Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

Gubernur Anwar Hafid Dorong Inovasi Perizinan dan Sinergi Pemda se-Sulteng
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya inovasi dan koordinasi lintas daerah dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan Gubernur dalam rapat bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani, serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten dan kota se-Sulteng melalui Zoom Meeting pada Jumat (9/5/2025).
Dalam arahannya, Anwar Hafid menyampaikan apresiasi terhadap tingginya angka investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut kondisi ini sebagai sebuah anugerah yang tak lepas dari kerja keras seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada para investor.
“Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat investasi sangat tinggi. Ini adalah sebuah anugerah dan juga hasil kerja keras saudara-saudara sekalian dalam memberikan pelayanan kepada para investor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Anwar.
Gubernur juga mengulas kembali bagaimana geliat investasi mulai tumbuh sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai primadona dunia. Ia menekankan bahwa kunci utama untuk menarik investor adalah kepercayaan dan rasa aman, khususnya dalam hal pelayanan perizinan.
Mengutip pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, Anwar menekankan bahwa kecepatan dan inovasi dalam pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan. Ia juga membandingkan sistem perizinan di negara maju, seperti Turki, yang kini telah memungkinkan proses pengurusan izin dilakukan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, inovasi digital seperti itu perlu diadopsi di Sulawesi Tengah agar para investor merasa nyaman dan proses perizinan menjadi lebih efisien.
“Saya silaturahmi dengan Duta Besar Turki di Jakarta. Beliau menyampaikan sekarang orang tidak perlu lagi ke kantor untuk urus izin. Cukup dari rumah atau hotel, mereka bisa ajukan dan langsung diterima. Bayangkan inovasi itu mereka lakukan agar customer senang. Mereka ini orang kaya yang mau bawa uang ke daerah kita, yang pertama mereka butuh adalah kenyamanan,” katanya.
Anwar juga mengingatkan bahwa investasi bukan hanya dari luar negeri. Banyak warga lokal kini memiliki kapasitas dan jaringan untuk menjadi investor. Karena itu, ia berharap seluruh kepala dinas PTSP di bawah koordinasi dinas provinsi bisa menciptakan sistem pelayanan yang adil dan mendorong partisipasi semua pihak.
Namun, Gubernur juga mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen yang dapat menjerat petugas pelayanan perizinan dalam masalah hukum. Ia mencontohkan kasus terbaru di Morowali, di mana terjadi aksi protes masyarakat terhadap perusahaan yang mengambil air baku tanpa izin yang sah.
“Ternyata rekomendasi dari dinas terkait dipalsukan. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau mau menerbitkan perizinan, tanya semua dulu. Telepon Kepala Dinas, konfirmasi apakah benar rekomendasi itu dari dia. Sekarang ini apapun bisa dipalsukan,” tegasnya.
Ia menyarankan perlunya sistem aplikasi digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjamin integritas proses perizinan.
Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia meminta agar setiap izin yang diterbitkan oleh provinsi wajib dikomunikasikan ke pemerintah kabupaten/kota terkait. Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak boleh menghalangi sinergi antar level pemerintahan.
“Saya sangat berharap ini dibuat mekanismenya, apapun perizinan yang menjadi kewenangan gubernur, wajib itu diketahui oleh teman-teman Kepala Dinas di Kabupaten/Kota. Supaya kalau terjadi permasalahan, kita tidak saling menyalahkan. Karena kita ini sama-sama pemerintah,” ujar Anwar.
Gubernur juga menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke kabupaten-kabupaten bersama seluruh kepala dinas provinsi. Ia ingin memperkuat sinkronisasi antara program gubernur dan kepala daerah, agar dana yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
“Gubernur, bupati, wali kota itu sama. Yang membedakan kita hanya kewenangan. Tapi tujuan kita satu, yaitu rakyat Sulawesi Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan turun ke kabupaten-kabupaten membawa semua kepala dinas, supaya kita bisa duduk bersama dengan bupati, wali kota, dan seluruh kepala dinas. Supaya kita sinkron,” tutup Gubernur.***
Mei 10, 2025
Sulawesi Tengah Masuk Tiga Besar Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Nasional, Kemendagri Gelar Rakor Vitual
Ilong (detaknews.id) – Palu – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil yakni menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/5).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, turut hadir secara daring bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim, serta Fitri Kennedy Mastura dari Inspektorat Sulteng.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito kembali menekankan pentingnya komitmen kepala daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Kepala Daerah (KDH) maupun Wakil Kepala Daerah (WKDH).
Beberapa poin strategis dibahas dalam Rakor tersebut, antara lain dukungan daerah terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sorotan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tercatat sebesar 4,87 persen.
“Tapi saya berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil kerja sama daerah. Sama seperti kita mengatur inflasi dengan baik, kali ini kita juga harus bekerja sama untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendagri Tito.
Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 50 persen kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, yang sangat dipengaruhi oleh daya beli dan peredaran uang di masyarakat.
Mendagri pun memberikan apresiasi kepada Sulawesi Tengah atas capaian realisasi pendapatan APBD yang tergolong tinggi, yakni mencapai 26,10 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
“Angka itu menunjukkan prestasi dan kinerja. Ini tidak bisa dibantah,” tegas Tito.
Namun demikian, ia juga mengingatkan daerah-daerah yang masih mengalami penurunan agar lebih fokus dalam meningkatkan pendapatan daerah dan segera melaporkan data-data penting seperti realisasi pendapatan-belanja, pelaksanaan program MBG, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengadaan barang dan jasa.
Hal ini, lanjut Tito, penting sebagai langkah strategis untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang menjadi indikator utama kemajuan daerah.
Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil masuk dalam tiga besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan I Tahun 2025, setelah Maluku Utara dan Papua Barat. Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,69 persen.
Capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi pusat dan daerah mampu menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat optimisme pemulihan ekonomi ke depan.***
Mei 9, 2025
Wisuda MAN Insan Cendekia Palu, Pemprov Dorong Generasi Cerdas dan Sehat
Ilong (detaknews.id) – Palu – Suasana haru dan kebanggaan menyelimuti Auditorium MAN Insan Cendekia Kota Palu, Kamis (8/5/2025), saat digelar Wisuda Purna Siswa Angkatan VII Tahun Ajaran 2024/2025.
Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., turut hadir memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada para lulusan.
“Ini adalah momen yang sangat berarti bagi para wisudawan dan wisudawati MAN Insan Cendekia. Setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, kalian akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua,”ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan ini bukan hanya hasil dari kerja keras para siswa, tetapi juga buah dari dukungan orang tua, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.
“Saya melihat wajah-wajah penuh harapan di antara kalian. Saya optimistis, masa depan yang cerah menanti. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara,”katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar penguasaan pengetahuan, melainkan bekal penting menghadapi dunia yang semakin kompleks.
“Kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga kualitas karakter: disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Di era yang terus berubah, kemampuan untuk terus belajar dan berinovasi sangatlah penting,”tambahnya.
Tak lupa, Ia menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan luar biasa.
Menurutnya, peran orang tua sangat vital dalam keberhasilan pendidikan anak-anak.
Dalam kesempatan itu, Ia juga memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program inovatif BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.
“Program ini dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. BERANI Cerdas mendorong anak-anak Sulawesi Tengah meraih cita-cita dan berkontribusi sebagai generasi produktif, sementara BERANI Sehat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif,”jelasnya.
Ia berharap kedua program ini menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi cerdas dan sehat, yang mampu membawa Sulawesi Tengah menjadi daerah yang lebih maju, besar, dan berkelanjutan.
Acara wisuda ini diwarnai suasana haru dengan dihadiri Wakil Walikota Palu, para orang tua, guru, serta jajaran civitas akademika MAN Insan Cendekia Kota Palu, sebagai penanda akhir perjalanan pendidikan sekaligus awal langkah baru menuju masa depan.***
Mei 9, 2025
Gelar Audiensi Di Mahkamah Agung, Gubernur Sulteng Perjuangkan Pembangunan Pengadilan Negeri di Morowali
Keadilan Yang Mudah Di Akses Bagi Masyarakat
Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan anggota DPRD Provinsi Sulteng, Hidayat Pakamundi, melakukan audiensi resmi dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya menghadirkan keadilan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Morowali dan Morowali Utara.
“Alhamdulillah. Hari ini kami menyampaikan aspirasi besar masyarakat Morowali dan Morowali Utara, termasuk para buruh dan pencari keadilan, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Poso atau Palu untuk mengikuti proses hukum,” ujar Anwar Hafid usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung harapan masyarakat agar segera dibentuk Pengadilan Negeri di Morowali. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung merespons aspirasi itu secara positif dan menyampaikan bahwa proses pembentukan pengadilan tersebut sudah berjalan.
“Alhamdulillah, prosesnya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden. Jika itu sudah keluar, maka Pengadilan Negeri Morowali akan segera hadir,” jelas Anwar Hafid.
Tak hanya itu, Anwar juga mengungkapkan adanya arahan untuk segera berkoordinasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial agar sidang-sidang terkait ketenagakerjaan juga bisa digelar langsung di Morowali. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pekerja dan buruh yang selama ini mengalami kesulitan mengakses proses hukum.
“Nantinya, masyarakat tidak perlu lagi ke Palu atau Poso. Sidang bisa dilakukan langsung di Morowali. Ini bagian dari upaya kita mendekatkan pelayanan hukum kepada rakyat,” tambahnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Morowali atas komitmennya dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat. “Luar biasa, Pak Bupati Morowali punya semangat besar untuk melayani rakyat lebih dekat,” kata Anwar.
Dengan langkah ini, diharapkan rakyat Morowali yang selama ini harus bersusah payah mencari keadilan ke luar daerah, akan segera merasakan kemudahan dan efisiensi dalam mendapatkan layanan hukum yang layak dan manusiawi.***
Mei 9, 2025
Pemprov Sulteng Sosialisasikan SP2D Online Melalui SIPD RI, Sekprov: Perkuat Transparasi Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng mensosialisasikan implementasi SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Workshop Bank Sulteng, Jalan Tinombala, Kamis (8/5), yang dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra.Novalina, MM dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari PT. Bank Sulteng,para Operator SIPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SP2D Online merupakan tonggak penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi keuangan daerah. Inisiatif ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023.
“Dengan hadirnya SP2D Online, proses pengelolaan keuangan mulai dari penerbitan SPM, SP2D hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara digital dan real time. Hal ini diharapkan mempercepat proses belanja daerah dan menyederhanakan birokrasi di lingkungan OPD,” jelas Novalina.
Lebih lanjut SIPD RI sebagai aplikasi umum daerah yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dengan bank daerah, khususnya PT. Bank Sulteng.
Sealain itu Novalina juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bersama-sama membangun komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
“Penerapan SP2D Online bukan hanya soal teknologi, tetapi juga langkah nyata reformasi birokrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel,” tegasnya.
Dan diakhir sambutannya mengatakan Dengan terselenggaranya sosialisasi SP2D Online bagi OPD lingkup Pemprov Sulteng, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang up to date dan memperoleh informasi keuangan secara tepat waktu.
“Sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.***
Mei 9, 2025
Momentum Penting Pendidikan Sulawesi Tengah, Tiga Guru Besar UIN Datokarama Palu Resmi Dikukuhkan
Ilong (detaknews.id) – Palu – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengukuhkan tiga guru besar dalam Sidang Senat Terbuka yang berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Kamis (8/5/2025).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Amin Suyitno, M.Ag.
Ketiga akademisi yang dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu : 1). Prof. Dr. Fatimah Saguni, M.Si, 2). Prof. Dr. Saepudin Mashuri, M.Pd.I, 3). Prof. Dr. Nasarudin, M.Ag.
Momen ini menjadi catatan bersejarah sekaligus kebanggaan bagi kampus kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah.
Acara ini turut dihadiri Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., beserta jajaran civitas akademika UIN Datokarama Palu.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin Yambas, M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para guru besar yang baru dikukuhkan.
“Ini adalah pencapaian membanggakan dan momentum penting bagi dunia pendidikan di Sulawesi Tengah,”ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak pengakuan atas dedikasi dan kontribusi para akademisi yang berkomitmen memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Sulawesi Tengah.
Ia berharap kehadiran para guru besar ini dapat semakin mendorong kemajuan pendidikan dalam bingkai “Sulteng Nambaso”.
“Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah meluncurkan Program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat sebagai langkah nyata percepatan mewujudkan cita-cita generasi penerus,”jelasnya.
Hingga saat ini, tercatat sudah 67 ribu pelajar dan mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa program BERANI Cerdas.
Pengukuhan ini pun diharapkan menjadi energi baru dalam pengembangan keilmuan dan penguatan peran UIN Datokarama Palu sebagai salah satu pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis keislaman di Indonesia Timur.***
Mei 9, 2025
Gelar Sosialisasi E-Katalog Terbaru, Pemprov Sulteng Dorong Transparansi Pengadaan
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan E-Purchasing melalui E-Katalog versi terbaru di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (7/5/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Sebagian besar APBD kita dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulteng, Muchsin Husain Pakaya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng, para pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pejabat pengadaan dari seluruh perangkat daerah.
Narasumber dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Cahya, turut memberikan materi secara daring.
Sekda Novalina menjelaskan, penggunaan e-Katalog sebagai platform pengadaan elektronik menjadi bagian dari program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski capaian MCP pengadaan Sulteng telah mencapai 79,13 persen, Ia mengakui masih ada tantangan, terutama terkait kelengkapan dokumen yang belum sepenuhnya diunggah ke sistem.
“Sebagian besar pekerjaan sudah selesai, tetapi karena dokumen belum lengkap diunggah ke sistem, kita dianggap belum optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya negosiasi meskipun pengadaan dilakukan melalui e-Katalog.
“Jangan berpikir pengadaan lewat e-Katalog tidak perlu negosiasi. Kita tetap harus memastikan harga terbaik dengan kualitas yang baik. Prinsip value for money harus dipegang,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Sekda Novalina mengajak seluruh pejabat pengadaan untuk bekerja dengan hati dan penuh integritas demi mendorong pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas.
“Orang pintar banyak, tetapi yang bekerja dengan hati dan komitmen tinggi masih langka. Mari kita buktikan bahwa kita mampu mewujudkan pengadaan yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.***
Mei 7, 2025
Instruksikan Sekolah Tak Bebani Orang Tua dengan Wisuda Paud dan Sd, Gubernur Sulteng Tegaskan Pentingnya Esensi Pendidikan
Ilong (detaknews.id) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya mengedepankan esensi pendidikan yang edukatif dan inklusif ketimbang kegiatan seremonial yang membebani orang tua.
Hal ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 14 Tahun 2023.
Dalam surat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti larangan kegiatan wisuda atau acara perpisahan yang bersifat seremoni di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Ia menilai kegiatan tersebut sering kali menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua murid yang seharusnya dapat dihindari.
Sebagai gantinya, satuan pendidikan didorong untuk menggelar kegiatan akhir tahun ajaran yang edukatif, kreatif, serta melibatkan partisipasi aktif siswa. Kegiatan semacam ini dianggap lebih mendukung perkembangan karakter dan kreativitas anak didik, sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna.
Gubernur juga meminta setiap kepala daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta melibatkan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh anak di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai berpihak pada rakyat, khususnya para orang tua dan peserta didik di wilayah Sulteng. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang mendorong kemajuan tanpa membebani.***
Mei 7, 2025
Terima Kunker Komisi II DPR RI, Gubernur Sulteng Minta Regulasi Tegas Terkait BUMD dan BLUD
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, Taufan Pawe, Agustina Mangade, Iwan Kurniawan, Sea Mustofa, Muhammad Khozin, Aus Hidayat Nur, dan Ateng Sutisna.
Turut hadir pula para bupati dan pejabat dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, termasuk Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Morut, Wakil Wali Kota Palu, para Sekda dan Asisten Daerah dari Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, serta kepala-kepala BUMD.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi momen istimewa, karena merupakan pertama kalinya ia menerima kunjungan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai Gubernur.
“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang. Karena mereka inilah yang akan mengingat dan membawa suara daerah saat kembali ke pusat,” ujar Anwar.
Anwar Hafid menekankan bahwa dua program prioritas, Berani Cerdas dan Berani Sehat, telah mulai berjalan melalui efisiensi anggaran. Program Berani Cerdas telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng, sementara Berani Sehat diwujudkan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulteng, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar. Saat ini, masih ada 89 desa dari total 2.002 desa/kelurahan yang belum tersambung listrik, dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi. Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulteng.
Di sektor pertanian dan perikanan, Gubernur memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan. Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulteng sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang saat ini sangat tinggi.
“Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” tambahnya.
Dalam sesi akhir, Gubernur juga memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi.
“Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.
Sebagai penutup, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD di tengah terbatasnya fiskal daerah. Ia mengatakan, meski refocusing anggaran terjadi di tingkat pusat, dampaknya sangat terasa di daerah yang bergantung pada dana transfer dari APBN.
“Ketika pagu APBN direfocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” jelas Rifky.
Ia menyoroti kondisi BUMD di Sulawesi Tengah yang lebih dari 70 persen dinilai tidak sehat. Menurutnya, ini bukan hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan.
“Kita tahu Sulteng punya peluang usaha besar, bahkan sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” katanya. Rifky menambahkan, perlu ada peran aktif Mendagri untuk membina dan, bila perlu, membubarkan BUMD yang tidak sehat.
Lebih lanjut, Rifky menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Ia menyebut regulasi ini penting agar BUMD tidak hanya menjadi tempat “balas budi politik”, tetapi benar-benar dikelola oleh manajer profesional.
“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.***
Mei 7, 2025
Gubernur Anwar Hafid Sambut Kunjungan Kerja DPR RI Komisi II yang di Pimpin Rifqinizamy Karsayuda
Ilong (detaknews.id) – Palu – Ketua Komisi II DPR RI, Dr.H.M. Rifqinizamy Karsayuda,SH,MH, memimpin langsung rombongan anggota Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tengah, Rabu pagi (7/5/2025).
Menariknya, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr.H.Anwar Hafid, M.Si turut terbang bersama rombongan dari Jakarta menggunakan penerbangan komersial dan tetap ikut menyambut kedatangan mereka setibanya di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, pukul 06.25 Wita.
Kunjungan tersebut membawa agenda penting, yakni : mengawasi penyelenggaraan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dua pilar utama dalam pelayanan publik di daerah.
Sepanjang hari, rombongan dijadwalkan bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati/walikota se Sulawesi Tengah.
Gubernur Dr.Anwar Hafid menyebut kunjungan ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah.
“Kami berharap momentum ini bisa mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Turut hadir menyambut di bandara sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur dr.Reny A. Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Unsur Forkopimda Sulteng, Kepala Badan Kesbangpol Drs.Arfan,M.Si dan Kabid Anggaran Haris.
Selain para anggota Komisi II DPR RI, rombongan juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Agus Fatoni dan Inspektur IV Kemendagri Andra yang memperkuat tim kerja dalam agenda pengawasan ini.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang hadir, antara lain : Giri Ramanda Kiemas (Fraksi PDIP), Taufan Pawe (Fraksi Golkar), Drs.H.Longki Djanggola,M.Si (Fraksi Gerindra), Muhammad Khozin (Fraksi PKB), Aus Hidayat Nur dan Ateng Sutisna (Fraksi PKS).***
Mei 7, 2025