Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

Pemprov Sulteng Berbagi Kebahagiaan, Pemutihan Pajak Ringankan Beban Penunggak Pajak
Ilong (detaknews.id) – Palu – Kurang lebih sebulan lamanya pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan.
Kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah Dr.Anwar Hafid, M.Si itu merupakan berkah tersendiri bagi penunggak pajak kendaraan bermotor selama ini.
Tindak tanggung-tanggung dispensasi pajak kendaraan bermotor ini dimulai dari tahun panjak 2024 kebawahnya 2023, 2022 hingga seterusnya kebawah.
Semangatnya adalah di ulang tahun provinsi Sulteng ke 61 tahun ini berbagi kebahagiaan dan membantu wajib pajak agar meringankan beban pajaknya setelah bertahun-tahun menunggak.
Kebijakan pemutihan pajak kendaraan ini tentunya dapat menjaring wajib pajak dan menumbuhkan kesadaran untuk sealalu taat pajak.
Karena sebagian besar perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dibiayai dari pajak. Sedangkan pengguna kendaraan bermotorlah yang menikmati mulusnya jalan dan jembatan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng Rifki Ananta alias Bon menjawab media ini Sabtu (17/5-2025) via chat di whatsAppnya mengatakan data penunggak pajak sejak diberlakukannya pemutihan pajak kendaraan mencapai seribuan kendaraan.
Sejak dibukanya loket pemutihan pajak kendaraan bermotor realisasi objek transaksi 4 hari jelang batas waktu pemutihan tepatnya pada Sabtu (10/5-2025) jumlah penunggak pajak yang yang sudah terlayani sebanyak 7.018 objek dengan rincian roda dua (R2) sebanyak 5.640 unit, sedangkan roda empat (R4) mobil sebanyak 1.378.
Menurutnya realisasi tunggakan masalaku 2022 kebelakang sebanyak 3.416 objek dengan rincian R2 sebanyak 2.831unit dan R4 sejumlah 585 unit
Bon menjelaskan realisasi pada hari Minggu tgl 11 Mei 2025, jumlah transaksi sebanyak 232 unit objek pajak yakni R2 sebanyak 192 dan R4 mencapai 40 unit, dengan realisasi tunggakan masalaku 2022 kebelakang sebanyak 102 objek yang terbagi untuk R2 sebanyak 87 unit dan R4 sejumlah 15 unit.
“Dan total realisasi objek transaksi sejak tgl 14 april s/d 11 mei 2025, sebanyak 122.739 objek pajak kendaraan dengan rincian R2 sebanyak 100.574 unit kendaraan dan R4 sejumlah 22.165 kendaraan dengan realisasi tunggakan masalaku 2022 kebelakang sebanyak 44.517 objek pajak kendaraan R2 mencapai 37.943 dan R4 sebanyak 6.574 unit kendaraan,” kata Kaban Pendapatan Daerah itu.
Ia mengatakan untul data rupiah dari hasil pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, nanti akan dipaparakan dalam jumpa pers di ruang press room setelah data laporannya rampung semua.
“Mohon bersabar ya, nanti saya dan jajaran paparkan dalam konfrensi pers setelah selesai pemutihan,” aku alumni IPDN itu.***
Mei 17, 2025
Wagub: Dorong Sulawesi Tengah Menjadi Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi Sulampua
Ilong (detaknews.id) – Palu – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah yang mana menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Sulampua Triwulan II Tahun 2025, Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H. Anwar Hafid,M.Si yang diwakili Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr.Reny A Lamadjido,Sp,.Pk.,M.Kes membuka secara resmi kegiatan tersebut, yang bertempat digedung pogombo,pada kamis (15/5/25).
Pada kesempatan itu Wagub dalam sambutanya menyapaikan Sulawesi Tengah (Sulteng) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Yang maana Dalam data terbaru tahun 2024, Sulteng berkontribusi sekitar 17,08% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulampua, menjadikannya sebagai kontributor terbesar kedua setelah Sulawesi Selatan.
Lanjut Wagub Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tercatat sangat signifikan dengan laju pertumbuhan mencapai 9,89% (YoY) pada tahun 2024, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,03% (YoY). Salah satu sektor yang berperan besar dalam pencapaian ini adalah sektor industri pengolahan, yang mencatatkan kontribusi lebih dari 39,89% terhadap PDRB Sulteng.
Lonjakan ekspor komoditas besi baja dan nikel yang mencapai lebih dari US$ 16.799,49 juta per tahun 2024 menjadi faktor utama dalam mencatatkan angka ekspor yang mencapai sekitar 78,74% dari total ekspor.
Namun, meski sektor industri pengolahan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal nilai ekonomi, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian (44,56%) dan perdagangan (12,71%), sementara sektor industri hanya menyerap 10,66% dari total angkatan kerja. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sektor industri lebih lanjut guna menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional.
Maka dari itu Menghadapi tantangan ini, Sulteng mengedepankan pendekatan inklusif dan kolaboratif guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sektor industri harus dapat terhubung dengan sektor lainnya, menciptakan sinergi yang optimal dan meningkatkan daya saing wilayah.ujarnya.
Rakoorwil kali ini yang bertemakan “Peta Jalan Industri di Sulampua”. Rakorwil ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan di kawasan Sulampua.
“Peta Jalan Industri di Sulampua harus mendorong inovasi dan penerapan teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk kita di pasar global. Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat juga menjadi kunci menciptakan ekosistem industri yang kondusif,” ujar wagub.
Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas agar mereka siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor industri. Selain itu, penerapan praktik industri yang berkelanjutan serta pemasaran dan branding yang efektif akan memastikan produk Sulteng memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional.
“untuk itu Dengan langkah-langkah strategis ini, kami yakin Sulawesi Tengah dan seluruh wilayah Sulampua dapat menciptakan ekosistem yang inklusif, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tuturnya.
Terakhir Wagub berpesan Rakorwil ini diharapkan bukan hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai pusat industri yang kompetitif di Indonesia.
Turut hadir Kepala Koordinator Wilayah Sulampua, Perwakilan pemerintah daerah dari Sulawesi, Maluku, dan Papua hadir bersama sejumlah pejabat instansi teknis, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulteng Rony Hartawan, dan para narasumber serta mitra kerja terkait.***
Mei 16, 2025
Pemprov Sulteng dan Kemenag Resmi Lepas 1.994 Calon Haji, Sekda Prov: Doakan Kebaikan Bagi Bangsa dan dDerah
Ilong (detaknews.id) – Palu – Sebanyak 1.994 calon haji asal Sulawesi Tengah secara resmi dilepas untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025.
Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Aula Serbaguna Asrama Haji Transit Palu, Kamis malam (15/5/2025), dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tokoh agama.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, mewakili Gubernur Sulteng dalam acara pelepasan. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan pesan dan harapan kepada para calon jemaah agar mendoakan kebaikan bagi bangsa dan daerah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Doa bapak dan ibu di Tanah Suci adalah doa yang makbul. Mohon doanya untuk daerah, bangsa, dan juga untuk Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, serta saya pribadi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan dukungan finansial sebesar Rp11,9 miliar untuk membantu kebutuhan para jemaah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penerbangan domestik, transportasi lokal, konsumsi, hingga jasa porter.
“Ini bentuk perhatian nyata dari pemerintah provinsi bagi para jemaah. Semoga memberi manfaat dan keberkahan bagi Sulawesi Tengah,” katanya.
Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulteng, H. Muchlis Aseng, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, dari total jemaah, sebanyak 1.870 merupakan jemaah reguler, 405 adalah jemaah prioritas lansia, enam pembimbing ibadah dari KBIHU, serta 18 petugas haji daerah (PHD).
Keberangkatan jemaah dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni Kloter BPN-7 hingga BPN-12. Lima kloter penuh diberangkatkan khusus untuk Sulteng, sementara satu kloter merupakan gabungan dengan jemaah asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2025, terdiri dari jemaah asal Kota Palu, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Una-Una.
Sebagai simbol pelepasan, Sekretaris Daerah menyerahkan bendera Merah Putih kepada perwakilan jemaah. Diharapkan, seluruh calon haji dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur.***
Mei 16, 2025
Terkait Polemik Kegiatan HUT ke 61 Sulteng, Ketua Panitia Pelaksana Jelaskan Tak Ada EO yang Dilibatkan
Gubernur Anwar Hafid tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi ke siapapun untuk menggalang dana.
Ilong (detaknews.id) – Palu – Polemik kegiatan hari ulang tahun (hut) 61 tahun Sulteng Nambaso 19 Afril -12 Mei mendapat penjelasan dari ketua panitia pelaksana Dr.Faidul Keteng Jum’at (16/5-2025) kepada tim media patner Gubernur Sulteng di Pogombo.
Menurutnya Gubernur pak Anwar Hafid tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi ke siapapun untuk menggalang dana. Yang ada SK pembentukan panitia. Dan tidak ada EO dilibatkan dalam kegiatan itu, yang ada hanya kelompok anak muda yang dengan suka rela bekerja tanpa dibayar.
“Pak gub mengeluarkan sk panitia dan dikepanitian lah yang mencari dana dibantu beberapa sukarelawan bukan EO. Dan mereka ini tidak dibayar,”jelas Kadis Binamarga dan Penataan Ruang itu.
Faidul Keteng menegaskan tidak pernah ada surat sakti kepada EO dari gubernur.
“Karena memang tidak ada EO yang dilibatkan, tapi hanya sekelompok anak muda yang ikut berpartisipasi membantu dengan sukarela, tanpa bayaran. Bahwa pak gub membuat sk panitia hut provinsi ke 61 tahun,”jelas Faidul.
Senada dengan ketua panitia Faidul Keteng, Gubernur Anwar Hafid menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat kepada siapapun
“Seingat saya tidak pernah keluarkan surat rekom apapun untuk cari dana,”terang Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur Anwar Hafid yang mantan bupati dua periode itu selalu siap menerima kritik dari semua pihak, hanya saja perlu fakta dan data, jangan hanya mereka-reka.
“Kritikan itu semacam pill obat untuk menambah stamina. Makanya sejak menjabat mulai dari Kepala Desa, Camat, Asisten Pemerintahan, Bupati Morowali, anggota DPR RI hingga Gubernur,” aku Anwar Hafid. Tim media patner Gubernur Sulteng Berani.***
Mei 16, 2025
Hak-Hak Kependudukan Terabaikan, Warga Transmigrasi UPT Kancu’u Saembawalati Mengadu ke Wakil Gubernur Sulteng
Ilong (detaknews.id) – Palu – Warga transmigrasi dari UPT Kancu’u Saembawalati yang didampingi oleh SP Sintuwu Raya Poso mengadukan persoalan hak-hak kependudukan mereka yang terabaikan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido dan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Eva Bande Kamis (15/5-2025) di kantor Gubernur di Palu.
Menurut Eva, warga menyampaikan bahwa selama lebih dari sepuluh tahun tinggal di lokasi transmigrasi, mereka belum memperoleh kejelasan hak kependudukan sebagai warga transmigrasi.
“Hingga kini, mereka belum memiliki sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha 1, dan lahan usaha 2,” ujar Eva.
Kata Eva mengutip pernyataan warga itu, pemerintah Kabupaten Poso sebelumnya menjanjikan akan melakukan tukar guling lahan 1, namun janji tersebut tidak kunjung terealisasi.
Eva mengatakan selain persoalan lahan, warga juga mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar.
“Jalan rusak, fasilitas kesehatan yang minim, serta sekolah dalam kondisi tidak layak pakai menjadi keluhan utama masyarakat,” sebut Eva usai menerima laporan warga tersebut.
Kata Eva, Pemerintah daerah dinilai tidak memberikan perhatian serius terhadap hal ini.
Berbagai upaya telah dilakukan warga, mulai dari audiensi ke Pemda Poso, aksi di Kantor Bupati Poso, hingga dialog dengan pihak-pihak terkait.
Meski pernah ada kesepakatan bersama, hingga kini penyelesaian konkret belum juga tercapai.
“Kami warga transmigrasi menuntut agar hak dasar kami sebagai warga transmigrasi dipenuhi, termasuk kepastian administrasi kependudukan serta status lahan,” ujar Yunus, salah seorang perwakilan warga.
Ia menambahkan, dari 100 kepala keluarga, sebagian masih bermukim di antara dua desa karena wilayah transmigrasi belum menjadi desa definitif.
Senada dengan itu, Yeni Sandipu, warga lainnya, mendesak pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Kami minta sekolah dan puskesmas dibangun, karena anak-anak kami harus menempuh jarak jauh ke sekolah yang kondisinya pun tidak layak,” ujarnya.
Adapun tuntutan masyarakat transmigrasi secara resmi meliputi:
1. Meminta Wakil Gubernur untuk mengembalikan hak-hak kependataan warga transmigrasi.
2. Mendesak Pemda Poso agar wilayah transmigrasi dijadikan desa definitif.
3. Meminta pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, PAUD, dan rumah ibadah.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian persoalan ini, demi terpenuhinya hak dasar mereka sebagai warga negara. Sumber tim media patner Gubernur Sulteng Berani.***
Mei 16, 2025
Gubernur Sulteng Diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Hadiri Deklarasi dan Pengukuhan KKBI
Foto Ketua Umum Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI), Dr. Drs. Adijoyo Dauda, M.Si saat memberikan Sambutan pada Pembukaan Deklarasi dan Pengukuhan KKBI – Foto dok Ilong/detaknews.id
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si hadiri Deklarasi dan Pengukuhan Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI) periode 2025-2029 yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal 1446 H Keluarga Buol dihelat di Ballroom Palu Golden Hotel (PGH), Kamis, (15/5-2025).
Saat tiba di lokasi kegiatan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) disambut dengan pementasan eyangga sekaligus penyerahan/pemasangan Songgo Taud dari Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni sejumlah tokoh masyarakat Buol, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili H. Moh Hidayat Pakamundi, S.E., dan juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Faisal Alatas.
Lebih lanjut, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI) Periode 2025-2029, Dr. Drs. Adijoyo Dauda, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa Organisasi KKBI Berkomitmen untuk terus mendukung Program 9 Berani yang di usung oleh Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Sulteng.
“Kami selaku organisasi KKBI dengan ini menyatakan komitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada program berani sehat dan berani cerdas,” ungkapnya.
“Saya juga berharap bahwa pengurus KKBI dapat bekerjasama dan bersinergi meningkatkan keharmonisan kebersamaan antar semua warga buol yang ada di tanah rantau,” tuturnya.
Dalam sambutannya Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyampaikan permohonan maaf dikarenakan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur belum sempat menghadiri undangan Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI).
“Saya memohon maaf karena bapak gubernur dan ibu wakil gubernur belum berkesempatan untuk hadir di kegiatan ini, karena mereka memerlukan waktu untuk beristirahat,” ungkap Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
“Tetapi tanpa kehadiran bapak gubernur dan ibu wakil gubernur, tidak mengurangi rasa persatuan kita di kegiatan ini,” tuturnya.
Gubernur Sulteng diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si menyampaikan Halal bihalal bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk menjaga hubungan baik, antar sesama, serta menjadi sarana untuk memperbarui niat dan tekad dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya saing.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Kena terus berkomitmen mendorong pembangunan berkeadilan dan merata melalui semangat berani yang tertuang dalam 9 program Unggulan.
“Program unggulan yang dimaksud ialah Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Sejahtera, Berani Berkah, Berani Makmur, Berani Harmonis, dan Berani Berintegritas,” tutur Fahrudin.
Lebih lanjut, Gubernur Sulteng Melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap keluarga dari kota hingga desa dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga dari kota sampai desa, dari pesisir hingga pegunungan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung guna memudikan Sulawesi Kena yang lebih maju, besar, dan berkelanjutan,” jelas Gubernur Sulteng dalam naskah sambutannya.
Gubernur Anwar Hafid melalui suratnya juga menjelaskan perlunya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar program tersebut bisa terrealisasi dengan baik.
“Tentu untuk memiliki itu kita memerlukan hukuman dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Termasuk saudara-saudara saya yang berasal dari Kabupaten Buol,” papar Fahrudin.
Tak hanya itu, Gubernur Anwar Hafid juga meminta kepada Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI) untuk terus menjaga kekompakan, keharimonisan, serta merawat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan agar mampu menjadi kekuatan bersama.
Diakhir sambutannya yang di bacakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Gubernur Anwar Hafid mendoakan Kerukunan Keluarga Buol Indonesia (KKBI) agar tetap solid, juga mendapatkan rahmat taufik dari Allah SWT.***
Mei 16, 2025
Pimpin Apel Kesiapsiagaan, Gubernur Anwar Hafid Serukan Perbaikan Damkar dan Satpol PP
Mendagri Titip Pesan
Ilong (detaknews.id) – Parimo – Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menegaskan perlunya perhatian serius terhadap penguatan lembaga dan sumber daya pemadam kebakaran, polisi pamong praja, serta satuan perlindungan masyarakat (Linmas).
Hal itu Ia sampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan memperingati HUT ke-106 Damkar, ke-75 Satpol PP, dan ke-63 Linmas Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, pada Kamis (15/5/2025).
Dalam amanatnya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menyoroti urgensi revitalisasi tugas dan fungsi tiga institusi tersebut, yang disebut berperan vital dalam menjaga ketertiban, keselamatan jiwa, serta perlindungan terhadap hasil-hasil pembangunan.
“Pencegahan kebakaran tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan. Ini bukan hanya tugas petugas, tetapi tanggung jawab kolektif,” katanya.
Data nasional menunjukkan selama 2024, Damkar menangani 20.427 kasus kebakaran dan 56.243 operasi penyelamatan non-kebakaran. Namun, Ia menyoroti bahwa mayoritas personel Damkar dan Satpol PP masih berstatus non-ASN. Hingga akhir 2024, tercatat 64,24 persen aparatur Damkar merupakan pegawai non-ASN. Hal ini dinilai menghambat profesionalitas dan kepastian karier mereka.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota segera membentuk dinas Damkar mandiri, sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Saat ini, baru 137 kabupaten/kota yang telah memilikinya.
“Tanpa dinas yang otonom, sistem kita rentan lambat dan tidak responsif,” ujarnya.
Soal sarana dan prasarana, Kementerian Dalam Negeri telah menyalurkan 237 unit mobil dan ambulans pemadam hingga 2024. Namun Ia menyebut itu belum cukup. Ia pun mendorong pemda mengalokasikan anggaran lebih besar guna membangun pos sektor pemadam di tingkat kecamatan.
Ia juga menekankan pentingnya peran relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang kini berjumlah 53.835 orang, serta mempercepat sertifikasi petugas Damkar. Hingga kini, baru 16.818 personel yang mengikuti pelatihan dasar.
“Profesionalisme itu dimulai dari standar. Pendidikan, pelatihan, dan perlindungan kerja harus jadi prioritas,”katanya.
Ia menyebut perlunya implementasi tunjangan risiko tinggi dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Di ujung sambutannya, Ia mendesak percepatan pembentukan undang-undang penanggulangan kebakaran nasional. Ia pun menilai UU tersebut akan menjadi kerangka hukum penting yang selama ini masih absen.
“Kalau mau serius menjadikan Indonesia tangguh menghadapi risiko bencana, maka tata kelola damkar harus dirombak dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Turut hadir, Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Para bupati/walikota se Sulteng, Para KasatpolPP se Sulteng, Para Kepala Perangkat Daerah.***
Mei 15, 2025
Awali Rakorwil Sulampua Bahas Masa Depan Industri Timur Indonesia, Gubernur Sulteng Diwakili Asisten Administrasi Umum Gelar Gala Dinner Hangat di Bukit Doda
Ilong (detaknews.id) – Palu – Suasana hangat dan akrab menyelimuti Villa Bukit Doda, Palu, pada Rabu malam (14/5/2025).
Di ketinggian yang menawarkan pemandangan Kota Palu sebagai kota 4 dimensi, dengan cahaya rembulan dan lampu yang menghiasi malam, para pejabat dari berbagai penjuru kawasan timur Indonesia berkumpul dalam sebuah jamuan makan malam yang menjadi pembuka agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Triwulan II.
Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si, menyambut para tamu dan menyampaikan harapan gubernur agar forum koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret bagi kemajuan ekonomi kawasan.
Kegiatan gala dinner ini digelar sehari sebelum pembukaan resmi Rakorwil di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Kamis (15/5), yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah acara tersebut.
Rakorwil kali ini menyoroti isu strategis, yakni : penyusunan peta jalan industri untuk memperkuat fondasi ekonomi kawasan timur Indonesia.
Perwakilan pemerintah daerah dari Sulawesi, Maluku, dan Papua hadir bersama sejumlah pejabat instansi teknis, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulteng Rony Hartawan, dan para narasumber.***
Mei 15, 2025
Pimpin Rapat Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, Gubernur Anwar Hafid: Satu Kasus, Satu Solusi
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin rapat penting bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/5/2025).
Turut hadir Ketua Satgas PKA, Eva Bande, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah dan perizinan usaha di berbagai wilayah Sulteng.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kejelasan arah dan hubungan kerja antarinstansi. Ia menyatakan bahwa kehadiran Satgas PKA bukan sekadar formalitas, tetapi harus terhubung secara nyata dengan upaya penyelesaian konflik.
“Apapun bentuk hubungannya, yang penting harus ada solusi. Usaha masyarakat harus dibebaskan dari ketidakpastian. Kita bertaruh di sini untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Gubernur.
Ia juga mendorong agar setiap kasus ditangani secara spesifik, dengan pendekatan yang terstruktur dan tertulis. “Kalau bisa, satu kasus, satu paper. Lengkap dengan ringkasan masalah, dasar hukum, serta usulan penyelesaian. Ini penting agar keputusan bisa diambil dengan dasar yang jelas dan tidak mengambang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengusulkan agar kasus-kasus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitannya, mulai dari yang mudah, sedang, hingga yang berat. Hal ini untuk mempermudah proses penyelesaian bertahap, agar Satgas dapat bergerak lebih cepat menyelesaikan kasus yang paling memungkinkan terlebih dahulu.
Persoalan izin lokasi usaha dan status lahan juga menjadi sorotan. Menurut Anwar Hafid, banyak kasus terjadi karena tumpang tindih perizinan dan belum adanya kejelasan status tata ruang, termasuk yang berkaitan dengan kawasan hutan.
“Kalau dia berada di kawasan hutan, harus jelas dulu, apakah sudah ada izin atau belum. Kalau belum, berarti tidak boleh beraktivitas sampai ada kejelasan,” ujarnya.
Gubernur meminta agar semua kasus dirangkum dalam bentuk resumen per kasus. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan langkah kompulsori, yakni tindakan wajib yang akan dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah agraria.
“Sekarang kita sudah berada di tahap penting. Saya melihat ada kemajuan luar biasa. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan dokumen, memperkuat koordinasi, dan menegaskan sikap kita dalam menyelesaikan semua ini,” tutup Anwar Hafid.***
Mei 15, 2025
Gelar Rapat Paripurna Dengan DPRD Sulteng terkait Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat-Daerah
Ilong (detaknews.id) – Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah mulai membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pembahasan ini ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Rabu (14/5/2025), yang dihadiri langsung Gubernur Dr.H. Anwar Hafid, M.Si, dan Wakil Gubernur dr.Reny A.Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng H.M. Arus Abdul Karim dan diikuti para wakil ketua serta anggota dewan. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menekankan pentingnya RPJMD sebagai arah pembangunan lima tahunan yang strategis bagi masa depan Sulawesi Tengah. Ia menyebut, penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tahapan sesuai regulasi, yakni Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
“Pembahasan RPJMD ini merupakan bagian penting dari proses pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Kita telah melewati tahapan orientasi, forum konsultasi publik, dan kini memasuki pembahasan bersama DPRD,”ujarnya.
RPJMD 2025–2029, lanjut gubernur, mengusung visi “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi utama, yakni : pembangunan masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Masing-masing misi diturunkan ke dalam target-target terukur, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara RPJMD daerah dan RPJMN 2025–2029, terutama dalam menyelaraskan tiga prioritas nasional, yaitu : pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk mendukung pencapaian target pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng merancang program prioritas yang dinamakan “9 Berani”. Program ini mencakup:
1). Berani Cerdas, 2). Berani Sehat, 3). Berani Sejahtera, 4). Berani Lancar, 5). Berani Menyala, 6). Berani Makmur, 7). Berani Berkah, 8). Berani Harmoni, 9). Berani Berintegritas.
“Melalui RPJMD ini, kami ingin membangun Sulawesi Tengah yang maju, inklusif, dan sejahtera, dengan mengedepankan potensi lokal dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.***
Mei 15, 2025