 10 kilogram untuk bulan Juni dan 10 kilogram untuk bulan Juli.

    “Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus menjadi penyeimbang dari harga beras yang akhir-akhir ini tinggi di pasaran. Kita tahu, stok kita melimpah, tapi harganya tetap mahal. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi solusi sementara,” ucap Gubernur.

    Anwar juga menegaskan pentingnya distribusi bantuan dilakukan tepat sasaran, sesuai dengan data by name by address yang berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Gubernur pun menyampaikan apresiasi kepada Bulog, TNI-Polri, Dinas Ketahanan Pangan, dan seluruh stakeholder atas sinergi yang baik dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah.

    Sementara itu, dalam laporan resminya, Elis Nurhayati selaku Pimwil Bulog Sulteng menjelaskan bahwa bantuan ini dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional melalui Surat Nomor 170 Tahun 2025, dengan pelaksanaan teknis mengacu pada Petunjuk Teknis Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Babinsa, hingga Satgas Pangan. Kami mohon kerjasama semua pihak agar penyalurannya bisa berjalan sesuai ketentuan dan menyentuh langsung masyarakat yang berhak menerima,” terang Elis.

    Dengan total volume mencapai 4.432,96 ton beras, program bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan, khususnya di tengah tekanan harga dan tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

    “Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin, 14 Juli 2025, saya Gubernur Sulawesi Tengah secara resmi melepas penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juni dan Juli 2025 untuk 224.148 penerima di seluruh wilayah Sulawesi Tengah,” jelasnya.***

  • Tetapkan Pergub Nomor 15 Tahun 2025, Gubernur Sulteng: Kenaikan Pajak Air Permukaan Adalah Ikhtiar Bersama Membangun Sulawesi Tengah

    Tetapkan Pergub Nomor 15 Tahun 2025, Gubernur Sulteng: Kenaikan Pajak Air Permukaan Adalah Ikhtiar Bersama Membangun Sulawesi Tengah

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2025.

    Sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Gubernur, Senin (14/7/2025), dan dihadiri sejumlah kepala OPD serta perwakilan dari perusahaan industri dan pertambangan seperti PT GNI, PT IMIP, PT Vale, PT Transon Bumindo, PT Kurnia Luwuk Sejati, dan BPAM.

    Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa kenaikan pajak air permukaan ini bukan semata-mata kebijakan fiskal, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat kemandirian pembiayaan daerah, di tengah keterbatasan transfer pusat dan tingginya kebutuhan pembangunan daerah.

    “Kita pahami bersama, industri di Sulawesi Tengah berkembang pesat, tapi ketimpangan sosial masih nyata. PAD melalui pajak bahan bakar, pajak kendaraan, dan pajak air permukaan adalah kewenangan provinsi yang harus kita optimalkan,” ujar Anwar Hafid.

    Ia mengungkapkan, saat ini Provinsi Sulteng hanya memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp280 miliar per tahun, jauh lebih kecil dibanding kontribusi industri besar yang beroperasi di wilayah ini.

    “Kawasan industri besar seperti di Morowali, hanya dikenai PNBP di mulut tambang. Berbeda dengan PT Vale yang dibebankan di mulut industri. Dampaknya, DBH kita kecil sekali. Maka, kita perkuat dari sisi yang menjadi kewenangan kita,” tegasnya.

    Gubernur juga menyoroti pentingnya transparansi data konsumsi bahan bakar industri dan kepatuhan atas pajak kendaraan bermotor berpelat luar daerah yang masih beroperasi di Sulteng. Ia menyampaikan bahwa regulasi sedang disusun agar kendaraan alat berat dan operasional industri didaftarkan sebagai pelat Sulteng.

    Khusus tentang pajak air permukaan, Kepala Dinas Cikasda, Andi Ruly Djanggola, menyampaikan bahwa seluruh tahapan penetapan Pergub telah melalui harmonisasi dengan Kemenkumham dan mendapat persetujuan Kemendagri.

    Dasar hukum pengenaan pajak ini mengacu pada Permen PUPR No. 15 Tahun 2017. Harapannya, selain meningkatkan PAD, kebijakan ini juga mendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih profesional,” terang Ruly.

    Kenaikan tarif yang diterapkan tidak diberlakukan untuk semua sektor. PDAM misalnya, hanya mengalami kenaikan ringan dari Rp900 menjadi Rp1.000 per m³. Adapun sektor yang mengalami penyesuaian signifikan adalah industri dan pertambangan.

    Lebih jauh, Gubernur Anwar juga memaparkan berbagai program prioritas daerah seperti beasiswa UKT untuk mahasiswa Sulteng, pelatihan vokasional bagi lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah, serta kerja sama dengan UNHAS, IMIP, hingga rencana pengiriman mahasiswa ke Tiongkok untuk jurusan strategis seperti metalurgi dan teknologi informasi.

    “Kita ingin hubungan antara pemerintah daerah dan dunia usaha itu bukan semata transaksional, tapi kemitraan pembangunan. Kami bantu investasi Anda, tapi kami juga mohon bantu kami bangun daerah ini,” pungkasnya.***

  • Pemprov Sulteng Nyatakan Kesiapan Jadi Tuan Rumah FORNAS IX Saat Sambut Kunjugan Tim Verifikasi KORMI Nasional

    Pemprov Sulteng Nyatakan Kesiapan Jadi Tuan Rumah FORNAS IX Saat Sambut Kunjugan Tim Verifikasi KORMI Nasional

    Gubernur Sulteng Tawarkan Pesona Sulteng

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan maksimal untuk menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) IX tahun 2027. Hal ini ditegaskan Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid saat menerima kunjungan tim verifikasi KORMI Nasional di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (14/7/2025).

    Tim yang dipimpin oleh Sekjen KORMI Djainal Abidin Simanjuntak dan Wakil Ketua Umum KORMI sekaligus calon Ketua Panitia FORNAS 2027, Rezka Oktoberika, melakukan audiensi sekaligus verifikasi teknis kesiapan daerah. Hadir pula Ketua KORMI Sulteng, Syaiful Lajafar, serta sejumlah kepala OPD.

    Dalam paparannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa FORNAS akan menjadi momentum strategis untuk mempromosikan Sulteng ke tingkat nasional.

    “Saya selalu menggambarkan Sulawesi Tengah ini seperti seorang gadis cantik, tapi tinggal di kampung. Sayangnya kecantikannya belum banyak diketahui. Karena itu kami sangat berharap FORNAS ini menjadi panggung nasional untuk memperkenalkan keindahan dan keragaman potensi Sulteng,” ujar Anwar Hafid.

    Gubernur menyebut sejumlah destinasi yang siap didorong menjadi lokasi kegiatan dan wisata penunjang FORNAS, seperti Danau Lindu, Matantimali, Pantai Talise, Sail Tomini, hingga Pulau Togean dan Donggala yang dikenal sebagai “kota sunset”.

    “Insya Allah kami tidak akan mempermalukan KORMI. Bahkan kami ingin tampil lebih baik daripada tuan rumah sebelumnya,” tegas Anwar Hafid.

    Waketum KORMI Nasional, Rezka Oktoberika menyampaikan apresiasinya terhadap respon cepat Gubernur dan jajaran Pemprov Sulteng.

    “Kami tidak menyangka respons Pak Gubernur sedemikian cepat. Beliau langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum KORMI. Saya sampaikan juga, beliau ini bukan orang lain bagi saya. Sebagai sahabat, saya ingin menjaga nama baik beliau, termasuk saat Sulteng nantinya ditetapkan sebagai tuan rumah,” ucap Rezka.

    Rezka juga memaparkan bahwa jumlah peserta FORNAS terus meningkat. Di NTB yang menjadi tuan rumah 2025, jumlah peserta telah menembus 14.300 orang dan diperkirakan bisa mencapai 15.000 pada 2027.

    Ia mengingatkan pentingnya kesiapan akomodasi, keamanan, konsumsi, serta sinergi antar-OPD lintas sektor, termasuk pariwisata, UMKM, kesehatan, dan infrastruktur.

    Ini bukan hanya acara olahraga, tapi festival masyarakat. Pesertanya mandiri, membiayai diri sendiri, jadi kita harus menghargai semangat mereka. Hiburan rakyat, promosi wisata, dan pelayanan publik akan sangat menentukan sukses tidaknya event ini,” kata Rezka.

    Wasekjen KORMI, turut menyampaikan bahwa dari sisi verifikasi, Sulteng telah memenuhi sekitar 85% persyaratan dasar. Beberapa aspek seperti penambahan kapasitas akomodasi dan pembentukan panitia pelaksana pasca-penetapan, menjadi catatan penting ke depan.

    Tim KORMI dijadwalkan akan melanjutkan peninjauan lapangan dan menggelar diskusi teknis bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta OPD terkait lainnya. Penetapan resmi tuan rumah FORNAS IX akan diputuskan sebelum 23 Juli 2025 dalam Rakornas KORMI se-Indonesia di NTB, bersamaan dengan pelaksanaan FORNAS VIII.

    Jika ditetapkan, Pemprov Sulteng juga dijadwalkan menerima penyerahan pataka tuan rumah FORNAS IX dalam acara penutupan di NTB pada 1 Agustus 2025.***

  • Teladani Habib Saggaf, Pesan Gubernur: Jadikan Ilmu Panglima Kehidupan

    Teladani Habib Saggaf, Pesan Gubernur: Jadikan Ilmu Panglima Kehidupan

    Ilong (detaknews.id) – Sigi – Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyeru untuk menjadikan ilmu sebagai panglima kehidupan. Ajakan ini tertuang dalam sambutannya pada acara Haul ke-4 Al Habib Saggaf Bin Muhammad Al Jufri, di Ponpes Madinatul Ilmi Alkhairaat, Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu (13/7).

    Kehadiran ribuan orang tanpa dikomando di acara haul, diakuinya sebagai bukti cinta sejati kepada Habib Saggaf sebagai sosok ulama kharismatik, cucu dari pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua.

    Sang ulama dalam pandangan gubernur, telah mewariskan jejak keilmuan yang tak lekang oleh waktu lewat pendirian ribuan madrasah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit hingga universitas.

    Kondisi ini ungkap gubernur, sangat kontras dengan realitas di mana ketika jabatan kepala daerah atau pejabat negara berakhir maka mereka langsung ditinggalkan orang, seolah tak lagi dibutuhkan.

    “Kita mengenang seorang ulama yang luar biasa, yang kita contohi sebab beliau adalah ilmuwan sejati,” ucapnya menegaskan sosok sang ulama Habib Saggaf yang abadi karena ilmu yang ia wariskan ke umat.

    Terinspirasi dari sang ulama, maka Gubernur Anwar Hafid berkomitmen menempatkan pendidikan sebagai fondasi dan prioritas membangun Sulteng lewat program ‘BERANI Cerdas’.

    Ia menuturkan program ini sangat visioner, sebagai investasi jangka panjang mencetak SDM berkualitas, lewat pembiayaan kuliah bagi 50 ribu anak Sulteng tiap tahun, baik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

    “Insya Allah sampai 2029 kita perkirakan ada 250 ribu (anak Sulteng) yang kita tanggung kuliahnya,” papar gubernur mengkalkulasi jumlah penerima manfaat selama lima tahun masa jabatan.

    Komitmen terhadap pendidikan juga diperkuat dengan pencanangan program wajib belajar 13 tahun, dimulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

    Inisiatif ini sambungnya, akan diikuti dengan peraturan daerah, untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan negeri, non-negeri, termasuk madrasah diniyah awaliyah mendapatkan legitimasi pembiayaan yang memadai dari pemerintah daerah.

    Oleh karena itu, untuk menyukseskan agenda wajib belajar 13 tahun, di momen tersebut, Gubernur Anwar Hafid mengajak kolaborasi dan sinergitas pemerintah kabupaten kota, Alkhairaat dan seluruh pihak untuk bersama-sama provinsi mengantarkan Sulteng menjadi daerah yang besar, maju dan terkemuka dengan pendidikan sebagai pilar utamanya.

    “Pendidikan jadi yang utama dan pertama,” tegasnya.***

  • Gubernur Apresiasi Berani Boxing II: Momentum Majukan Olahraga Tinju di Sulteng

    Gubernur Apresiasi Berani Boxing II: Momentum Majukan Olahraga Tinju di Sulteng

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Berani Boxing Champion Vol. II, yang digelar di Atrium Palu Grand Mall (PGM), Sabtu (12/7/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia, khususnya kepada Pengurus Pertina Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menginisiasi ajang ini.

    “Ini momentum awal yang baik bagi Sulawesi Tengah untuk bangkit dan maju dari sisi olahraga, khususnya tinju. Saya kaget melihat persiapan panitia yang luar biasa. Antusiasme masyarakat juga sangat tinggi,” ucap Gubernur.

    Ia menilai, Berani Boxing tidak hanya menjadi ajang adu prestasi, tetapi juga wadah membangun semangat dan kebanggaan daerah. Gubernur berharap ke depan Sulawesi Tengah dapat melahirkan kembali petinju hebat seperti Ellyas Pical yang pernah mengharumkan nama daerah di kancah nasional dan internasional.

    “Mudah-mudahan dari arena ini, akan lahir Ellyas Pical baru dari Sulawesi Tengah,” tambahnya.

    Ucapan khusus juga disampaikan kepada Ketua Pertina Sulteng, Muhammad Fathur Razaq, dan seluruh pengurus serta panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan ini.

    “Terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Tengah. Sukses selalu untuk semua,” tutup Gubernur.

    Sementara itu, Fathur Razaq selaku promotor sekaligus Ketua Pertina Sulteng menyampaikan bahwa Berani Boxing Champion adalah bukti bahwa Sulawesi Tengah mampu menyelenggarakan event olahraga yang berkualitas dan inspiratif.

    “Kami ingin tunjukkan bahwa Sulawesi Tengah itu keren. Event ini bukan akhir, bulan depan kita akan gelar klinik pelatihan tinju nasional untuk memperkuat pembinaan atlet ke jenjang lebih tinggi,” ungkap Fathur.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung olahraga, terutama tinju, sebagai bagian dari gerakan membangun karakter dan kebanggaan generasi muda Sulteng.***

  • Dorong Inovasi ASN, Gubernur Anwar Hafid Targetkan Setiap OPD Miliki Laboratorium Kinerja

    Dorong Inovasi ASN, Gubernur Anwar Hafid Targetkan Setiap OPD Miliki Laboratorium Kinerja

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki laboratorium kinerja pada tahun 2025. Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) lingkup Pemprov Sulteng, Jumat (11/7/2025), di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur.

    “Setiap OPD saya minta punya laboratorium sesuai bidang masing-masing. Tempat untuk membuktikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberi hasil. Tidak perlu besar, tapi nyata dan berdampak,” tegas Gubernur.

    Gubernur menyampaikan, laboratorium dimaksud adalah ruang eksperimen kebijakan, inovasi layanan, atau pilot project yang mendukung implementasi Program BERANI, khususnya dalam hal keberlanjutan dan keterukuran hasil pembangunan.

    Targetnya, pada 2025 seluruh OPD dari 48 unit di Pemprov sudah memiliki minimal satu laboratorium. Selanjutnya, akan dibuat kontrak kinerja berbasis laboratorium yang menunjukkan capaian tiap tahun.

    Gubernur juga menekankan bahwa pembuktian kinerja adalah cara terbaik dalam mempertahankan posisi dan kepercayaan publik.

    “Sekecil apapun kontribusi, jika ada hasil nyata, itu lebih berharga daripada sekadar rutinitas tanpa bukti,” ucapnya.

    Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido dan Sekdaprov, Novalina. Wagub juga menekankan, kepala OPD mampu mengambil inisiatif dan menyampaikan ide-ide terobosan dengan penuh keberanian dan tanggung jawab.***

  • Gubernur Sulteng Terima Audiensi Konsultan Energi, Bahas Kemandirian Listrik dan Skema KPBU

    Gubernur Sulteng Terima Audiensi Konsultan Energi, Bahas Kemandirian Listrik dan Skema KPBU

    Ilong (detaknews.id) – Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menerima audiensi dan presentasi dari konsultan kelistrikan tenaga air bersama dua pensiunan senior PLN, Amihwnuddin dan Makmur Jaya Abdullah, di ruang kerjanya, Jumat (11/7/2025).

    Pertemuan ini membahas potensi pengembangan energi listrik, khususnya di sektor industri dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur penerangan jalan umum (PJU) di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

    Dalam diskusi, Makmur Jaya Abdullah yang juga pernah menangani kontrak-kontrak Independent Power Producer (IPP) di PLN, menjelaskan struktur regulasi dan kewenangan pengelolaan kelistrikan. Ia menyoroti pentingnya provinsi mengambil alih kewenangan wilayah distribusi dan penjualan listrik di kawasan industri, yang diatur melalui IUPTL-S dan PKKPR.

    “Banyak kawasan industri, seperti di Morowali dan Palu, sebenarnya bisa kita urus wilayah usahanya. Bahkan kita bisa menjual listrik ke dalam kawasan, asal pembangkitnya dari luar dan izinnya lengkap. Itu bisa diterbitkan oleh Gubernur untuk kepentingan umum,” terang Makmur.

    Ia juga mengingatkan pentingnya pemetaan ulang seluruh izin kelistrikan yang telah terbit di Indonesia, karena sebagian besar sudah kedaluwarsa atau tidak memiliki investor aktif.

    “Kita perlu data rinci, siapa yang punya izin, sejauh mana progresnya, dan siapa yang siap membiayai. Kalau tidak ada investor, sebaiknya dicabut saja,” ujarnya.

    Amihwnuddin menambahkan, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi pembangkitan tenaga air (hydro), biomassa, hingga pembangkit skala kecil yang bisa digarap oleh swasta.

    “PLTM, PSTS, dan SmartTrain bisa kita pacu. Tapi memang perlu strategi percepatan. Kuncinya, siapa cepat dia dapat. Karena revisi RUPTL nasional itu sangat dinamis,” ucapnya.

    Gubernur Anwar Hafid menyambut antusias seluruh masukan tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengakselerasi investasi dan pelayanan publik berbasis energi bersih.

    “Kita ini sebenarnya sudah punya regulasi dan potensi, tinggal keberanian untuk mengeksekusi. Kalau sudah ada investor, kita tinggal gas. Ini saatnya kita berani menyala,” tegas Anwar Hafid.

    Lebih lanjut, diskusi juga membahas skema KPBU untuk pembangunan dan pengelolaan PJU di seluruh kabupaten/kota. Skema ini dinilai paling relevan untuk Sulteng, mengingat terbatasnya kemampuan fiskal daerah. Model KPBU memungkinkan pembiayaan oleh investor, dengan pembayaran secara bertahap melalui skema Availability Payment (AP), tanpa membebani APBD secara langsung.

    Sebagai catatan, sejumlah daerah di Indonesia telah sukses menerapkan KPBU PJU, termasuk Kabupaten Majene dan Serang. Dengan total titik lampu mencapai ribuan unit, nilai investasinya bisa mencapai ratusan miliar rupiah, namun pembayarannya dicicil melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dijamin oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

    “Kabupaten dan kota bisa menjadi PJPK, tapi provinsi berperan penting dalam koordinasi dan fasilitasi. Kalau bupatinya aktif, ini sangat bisa kita wujudkan. Kita akan susun tim percepatan dan segera tindak lanjuti,” pungkas Gubernur.***

  • Terima Audiensi Asosiasi Dealer Mobil, Gubernur Sulteng Bahas Kelanjutan Insentif Pajak Kendaraan Baru

    Terima Audiensi Asosiasi Dealer Mobil, Gubernur Sulteng Bahas Kelanjutan Insentif Pajak Kendaraan Baru

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi dari perwakilan asosiasi dealer mobil se-Sulteng di ruang kerjanya, Jumat (11/7/2025).

    Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk pembelian kendaraan baru, sekaligus mendorong agar transaksi kendaraan lebih banyak dilakukan di wilayah Sulawesi Tengah.

    Perwakilan asosiasi, Padlan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng yang sebelumnya telah menetapkan penurunan tarif PKB melalui SK Gubernur mulai 5 Januari hingga 5 Juli 2025. Kebijakan ini dinilai berdampak positif karena menahan kenaikan harga kendaraan di tengah tekanan regulasi pusat dan dinamika pasar.

    “Kami bersyukur, insentif ini membuat harga mobil tetap terjangkau bagi masyarakat. Sebelumnya ada kekhawatiran kenaikan karena perubahan rumus pembagian pajak antara pusat dan daerah, tapi alhamdulillah ditunda sampai Desember. Kami berharap penyesuaian tarif ini bisa diperpanjang hingga akhir tahun,” ujar salah satu perwakilan asosiasi.

    Diskusi mengerucut pada pentingnya menjaga daya saing harga kendaraan di Sulteng dibandingkan daerah lain seperti Makassar dan Balikpapan. Perbedaan tarif pajak, biaya logistik, dan insentif dealer sangat menentukan preferensi konsumen. Para pelaku usaha menyarankan agar Pemprov terus mendorong skema insentif yang membuat konsumen memilih membeli dan mendaftarkan kendaraan di Sulteng.

    “Kalau selisih harga antar daerah bisa ditekan, masyarakat akan lebih memilih beli di sini. Ini menguntungkan karena pajaknya masuk ke kas daerah dan transaksi ekonomi lokal meningkat,” lanjut perwakilan dealer Toyota.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan sektor otomotif sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan agar insentif pajak kendaraan baru dapat diperpanjang hingga Desember 2025, sekaligus memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha untuk menyosialisasikan kebijakan ini.

    “Pajak kendaraan itu memang sumber pendapatan daerah, tapi kalau tidak kompetitif, masyarakat bisa beli di daerah lain. Karena itu, kita cari titik tengah, tetap mendukung pendapatan daerah, tapi juga tidak membebani pembeli. Kalau dengan insentif ini transaksi meningkat, otomatis pendapatan kita ikut naik,” tegas Gubernur.

    Gubernur juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara Pemprov, dealer, dan pelabuhan dalam mendukung efisiensi distribusi kendaraan.

    “Kalau pengiriman bisa langsung dari Surabaya ke pelabuhan-pelabuhan di Sulteng, harga bisa lebih murah dan kompetitif dibandingkan Sulsel atau Kaltim,” tambahnya.

    Audiensi ditutup dengan kesepakatan awal untuk terus mengkaji dan mengevaluasi tarif PKB secara berkala, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi dealer demi menjaga iklim usaha yang sehat dan berpihak pada masyarakat Sulawesi Tengah.***

  • Audiensi Dengan Gubernur Sulteng, Komunitas Berani Bangga Bawa Aspirasi Pemuda

    Audiensi Dengan Gubernur Sulteng, Komunitas Berani Bangga Bawa Aspirasi Pemuda

    Gubernur Anwar Hafid Siap Kolaborasi

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Enam perwakilan komunitas Berani Bangga melakukan audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido di ruang kerja gubernur, Jumat (11/7/2025).

    Mereka membawa semangat baru anak muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui gagasan konkret dan inovatif yang mendapat sambutan hangat dari Gubernur dan wakil gubernur.

    Hadir dalam pertemuan tersebut, Aldi Gifari, Shadiq Muntashir, Rizal Liara, Fajri Ardiansyah, Moh. Yasin, dan Sri Rezeki. Mereka menyampaikan ide besar tentang pembentukan DPD (Dewan Pemuda Daerah), sebuah platform terstruktur bagi anak muda untuk ikut serta dalam pengawasan kebijakan pemerintah, ruang riset, hingga pelibatan aktif dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD.

    “Kami membayangkan DPD menjadi kanal satu pintu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan muda. Ruang-ruang diskusi dan riset yang kami bangun bersama penerima beasiswa akan menjadi sumber masukan bagi arah pembangunan daerah,” ujar Shadiq Muntashir.

    Gubernur Anwar Hafid merespons positif gagasan tersebut. Ia menilai DPD bisa menjadi bagian dari delivery unit baru yang memperkuat pelibatan publik dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

    “Yang kita butuh hari ini adalah saluran yang menjangkau langsung masyarakat, bukan sekadar seremonial. Dan anak muda bisa memainkan peran itu dengan cara baru,” tegas Gubernur.

    Dalam dialog, Gubernur juga menggarisbawahi urgensi pengurangan angka kemiskinan absolut di Sulteng yang kini mencapai 11 persen. Ia menekankan bahwa fokus utama Pemprov bukan hanya angka, tapi keselamatan sosial 1,6 juta warga yang berada di zona rentan.

    Audiensi juga membahas pentingnya hilirisasi sektor kelautan dan perkebunan. Para pemuda menyoroti masih minimnya dukungan pemerintah terhadap alat tangkap modern dan industrialisasi hasil pertanian lokal seperti kelapa dan kopi.

    Gubernur Anwar Hafid sepakat dan mengungkapkan bahwa Pemprov akan mendorong penyediaan kapal tangkap modern, membangun kemitraan dengan investor hilirisasi, serta membuka peluang ekspor langsung dari pelabuhan-pelabuhan strategis Sulteng.

    “Jangan anggap ikan bodoh. Nelayan kita butuh sonar, butuh peta digital. Kita harus jadi raja di laut sendiri,” kata Anwar Hafid disambut tawa para peserta audiensi.

    Diskusi selama lebih dari satu jam itu ditutup dengan komitmen bersama untuk menyinergikan ide-ide pemuda dalam program prioritas daerah. Pemprov Sulteng membuka ruang kolaborasi berkelanjutan bersama Berani Bangga dan inisiator-inisiator muda lainnya demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.***

  • Gubernur Sulteng Dorong Harmonisasi Investasi dan Tertib Tata Ruang

    Gubernur Sulteng Dorong Harmonisasi Investasi dan Tertib Tata Ruang

    Kami Tak Anti-Investasi

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Harmonisasi antara kepentingan investasi dan tertib tata ruang ditekankan Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam sambutan yang disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Gedung Wanita Bidarawasia, Kamis (10/7).

    Di hadapan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, Gubernur Anwar Hafid dengan tegas mengingatkan bahwa investasi tidak boleh mencederai hak-hak masyarakat dan lingkungan.

    “Kita declare (canangkan) tata ruang adalah wajib dan diutamakan (serta) dijadikan landasan di atas segalanya demi Indonesia yang baik di masa depan,” tegasnya menyerukan.

    Gubernur Anwar Hafid juga menepis anggapan bahwa kepala daerah yang patuh terhadap aturan-aturan tata ruang dicap anti-investasi.

    Padahal investasi berkualitas mestinya tunduk pada regulasi, utamanya pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran RTRW.

    Sekaitan dengan itu, gubernur menginstruksikan percepatan penetapan RDTR kabupaten kota di Sulteng sebagai acuan fundamental dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penerbitan izin usaha.

    “Aturan ini harus di atas segalanya, tidak bisa dikalahkan oleh aturan (lain) dan alasan investasi,” sambungnya.

    Lebih lanjut lagi, RDTR juga dinilai krusial dalam konteks perencanaan dan pembangunan infrastruktur di regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

    Sebab di balik kekayaan sumber daya alam Sulawesi dan daerah-daerah di belahan timur, tersimpan sebuah tantangan besar untuk mengakselerasi pembangunan kawasan ini yaitu ketimpangan infrastruktur.

    Maka, lewat forum strategis ini diharapnya akan terlahir resolusi jalan tengah untuk menyeimbangkan investasi dan tata ruang demi tercapainya pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan.

    “Saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan bagian timur,” pungkasnya.

    Hadir langsung di kegiatan, beberapa kepala daerah regional Sulawesi yakni Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan tamu dari ujung timur Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.***