DaerahHukumKriminalUtama

Tunjuk 5 JPU, Kajari Toli-Toli: Berkas Tersangka SW Pemilik Modal PETI Akan Diteliti dan Dilimpahkan Ke Gakkum

Ilong (detaknews.id) – Toli-Toli – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli tunjuk lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas penetapan SW pemilik modal sebagai tersangka pertambangan tanpa izin (PETI), Dusun Malempak Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. (Kamis, 18/01/2024).

Dilansir deadlinews.co group detaknews.id, Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli Albertinus P Napitupulu saat dikonfirmasi mengatakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan oleh penyidik Gakkum KLHK kepada Kejari Toli-toli dan sudah diterima serta menunjuk lima orang JPU, guna meneliti berkas perkara tersebut yang akan  dilimpahkan Gakkum KLHK ke Kejari.

“Pihak kami mendapatkan informasi dari tersangka lewat kuasa hukumnya, telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Toli-toli terhadap sahnya penangkapan dan  penahanan  tersangka yang bersangkutan,” ungkapnya

Ia menjelaskan, atas penetapan tersangka SW tersebut, puluhan masyarakat tergabung dalam Front Masyarakat Malempak Desa Dadakitan (Format) melakukan aksi unjuk rasa.

“Mereka menilai penahanan SW sebagai tersangka dinilai tidak sesuai mekanisme prosedur hukum berlaku, di mana dampak penertiban tersebut ada ratusan jiwa  mengalami dampak sosial atau kehilangan mata pencaharian menjadi sumber penghasilan sehari-hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Albertinus mengatakan Terkait penahanan tersangka SW, merupakan kewenangan penyidik Gakkum KLHK dan ada wadahnya praperadilan bila tidak sependapat dan menganggap penyidik ada melakukan  prosedur cacat.

Terkait adanya rumor bahwa kejaksaan tebang pilih dalam penertiban PETI, Kajari menegaskan obyektif dan menindak tanpa tebang pilih, semua aktifitas tambang ilegal dipastikan melalui proses penyelidikan dan akan dilimpahkan ke pihak penyidik yang berwenang.

“Pihak kami bersama Gakkum KLHK bakal menelusuri aliran dana upeti kepada siapa saja pihak terkait menerima uang hasil pertambangan tanpa izin (PETI) tersebut, kami juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” pungkas Albertinus.

“Kami menunggu informasi perkembangan penyidikan dari gakkum KLHK terkait pihak  menerima hasil PETI tersebut,” jelasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *