Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

Peringatan Hardiknas 2025: Sulawesi Tengah Teguhkan Komitmen Pendidikan Bermutu untuk Semua
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Lapangan Pogombo, Palu, pada Jum’at pagi (2/5/2025).
Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin jalannya kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Unsur Forkopimda Sulteng, Sekretaris Daerah Dra. Novalina, MM, beserta jajaran.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, yang menekankan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, Hardiknas adalah momentum untuk memperkuat dedikasi, komitmen, dan semangat seluruh elemen bangsa dalam memenuhi amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ditegaskan bahwa pendidikan yang bermutu adalah hak semua tanpa diskriminasi – baik atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, maupun alasan lain. Pendidikan dipandang sebagai hak asasi dan hak sipil yang melekat pada setiap individu, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara.
Di tingkat individu, pendidikan adalah jalan untuk menumbuhkan potensi, membentuk karakter, dan membangun keterampilan agar seseorang dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Sementara dalam konteks kebangsaan, pendidikan menjadi sarana penting untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pun menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Melalui agenda “Asta Cita” keempat, pemerintah berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan dan memajukan bangsa.
Komitmen ini diwujudkan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, penerapan pembelajaran digital, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru agar mereka mampu berperan sebagai agen pembelajaran dan agen peradaban.
Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalankan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dari sisi tata kelola, kementerian memperbaiki manajemen sekolah dan pembinaan kinerja guru. Di bidang kurikulum, kementerian mulai menerapkan konsep deep learning, tes kemampuan akademik (TKA), serta memperkenalkan pembelajaran koding dan kecerdasan buatan (AI).
Selain itu, pendidikan karakter juga diperkuat melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang mencakup kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cukup. Di tingkat taman kanak-kanak, diluncurkan pula album “Kicau” yang berisi lagu-lagu pembentuk karakter bagi anak-anak.***
Mei 2, 2025
Berbuah Manis, Desakan Gubernur Anwar Hafid Dapat Respon dari Bappenas: Siap Bahas DBH Tambang untuk Sulteng
Ilong (detaknews.id) – Palu – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil mulai membuahkan hasil. Setelah pernyataannya viral usai disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (1/5/2025) langsung merespons.
Kepala Bappenas bahkan meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan di tingkat nasional, membuka peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.
“Alhamdulillah, tadi pagi saat kami sedang melaksanakan talk show dalam rangka Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS, saya ditelepon oleh Pak Deputi dari Kementerian Bappenas dan saya bicara langsung dengan Kepala Bappenas,” imbuhnya.
“Beliau menyampaikan, ‘Tolong Pak Gubernur dibuatkan kajiannya supaya nanti kita sama-sama presentasikan di Jakarta, sehingga kita bisa melihat dan mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana sungguhnya proporsi yang adil buat masyarakat Sulawesi Tengah dengan adanya industri, kawasan-kawasan industri penghasil nikel di Indonesia ini,’” ujar Anwar Hafid.
Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang adil bukanlah hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, beliau telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang proporsional kepada daerah penghasil.
“Saya kira ini adalah hal yang harus kita perjuangkan oleh semua stakeholder, elemen masyarakat Sulawesi Tengah. Karena memang kita ini adalah salah satu penghasil devisa negara dengan adanya industri-industri smelter nikel yang ada di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
“Sehingga kita berharap bahwa ke depan ini perhitungan DBH itu setidaknya diberikan secara proporsional kepada Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu kabupaten penghasil maupun pemerintah Sulawesi Tengah secara umum,” tegasnya.
Beliau juga menyoroti perbedaan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana DBH langsung masuk ke pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang.
“Karena dana ini langsung ke pemerintah daerah, beda dengan CSR yang juga CSR adalah kewenangan perusahaan sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” jelasnya.
Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum.
“Saya sangat bersyukur bahwa ternyata apa yang saya suarakan ini sekarang menjadi viral dan itu mendapat dukungan luar biasa. Saya melihat diskusi di setiap grup-grup WhatsApp yang ada di Sulawesi Tengah ini, kebanyakan memberikan support agar terus kita berjuang bersama-sama,” ungkap Anwar Hafid.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menyusun data dan program-program pembangunan prioritas yang akan didukung oleh DBH. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah “Berani Cerdas”, yang memberikan beasiswa kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang berprestasi dan tidak mampu.
“Sampai dengan hari ini, kurang lebih ada sudah sekitar 50 ribu rakyat Sulawesi Tengah yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa,” katanya.
Gubernur Anwar Hafid berharap bahwa dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas, Sulawesi Tengah dapat memperoleh porsi DBH yang adil, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami butuh ada kekuatan fiskal daerah dengan berharap dari dana bagi hasil itu untuk mendukung semua program-program Bapak Presiden, sehingga ini bisa terwujud dengan baik dan masyarakat pasti sejahtera, Sulawesi Tengah juga begitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid menggegerkan ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025), dengan pernyataan keras soal ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang diterima Sulawesi Tengah.
Ia mengungkap bahwa meski provinsinya menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara dari industri nikel dan smelter, namun hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun, jauh dari proporsi yang layak dibanding dampak kerusakan yang ditanggung daerah.
Anwar juga menyoroti praktik perpajakan yang tak berpihak ke daerah penghasil, serta kebijakan tax holiday yang dinilainya justru menguntungkan korporasi besar dan memiskinkan daerah.
Pernyataan itu viral dan memicu respons luas, hingga akhirnya Bappenas meminta Pemprov Sulawesi Tengah menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan kebijakan DBH yang lebih adil di tingkat nasional.***
Mei 2, 2025
Gubernur Sulteng Jadi Trending Topic Nasional Usai Guncang Senayan, Mendadak Ditelpon Menteri
Ini hak daerah yang harus diperjuangkan !!!
Ilong (detaknews.id) – Palu – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bertajuk BERANI NGOPI (Ngobrol Produktif) yang berlangsung di kafe Tanaris, Kamis (01/05/2025), Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menerima telepon ‘tak terduga’ dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, M.S.
Dalam percakapan tersebut, terkuak menteri mengundang Gubernur Anwar Hafid bersama Kepala Bappeda Sulteng untuk menghadiri pertemuan penting di kantor kementerian PPN/Bappenas Jakarta pada Senin 5 Mei 2025.
Gubernur menerangkan bahwa pertemuan nanti, akan dibahas sejumlah isu strategis, diantaranya ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang khususnya nikel yang tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng.
Sebelumnya hal ini telah disuarakan gubernur pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada Selasa (29/4).
Keprihatinan gubernur mengenai DBH ke daerah lantas viral di jagat maya dan jadi perhatian nasional.
Hal ini mendorong Menteri PPN menelepon Gubernur Anwar Hafid dengan mengundangnya langsung ke Jakarta untuk memberikan paparan.
Hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan Menteri PPN ke Presiden Prabowo untuk ditindaklanjuti.
Dalam pandangan gubernur, akar masalah ketimpangan DBH terletak pada mekanisme pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini masih diberlakukan di mulut tambang atau sektor hulu, yaitu pada proses eksplorasi dan penambangan.
Hal ini jadi penyebab mengapa nilai DBH ke daerah penghasil minim dan tidak adil, karena pajak dikenakan pada ore atau bijih nikel.
Padahal, jika pengenaan PNBP dilakukan di mulut industri atau hilir, pada produk olahan seperti stainless steel (baja tahan karat) yang memiliki nilai jual tinggi, maka DBH ke daerah diyakini gubernur akan lebih besar dan adil.
Instruksi langsung presiden ke menteri PPN ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat yang responsif terhadap aspirasi daerah dan kepentingan rakyat demi terwujudnya pembangunan yang adil merata.
Gubernur lalu memohon dukungan teman-teman buruh/pekerja agar pertemuan di Jakarta nanti menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil tambang seperti Sulteng guna mendorong pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Dengan perbaikan kebijakan DBH ini akan berkorelasi dengan meningkatnya PAD sehingga Sulteng bisa bersaing dengan provinsi-provinsi mapan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Ini hak daerah yang harus diperjuangkan,” tegasnya dengan berani.***
Mei 1, 2025
Gubernur Sulteng Sajikan Gebrakan Kesejahteraan Untuk Buruh di Hari Buruh Internasional
Ilong (detaknews.id) – Palu – Sambil menikmati aroma wangi robusta dan menyeruput kopi hangat di momentum Hari Buruh Internasional (May Day), Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes melakukan obrolan produktif bersama serikat buruh/pekerja dan stakeholder dalam acara BERANI Ngopi (Ngobrol Produktif) di kafe Tanaris, Kamis (01/05/2025).
Di hadapan para pejuang ekonomi itu, Gubernur Anwar Hafid memaparkan inovasinya yang diseduh dalam program-program BERANI untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Sulteng.
Diantaranya gubernur akan menghadirkan perwakilan dinas-dinas provinsi dalam kantor gabungan satu atap di kabupaten sebagai langkah mempermudah koordinasi dan mendekatkan pelayanan termasuk UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memfasilitasi persoalan hubungan industrial yang lebih cepat, tepat dan tuntas.
Urgensi kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah kantong industri padat karya seperti Morowali juga terus dikawal serius bahkan gubernur akui pihak MA sudah menjadwalkan pertemuan membahasnya di Jakarta 12 Mei 2025.
“Intinya untuk memudahkan pekerja kita jika ada masalah industrial cukup diselesaikan di situ (Morowali),” cetusnya.
Selanjutnya untuk mengurangi beban ekonomi buruh baik di sektor kesehatan maupun pendidikan maka gubernur memastikan setiap buruh korban PHK tetap mendapat akses layanan kesehatan gratis lewat BERANI Sehat walaupun kepesertaan BPJS Kesehatannya tak lagi ditanggung perusahaan.
Begitu juga bagi anak-anak buruh yang cerdas dan berprestasi dapat mengakses program beasiswa lewat program BERANI Cerdas.
Untuk mewujudkan kebijakan satu harga untuk komoditi bahan pokok lewat program BERANI Murah, gubernur akan menyubsidi biaya distribusi logistik ke kabupaten terjauh agar harga beras di Palu sama dengan di Morowali dan Buol.
Lebih jauh lagi, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya dalam memperkuat peran strategis Lembaga Kerja Sama (LKS) sebagai jembatan konsultatif dan komunikatif antara buruh, pemerintah dan pengusaha di Sulteng.
Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di pintu-pintu masuk penerbangan seperti di Palu dan Morowali akan diperkuat dengan menerjunkan petugas Disnakertrans untuk memeriksa visa kerja mereka.
Langkah ini adalah upaya preventif, menekan para ‘TKA nakal’ yang nekat bekerja memakai visa turis ataupun bekerja di lebih dari satu kabupaten dalam wilayah provinsi Sulteng.
“Ambil manifest di bandara, cek ke pusat apakah benar atau tidak visanya,” imbuhnya menegaskan.
Tak sampai di sini saja, demi memastikan peningkatan kesejahteraan buruh di Sulteng, gubernur akan mengawal tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Selain itu, setiap TKA diwajibkan memiliki pekerja lokal binaan agar terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan supaya tenaga kerja Sulteng dapat bersaing dan tak jadi penonton di rumah sendiri.
Di penghujung acara, Gubernur Anwar Hafid, Wagub dr. Reny Lamadjido dan Kadis Nakertrans Arnold Firdaus secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga penerima manfaat program perlindungan pekerja.
Gebrakan BERANI Ngopi di momentum May Day, menjadi ruang dialog interaktif yang menegaskan keberpihakan pemerintah provinsi yang berjuang bersama buruh memperbaiki kesejahteraan mereka.
“May Day ini kita diskusi supaya dapat banyak informasi seputar ketenagakerjaan dari teman-teman pekerja,” pungkasnya bahwa inovasi dapat lahir dari obrolan cerdas ditemani secangkir kopi hangat.
Hadir dalam acara ini, Anggota DPRD Sulteng Arnila M. Ali, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, M.M, forkopimda, Kepala Perwakilan BI Sulteng Rony Hartawan, perwakilan organisasi serikat pekerja/buruh, para kadis nakertrans kabupaten kota, BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder terkait.***
Mei 1, 2025
Ambil Tindakan Tegas di Hari Buruh, Gubernur Sulteng Minta Pengusaha Tambang Bekerjasama Dalam Pembangunan Jalan
Bangun Jalan Sendiri atau Perbaiki Jalan Rusak !!!
Ilong (detaknews.id) – Palu – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Kamis (1/5) di kafe Tanaris, Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si mendorong pihak swasta agar mau bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan.
Kerjasama tersebut dimungkinkan lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka membangun dan merawat jalan-jalan negara yang dilalui perusahaaan sekitar kawasan produksi.
Skema ini terangnya sangat rasional di tengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga pemerintah tidak harus memikul semua beban anggaran pembangunan dan perawatan jalan.
Contoh konkrit, PT IMIP di Morowali sudah melakukan pembangunan jalan nasional di kawasan Bahodopi sebagai respon tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat Morowali.
Praktik baik ini diharapnya dapat menginspirasi para perusahaan tambang yang kendaraan mereka sering lalu lalang di ruas jalan Watusampu dan Tompira yang disebut gubernur sudah sangat parah kerusakannya.
“Hanya ada dua pilihan, pertama bangun fly over sendiri atau kedua bantu perbaiki jalan,” tegas gubernur mengultimatum.
Namun apabila perusahaan tidak mematuhi dua opsi yang diberikan maka gubernur menyatakan siap dan berani menindak tegas para pengusaha nakal yang melalaikan tanggung jawabnya.
Selain itu, pemerintah provinsi sambungnya telah mengontak BMKG untuk memasang alat pemantau kualitas udara di beberapa titik penambangan, serta meminta update laporan cuaca mingguan untuk memantau dampak polusi udara.
Selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 maka Gubernur Anwar Hafid menegaskan berani menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka yang terbukti mencemari lingkungan di wilayah Sulteng.
“Inventarisir bukaan tambang lalu turunkan satgas lingkungan di sana untuk mengumpulkan bukti-bukti,” tandasnya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang sangat parah.
Dengan keberanian dan ketegasan ini, gubernur berharap pembangunan ekonomi dan ekologis di Sulteng bisa berjalan seiring bukan justru saling meniadakan.***
Mei 1, 2025
Pasien RSUD Tora Belo Sigi Membludak, Program Berani Sehat Solusi Kesehatan Sulteng
Ilong (detaknews.id) – Sigi – Sejak diberlakukannya program Berani Sehat pada 13 April 2025 lalu, kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi mengalami lonjakan signifikan.
Rata-rata kunjungan kini mencapai hampir 180 pasien per hari, dan pada hari-hari tertentu bisa menembus angka 200 pasien, baik untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap.
“Sejak hari Senin, 28 April sampai hari ini, rata-rata kunjungan rawat jalan hampir 180 orang per hari,” ujar Direktur RSUD Tora Belo, dr. Diah Ratnaningsih pada media ini di Sigi, pada Kamis (1/5/2025) siang.
Ia menambahkan bahwa mayoritas pasien berasal dari wilayah Kabupaten Sigi.
“Rata-rata pasien yang datang itu adalah warga Sigi,” terangnya.
RSUD Tora Belo juga menjalin kerja sama lintas daerah untuk memperluas jangkauan layanan.
Salah satunya dengan Pemerintah Kabupaten Poso, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kecamatan Lore Utara hingga Dongi-dongi.
“Karena dari segi geografis dekat, kami memiliki MoU dengan Kabupaten Poso,” jelas dr. Diah.
Peningkatan kunjungan ini menjadi indikator kuat atas meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Sigi. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan, dan kami akan terus berupaya menjadi lebih baik. Semoga sehat dan bahagia selalu,”ucap mantan Kapus Biromaru ini.
Program Berani Sehat, yang diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, memberikan layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam menjamin hak dasar masyarakat akan akses kesehatan tanpa diskriminasi.
Dalam rapat koordinasi bersama para bupati se Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa program Berani Sehat bukanlah sekadar janji populis, melainkan wujud tanggung jawab pemimpin terhadap hak hidup rakyat.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak asasi rakyat. Jika kita tidak menanganinya, maka akan menjadi beban dosa bagi pemimpin,” tegas Anwar pada Kamis 13 Maret 2025 lalu.
Anwar menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen kolektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia bahkan berjanji akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan program agar transparan dan tepat sasaran.
“Peluncuran program pro-rakyat ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Gubernur dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Program Berani Sehat kini mulai membuahkan hasil. RSUD Tora Belo menjadi salah satu bukti nyata implementasi kebijakan tersebut yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Jika terus dijaga dan diawasi pelaksanaannya, program ini berpotensi menjadi tonggak perubahan layanan publik di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi. Tim media gubernur Berani.***
Mei 1, 2025
Minta Menkeu Hitung Ulang Kelayakan DBH untuk Prov Sulteng, Wasekjen Ansor Pusat Apresiasi Tindakan Gubernur Sulteng di RDP
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Ansor Pusat M.Syarif Latadano meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muliyani menghitung ulang kelayakan dana bagi hasil (DBH) untuk provinsi Sulawesi Tengah.
“Sebagai wakil Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Ansor. Korwil Sulteng – Sulbar, Saya merasa perlu memberikan Apresiasi bagi ke uletan sang Gubernur baru Sulteng.Bpk H.Drs Anwar Hafid,” tulis politisi DPW PPP Sulteng itu via chat di whatsAppnya Rabu malam (30/4-2025).
Menurutnya memang selama ini, DBH sulteng itu sangat menyakitkan bagi rakyat kita.
“Oleh sebab itu kiranya menteri keuangan (Menkeu) Ibu Sri Muliyani bisa menghitung ulang berapa kelayakan yang adil dan seharusnya sulteng dapat dari DBH,” jelasnya.
Kata Syarif bagaimana mungkin daerah penyumbang ke 3 terbesar Indonesia terhadap pendapatan dan merupakan daerah kaya. Lalu diberi hanya Rp, 200 miliyar. Inikan sesuatu yang aneh.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid, M.Si dihadapan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI mengeluhkan ketidak adilan pembagian dana bagi hasil (DBH) yang hanya Rp. 200 miliyar pertahun.
“Padahal kontribusi Sulteng dari sektor pertambangan sebesar Rp, 570 triliun,” kata Gubernur Anwar Hafid mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan Gubernur Anwar Hafid itu sebelumnya telah mendapat apresiasi dukungan dari akademisi kebijakan publik Universitas Tadulako (Untad) Prof.Dr.Slamet Riyadi Cante, M.Si.
“Penegasan gubernur tentang DBH patut diapresiasi dan didukung, sebab kebijakan tentang DBH saat ini tidak adil dari Rp, 570 triliun dana dari Sulteng yang bersumber dari industri tambang, pemprov hanya mendapatkan Rp, 200 miliyar,”tulis pengamat kebijakan publik dan Politik itu Rabu (30/4-2025) via chat diaplikasi whatsAppnya kepada media ini.
Menurutnya, oleh karenan itu, komisi II DPR RI perlu melakukan penekanan kepada pemerintah pusat merealisasikan usulan gubernur Sulteng Anwar Hafid itu.
Prof Slamet mengatakan secara realitas kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana banjir, salah satu sumbernya dari pengelolaan industri tambang yang abai terhadap Maslah lingkungan.
Hal senada juga ditegaskan anggota DPRD Sulteng Muhammad Safri via aplikasi whatsAppnya Rabu (30/4-2025).
Kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Morowali Utara (Moru) itu, soal pembagian dana transfer pusat ke daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH) sangat tidak adil.
“Sungguh sangat menyedihkan DBH yang kita terima hanya Rp200 miliar dari Rp570 triliun hasil pajak industri smelter yang ada di Sulteng,”tegas anggota DPRD Sulteng Daerah Pemilihan Morut dan Morowali itu.
Kata Dia, hal ini tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dan konflik sosial yang terjadi.
“DBH tersebut bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya pemulihan kerusakan lingkungan dan dampak sosialnya,”ungkapnya.
Sekretaris Komisi III ini berharap ke depan ada perubahan regulasi terkait dengan tugas dan wewenang gubernur yang lebih luas serta pemerintah daerah diberi ruang untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan khususnya di sektor pertambangan.
Apresiasi yang sama juga dikatakan politisi PDIP Sulteng Idrus Haddado, SH.
“Kita perlu mendukung dan mengapresiasi perjuangan Gubernur Anwar Hafid untuk meningkatkan pendapan asli daerah (PAD) dari Sektor pertambangan,”ujar Idrus disalah satu warkop di Palu Rabu siang (30/4-2025).
Untuk di ketahui PNBP logam atau penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor pertambangan logam dan MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan realisasi sebesar Rp, 2,8 triliun pada 2023.
Sedangkan realisasi tahun 2024, PNBP logam dan MBLB sebesar Rp, 2,5 triliun. Kontribusi PNBP sebesar Rp, 2,8 itu, DBH provinsi sulteng hanya kurang lebih Rp, 200 San miliyar saja.***
Mei 1, 2025
Prof Slamet Apresiasi Penegasan Gubernur Mengenai DBH di RDP dengan Komisi II DPR RI
Ilong (detaknews.id) – Palu – Penegasan Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid, M.Si dihadapan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI atas ketidak adilan pembagian dana bagi hasil (DBH) hanya Rp. 200 miliyar pertahun.
Padahal kontribusi Sulteng dari sektor pertambangan sebesar Rp, 570 triliun, kata Gubernur Anwar Hafid mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan Gubernur Anwar Hafid itu mendapat apresiasi dari akademisi kebijakan publik Universitas Tadulako (Untad) Prof.Dr.Slamet Riyadi Cante, M.Si.
“Penegasan gubernur tentang DBH patut diapresiasi, sebab kebijakan tentang DBH saat ini tidak adil dari Rp, 570 triliun dana dari Sulteng yang bersumber dari industri tambang, Pemprov hanya mendapatkan Rp, 200 miliyar,” tulis pengamat kebijakan publik dan Politik itu Rabu (30/4-2025) via chat diaplikasi whatsAppnya kepada media ini.
Menurutnya, oleh karenan itu, komisi II DPR RI perlu melakukan penekanan kepada pemerintah pusat merealisasikan usulan gubernur Sulteng Anwar Hafid.
Prof Slamet mengatakan secara realitas kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana banjir, salah satu sumbernya dari pengelolaan industri tambang yang abai terhadap Maslah lingkungan.
Hal senada juga ditegaskan anggota DPRD Sulteng Muhammad Safri via aplikasi whatsAppnya Rabu (30/4-2025).
Kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Morowali Utara (Moru) itu, soal pembagian dana transfer pusat ke daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH) sangat tidak adil.
“Sungguh sangat menyedihkan DBH yang kita terima hanya Rp200 miliar dari Rp570 triliun hasil pajak industri smelter yang ada di Sulteng,” tegas anggota DPRD Sulteng Daerah Pemilihan Morut dan Morowali itu.
Kata Dia, hal ini tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dan konflik sosial yang terjadi.
“DBH tersebut bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya pemulihan kerusakan lingkungan dan dampak sosialnya,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi III ini berharap ke depan ada perubahan regulasi terkait dengan tugas dan wewenang gubernur yang lebih luas serta pemerintah daerah diberi ruang untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan khususnya di sektor pertambangan.
Apresiasi yang sama juga dikatakan politisi PDIP Sulteng Idrus Haddado, SH.
“Kita perlu mendukung dan mengapresiasi perjuangan Gubernur Anwar Hafid untuk meningkatkan pendapan asli daerah (PAD) dari Sektor pertambangan,” ujar Idrus disalah satu warkop di Palu Rabu siang (30/4-2025).***
April 30, 2025
Memasuki Babak Baru, Pemprov Sulteng Bentuk Tim Terpadu untuk Tangani Sengketa Lahan Watutau
Ilong (detaknews.id) – Palu – Sengketa lahan yang melibatkan warga Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, dengan Badan Bank Tanah, kini memasuki fase baru.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim terpadu untuk menelusuri dan memverifikasi klaim masyarakat atas lahan garapan yang diduga tumpang tindih dengan wilayah Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah.
Langkah ini disepakati dalam rapat yang digelar pada Rabu (30/4/2025), yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr.Fahrudin Yambas,M.Si diruang kerjanya dan dihadiri berbagai pihak, termasuk Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Eva Bande, Sekdis Perkimtan Jambar, Kasub Hukum Erwin, Asisten I Pemkab Poso, perwakilan BPN/ATR Sulteng, Bank Tanah, serta utusan dari masyarakat Watutau.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat melalui Koalisi Kawal Pekurehua, sebuah gerakan advokasi agraria yang selama ini mengawal konflik tanah di wilayah adat Pekurehua.
“Alhamdulillah, mediasi awal telah dilakukan. Kini kami siapkan langkah teknis untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Asisten Fahrudin usai rapat.
Tim terpadu yang dibentuk akan bekerja di bawah koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah.
Tim tersebut, kata Asisten Fahrudin, memiliki waktu hingga awal Agustus 2025 untuk merampungkan tugasnya. Fokus utama tim adalah mengidentifikasi objek dan subjek atas lahan yang disengketakan, serta melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh.
Proses ini akan melibatkan Kantor Wilayah BPN, Badan Bank Tanah, dan pemerintah desa setempat.
Ia pun meminta Kepala Desa Watutau menjamin kehadiran warga yang menguasai lahan serta memastikan suasana tetap kondusif selama proses berlangsung.
Langkah Pemprov ini diharapkan menjadi titik terang bagi penyelesaian konflik agraria di wilayah Lore Peore, sebuah kawasan yang sejak lama dihuni oleh komunitas adat, namun kerap berhadapan dengan klaim kelembagaan negara atas tanah.
Beliau juga mengingatkan semua pihak untuk menahan diri selama proses berlangsung.
“Tidak perlu ada pelaporan baru yang dapat memperkeruh suasana. Mari kita hormati proses ini demi keadilan bersama,” ujarnya.
Terakhir Ia berharap penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan mengedepankan keadilan bagi semua pihak.***
April 30, 2025
Soroti Keadilan DBH, Gubernur Sulteng Dorong Revisi UU Pemda
Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr.H.Anwar Hafid,M.Si mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah belum berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Dr.Anwar Hafid dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Para Anggota Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta para gubernur dan para bupati/walikota se Indonesia.
“Baru Kemendagri yang menyerahkan beberapa kewenangan kementerian kepada para gubernur, masih banyak kementerian lain yang tidak menyerahkan kewenangan,” terangnya.
Ia pun menambahkan, jika semua kementerian menyerahkan sebagian kewenangan pelayanan publik kepada gubernur, maka efektivitas pemerintahan daerah akan meningkat signifikan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah telah menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas pegawai sebesar 60% hingga 70%. Ia pun berharap Komisi II DPR RI turut mendukung penguatan tata kelola di daerah.
“Kita para gubernur Sami’na wa atho’na kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Beliau juga menyoroti disparitas Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Sulawesi Tengah setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp 200 miliar, padahal provinsi ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar nasional melalui sektor pertambangan dan sumber daya alam senilai Rp570 triliun.
Oleh karena itu, Ia berharap Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri memberi perhatian khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulteng, sehingga dapat mendukung kebijakan nasional dan pembangunan daerah lebih optimal.
Dalam forum tersebut, Gubernur Anwar Hafid mengusulkan pembentukan lembaga Peradilan Hubungan Industrial di Kabupaten Morowali. Menurutnya, proses penyelesaian insiden hubungan industrial di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara selama ini harus dilakukan di Kota Palu yang berjarak sekitar 500 kilometer dan membutuhkan waktu perjalanan 12 jam.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat 5.447 tenaga honorer di Sulawesi Tengah yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga mengusulkan agar sistem pembayaran gaji PPPK disamakan dengan PNS demi kepastian hak.
Ia pun menilai pengusulan rotasi jabatan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu ditinjau kembali. Ia pun mendorong adanya mekanisme percepatan dalam proses Persetujuan Teknis (Pertek) BKN, mengingat banyaknya kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang mengajukan rotasi jabatan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan komitmen untuk mendorong percepatan realisasi Pertek dari BKN dan mendukung penguatan fungsi gubernur di daerah.***
April 30, 2025