• Pimpin Rapat Besar Penataan Pertambangan Ramah Lingkungan di Sulteng, Gubernur Anwar: Pertambangan Dapat Membawa Kesejahteraan

    Pimpin Rapat Besar Penataan Pertambangan Ramah Lingkungan di Sulteng, Gubernur Anwar: Pertambangan Dapat Membawa Kesejahteraan

    Kalau tata kelolanya salah, dampaknya mahal. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi keselamatan rakyat juga terancam

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung rapat koordinasi penataan tata kelola pertambangan yang ramah lingkungan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/2/2026).

    Rapat strategis ini mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang selama ini menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, dan perizinan. Hadir dalam rapat tersebut Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat R, S.H., M.H., Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kepala BIN Daerah Sulteng Brigjen TNI Bobby Prabowo, Kepala Dinas ESDM Sulteng, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.

    Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat kaya sumber daya mineral, sehingga membutuhkan tata kelola yang bijak, tegas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pertambangan dapat membawa kesejahteraan jika dikelola dengan benar, namun juga dapat memicu bencana apabila dilakukan secara serampangan.

    “Kalau tata kelolanya salah, dampaknya mahal. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi keselamatan rakyat juga terancam,” tegas Anwar Hafid.

    Gubernur menolak anggapan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bertindak karena keterbatasan kewenangan. Ia menegaskan bahwa ketika aktivitas pertambangan mengancam keselamatan jiwa, raga, dan harta benda masyarakat, pemerintah daerah wajib turun tangan, terlepas dari sekat kewenangan administratif.

    Ia juga menyoroti masih maraknya praktik pertambangan yang secara administratif berizin namun tidak patuh di lapangan, seperti pelanggaran kawasan hutan, penyimpangan titik koordinat, hingga aktivitas tambang dengan izin yang telah berakhir. Karena itu, Anwar Hafid meminta seluruh perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melakukan pengawasan dan penertiban secara terpadu.

    “Kita tidak menghambat investasi. Kita meluruskan. Kalau tidak mau diluruskan, hentikan dulu kegiatannya,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, pasti berdampak pada lingkungan dan harus dikendalikan secara serius, terutama dalam pengelolaan limbah berbahaya.

    “Jika aktivitas pertambangan membahayakan keselamatan masyarakat, aparat penegak hukum siap bertindak,” tegasnya.

    Dari sisi intelijen, Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen TNI Bobby Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi pasca sentralisasi perizinan pertambangan. Menurutnya, meski kewenangan izin banyak berada di pusat, koordinasi antara pemerintah daerah dan UPT kementerian tetap dapat dan harus dilakukan, terutama pada tahapan pra-tambang, saat penambangan, hingga pasca-tambang.

    Ia menjelaskan bahwa sebelum penambangan, fokus utama harus pada kepastian legalitas dan kesiapan lingkungan melalui validasi dokumen serta sinkronisasi peta kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, dan UPT kementerian terkait. Saat penambangan berlangsung, pengawasan kepatuhan dapat dilakukan melalui patroli dan pengawasan lapangan oleh Polhut dan instansi teknis daerah.

    “Sentralisasi izin tidak berarti daerah kehilangan peran. Pengawasan justru harus dilakukan bersama,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H. menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung penataan pertambangan melalui pendekatan preventif dan represif. Ia menyampaikan bahwa kejaksaan mengedepankan pencegahan pelanggaran melalui edukasi hukum, peningkatan kepatuhan regulasi, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

    Menurutnya, sektor pertambangan rawan terhadap berbagai modus pelanggaran, seperti pertambangan tanpa izin, aktivitas di luar wilayah izin usaha pertambangan, hingga pemalsuan dan rekayasa dokumen.

    “Penataan tambang membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi formal dan nonformal antar-instansi mutlak diperlukan untuk mencegah kerugian negara dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

    Rapat besar ini menjadi titik awal penguatan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda untuk menata kembali sektor pertambangan secara tegas, terarah, dan berkelanjutan, demi melindungi keselamatan rakyat serta masa depan Sulawesi Tengah.***

  • Putra Parigi Moutong Nelson Metubun, Resmi Dilantik Jadi Direktur Pestisida Kementan

    Putra Parigi Moutong Nelson Metubun, Resmi Dilantik Jadi Direktur Pestisida Kementan

    Widi/Wiwid (detaknews.id) – Jakarta – Karier birokrat tulen asal Kabupaten Parigi Moutong, Ir. Nelson Metubun, SP., MP., menapaki babak baru di level nasional. Hari ini, Jumat (6/2/2026), Nelson resmi mengemban amanah sebagai Direktur Pestisida pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian RI.

    ​Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB. Nelson dilantik bersama puluhan pejabat lainnya di lingkungan Kementan.

    ​Amanah Strategis untuk Pertanian Indonesia

    ​Jabatan Direktur Pestisida merupakan posisi krusial dalam struktur Kementan. Nelson kini bertanggung jawab penuh dalam pengendalian, pengawasan, serta memastikan ketersediaan pestisida yang aman dan tepat guna bagi petani di seluruh pelosok negeri.

    ​Kepada redaksi melalui sambungan telepon, Nelson menyatakan kesiapannya untuk menjaga integritas dan dedikasi di kancah nasional tanpa melupakan akar pengabdiannya di daerah.

    ​“Kami mohon doa restu agar dapat berbuat yang terbaik. Saya siap menjalankan tugas ini, termasuk berkontribusi memajukan pertanian di Sulawesi Tengah maupun daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Nelson optimis.

    ​Rekam Jejak Gemilang di Sulawesi Tengah

    ​Sebelum ditarik ke pusat, Nelson dikenal sebagai figur bertangan dingin saat menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah (4 Maret 2022 – 31 Desember 2025).

    ​Sejumlah torehan prestasi yang menjadi catatan emas di Sulteng antara lain:

    • Prestasi SAKIP: Meraih nilai “A” selama tiga tahun berturut-turut untuk Dinas TPH Sulteng.
    • Surplus Beras: Membawa Sulteng menempati peringkat ke-9 nasional sebagai penyumbang surplus beras tahun 2023.
    • Kunjungan Kenegaraan: Menghadirkan Presiden RI dalam agenda Panen Raya dan Peresmian Irigasi Gumbasa.
    • Momentum Nasional: Sukses menyelenggarakan Jambore Nasional Penyuluh Pertanian yang dihadiri 5.000 peserta.
    • Diplomasi Pusat: Berhasil menghadirkan dua Menteri Pertanian (SYL dan Amran Sulaiman) ke Sulteng dalam kurun waktu hanya enam bulan.

    Sosok “Panglima Penyuluh”

    ​Nelson merupakan birokrat yang meniti karier benar-benar dari bawah. Mengawali bakti sebagai CPNS Penyuluh Pertanian pada tahun 1998, dedikasinya pada dunia penyuluhan membuatnya dijuluki sebagai “Panglima Penyuluh” Sulawesi Tengah. Kepercayaan ini dikukuhkan dengan terpilihnya beliau sebagai Ketua Perhiptani Sulteng periode 2024–2029.

    ​Secara akademis, putra kelahiran Parepare 16 November 1972 ini juga tidak main-main. Setelah menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Tadulako (Untad), saat ini ia tengah merampungkan studi Doktoral (S3) serta Program Profesi Insinyur di kampus yang sama.

    ​Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih

    ​Menutup keterangannya, Nelson menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pimpinan yang telah membimbingnya di daerah.

    ​Secara khusus, ia berterima kasih kepada Gubernur Sulteng Anwar Hafid, serta mantan Gubernur H. Rusdy Mastura. Ucapan serupa dialamatkan kepada Wakil Gubernur, Sekdaprov, serta seluruh jajaran mitra kerja yang selama ini menjadi mesin penggerak keberhasilannya di Sulawesi Tengah.

    ​Dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d), Nelson kini bersiap memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui tata kelola sarana pertanian yang lebih solid di level kementerian.***

  • Sekda Prov. Sulteng Sambut Kedatangan Mendes PDT dan Kepala BNN di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri

    Sekda Prov. Sulteng Sambut Kedatangan Mendes PDT dan Kepala BNN di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menyambut langsung kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si, di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Rabu (4/2/2026).

    Rombongan Menteri tiba sekitar pukul 06.06 WITA menggunakan pesawat komersial, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Kehadiran para pejabat nasional tersebut menjadi momentum penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penguatan program pembangunan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

    Dalam penyambutan tersebut, Sekdaprov Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, S.H., LL.M., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh khidmat dengan prosesi pemasangan Siga, penutup kepala tradisional sebagai simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Tadulako. Prosesi adat ini merupakan wujud kearifan lokal sekaligus bentuk penghargaan masyarakat Sulawesi Tengah atas kunjungan kerja para Pejabat Negara.

    Usai prosesi adat, Menteri Desa PDT dan Kepala BNN RI bersama rombongan melanjutkan silaturahmi di ruang VIP Bandara, sebelum bertolak menuju lokasi kegiatan Lapangan Pogombo.

    Rombongan selanjutnya akan bergabung dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H, yang telah tiba sehari sebelumnya, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan PDT RI dijadwalkan menyerahkan penghargaan kepada 13 kabupaten/kota atas keberhasilan membentuk Posbankum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

    Biro Administrasi Pimpinan

  • PT Vale Tegaskan Komitmen Good Mining Practices dan Keterbukaan Informasi Lewat Uji Kompetensi Wartawan

    PT Vale Tegaskan Komitmen Good Mining Practices dan Keterbukaan Informasi Lewat Uji Kompetensi Wartawan

    Ilong (detaknews.id) – Morowali – Di tengah sorotan publik terhadap industri pertambangan nasional, terutama di kawasan industri nikel seperti Morowali, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) anggota holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui kampanye narasi keberlanjutan melalui kolaborasi aktif dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali, Selasa (3/2/2026) di Aula Hotel Metro, Bungku Tengah, Morowali.

    Kehadiran PT Vale Indonesia dalam agenda peningkatan kapasitas wartawan ini menjadi penanda penting bahwa keberlanjutan industri tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis dan operasional, tetapi juga oleh kualitas ekosistem informasi publik yang mengiringinya.

    Melalui kegiatan ini, perseroan mengambil peran strategis dalam memperkuat narasi berbasis fakta terkait tata kelola pertambangan yang baik (good mining practices) sekaligus mendukung profesionalisme jurnalisme di daerah operasional perusahaan.

    Dalam sesi paparan, PT Vale memaparkan secara komprehensif berbagai inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG) yang telah dan sedang berjalan di Kabupaten Morowali. Materi mencakup pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola perusahaan yang transparan dan beretika. Paparan ini menjadi referensi dalam pelaksanaan UKW pada 4 Februari 2026, mendorong peserta mengolah informasi secara kritis, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik.

    Sinergi Sosial dan Lingkungan untuk Masa Depan Morowali

    Strategic Partnership for Community Development Officer PT Vale IGP Morowali, Fajrul Hidayat, menyampaikan bahwa sejak 2015 hingga Kuartal IV 2025, perseroan telah merealisasikan investasi sosial sekitar Rp. 70 miliar yang menjangkau 17 desa di Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi. Program tersebut dirancang untuk menciptakan dampak jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

    “Program sosial PT Vale dirancang dan dijalankan secara terarah serta kolaboratif, berbasis social baseline study yang telah kami lakukan, agar manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Di sisi lingkungan, PT Vale secara konsisten memperkuat pengelolaan air limpasan tambang, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan limbah, serta reklamasi dan revegetasi pasca tambang. Seluruh proses dijalankan dengan standar pengendalian yang ketat dan berkelanjutan.
    Environment Engineer PT Vale IGP Morowali, Anwar Rosyid menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari strategi bisnis PT Vale.

    “Kami memastikan setiap tahapan operasional dijalankan dengan kepatuhan perizinan, pemantauan berkelanjutan, dan pengelolaan dampak yang terukur demi menjaga kelestarian ekosistem di area kerja kami,” jelasnya.

    UKW sebagai Investasi Jangka Panjang Ekosistem Informasi

    Senior Coordinator Media Relations PT Vale Indonesia, Suwarny Dammar, menegaskan bahwa partisipasi perusahaan dalam UKW bukan sekadar dukungan seremonial, melainkan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

    “Bagi PT Vale, kegiatan UKW bukan hanya agenda peningkatan kapasitas wartawan, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem informasi yang profesional, beretika, dan kredibel, khususnya di wilayah operasional kami,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi dan derasnya arus digital, peran wartawan menjadi semakin strategis sebagai penjaga akurasi, keseimbangan, dan kepercayaan publik.

    “Kita kerap mendengar narasi tentang dirty nickel, praktik pertambangan yang merusak lingkungan, atau aktivitas yang dinilai tidak sesuai kaidah, khususnya di wilayah seperti Morowali. Di sinilah peran media menjadi sangat penting, tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menghadirkan informasi yang utuh, berbasis data, dan berimbang. Kehadiran PT Vale dalam UKW ini adalah wujud komitmen kami terhadap keterbukaan informasi dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab,” lanjutnya.

    Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Morowali, Mahmud Mattangara, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi PT Vale Indonesia pelaksanaan UKW tahun ini. Ia menilai kehadiran perusahaan tambang kelas dunia tersebut menjadi penguat penting bagi peningkatan kualitas wartawan lokal.

    “Kami berterima kasih atas dukungan dan partisipasi PT Vale Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam kegiatan ini. Ini luar biasa, karena menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kualitas sumber daya manusia pers di Morowali. Dari lebih dari 20 pendaftar, sekitar 15 peserta hari ini mengikuti proses UKW. Dukungan seperti ini sangat membantu kami menyiapkan wartawan yang lebih layak, profesional, dan berkualitas ke depan,” ujarnya.

    Partisipasi dunia usaha dalam penguatan kapasitas wartawan juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Daerah Kabupaten Morowali, Badiuz Zaman, yang mewakili Bupati Morowali, menilai kegiatan UKW sebagai ruang kolaborasi strategis antara perusahaan, media, dan pemerintah.

    “Kegiatan ini sangat positif. Perusahaan membutuhkan media, dan media juga membutuhkan akses informasi yang terbuka. Karena itu, kolaborasi yang sehat perlu terus dikembangkan. Narasi dan presentasi dari PT Vale hari ini juga menjadi contoh bagaimana informasi yang komprehensif dapat menjadi penyeimbang atas berbagai pemberitaan negatif yang tidak jarang muncul di ruang publik,” ungkapnya.

    Melalui keikutsertaan dalam UKW PWI Morowali, PT Vale Indonesia menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada kinerja produksi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan berbasis fakta. Sinergi antara perusahaan, media, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu melahirkan narasi keberlanjutan yang lebih kuat, adil, dan berpijak pada realitas lapangan.**

  • Beasiswa Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulteng di UNHAS Segera Dibayarkan

    Beasiswa Berani Cerdas Bagi Mahasiswa Sulteng di UNHAS Segera Dibayarkan

    Kahar (detaknews.id) – Makassar – Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP melakukan kunjungan ke Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk memverifikasi data mahasiswa penerima Program Beasiswa BERANI Cerdas asal Sulawesi Tengah.

    ‎Dalam kunjungan tersebut, Firmanza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdaftar dalam program beasiswa unggulan tersebut.

    ‎”Kami ingin memverifikasi anak-anak kami yang kuliah di UNHAS, data kami ada sekitar 288 orang yang Insya Allah kita akan bayarkan UKT nya,” katanya, Selasa (03/02/2026).

    ‎Firmanza menjelaskan, Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen menanggung seluruh kebutuhan pembelajaran mahasiswa penerima beasiswa BERANI Cerdas yang masih berstatus aktif kuliah. Adapun mekanisme pembayaran UKT nantinya akan dilakukan secara langsung kepada pihak universitas melalui rektorat.

    ‎”Kita akan membayarkan langsung (UKT) anak-anak kita ke pihak rektorat atau ke pihak kampus,” ujarnya.

    ‎Lebih lanjut, Firmanza menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan solusi bagi mahasiswa penerima beasiswa yang telah lebih dulu membayarkan UKT secara mandiri.

    ‎Program yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid tersebut turut menyiapkan skema pengembalian dana sebagai bentuk perlindungan bagi mahasiswa.

    ‎”Kalau anak-anak sudah terlanjur membayar UKT duluan, Insya Allah akan kita kembalikan melalui pihak kampus dengan membawa bukti-bukti pembayaran,” pungkasnya.***

  • Gubernur dan Wagub Sulteng Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

    Gubernur dan Wagub Sulteng Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden Menuju Indonesia Emas 2045

    Ilong (detaknews.id) – Sentul – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

    Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, dimana Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa jumlah peserta Rakornas mencapai 4.011 orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Peserta dari tingkat pusat berjumlah 525 orang, meliputi para Menteri Koordinator, Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan lembaga negara, penasihat dan utusan khusus presiden, serta pejabat eselon I kementerian/lembaga dan perwakilan pejabat utama TNI–Polri.

    Sementara itu, peserta dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 3.486 orang, terdiri atas Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Daerah, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda siap mendukung dan mengawal program prioritas Presiden untuk mendorong lompatan kemajuan bangsa.

    “Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai capaian positif telah diraih pada tahun pertama. Keberhasilan tersebut akan semakin dioptimalkan pada tahun 2026 melalui kesamaan gerak dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri.

    Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program prioritas nasional demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

    Biro Administrasi Pimpinan

  • Sejalan Retret di Masjid Raya, Gubernur Anwar Hafid Perkuat Integritas Pejabat Nasrani Lewat Retret Iman

    Sejalan Retret di Masjid Raya, Gubernur Anwar Hafid Perkuat Integritas Pejabat Nasrani Lewat Retret Iman

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido terus menanamkan fondasi pemerintahan yang berintegritas dengan memperkuat nilai-nilai spiritual aparatur sipil negara. Sejalan dengan retret kepala organisasi perangkat daerah beragama Muslim di Masjid Raya Baitul Khairaat Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar retret khusus bagi pejabat yang beragama Nasrani.

    Retret ini melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat administrator atau eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang beragama nasrani. Pemerintah provinsi menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan karakter ASN lintas agama yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Anwar Hafid dalam membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    Koordinator Retret Pejabat JPT dan Administrator Nasrani, Adiman, yang juga menjabat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa retret ini bertujuan meningkatkan kualitas iman sekaligus meneguhkan integritas pejabat dalam menjalankan amanah jabatan.

    Menurut Adiman, retret yang berlangsung sejak 30 Januari hingga 1 Februari tersebut memperkuat spiritualitas pejabat sebagai pondasi utama agar mereka menjaga kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.

    Selama retret, para peserta mengikuti doa dan ibadah sekaligus menerima pembekalan materi rohani dan kepemimpinan Kristen. Pdt. Dr. R. F. Martino mengulas tantangan mengalahkan kuasa dunia melalui iman dan karakter Kristen, Pdt. Dharma Putera Sallata, S.Th dari Gereja Toraja menekankan kuasa doa dalam mencapai tujuan yang penuh damai sejahtera, sementara Pdt. Armin Robert Tamalanga, S.Th dari Gereja GKST membahas tantangan mencapai tujuan dalam iman Kristen.

    Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa retret lintas agama ini bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ikhtiar membangun fondasi kepemimpinan yang bersih dan amanah. Ia menekankan bahwa setiap pejabat harus menjalankan jabatan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus.

    “Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kecakapan teknokratis, tetapi harus ditopang oleh kekuatan moral dan spiritual para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya takut kepada Tuhan, kebijakannya akan berpihak kepada rakyat,” tegas Anwar Hafid.

    Melalui pendekatan ini, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan arah kepemimpinannya yang humanis, religius, dan berintegritas dengan menempatkan nilai-nilai iman sebagai kekuatan utama dalam membangun Sulawesi Tengah yang bersih, harmonis, dan berkeadilan.

    Adiman menambahkan bahwa materi-materi yang disampaikan selama retret memberi dampak besar dalam memperkuat integritas pejabat sehingga mereka mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

    Nilai-nilai iman tersebut membentengi pejabat dari godaan duniawi yang berpotensi merusak integritas ASN, seperti korupsi, kelalaian menjalankan tugas, serta minimnya inovasi dalam membangun daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    Selain itu, pembekalan moderasi beragama mendorong para pejabat menjadi agen toleransi, menghargai perbedaan, serta melayani seluruh masyarakat secara adil tanpa diskriminasi.

    “Melalui retret ini, kami membentuk karakter pejabat yang berintegritas dan akuntabel agar nilai spiritual benar-benar tercermin dalam kinerja dan pelayanan publik,” ujar Adiman. **

  • Kontraktor Ruas Jalan Tagolu-Tentena Layangkan Surat Somasi Ke Ketua LSM KRAK

    Kontraktor Ruas Jalan Tagolu-Tentena Layangkan Surat Somasi Ke Ketua LSM KRAK

    Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Kontraktor proyek ruas jalan nasional trans sulawesi Tagolu – Tentena Enday Dasuki, S IP, SH, MH melayangkan surat somasi kepada ketua LSM Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng Harsono Bareki, S.So di Palu pada Senin (26/1-2026).

    Somasi (Peringatan Hukum) dari manajemen PT.Tureloto Battu Indah itu ditandatangani oleh kuasa hukum sekaligus penanggungjawab pelaksana proyek nasional multiyers ruas jalan Tagoku – Tentena itu.

    “Kami yang bertanda tangan dibawah ini Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H., pada Kantor Hukum Enday Dasuki & Rekan, sebagai Legal Officer PT Tureloto Battu
    Indah bertindak untuk dan atas nama PT. Turelot Battu Indah menyampaikan peringatan hukum kepada Sdr. Harsono Bareki, S.Sos sebagai Ketua LSM KRAK di Sulawesi Tengah,”tulis Enday.

    Menurutnya Somasi ini disampaikan atas pernyataan ketua Krak Harsono yang dimuat di media online Teraskabar.id, dengan judul “Proyek Preservasi Jalan Tagolu-Tentena Diragukan Tuntas Sesuai Pelaksanaan Kontrak”, yang diberitakan pada tanggal 21 Januari 2026 (https://teraskabar.id/proyek-preservasi-jalan-tagolu-tentena-diragukan-tuntas-sesuai-pelaksanaan-kontrak), yang pada intinya adalah menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak akan selesai sesuai jadwal, serta diyakininya tidak akan sesuai bestek.

    Perlu kami jelaskan bahwa hal tersebut mengandung unsur yang sangat tendensius dan telah membuat pernyataan yang menyesatkan yang dapat diakses oleh masyarakat luas, serta mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik, sebagaimana kami uraikan dibawah ini, sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dan tertulis dalam berita tersebut, yaitu:

    1. Bahwa saat ini rekanan sudah harus menyelesaikan atau miliki bobot
      pekerjaan melebihi dari uang muka yang telah mereka terima, dst…,
    2. Bahwa hari ini saja (tgl 21 Januari 2026) tidak terlihat pengaspalan di Lokasi, malah finisher serta peralatan pendukung terparkir rapih di tengah jalan.. dst.:
    3. Bahwa mengatasnamakan masyarakat yang bertanya kenapa pihak pemilik
      proyek memberikan pekerjaan ini kepada perusahaan yang terbukti tidak siap
      untuk mengerjakan pekerjaan tersebut,
    4. Bahwa disebutkan jika semuanya peralatan disewa dan aspal dibeli, berapa
      faktor keuntungan rekanan. Sudah pasti bermain pada kualitas serta volume
      pekerjaan agar kantongi keuntungan.

    Dari uraian tersebut dapat kami jelaskan:

    Add.1: Saudara tidak memahami tentang mekasnime pencairan uang muka dan mekanisme pembayaran progres pekerjaan, tetapi seolah-olah saudara
    sangat mengetahui dan memahami tentang hal tersebut, sehingga ini dapat menimbulkan asumsi masyarakat bahwa telah terjadi pencairan uang
    negara diluar daripada ketentuan kontrak.

    Saudara sampaikan finisher serta peralatan pendukung terparkir rapih di tengah jalan adalah mengada ada dan sangat tendensius.

    Perlu kami sampaikan bahwa jalan yang sedang kami laksanakan adalah merupakan jalan utama antar provinsi, sehingga mana mungkin alat tersebut diparkir di tengah jalan.

    Pertanyaan kenapa pihak pemilik proyek memberikan pekerjaan ini kepada perusahaan yang tidak siap untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

    Disini jelas terlihat bahwa saudara sangat tidak memahami tentang mekanisme untuk mendapatkan pekerjaan, dan tidak perlu kami jelaskan disini, silahkan saudara pelajari sendiri.

    Dari pernyataan saudara ini jelas menimbulkan kesan negatif dari masyarakat bahwa pekerjaan diberikan
    oleh pemilik proyek kepada perusahaan tanpa dasar.

    Dan saudara pun mengatakan bahwa perusahaan kami terbukti tidak siap untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Apa yang menjadi bukti saudara sehingga menyimpulkan hal tersebut.

    Sementara dilapangan pekerjaan masih berjalan dan berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan,
    serta pekerjaan akan berakhir pada tahun 2027.

    “Pernyataan saudara Harsono itu tentu menimbulkan pemikiran negatif dari masyarakat yang berakibat pada
    nama baik perusahaan akan tercoreng,”ujarnya.

    Enday mengatakan tidak paham apa yang saudara Harsono maksud, mungkin menurut saudara Harsono bahwa apabila alat disewa, aspal dibeli sehingga akan mempengaruhi faktor keuntungan, silahkan saudara jelaskan sendiri.

    “Yang kami soroti adalah bahwa apabila kami melaksanakan pekerjaan dengan menyewa alat dan membeli aspal sebagaimana saudara Harsono nyatakan dalam berita tersebut, maka saudara Harsono dapat memastikan bahwa kami akan bermain pada kualitas serta volume pekerjaan agar kantongi keuntungan?”

    Enday menegaskan bahwa saudara Harsono jelas-jelas tidak memahami apa-apa yang dilihat dan apa-apa yang
    yang dinyatakannya, alias asal bicara.

    Kata Enday tentunya ini karena termuat di media, maka pernyataan ini akan tersebar di masyarakat dan menimbulkan kesan negatif bagi perusahaan.

    “Dari uraian tersebut diatas maka dapat kami simpulkan bahwa pernyataan saudara Harsono selaku ketua LSM KRAK yang dimuat dalam media online tersebut pada tanggal tersebut adalah pernyataan yang menyesatkan dan merupakan fitnah serta mencemarkan nama baik perusahaan,”tandas Enday.

    Kata Enday, maka dengan ini kami memerintahkan kepada saudara Harsono selaku ketua LSM KRAK untuk memberikan keterangan yang benar dan dimuat dimedia yang sama.

    “Apabila dalam waktu 4 x 24 Jam dari sejak tanggal surat ini saudara Harsono tidak mengidahkan Somasi ini, maka kami akan menempuh jalur hukum atas perbuatan saudara Harsono yang diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik perusahaan,”tegas Enday.

    Ketua LSM KRAK Sulteng Harsono Bareki, S.Sos yang dikonfirmasi via chat dan telepone di aplikasi whatsAppnya Senin pagi (26/1-2026), membenarkan menerima surat somasi dari pihak rekanan proyek ruas jalan nasional trans sulawesi Tagolu Tentena Enday Dasuki, S.IP, SH, MH.

    “Benar kami mendapatkan surat somasi dari rekanan proyek preservasi ruas jalan Nasional Trans Sulawesi Tagolu Tentena, namun kami akan melawan pihak manapun. Masa orang bicara di media dilarang,”tegas Lelaki berjenggot breok itu.

    Menurutnya pihaknya sudah melakukan rapat dengan pengurus LSM KRAK. Dan sudah menyiapkan pengacara untuk mendampingi melawan siapapun termasuk rekanan proyek preservasi ruas jalan nasional Tagolu Tentena Enday Dasuki itu.***

  • Gubernur Anwar Hafid Berikan Tanggapan Terkait Sanksi Administrasi PT. RUJ

    Gubernur Anwar Hafid Berikan Tanggapan Terkait Sanksi Administrasi PT. RUJ

    Ilong (detaknews.id) – Palu- Menanggapi Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Desa Unsongi, Africhal Cs yang menuding Gubernur Sulteng Anwar Hafid “berbohong” terkait pencabutan sanksi administrasi PT.Resky Utama Jaya (RUJ), Gubernur Anwar Hafid mengatakan, bukan berbohong, tapi memang suratnya belum saya terima, lihat dan baca.

    “Karena mungkin sudah dibawa ke kantor untuk dicatat dibagian staf lalu dibawa masuk ke ruangan kerja saya. Maka saat mereka tanya saya di masjid usai sholat Subuh Rabu (21/1-2026) saya jawab belum tahu. Karena memang surat tembusan pencabutan sanksi itu saya belum lihat dan baca,”ujar lelaki mantan Bupati Morowali dua periode itu.

    Menurut mantan anggota DPR RI komisi V itu, setelah mereka bertanya lalu bergegas pergi.

    “Mereka datang ketemu saya di masjid usai sholat subuh, mereka bertanya ke saya, lalu saya jawab nanti saya tanya dinas dulu, karena saya belum tau ada itu surat, hanya itu dia langsung pergi,”ujar Gubernur Anwar Hafid.

    Sementara itu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng Drs. Arfan, M.Si melalui Kepala Bidang Minerba  Sultanisah, SP., M.Si menjawab media ini Sabtu (24/1-2026) menjelasakan bahwa PT.Resky Utama Jaya (RUJ) sudah memenuhi semua syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk memenuhi tanggungjawabnya ke masyarakat lingkar tambang.

    Sebelum pihak ESDM melayangkan surat sanksi untuk penutupan sementara perusahaan tersebut. Namun belakangan dicabut sanksinya itu, sehingga menjadi polemik ditengah-tengah publik Morowali khususnya dan Sulteng umumnya.

    Karena sudah memenuhi semua apa yang menjadi dasar sanksi, makan Dinas ESDM mencabut sanksi itu.

    Dikutip dari media wartaindonesianews.co.id
    Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Desa Unsongi menilai pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengaku tidak mengetahui pencabutan sanksi administratif terhadap PT Rezky Utama Jaya sebagai bentuk kebohongan publik dan sandiwara politik untuk saling melempar tanggung jawab dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.

    Africhal, warga Desa Unsongi yang hadir langsung saat pernyataan tersebut disampaikan Gubernur, mengaku sangat kecewa.

    Menurutnya, Gubernur menyampaikan ketidaktahuan itu ketika masyarakat menemuinya usai salat subuh di sebuah masjid.

    “Gubernur mengatakan tidak tahu adanya surat pencabutan sanksi tersebut dan berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas ESDM pada hari yang sama. Namun faktanya, hingga kini tidak ada tindakan apa pun,” ujar Africhal dalam siaran pers pada Sabtu (24/1-2026).

    Ia menilai pernyataan tersebut semakin menyakitkan karena disampaikan di dalam masjid, ruang suci yang seharusnya menjadi tempat menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.

    “Kami masyarakat sudah lama menderita akibat dampak pertambangan dan berharap keadilan. Pernyataan itu sangat melukai perasaan kami,” tambahnya.

    Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Unsongi telah secara resmi mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada 22 Januari 2026, atau dua hari setelah Dinas ESDM menerbitkan surat pencabutan sanksi administratif.

    Namun hingga saat ini, belum ada respons maupun langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

    Africhal menegaskan, jika Gubernur benar-benar tidak mengetahui pencabutan sanksi tersebut dan merasa dirugikan, seharusnya ada tindakan tegas.

    “Mengapa tidak ada pembatalan atau koreksi atas surat pencabutan itu? Mengapa Dinas ESDM yang berada di bawah koordinasi Gubernur dibiarkan bertindak sesuka hati? Ini menunjukkan bahwa pernyataan ketidaktahuan itu hanyalah sandiwara,” tegasnya.

    Dalam surat keberatan yang ditandatangani Koordinator Aliansi, Zulfikar, masyarakat menuntut pembatalan pencabutan sanksi administratif karena PT Rezky Utama Jaya dinilai belum memenuhi kewajiban hukumnya.

    Perusahaan tersebut belum memiliki dokumen PKKPRL (Pemanfaatan Kawasan, Kegiatan, dan/atau Pengelolaan Ruang Laut) serta belum menyelesaikan kompensasi atas kerusakan puluhan rumah warga akibat aktivitas peledakan.***

  • HPN 2026 Akan Digelar Di Provinsi Banten, Presiden RI Dipastikan Hadir Langsung

    HPN 2026 Akan Digelar Di Provinsi Banten, Presiden RI Dipastikan Hadir Langsung

    Widi/Wiwid (detaknews.id) – Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta.

    Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam.

    “Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

    Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 7 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir.

    Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

    Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

    Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

    Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

    Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

    Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.

    Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

    Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi

    Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan.
    Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

    Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan.

    Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.
    Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan.

    Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

    Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan.

    Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri.***