Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin rapat bersama pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Selasa (12/8). Pertemuan ini membahas percepatan sertifikasi lahan seluas 8 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso.
Wagub menargetkan sertifikat lahan tersebut dapat diserahkan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang.
“Apabila semua proses selesai, kami akan melanjutkan pengurusan ke Sekretaris Jenderal. Pemisahan sertifikat jangan terlalu lama, karena ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak miskin. Kita wujudkan perintah Presiden yang luar biasa ini,” tegasnya.
Sekolah rakyat ini akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan berlokasi di sekitar area STQ, Jalan Soekarno Hatta, serta dekat hunian tetap (huntap) Talise. Proses administrasi pemisahan sertifikat diupayakan selesai hari ini.
Wagub menambahkan, Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso nantinya akan melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik dari Sulawesi Tengah, dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Perwakilan Kanwil BPN, Tyo, menyatakan pihaknya siap mempercepat proses sertifikasi.
“Sebanyak 30 hektar aset tanah Pemprov di kawasan STQ sudah selesai hari ini. Untuk pemecahan 8 hektar lahan sekolah rakyat, kita usahakan bisa rampung juga,” jelasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, Drs. Irvan Aryanto, M.Si., serta perwakilan kepala dinas terkait.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Bagaikan gayun bersambut, usulan Gubernur Sulteng Anwar Hafid untuk meningkatkan kelas Bandara Mutiara Sis Aljufri menjadi bandara internasional mendapat persetujuan dari menteri perhubungan.
Hal ini dibuktikan dengan salinan surat keputusan Menhub bernomor HK.203/4/3/SKJ/2025, tertanggal 8 Agustus 2025.
“Lampiran : dua berkas Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan Yth.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;dan
Kepala Badan Karantina Indonesia.
Dalam surat tersebut dijelaskan “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait upaya peningkatan aspek perekomian dan mendukung perkembangan kawasan ekonomi khusus melalui pembukaan beberapa bandar udara domestik untuk melayani penerbangan internasional dan beberapa bandar udara khusus melayani penerbangan dari dan/atau ke luar negeri, bersama ini kami sampaikan bahwa Menteri Perhubungan telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional dan Keputusan Menteri Perhungan Nomor KM 38 tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/ke Luar Negeri.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami berharap agar kiranya instansi terkait memberikan dukungan atas pelaksanaan keputusan menteri dimaksud dengan memberikan rekomendasi dan menjamin tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri pada bandar udara yang telah dibuka untuk melayani penerbangan dari dan/ke luar negeri.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,”Sekjen Kemenhub Dr. Capt. Antoni Arif Priadi., M.Sc seperti yang beredar di group whatsApp Minggu malam (10/8-2025).
Berikut Daftar nama bandara domistik yang ditingkatkan menjadi bandara internatinal.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL.
PERTAMA : Menetapkan beberapa bandar udara sebagai bandar udara internasional, sebagai berikut:
Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
Bandar Udara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Bandar Udara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Bandar Udara Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Bandar Udara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Bandar Udara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
Bandar Udara Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Bandar Udara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bandar Udara S.M. Badaruddin II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
Bandar Udara Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Bandar Udara Supadio, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten
Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
Bandar Udara Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
Bandar Udara Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
Bandar Udara Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Bandar Udara El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
Bandar Udara Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Bandar Udara Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
Bandar Udara Mopah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
Bandar Udara Kediri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Bandar Udara Domine Eduard Osok, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; dan
Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
“Dengan peningkatan status Bandara International Sis Al Jufri, gubernur Anwar Hafid optimis akan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Sulteng.
“Syukur Alhamdulillah perjuangan kita semua membuahkan hasilnya. Terima kasih kepada bapak Presiden Prabowo Subianto, Wapres Bapak Gibran Rakabuming Raka, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan semua pihak yang mensupport atas dinaikkannya status bandara Mutiara SIS AL JUFRI Palu dari domestik menjadi International,”ucap Gubernur Anwar Hafid.
Sementara itu politisi PDIP Sulteng Iddrus Hadaddo mengapresiasi perjuangan Gubernur Anwar Hafid dan semua pihak yang terlibat atas peningkatan bandara Mutiara Sis Al Jufri dari domestik ke International.
“Sehingga ambarkasi Haji Bandara Mutiara Sis Aljufri, Gorontalo dan Sulbar sudah dapat bergabung atau diarahkan oleh pemerintah pusat bergabung ke Sulteng untuk ambarkasi Haji dan Umroh,”ujar Iddrus Hadaddo.***
Ilong (detaknews.id) – Donggala – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menghadiri Pesta Rakyat Donggala dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Donggala ke-73, Minggu (10/8/2025). Turut hadir tuan rumah Bupati Donggala, Vera Laruni, Wakil Bupati, Taufik M. Burhan dan Gubernur Sulteng ke-11, Rusdy Mastura, serta pejabat lingkup Kabupaten Donggala.
Di hadapan ribuan warga, dr. Reny mengajak semua elemen masyarakat memperkuat komitmen membangun Donggala agar semakin maju. Ia memberi apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Forkopimda, pelaku budaya, UMKM, dan seluruh masyarakat yang bekerja keras menyukseskan perayaan tersebut.
“Tema Donggala Bangkit Berjaya bukan sekadar slogan. Kita harus bergerak bersama, keluar dari keterpurukan, dan meraih kemajuan yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
dr. Reny menekankan bahwa Donggala memiliki posisi strategis, sumber daya alam melimpah, potensi wisata luar biasa, serta warisan budaya yang menjadi kebanggaan. Potensi ini, menurutnya, harus dikelola secara bijak dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga.
Ia juga mendorong warga menjaga persatuan, toleransi, dan gotong royong. “Cintai dan banggakan produk UMKM Donggala, dorong generasi muda menjadi pelaku ekonomi kreatif, dan lestarikan warisan budaya serta lingkungan untuk anak cucu kita,” katanya.
Wagub optimistis, jika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama, Donggala bisa bangkit dan berjaya, bahkan menorehkan prestasi di tingkat nasional. “Momentum HUT ini saatnya kita bersatu, bangkit, dan melangkah menuju kejayaan yang sesungguhnya,” tutupnya.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Sulawesi Tengah tahun 2025, Minggu (10/8/2025) di Hotel Aston Palu. Acara ini mengangkat tema Optimalisasi dan Penguatan SDM Alumni Pergerakan Mewujudkan Nawa Cita Sulteng Nambaso Menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir langsung Ketua Umum PB IKA PMII sekaligus Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Sekretaris Jenderal PB IKA PMII yang juga Anggota DPR RI, Nur Purnomosidi. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, Ketua PW IKA PMII Sulteng Rahmawati M. Nur, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo, serta jajaran pengurus daerah. Muswil ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus cabang PMII Kota Palu dan Kabupaten Donggala periode 2025–2030.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk hadir dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga besar IKA PMII. Ia memaparkan visi besar “Sulteng Nambaso” melalui sembilan program unggulan BERANI, singkatan dari Bersama Anwar-Reny. “Nambaso artinya besar, dan kami ingin Sulawesi Tengah menjadi besar namanya, besar prestasinya, serta besar harkat dan martabatnya. Dan itu hanya bisa dicapai melalui pendidikan,” tegasnya.
Anwar Hafid merinci program BERANI Cerdas yang telah menyalurkan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dan membebaskan biaya sekolah di SMA/SMK/SLB. Ia juga mengungkap progres BERANI Sehat dengan cakupan jaminan kesehatan 86% penduduk Sulteng, yang langsung aktif hanya dengan KTP. Program lainnya meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pemerataan listrik dan internet, peningkatan produksi pertanian, hingga pemberdayaan nelayan dengan kapal dan alat tangkap modern.
“Tidak ada lagi cerita bekerja sendiri-sendiri. Kesuksesan hanya lahir dari kolaborasi. Karena itu, saya berharap IKA PMII dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah ini,” ujarnya, sembari memaparkan capaian peningkatan PAD Sulteng dan tantangan pengelolaan sumber daya alam agar memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, mengapresiasi visi besar Gubernur Anwar Hafid yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. “Apa yang disampaikan Pak Gubernur sangat tepat. Tidak ada kemajuan tanpa pendidikan. Jepang dan Korea membuktikan, transformasi besar dimulai dari sana. Sulteng punya potensi luar biasa, dan IKA PMII siap bersinergi mendukung program BERANI,” ungkapnya.
Fathan juga menyoroti pentingnya optimalisasi pajak daerah dan kontribusi perusahaan besar agar kekayaan alam Sulteng benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga. Ia memastikan PB IKA PMII akan membackup langkah-langkah strategis Gubernur demi kemajuan daerah.
Muswil ini diharapkan melahirkan kepemimpinan organisasi yang progresif, berintegritas, dan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah.
“IKA PMII bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi harus hadir sebagai solusi,” tegas Fathan.***
Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, dalam rangka memperkuat agenda pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus para nelayan dan petani di Sulawesi Tengah.
Pertemuan kedua pemimpin daerah ini berlangsung di Balaikota DKI Jakarta, di mana Gubernur Anwar Hafid secara langsung menyampaikan ketertarikannya terhadap berbagai kemajuan yang telah dicapai Jakarta sebagai kota metropolitan berstandar internasional.
“Utamanya kedatangan kami di sini adalah untuk belajar dari Pemprov DKI Jakarta. Sekaligus membuka pasar bagi komoditas unggulan kami di Sulawesi Tengah yakni pertanian dan Perikanan,” ucap Anwar Hafid, Rabu (7/8/2025).
Karena menurut Anwar Hafid, keterbukaan pasar adalah fokus utamanya untuk menbuat para petani dan nelayan sejahtera. Gubernur Pramono pun berkomitmen membuka peluang tersebut sebesar-besarnya bagi Sulawesi Tengah.
“Untuk itu kami persilakan Pak Gubernur melanjutkan kerjasama yang ada. Saya membuka diri untuk bisa menjadi salah satu pasar utama pertanian dan perikanan dari Sulawesi Tengah,” ungkap Pramono Anung.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Anwar untuk membuka ruang kerja sama lintas daerah yang berbasis solusi dan saling memperkuat, terutama dalam pelayanan publik, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai, dengan mempererat hubungan antarprovinsi, potensi akselerasi pembangunan daerah dapat tercapai lebih cepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pilar utama demokrasi desa.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Temu Raya BPD ke-II yang digelar di Jojokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Kamis (7/8/2025). Di hadapan para peserta, Wagub Reny menyebut BPD sebagai mitra strategis kepala desa dan corong utama aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tanpa BPD yang kuat, pembangunan di desa akan pincang. Karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan kapasitas BPD melalui regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor.
dr. Reny menjelaskan, seluruh program unggulan yang digagas pemerintah provinsi saat ini berada dalam payung visi “Berani”, yang bukan sekadar slogan, melainkan singkatan dari Bersama Anwar dan Reny. Filosofi ini mencerminkan kekompakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengawal sembilan program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ketahanan desa.
Ia menekankan bahwa semangat Berani bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi harus menjadi gerakan bersama hingga ke tingkat desa.
Wagub dr. Reny memaparkan sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat desa. Salah satunya adalah Berani Cerdas, program bantuan pendidikan untuk mahasiswa dan siswa SMK. Biaya kuliah, prakerin, dan uji kompetensi kini ditanggung penuh oleh Pemprov. Menurutnya, banyak anak-anak dari keluarga BPD dan masyarakat desa yang sangat terbantu karena tidak lagi terbebani biaya pendidikan.
Selain itu, ia juga menguraikan tentang program Berani Sehat. Masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan kini bisa langsung mengaktifkan BPJS Kesehatan melalui program ini. Bahkan bagi mereka yang sebelumnya memiliki tunggakan iuran, cukup dialihkan ke Berani Sehat tanpa harus melunasi tunggakan lama.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada warga Sulteng yang sakit tanpa mendapat layanan hanya karena persoalan administrasi.
Wagub juga menjelaskan bahwa Pemprov telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola dan pengawasan pemerintahan desa, yang mengatur peran BPD secara komprehensif. Perda ini akan diperkuat dengan peraturan gubernur serta petunjuk teknis, termasuk rencana pemberian insentif bagi BPD yang aktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan desa.
Dalam kesempatan itu, ia memberi dukungan penuh terhadap perjuangan Ketua Forum BPD Sulteng, Fery Radiansyah, yang mendorong agar 3% Dana Desa dapat dialokasikan untuk penguatan kelembagaan BPD. Reny menyebut telah berdiskusi langsung dengan kepala badan terkait dan memastikan bahwa usulan ini sedang dalam proses percepatan, dengan target paling lambat Januari 2026 sudah mulai berjalan di seluruh desa.
dr. Reny juga menceritakan pengalamannya sebagai mantan Kepala Puskesmas di Kecamatan Dolo, yang saat itu menangani wilayah kerja hingga 78 desa. Ia memahami betul dinamika di lapangan dan menyadari bahwa kekuatan desa sangat bergantung pada sinergi antara kepala desa, BPD, dan pemerintah di atasnya.
dr. Reny juga mengingatkan bahwa keberadaan BPD sangat menentukan arah pembangunan desa. Ia menyebut banyak kepala desa yang baru menyadari pentingnya BPD saat proses musrenbang, karena tanpa tandatangan BPD, tidak ada satu pun rencana kerja yang bisa dijalankan. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh unsur pemerintahan untuk tidak meremehkan posisi BPD, dan justru memperkuat kolaborasi demi kemajuan desa.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur menyerukan semangat sinergi dan solidaritas lintas tingkatan. Ia mengajak BPD untuk menjadi bagian dari gerakan Berani, menjadikan desa sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.
“Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan kalau BPD solid, maka rakyat desa akan punya suara dan masa depan yang lebih pasti. Kami, di provinsi, berdiri bersama kalian,” pungkas dr. Reny.***
Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Gubernur Anwar Hafid memimpin para bupati, walikota dan didampingi ketua DPRD se Sulteng mengikuti sosialisasi dan komitmen penyelarasan pemberantas korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hari ini Rabu (6/8-2025), saya bersama para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”tulis Gubernur Sulteng Anwar Hafid diakun face booknya yang dikutip media ini Kamis (7/8-2025).
Menurutnya kedatang Gubernur Anwar Hafid dan Rombongan para kepala daerah serta ketua DPRD se Sulteng itu sebagai bentuk nyata dukungan, komitmen dalam menyelaraskan aksi pemberantasan korupsi dari Pusat hingga ke daerah-daerah.
“Kedatangan kami semua adalah bentuk nyata komitmen kita menyelaraskan aksi pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah,”tandas mantan bupati Morowali dua periode itu.
Gubernur Sulteng yang mantan Kades itu menegaskan bahwa dirinya bersama pimpinan daerah lainnya ingin memastikan tata kelola pemerintahan di Sulteng berjalan bersih, transparan dan bertanggungjawab.
“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah berjalan bersih, transparan, dan bertanggung jawab,”jelas mantan Camat itu.
Politisi Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI itu mengatakan kolaborasi dengan KPK adalah bagian dari ikhtiar menjadikan integritas sebagai pondasi utama pembangunan daerah.
Jhohanis Tanak salah seorang pimpinan KPK menyambut dan memberikan pencerahan bagi para kepala daerah dan Ketua-tua DPRD Se Sulteng.
Ketua KPK yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2014 itu menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memberantas korupsi.
“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak-ibu sekalian. Apapun yang disembunyikan, pasti ketahuan, karena alat kami di KPK sudah canggih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan sumpah jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Tolong dibaca kembali sumpah jabatan, minta setiap pegawai membacanya ulang saat memangku jabatan, agar sadar betul beban tugas yang diemban,” lanjutnya.
Ketua KPK juga menekankan bahwa korupsi terbesar di Indonesia bukan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dalam pelayanan publik.
“Kedepan, pendidikan anti korupsi akan masuk dalam kurikulum sejak sekolah dasar,” ungkap putera kelahiran Poso itu.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menyatakan dukungan penuh terhadap rencana investasi PT International Green Industrial Park (IGIP) yang akan membangun kawasan industri hijau terintegrasi di Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Dr.Anwar Hafid saat menerima audiensi Direktur Kawasan PT IGIP, Mr.Cui Tao, bersama jajaran, di ruang kerja Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin (4/8/2025).
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memohon dukungan dari pemerintah daerah guna mempercepat proses realisasi pembangunan kawasan industri tersebut.
Mr.Cui Tao menjelaskan, kawasan yang akan dikembangkan oleh PT IGIP sebelumnya merupakan kawasan milik PT ATI dan akan segera ditransformasi menjadi kawasan industri hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kami mohon dukungan pemerintah provinsi untuk memperlancar realisasi pembangunan kawasan IGIP,” ujar Mr.Cui.
Menanggapi hal itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap niat investasi tersebut, terutama karena selaras dengan visi pembangunan hijau yang tengah didorong oleh pemerintah daerah.
Ia pun menekankan pentingnya penerapan energi terbarukan, penataan desa di sekitar kawasan, serta keberpihakan pada masyarakat lokal.
“Sambalagi merupakan wilayah strategis, tidak hanya karena potensi industrinya, tapi juga karena kawasan pariwisata seperti Sambori. Kami berharap kehadiran PT IGIP juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan PT IGIP terintegrasi dengan program prioritas Pemprov Sulteng dalam bingkai Nawacita BERANI, yakni : BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Tangkap Banyak.
Ia berharap PT.IGIP dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk beasiswa kuliah ke Tiongkok, serta pembangunan rumah sakit yang dapat diakses masyarakat dengan BPJS. Mengingat kawasan tersebut berada di pesisir, Ia juga meminta perusahaan membantu nelayan lokal dengan penyediaan alat tangkap modern.
Selain itu, Ia mengingatkan pentingnya keterbukaan dan kerjasama perusahaan terkait potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari sektor industri, seperti pajak bahan bakar minyak, pajak kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.**
Ilong (detaknews.id) – Palu – Penetapan Sulteng menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX tahun 2027 dipandang sebagai momentum untuk memajukan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) berbasis iven.
“Ini kesempatan emas supaya (pertumbuhan) ekonomi melejit” tutur Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam acara Lokakarya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang digagas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Hotel Swissbell, Selasa (5/8/2025).
Fornas 2027 diestimasi akan menarik lebih dari 18 ribu orang datang ke Palu dan kata gubernur adalah market yang signifikan.
Menurutnya, pegiat olahraga yang datang tidak hanya bertujuan untuk bertanding, tetapi juga ingin berekreasi dan menikmati suasana sambil berolahraga, sehingga event ini menjadi peluang besar bagi Sulawesi Tengah.
Gubernur Dr. Anwar Hafid lalu mengidentifikasi ada 3 poin besar Parekraf yang mesti dipersiapkan yakni objek, infrastruktur dan SDM.
Terkait objek, gubernur mengatakan daerah ini memiliki banyak sekali objek wisata yang eksotis untuk dipromosikan, misalnya Kepulauan Togean, Danau Paisupok, Danau Poso, Danau Lindu, Pantai Tanjung Karang hingga situs Megalitikum di Bada.
Selanjutnya infrastruktur ditegaskan adalah prioritas dalam program ‘BERANI Lancar’ untuk menciptakan konektivitas dan aksesibilitas serta punya benang merah dengan pariwisata.
Sekaitan dengan itu, Gubernur Anwar Hafid telah menyampaikan usulan Bandara Mutiara Sis Aljufri menjadi bandara internasional dan hal ini gayung bersambut dengan agenda prioritas Presiden untuk memperbanyak bandara internasional di daerah.
Dengan peningkatan status, gubernur optimis akan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Sulteng.
“Kita siapkan infrastruktur supaya turis-turis nyaman ke daerah wisata,” ujarnya yang menargetkan 2027, bandara Mutiara Sis Aljufri sudah berstatus internasional.
Atensi khusus gubernur lalu tertuju pada SDM. Ia menginginkan agar pelaku Parekraf Sulteng dibekali dengan pelatihan-pelatihan teknis supaya ke depan mampu mengkreasi produk-produk variatif dan berorientasi pasar, misalnya batik bomba sebagai salah satu kekayaan Wastra Sulteng.
Dengan penguatan ini, gubernur berharap FORNAS 2027 menjadi katalisator penting bagi kemajuan Parekraf Sulteng.
“Ini momentum tepat bagi Sulawesi Tengah untuk mulai merubah ketergantungan kita dari industri pengolahan,” tegas Gubernur Anwar Hafid yang mencanangkan Parekraf lokomotif baru perekonomian menggeser tambang.
Lokakarya dihadiri narasumber Direktur Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi Mohammad Amin Abdullah dan mantan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.
Turut hadir Rektor Untad, Kepala Perwakilan BI Sulteng, perangkat daerah, akademisi, pelaku usah Parekraf, organisasi non-pemerintah dan mitra kerja.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah pasca-era kejayaan nikel.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Dialog & Lokakarya Sulawesi Tengah 2025 di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (5/8/2025), dengan mengusung tema “Berani Harmoni Wujudkan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah Berkelanjutan dan Inklusif yang digelar oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulteng.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada nikel. Umurnya diperkirakan tinggal 10 tahun. Saya bersyukur, kini industri di Morowali mulai berkembang menjadi industri global yang juga mengolah alumina dan komoditas lainnya,” ujar Anwar Hafid.
Namun ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai angka tinggi belum secara nyata menurunkan angka kemiskinan.
Menurutnya, ekosistem industri saat ini masih belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat lokal. Hanya sekitar 40 persen tenaga kerja di kawasan industri berasal dari Sulawesi Tengah, sementara sebagian besar uang yang beredar akhirnya dibelanjakan di luar daerah.
“Saya bukan diskriminatif, tapi saya punya semangat kedaerahan. Mungkin saya belum bisa jadi negarawan, tapi saya harus jadi daerawan,” tegas Gubernur.
Anwar Hafid juga menyebut kekayaan potensi pariwisata Sulawesi Tengah yang luar biasa, mulai dari Pulau Togean, tempat Presiden Megawati pernah bermalam, hingga Danau Paisupok yang dijuluki danau terjernih di dunia, situs megalitikum Lore, Danau Lindu, Danau Poso, Pulau Didiri, hingga Tanjung Karang.
“Kita punya semua. Tinggal keberanian untuk menjadikannya prioritas pembangunan,” ujarnya.
Dialog dan lokakarya ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Deputi Bidang Industri dan Investasi Pariwisata Kemenparekraf, Ir. Rizky Handayani Mustafa, Direktur Musik, Film dan Animasi Kemenparekraf, Dr. Amin Abdullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, Kepala BI Sulteng periode 2024–2025, Rony Hartawan, Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng, Ketua Senat Untad, Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si., dan Ketua ISEI Cabang Palu Koordinator Sulteng, Dr. Muzakir Tombolotutu, S.E., M.Si. Acara ini dipandu oleh Wakil Dekan FEB Untad, Dr. Suparman, S.E., M.Si., selaku moderator.***
