Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

  • 3 Pemimpin Perempuan Jadi Garda Depan Lindungi Pekerja Sulteng

    3 Pemimpin Perempuan Jadi Garda Depan Lindungi Pekerja Sulteng

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Malam penganugrahan Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Sulteng di hotel Santika, Kamis malam (26/6), menjadi panggung bagi 3 ‘srikandi’ hebat daerah.

    Hal ini terpotret saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menyerahkan Paritrana Award kategori pemerintah kabupaten/kota terbaik kepada Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P.

    Kota Palu ditetapkan sebagai peraih predikat terbaik pertama, berdasarkan seleksi dan penilaian akhir tim 9, yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina, MM.

    Kehadiran tiga pemimpin perempuan ini menjadi sinyal kuat bagi kemajuan pembangunan sosial ketenagakerjaan di Sulteng.

    Terkait itu, Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Wagub dr.Reny Lamadjido, mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi atas penyelenggaraan Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Sulteng.

    Penghargaan ini diharapkan jadi pemantik bagi instansi kerja pemerintah dan swasta untuk memberikan jaminan perlindungan optimal bagi pekerjanya agar mereka bekerja dalam lingkungan yang aman dan sejahtera hidupnya.

    Hal ini lanjutnya selaras dengan arah program-program unggulan BERANI untuk mewujudkan visi besar Sulteng Nambaso.

    “Semoga prestasi ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus berupaya meningkatkan kualitas program jaminan sosial ketenagakerjaan dan bersama-sama mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat,”tuturnya sebagai harapan sekaligus ajakan.

    Kegiatan dihadiri bupati/wakil bupati se Sulteng, kepala perangkat daerah provinsi, perwakilan perusahaan, pelaku usaha dan stakeholder terkait.

    (Ro Adpim Setdaprov Sulteng)

  • Kelompok Tani SEPASI Inisiasi Program Sorgum, Minta Audiensi dengan Gubernur

    Kelompok Tani SEPASI Inisiasi Program Sorgum, Minta Audiensi dengan Gubernur

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Sejumlah perwakilan masyarakat petani sorgum dari kelompok tani SEPASI (Sejati Petani Sorgum Indonesia) mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (26/6/2025). Mereka bertemu langsung dengan Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, di ruang kerjanya guna meminta dukungan dan fasilitasi untuk bertemu Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.

    Dalam pertemuan tersebut, perwakilan SEPASI menyampaikan rencana besar pengembangan tanaman sorgum di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Mereka menjelaskan bahwa lahan seluas 5.000 hektare telah siap untuk ditanami, dengan 3.000 hektare di antaranya berstatus APL (Areal Penggunaan Lain). Seluruh aspek perizinan yang diperlukan juga telah disiapkan.

    Ketua kelompok tani SEPASI menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang juga didukung oleh Badan Ketahanan Nasional Internasional RI, dengan harapan sorgum bisa menjadi komoditas unggulan yang memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

    “Kami ingin meminta waktu bertemu Pak Gubernur, sebelum tim SEPASI kembali ke Jakarta. Harapan kami, beliau bisa mendengar langsung aspirasi dan kesiapan kami untuk mengembangkan sorgum di Sulteng,” ungkap salah satu perwakilan petani.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara kelompok tani dan pihak Pemerintah Provinsi, agar program tersebut bisa segera ditindaklanjuti secara konkret.

    “Saya melihat ini sebagai peluang besar untuk pertanian kita. Tentu kami siap bantu agar mereka bisa segera bertemu dan menyampaikan langsung rencananya kepada Gubernur,” ujar Syarifudin.***

  • Verifikasi BERANI CERDAS Dipercepat, Gubernur Tegaskan Dana Sudah Siap Transfer

    Verifikasi BERANI CERDAS Dipercepat, Gubernur Tegaskan Dana Sudah Siap Transfer

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi agar mempercepat proses verifikasi data pendaftar beasiswa kuliah BERANI Cerdas.

    Arahan ini disampaikan usai meninjau langsung ruang server, tempat ribuan data pendaftar sedang diproses, di Dinas Pendidikan Provinsi pada Kamis pagi (26/6/2025).

    “Jangan kita dianggap mengulur waktu padahal uang sudah siap,” imbuhnya ke dinas pendidikan untuk percepatan verifikasi pendaftar yang sudah menyentuh 80 ribu orang.

    Program BERANI Cerdas adalah gebrakan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM lewat pemberian beasiswa kuliah untuk membayar UKT per semester.

    Penerima program adalah warga Sulteng dengan bukti identitas KTP Sulteng dan berasal dari keluarga prasejahtera dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan atau memiliki prestasi akademik IPK minimal 3.0 dengan bukti Kartu Hasil Studi (KHS) bagi mahasiswa program sarjana yang sedang menempuh kuliah atau nilai rata-rata rapor minimal 85 bagi calon mahasiswa baru.

    Syarat IPK minimal 3.5 berlaku bagi pendaftar dari mahasiswa program Pascasarjana (S2/S3) yang sedang menempuh kuliah.

    Sementara batas usia bagi pendaftar BERANI Cerdas dimulai dari 18 tahun hingga 25 tahun.

    Gubernur lalu menemukan rumitnya alur verifikasi yang mengharuskan pencocokan data dengan instansi lain dan memakan waktu lama, misalnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengecek validitas data KTP-nya.

    Karena itu, ia menekankan penyederhanaan alur supaya proses verifikasi dapat dipercepat, sehingga dana beasiswa yang telah dialokasikan dari APBD Provinsi dapat segera ditransfer ke rekening penerima program.

    Saat peninjauan berlangsung, tercatat sudah 30 ribuan data pendaftar yang berstatus terverifikasi dan tinggal menunggu transferan di rekening untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Untuk perbaikan di masa depan, gubernur mengisyaratkan pembangunan data center mandiri yang memungkinkan pengelolaan data secara cepat dan real time serta dapat dipantau gubernur lewat dashboard khusus.

    Tak hanya itu, Gubernur Anwar Hafid juga meminta supaya operator aktif mengirim notifikasi ke nomor HP pendaftar sebagai pengingat terkait berkas-berkas yang belum dilengkapi, termasuk perkembangan dari pendaftaran sudah masuk ke tahapan apa.

    “Kita harus punya bukti 80 ribu yang mendaftar itu sudah dihubungi,” tegasnya supaya tidak diabaikan operator.

    Dalam waktu dekat, gubernur juga memastikan dana beasiswa BERANI Cerdas akan segera ditransfer ke para pemilik rekening yang telah lolos verifikasi.

    Turut hadir, Wagub dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, Sekda Dra.Novalina,MM, Kadis Pendidikan Yudiawati Vidiana W,SKM,M.Kes, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Andi Hajidin, Sekdis Sosial Kiki, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Drs. Awaludin, MM.***

  • Pimpin RUPS PT Pembangunan Sulteng, Gubernur Sampaikan Rencana Penataan Menyeluruh Ke BUMD

    Pimpin RUPS PT Pembangunan Sulteng, Gubernur Sampaikan Rencana Penataan Menyeluruh Ke BUMD

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pembangunan Sulteng yang digelar di ruang rapat Gubernur, pada Rabu (25/6/2025).

    Dalam rapat tersebut, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan rencana penataan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

    Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor sumber daya alam, pariwisata, dan industri pengolahan. Namun, peran PT Pembangunan Sulteng dinilai belum maksimal dalam mendukung penguatan fiskal daerah.

    Pemerintah Provinsi berencana menjadikan PT Pembangunan Sulteng sebagai perusahaan daerah yang lebih kuat dan profesional. Penataan tersebut akan dilakukan dengan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, agar pengelolaan perusahaan berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.

    Sebagai langkah awal, Gubernur selaku pemegang saham pengendali bersama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin memutuskan untuk membekukan sementara seluruh aktivitas perusahaan. Pembekuan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya serta menjadi momentum penataan ulang struktur kepengurusan dan fokus bisnis perusahaan.

    Penataan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap core business atau inti usaha PT Pembangunan Sulteng agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan strategis pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai perlunya perombakan menyeluruh agar perusahaan dapat dikelola secara modern dan akuntabel.

    Rapat tersebut turut dihadiri oleh KPN Beringin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Rudi Dewanto, SE, MM, Kepala Biro Hukum Adiman, SH, M.Si, Kabag Perekonomian dari Biro Ekonomi Farida Karim, serta Kabag Perencanaan dan Kepegawaian dari Biro Administrasi Pimpinan Arif, Notaris Diah Tri Purwantini, SH, M.Kn. Hadir pula jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Pembangunan Sulteng.

    Langkah pembekuan ini disebut sebagai fase transisi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan akan terus mengawal BUMD agar mampu berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.***

  • Lahan Masyarakat Winangabino Mamosalato di Klaim Sepihak PT. KAM, Gubernur: Saya Akan Turun Lapangan!

    Lahan Masyarakat Winangabino Mamosalato di Klaim Sepihak PT. KAM, Gubernur: Saya Akan Turun Lapangan!

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng mendampingi masyarakat Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, bertemu langsung Gubernur Sulteng. Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan permasalahan konflik lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit PT. Karunia Alam Makmur, Kamis, (26-06/2025).

    Lahan garapan masyarakat yang sudah sejak lama dikelola dari turun temurun, secara sepihak di klaim oleh perusahaan masuk areal konsesi Hak Guna Usaha PT. Karunia Alam Makmur.

    Awalnya masyarakat di janji oleh perusahaan untuk di jadikan petani Plasma, namun hingga akhirnya tanaman sawit tumbuh dan berbuah, masyarakat tidak sedikitpun menerima keuntungan dari sawit tersebut.

    Justru masyarakat kaget dibebani hutang oleh perusahaan dengan jumlah Milyaran rupiah. Lahan sudah diambil oleh perusahaan, ditambah lagi masyarakat dibebani hutang, ibarat kata “sudah jatuh, tertimpa tangga”.

    Sudah berbagai macam upaya penyelesaian yang ditempuh masyarakat, termasuk bertemu dan meminta Pemerintah Daerah Morowali Utara untuk membantu mediasi dan mengambil alih proses penyelesaian kasus tersebut, namun tidak ada hasil positif yang didapatkan masyarakat.

    Kepada Gubernur, masyarakat menyampaikan keluh kesah dan penderitaan yang sudah sejak lama mereka alami. Hanya kepada Pemerintah Provinsi masyarakat menaruh harapan besar agar penderitaan yang dialami segera di akhiri.

    Kedatangan masyarakat mendapatkan respon positif dari Gubernur. Dalam keterangannya Gubernur menyampaikan prihatin terkait apa yang dialami masyarakat dan secara tegas Gubernur mengatakan akan menyurat langsung kepada perusahaan PT. Karuni Alam Makmur dan dalam waktu dekat akan mengunjungi Desa Winangabino.***

  • Gubernur Sulteng Instruksikan Dinsos Prov Sulteng dan Dinsos Kab. Parimo Lakukan Koordinasi untuk Membantu Korban Tanah Longsor

    Gubernur Sulteng Instruksikan Dinsos Prov Sulteng dan Dinsos Kab. Parimo Lakukan Koordinasi untuk Membantu Korban Tanah Longsor

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Setelah mendapatkan arah dan perintah Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Parigi Moutong langsung berkoordinasi untuk menyiapkan membantu ke keluarga korban tanah longsor masing-masing Rp. 15 juta.

    “Setelah mendapatkan arahan dan petunjuk Gubernur bapak Anwar Hafid kami berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan batuan bagi keluarga korban bencana alam tanah longsor di Bolano Lambunu. Dan Syukur Alhamdulillah Kemesos menyiapkan santunan duka bagi ahli waris masing-masing Rp. 15 juta perkeluarga korban,” kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Dra.Hj.Hasbia Zaenong, M.Si menjawab media Selasa (24/6-2025) via chat di aplikasi whatsAppnya.

    Menurutnya setelah datanya lengkap di usulkan dari desa, kecamatan ke Dinsos Kabupaten lalu ke Dinsos provinsi Sulteng untuk merekomendasikan dan tim dari kemensos akan datang ke Lokasi untuk memastikan semua dokumen sudah sesuai.

    Dan melakukan pembayaran melalui rekening masing-masing ke keluarga korban bemcana alam itu.

    “Saya sudah koordinasikan ke Dinsos Parigi Moutong untuk di bantu, ahli waris melengkapi berkasnya,” kata Kadis Sosial Sulteng Hasbia Zaenong.

    Kadissos Hasbia Zaenong mengatakan selain yang keluarga 7 orang korban bencana tanah longsor di Bolano Lambunu Parimo juga ada 2 orang di Wombo Donggala korban banjir bandang lalu.

    “Keluarga korban bencana itu sementara melengkapi dokumen pensyaratannya. Karena ini uang negara jadi harus tercatat dan terdata dengan baik sesuia ketentuan peraturan yang berlaku,” jelas Hasbia.

    Hasbia menerangkan pensyaratannya sesuai petunjuk Kementerian Sosial sebagai berikut:

    Persyaratan untuk Santunan Duka Ahli Waris.

    1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Dinsos Kab/ Kita Ke Dinsos Provinsi.
    2. Fc. KTP dan KK Korban, klo ada.
    3. Fc. KTP dan Ahli Waris.
    4. Surat Ket. Ahli Waris di buat di Kantor Desa/ Kelurahan di Sahkan Oleh Kecamatan.
    5. Surat Keteterangan Kematian dibuat di Kantor Desa/ Kelurahan di Sahkan Oleh Kecamatan.
    6. Foto Copy (FC) Akta Kematian.
    7. Kronolgis Kejadian di Buat di Kantor Desa/ Kelurahan.
    8. Dokumentasi Korban

    “Terkait hal tersebut tabe.. sudah kita koordinasikan dengan dinsos Parigi Moutong. Dan tmn2 pendamping PKH, Tagana dan TKSK mengambil data korban di lokasi 🙏🏻,” ungkap Kadissos Hasbia.

    Hasbia mengatakan mendahui bantuan tunai Rp. 15 juta masing-masing ke keluarga korban bencana alam Bolano Lambunu itu, Dinsos Sulteng telah mengirimkan dan mendistribusikan logistik rinciannya sebagai berikut:

    1. Kasur : 50 lembar
    2. Selimut : 50 lembar
    3. Family Kit : 50 Paket
    4. Kidsware : 50 paket
    5. Tenda Gulung : 50 Lembar

    NB :

    1. Barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 dari Gudang Sentra Nipotowe Palu.
    2. Barang digunakan Kunker Komisi VIII DPR RI dalam rangka bantuan penanganan bencana banjir dan longsor di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. ***
  • Buka STQH ke-28 Tingkat Sulteng di Poso, Gubernur Anwar Hafid: Ini Momentum Memperkuat Ukhuwah dan Toleransi

    Buka STQH ke-28 Tingkat Sulteng di Poso, Gubernur Anwar Hafid: Ini Momentum Memperkuat Ukhuwah dan Toleransi

    Ilong (detaknews.id) – Poso – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke-XXVIII tingkat Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi dibuka oleh Gubernur Anwar Hafid di Alun-Alun Sintuwu Maroso, Kabupaten Poso, Senin malam (23/6/2025). Kemeriahan pembukaan yang disaksikan ribuan masyarakat dari berbagai daerah menjadi penanda dimulainya perhelatan akbar umat Islam di Bumi Sintuwu Maroso.

    Acara ini menghadirkan nuansa religius yang kental dan semangat kebersamaan yang kuat. Sejumlah tamu kehormatan turut hadir diantaranya Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido, Ketua TP-PKK Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, termasuk unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta para kafilah dari 13 kabupaten dan kota yang akan berkompetisi selama lima hari ke depan.

    Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa STQH bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

    “STQH ini bukan hanya perlombaan, tapi juga momentum spiritual untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, membumikan Al-Qur’an, serta menjadikannya pedoman dalam kehidupan berbangsa,” ujarnya.

    Anwar Hafid juga mengapresiasi kesiapan Kabupaten Poso sebagai tuan rumah yang dinilai berhasil menghadirkan suasana yang kondusif, damai, dan penuh semangat kekeluargaan. Ia berharap pelaksanaan STQH dapat menjadi medium memperkuat harmoni antarumat beragama di Sulawesi Tengah yang telah terjaga selama puluhan tahun.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mempromosikan program unggulannya, “Sulteng Berkah”, yang mendorong agar seluruh rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, maupun tempat ibadah lainnya, ramai oleh aktivitas keagamaan. Gerakan “Sulteng Berjamaah” dan “Sulteng Mengaji” menjadi bagian penting dari visi ini, untuk membangun kehidupan spiritual yang kuat di tengah masyarakat.

    “Masih banyak umat Islam di daerah ini yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik. Karena itu, Sulteng Mengaji kita dorong agar umat memahami isi Al-Qur’an dan menjadikannya petunjuk hidup,” tambahnya.

    Ia juga menyampaikan pesan yang menginspirasi semua umat beragama di Sulawesi Tengah untuk mencintai kitab suci masing-masing sebagai bentuk kedewasaan beragama dan toleransi yang autentik. “Baku Sayang adalah singkatan dari Bersama Al-Qur’an Sulawesi Tengah Jaya dan Menang,” jelasnya.

    Sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi peserta, Gubernur menjanjikan bonus umroh bagi mereka yang meraih nilai tertinggi dalam ajang ini.

    “Peserta yang mendapatkan nilai terbaik, dapat hadiah melaksanakan umroh. Untuk panitia, saya yakin tahu siapa yang layak,” ungkapnya disambut antusias para hadirin.

    Sementara itu, Bupati Poso, dr. Verna G. M. Inkiriwang, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan menjadikan Poso sebagai tuan rumah STQH tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa Poso adalah daerah yang damai dan terbuka, siap menyambut tamu dari berbagai latar belakang dengan tangan terbuka.

    “Poso bukan hanya siap secara teknis, tapi juga siap secara hati. Semoga dari Poso lahir qari dan qariah terbaik yang bisa mengharumkan nama daerah di kancah nasional,” tuturnya.

    STQH ke-28 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah akan berlangsung hingga 27 Juni 2025, menghadirkan beragam cabang lomba yang mempertemukan para peserta terbaik dari seluruh penjuru daerah. Perhelatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga memperkuat identitas religius dan persaudaraan di Sulawesi Tengah.***

  • Kabar Gembira Bagi P3K Formasi 2024, Pemprov Sulteng Serahkan 2.402 SK Pengangkatan

    Kabar Gembira Bagi P3K Formasi 2024, Pemprov Sulteng Serahkan 2.402 SK Pengangkatan

    Secara de facto, para P3K sudah lama mengabdi. Hari ini, dengan penyerahan SK, status mereka sah secara de jure

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan 2.402 Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hasil seleksi tahap pertama Formasi Tahun 2024.

    Penyerahan secara simbolis berlangsung di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin pagi (23/6/2025).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa P3K telah lama berkontribusi dalam pelayanan pemerintahan, meski secara formal baru kini statusnya diakui secara hukum.

    “Secara de facto, para P3K sudah lama mengabdi. Hari ini, dengan penyerahan SK, status mereka sah secara de jure,” ujarnya.

    Ia pun berharap kejelasan status tersebut menjadi momentum bagi P3K untuk meningkatkan semangat kerja dalam mewujudkan Sulteng Nambaso.

    “Alhamdulillah sekarang ini sudah ada kejelasan status. Sekarang sudah ada SK, saya harap tancap gas. Kerja keras, disiplin, dan tunjukkan loyalitas,” katanya.

    Beliau juga mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah turut membina dan mengawasi kinerja P3K agar pelayanan publik berjalan optimal. Ia pun mengajak seluruh penerima SK untuk bekerja dengan semangat pengabdian.

    “Bersyukur, bekerja dengan ikhlas dan tulus. Itulah kunci untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sementara Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Adiman, SH, M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 berjumlah 5.330. Formasi itu terdiri atas 624 tenaga kesehatan, 2.117 tenaga guru, dan 2.589 tenaga teknis/administrasi.

    Dari hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) tahap pertama, sebanyak 2.408 peserta dinyatakan lulus dan berhak mengisi lowongan tersebut. Namun, dua peserta dilaporkan meninggal dunia dan empat lainnya memilih mengundurkan diri.

    “Dengan demikian, total SK yang diserahkan hari ini berjumlah 2.402,” pungkasnya.

    Acara penyerahan SK tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Si, Sekretaris Daerah Dra. Novalina, MM, serta jajaran pejabat Pemprov Sulawesi Tengah.***

  • Bertindak Tegas Terhadap Tambang yang Meresahkan, Gubernur Sulteng Keluarkan Surat Pencabutan IUP PT. Bumi Alpha Mandiri dan PT. Tambang Watu Kalora

    Bertindak Tegas Terhadap Tambang yang Meresahkan, Gubernur Sulteng Keluarkan Surat Pencabutan IUP PT. Bumi Alpha Mandiri dan PT. Tambang Watu Kalora

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pasca Penantian yang panjang, akhirnya masyarakat Kelurahan Tipo bisa tidur dengan nyenyak setelah Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si nyatakan penutupan permanen tambang galian C yang dikelolah oleh PT. Bumi Alpha Mandiri dan PT. Tambang Watu Kalora.

    Tak hanya itu, penanganan cepat Gubernur Sulteng dalam menyikapi permasalahan tambang tersebut mengeluarkan maklumat/surat pencabutan IUP PT. Bumi Alpha Mandiri dan PT. Tambang Watu Kalora.

    Berdasarkan Surat Gubernur Sulteng dengan nomor surat 500.10.2.3/299/Ro.Hukum. yang dikhususkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas Perihal Pencabutan IUP PT. Bumi Alpha Mandiri dan IUP PT. Tambang Watu Kalora.

    Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulteng dalam suratnya menyatakan bahwa berdasarkan:

    1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.
    4. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tatacara Pelaporan Pelaksanaan Kegtatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dengan Memperhatikan:

    1. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah perihal Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Bumi Alpha mandiri dan IUP eksplorasi PT. Tambang Watu kalora.
    2. Kajian Dampak Lingkungan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulteng.
    3. Telahaan Staf Biro Hukum Setda Prov Sulteng, tanggal, 18 Juni 2025. tentang Pencabutan Il-JP PT. Bumi Alpha Mandiri dan PT. Tambang Watu Kalora

    Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas ESDM dan Dinas PMPTSP dalam suratnya diminta agar menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud untuk mencabut IUP PT. Bumi Alpha Mandiri dan IUP PT. Tambang Watu Kalora sesuai degan kajian tersebut.

    Tindakan tegas oleh Gubernur Sulteng itu tentunya diperuntukkan agar tidak ada lagi tambang-tambang yang meresahkan dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya Masyarakat Tipo.***

  • Gubernur Bersama Wakil Gubernur Sulteng Jamu Komisi V DPR RI di  Villa Bukit Doda

    Gubernur Bersama Wakil Gubernur Sulteng Jamu Komisi V DPR RI di Villa Bukit Doda

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Sebagai tuan rumah yang baik, Gubernur Sulteng Anwar Hafid didampingi wagub Reny A Lamadjido menjamu makan malam rombongan komisi V DPR RI di Villa bukit Doda Kamis malam (19/6-2025).

    Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras,SE,M.Si.

    Sementara anggota komisi V DPR RI lainnya yakni, Sofwan Dedy Ardyanto (PDI-P), Yasti Soepredjo Mokoagow (PDI-P), Teguh Iswara Suardi (Nasdem), H.A. Bakri H.M. (PAN), Harmusa Oktaviani (Demokrat), dan H. Wastam (Demokrat).

    Sementara dari unsur kementerian, tampak hadir Dirjen Bina Marga Dr. Roy Rizali Anwar, Inspektur III Kementerian Perhubungan Dr. Ahmad, Dirjen Perumahan Perdesaan Dr. Irman, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa PDT Dr. Mulyadin Malik, serta Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Dr. Velix Wanggai.

    Wakil ketua komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras,SE,M.Si, menjawab media disela-sela makan malam ini menegaskan dengan kunjungan kerja ke Sulteng ini, komisi V DPR RI akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sulteng.

    “Dengan kunjungan ini, Kami terus memberikan support anggaran pembangunan infrastruktur di Sulteng,”ujarnya.***