Tag: Gubernur – Wakil Gubernur Sulteng

Satgas PKA Ambil Langkah Cepat dan Konkret Menyikapi Persoalan Hak Keperdataan dan Fasilitas Sosial Masyarakat Transmigrasi Madoro
Ilong (detaknews.id) – Poso – Satuan Tugas Percepatan Kawasan Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan langkah cepat dan konkret dalam menyikapi persoalan hak keperdataan dan fasilitas sosial masyarakat transmigrasi Madoro.
Bertempat di Ruang Pogombo, Kantor Bupati Poso, Satgas PKA yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Abd Haris Karim, dan Ketua Harian Eva Bande, menggelar rapat mediasi bersama Pemerintah Kabupaten Poso dan masyarakat dari Desa UPT Kancu’u dan Desa Tiu, Kecamatan Pamona Timur.
Pertemuan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT Sawit Jaya Abadi (SJA 2), BPN Poso, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta organisasi pendamping masyarakat SP Sintuwuraya Poso.
Mediasi tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan warga yang sebelumnya disuarakan dalam pertemuan 2 Juli 2024 di Lapangan Sepak Bola Transmigrasi Kancu’u.
Warga menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari kejelasan sertifikasi tanah, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, hingga kejelasan batas wilayah dan beban utang dari perusahaan sawit.
Tuntutan Masyarakat Transmigrasi Madoro
Perwakilan warga, antara lain Silnayanti Bonturan, Cristovel, dan Yeni Sandipu, menyuarakan delapan poin utama tuntutan:
1. Kejelasan sertifikasi tanah LUI, LU2, dan pekarangan.
2. Akses layanan kesehatan dan kehadiran bidan desa aktif.
3. Perbaikan fasilitas pendidikan dasar yang saat ini sangat terbatas.
4. Penyediaan bangunan PAUD yang layak.
5. Penanganan banjir yang menghambat aktivitas sekolah anak-anak.
6. Perbaikan jalan dan jembatan yang rawan terendam banjir.
7. Penjelasan terkait beban utang Rp98 juta per KK dari PT SJA 2.
8. Penegasan tapal batas antara Desa Kancu’u dan Desa Tiu.
Hasil Mediasi dan Tindak Lanjut Pemerintah
Pemprov Sulteng dan Kabupaten Poso menyampaikan sejumlah komitmen strategis:
1. Sertifikasi Tanah: 100 bidang pekarangan telah bersertifikat. Untuk LU1, 40 bidang telah disertifikasi, 60 bidang dalam proses. LU2 masih menunggu validasi dan anggaran. Pemerintah akan mengupayakan penyelesaian bersama BPN dan PT SJA 2.
2. Fasilitas Pendidikan: PAUD yang dibangun pada 2015 belum maksimal berfungsi. Siswa kelas 4–6 masih bersekolah di SD Kancu’u. Pemerintah akan melakukan studi kelayakan untuk mendirikan SD mandiri.
3. Pelayanan Kesehatan: Poskesdes tersedia tetapi belum menjadi aset pemda. Layanan kesehatan sementara diberikan secara mingguan oleh bidan dan perawat dari Puskesmas Taripa.
4. Status Desa: Jumlah 80 KK saat ini belum memenuhi syarat administratif untuk pemekaran desa sesuai Permendagri No. 1/2017. Pemkab Poso akan berkonsultasi dengan Kemendagri untuk solusi khusus mengingat status desa dibentuk sebelum regulasi tersebut berlaku.
5. Peran PT SJA 2: Perusahaan mengklaim telah menyerahkan lahan LU2 ke masyarakat namun belum ada perjanjian kemitraan. PT SJA 2 juga mengakui belum optimal dalam pelaksanaan CSR dan berkomitmen untuk memperbaikinya serta terlibat aktif dalam proses sertifikasi dan penyelesaian investasi sawit.
6. Infrastruktur dan CSR: Pemerintah menegaskan kewajiban perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar melalui program tanggung jawab sosial.
7. Tapal Batas: Tim khusus akan dibentuk oleh Pemkab Poso untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah antar desa.
8. Biaya Pengukuran Tanah: Pemerintah akan menanggung biaya sebesar sekitar Rp50 juta untuk pengukuran tanah tanpa membebani masyarakat maupun perusahaan.
Rapat kemudian ditutup dengan kesepakatan penyusunan berita acara sebagai dasar resmi untuk langkah lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Poso, BPN, PT SJA 2, dan OPD terkait akan menyusun skema penyelesaian secara bertahap dan transparan, dengan mengutamakan hak-hak masyarakat transmigran.
Pemerintah memandang transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi sebagai strategi memperkuat ketahanan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan sektor industri.
“Kami tidak membela siapa pun, kami berpihak pada keadilan. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan adil,” ujar Wakil Bupati Poso,Soeharto Kandar.***
Mei 22, 2025
Wagub Sulteng Pimpin Rapat Evaluasi Program BERANI Sehat bersama BPJS Kesehatan
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin rapat evaluasi program BERANI Sehat yang digelar secara daring melalui Zoom, pada Rabu (21/5/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat yang dijalankan bersama BPJS Kesehatan.
Dalam arahannya, Wagub dr.Reny menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan keberhasilan program BERANI Sehat, yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat.
“Evaluasi berkala penting agar target program tercapai secara tepat dan efektif,”ujarnya dari ruang kerjanya di Palu.
Wakil Gubernur dr.Reny juga menginstruksikan agar dinas-dinas terkait segera menyurati kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit provinsi, serta kabupaten/kota agar memastikan data dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memastikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kita ingin memastikan bahwa BERANI Sehat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan setiap hari,”kata Reny.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Andi Hajidin, Sekdis Sosial Kiki, perwakilan Dinas Kesehatan, Tim Koordinasi Program BERANI Sehat, serta sejumlah pejabat dari OPD terkait.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BPJS Kesehatan, Bambang, mengungkapkan bahwa masih terdapat empat rumah sakit daerah yang belum mendaftarkan pegawai BLUDnya sebagai peserta JKN segmen pekerja penerima upah. Keempat RSUD tersebut yakni RSUD Anuntaloko Parigi, RSUD Anutapura Palu, RSUD Kabelota Donggala, dan RSUD Mokoyurli, dengan total pegawai sebanyak 1.235 orang.
Bambang juga melaporkan perkembangan kepesertaan program BERANI Sehat. Periode 13—30 April 2025 tercatat 3.580 peserta, dan meningkat menjadi 7.149 peserta pada periode 1—20 Mei 2025, sehingga totalnya mencapai 10.729 orang.
“Dengan dukungan semua pihak, kami berharap proses verifikasi data berjalan lancar agar masyarakat benar-benar mendapat kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan,”pungkasnya.***
Mei 22, 2025
Wagub Sulteng Janji Fasilitasi Dialog Driver Ojol dengan Aplikator
Ilong (detaknews.id) – Palu – Sejumlah pengemudi transportasi daring di Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online Regional Sulteng menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr.Reny A. Lamadjido, Sp.PK,M.Kes dalam audiensi yang digelar di ruang kerja wagub, pada Rabu (21/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, para driver mengeluhkan sejumlah kebijakan aplikator seperti Maxim, Grab, dan Gojek, yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi dan mengancam keberlangsungan usaha mereka di tengah biaya operasional yang terus meningkat.
“Kami datang membawa aspirasi demi terciptanya keadilan serta keberlangsungan usaha kami sebagai pelaku ekonomi yang turut berkontribusi pada pembangunan daerah,”ujar Ketua Asosiasi, Ahmad Sibagatul Islam.
Beberapa poin aspirasi yang disampaikan, antara lain:
Penolakan pemasangan stiker branding sebagai syarat prioritas order. Para driver menilai kebijakan tersebut mengganggu estetika kendaraan dan membahayakan keselamatan, terutama jika stiker ditempel di kaca kendaraan.
Permintaan penurunan komisi oleh aplikator Maxim. Asosiasi meminta komisi diturunkan menjadi maksimal 10 % agar lebih seimbang dengan biaya operasional.
Pembatasan jumlah mitra pengemudi. Pengemudi mendorong adanya pengaturan jumlah driver agar tidak melebihi permintaan pasar, guna mencegah persaingan tidak sehat.
Keberatan terhadap skema “tarif hemat”. Kebijakan tarif rendah dari Grab dan Gojek dianggap tidak mencerminkan biaya riil dan dapat memicu perang tarif antar aplikator.
Menanggapi hal itu, Wagub dr.Reny menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para pengemudi. Ia berjanji akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan menginisiasi pertemuan dengan pihak aplikator serta instansi terkait.
“Kita akan mencari solusi yang adil dan berpihak kepada semua pihak. Ke depan, kami akan memfasilitasi dialog bersama untuk merumuskan langkah-langkah terbaik,”katanya.
Ia pun menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara pemangku kepentingan demi menciptakan ekosistem transportasi daring yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.***
Mei 22, 2025
DPRD Berikan Rekomendasi LKPJ, Wagub Tegaskan Pemprov Sulteng Siap Benahi Kekurangan
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemprov Sulteng menyambut baik atas penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulteng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si pada tanggal 27 Maret 2025.
Dalam sidang paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD H. Arus Abdul Karim di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sulteng pada Rabu siang (21/5), terungkap sejumlah rekomendasi penting dari hasil telaah mendalam Pansus LKPJ yang diketuai Ir. Sonny Tandra.
Melalui jubir Rahmawati M. Nur, S.Ag, Pansus LKPJ menyoroti beberapa isu krusial, seperti pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, peningkatan kualitas belanja publik, hingga urgensi pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
Dalam laporan pansus, kinerja Pemprov Sulawesi Tengah Tahun 2024 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 5,56 Triliun dari target Rp. 6,03 Triliun atau 92,15 persen.
Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan menunjukkan performa solid dengan kontribusi lebih dari Rp2,12 Triliun dan tingkat realisasi hingga 93,94 persen.
Namun, pansus menggarisbawahi perlunya optimalisasi beberapa sektor yang belum optimal performanya, seperti pengelolaan kekayaan daerah yang kontribusinya baru mencapai 24,16%.
Salah satu perhatian pansus pada sektor pendidikan tertuju pada pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum selesai hingga batas waktu pembangunan.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya layanan RSUD provinsi sebagai rumah sakit rujukan utama serta tingginya angka penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan hingga lebih dari 700 ribu jiwa.
Rekomendasi konkret pun dilayangkan, termasuk percepatan reformasi BUMD untuk mengelola kekayaan daerah, perbaikan format LKPJ yang diisi OPD agar sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, dan sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program hasil.
Merespon laporan pansus, Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes terlebih dulu menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang mendalam atas kerja pengawasan legislatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif di Bumi Nambaso Sulteng.
Selanjutnya dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan lengkap, wagub menegaskan komitmen penuh jajaran eksekutif untuk menjadikan rekomendasi pansus sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Di akhir sambutan, wagub menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dan hubungan koordinasi yang dijalankan.
Secara khusus ia berharap kolaborasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif terus dipertahankan sebagai kunci utama mendorong keberlanjutan pembangunan Sulteng dengan aktualisasi program-program BERANI.
“Tiada kata berhenti untuk berani mewujudkan Sulawesi Tengah maju dan berkelanjutan,” tutupnya mengakhiri sambutan gubernur.**
Mei 22, 2025
Kemenko Pangan RI Akan Gelar Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Prov Sulteng, Bentuk Tindak Lanjut Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025
Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia mengundang Wakil Menteri terkait untuk menghadiri kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025, pukul 09.00 WITA di Gelora Bumi Kaktus, Kota Palu.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dialog tersebut akan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai level pemerintahan, mulai dari kepala daerah, kepala desa, hingga pendamping profesional dan notaris.
“Sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden, maka dipandang perlu untuk melaksanakan dialog pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” tulis Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Suharyanto, dalam surat undangan resmi bernomor S-197/SES.M.PANGAN/UND/05/2025 tertanggal 16 Mei 2025.
Agenda dialog akan dipimpin oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam surat tersebut, Kemenko Pangan juga menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tidak hanya terbatas pada dialog, tetapi juga akan dilakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi desa atau kelurahan yang sedang dalam proses pembentukan koperasi.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan evaluasi awal terhadap perkembangan program koperasi di daerah.
“Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menugaskan pejabat/perwakilan yang berkompeten untuk hadir,” lanjut Suharyanto.
Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan PDT, Mulyadin Malik, melalui kontak yang tertera dalam undangan.
Kemenko Pangan berharap kegiatan ini dapat mempercepat pembentukan koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, sekaligus mendorong kemandirian dan pemerataan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.***
Mei 21, 2025
Gubernur Sulteng Hadiri Sarasehan Geopolitik Global di Gedung MPR
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menghadiri Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” yang digelar di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulteng didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs.Arfan.M.Si. Kegiatan yang diinisiasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dibuka secara resmi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dengan pemukulan gong.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam sarasehan ini, antara lain Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para kepala daerah dan ketua DPRD se Indonesia, serta kepala Kesbangpol se Indonesia.
Ketua MPR Ahmad Muzani dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya merekonstruksi strategi politik nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Menurutnya, Pancasila tetap menjadi fondasi utama bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman.
“Di tengah gelombang globalisasi, Pancasila tetap berdiri kokoh. Kepada generasi muda, kita tidak mewariskan bongkahan batu, melainkan api yang harus terus dijaga. Selama api itu menyala, Indonesia tetap punya arah,”ujarnya.
Ia juga menyinggung program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa sarasehan ini menjadi ruang dialog strategis lintas sektor dan daerah.
Berdasarkan pendapatnya, forum semacam ini penting untuk menyamakan persepsi kebangsaan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan Letjen TNI (Purn) Yudi, dan Dewan Pakar Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansyah. Acara dipandu oleh Prof. Dr. Juanda.***
Mei 21, 2025
Pimpin Rakor Lintas Sektor, Wagub Sulteng Tekankan Pentingnya Sinergi dan Akurasi Data Dalam Penanganan Stunting
Anak Pendek Belum Tentu Stunting
Ilong (detaknews.id) – Palu – Upaya penurunan stunting mendapat perhatian serius Wagub Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa siang (20/5) di ruang kerjanya.
Sang ‘Gubernur Kesehatan’ lalu menggaris bawahi pentingnya sinergi dan akurasi data dalam menangani masalah stunting yang masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Nambaso Sulteng.
Peserta rapat yang terdiri dari pengurus TP-PKK provinsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB), Dinas Kesehatan, Bappeda dan BKKBN Perwakilan Sulteng diajak untuk kembali menguatkan tekad dan langkah kolaboratif dalam menurunkan stunting.
Wagub lalu menekankan bahwa jika ditemui anak dengan perawakan pendek bukan berarti ia menderita stunting, tapi perlu dulu dicek dulu aspek-aspek lain seperti berat badan, kemampuan motorik, kognitif, dan imunitas tubuh agar kesimpulan tidak spekulatif.
“Masalah pengukuran krusial walaupun kecil tapi jika menyumbangkan data yang salah maka bisa salah penanganan (stunting),” tegasnya supaya tidak terkecoh.
Berdasarkan SKI 2024, prevalensi stunting Sulteng sebesar 26,1% dan tergolong tinggi. Olehnya ia mendorong supaya rencana aksi ke depan harus lebih simpel dan fokus dengan menyasar langsung sasaran berdasarkan data yang valid.
Dalam konteks ini, wagub berpendapat penguatan peran posyandu menjadi sangat strategis. Termasuk pula Pemanfaatan aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang ditekankan sebagai solusi pengumpulan data gizi anak yang akurat.
Data tersebut nantinya menjadi rujukan dalam menentukan intervensi spesifik berbasis by name by address. Tak kalah penting, pengukuran status gizi anak menggunakan alat antropometri standar seperti pengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala juga harus dilakukan rutin dan konsisten.
“Pengukuran harus tiap bulan di posyandu,” sarannya agar data tumbuh kembang anak selalu ter-update.
Selain itu, perhatian terhadap fase kehamilan juga tak kalah penting.
Penggunaan alat USG di puskesmas terangnya, tidak hanya untuk memantau kehamilan, tapi juga upaya deteksi dini risiko stunting pada janin.
Maka dari itu, Wagub reny menginstruksikan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan di puskesmas supaya mampu mengoperasikan USG untuk melakukan skrining pada ibu hamil.
Isu lain yang juga dibahas ialah masih tingginya angka pernikahan anak yang berimplikasi terhadap tingginya angka stunting, dan karena itu, wagub berharap supaya mata rantai pernikahan anak dapat diputus sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
“Kuncinya kita harus kompak, komitmen dan akurat dalam penyajian data,” pungkasnya di penghujung rapat.***
Mei 21, 2025
Terima Audiensi Kakanwil Kemenkumham Bahas Pembentukan Koperasi Merah Putih, Wagub Sulteng Apresiasi Langkah Kongkret Kanwil Kemenkum
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK, M.Kes, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, A.Md.IP,SH, MH, di ruang kerjanya pada Selasa (20/5/2025).
Pertemuan ini membahas kesiapan dan pemantapan program pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Rakhmat menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk mendukung penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan pembentukan koperasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Kami akan memberikan pendampingan hukum bagi para kepala desa dan lurah, mulai dari penyusunan dokumen hingga penerbitan akta notaris, sehingga koperasi yang dibentuk memiliki kekuatan hukum,” ujarnya.
Ia pun menambahkan koordinasi dengan pemerintah provinsi akan terus dilakukan agar tujuan bersama dapat tercapai.
Wakil Gubernur dr.Reny menyambut baik dukungan tersebut dan mengapresiasi langkah konkret Kanwil Kemenkum dalam mendampingi pembentukan koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil dan jajarannya atas upaya pendampingan hukum untuk penerbitan akta notaris koperasi tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia pun menegaskan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan kementerian terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.Rudi Dewanto,SE,MM, Kadis Koperasi dan UKM Sisliandy,S.STP,M.Si, Kepala Biro Hukum Adiman,SH,M.Si, Kabid Pemberdayaan Moh.Iqbal Labalo,S.STP,M.Si.***
Mei 21, 2025
Tinjau Kesiapan Gedung Radioterapi RSUD Undata Jelang Peresmian, Wagub Sulteng: Ini Langkah Strategis Tingkatkan Layanan Kesehatan
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes, meninjau langsung kesiapan Gedung Radioterapi di RSUD Undata, Palu, Selasa (20/5/2025), menjelang peresmian yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung layanan radioterapi dapat berfungsi optimal saat mulai dioperasikan.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub dr.Reny didampingi Direktur RSUD Undata, drg.Herry Mulyadi serta jajaran manajemen rumah sakit. Ia menelusuri sejumlah ruangan vital di gedung baru itu, mulai dari ruang peralatan, ruang operasi, ruang tunggu pasien, hingga instalasi pendukung lainnya.
Wagub dr.Reny menegaskan bahwa kehadiran layanan radioterapi di RSUD Undata merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah, terutama bagi pasien kanker dan jantung yang selama ini harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
“Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai standar, agar saat diresmikan nanti, masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak rumah sakit untuk melaporkan segala kekurangan atau kendala yang masih ada agar segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Direktur RSUD Undata drg.Herry Mulyadi mengungkapkan bahwa pembangunan gedung dan instalasi alat telah rampung. Saat ini, proses uji coba dan persiapan operasional tengah dilakukan.
“Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kami optimistis layanan radioterapi ini bisa segera difungsikan secara penuh,” pungkasnya.***
Mei 21, 2025
Wagub Sulteng Pimpin Upacara Harkitnas, Tekankan Semangat Kebangkitan Bangsa di Era Digital
Ilong (detaknews.id) – Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr.Reny A.Lamadjido,Sp.PK,M.Kes memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa pagi (20/5/2025).
Upacara dihadiri unsur Forkopimda Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta ratusan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi.
Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum pengingat bahwa kebangkitan bangsa bukanlah agenda sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang bertumpu pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur dr.Reny membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.
Dalam pidatonya, Ia mengingatkan bahwa peringatan Harkitnas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi atas kesadaran kolektif bangsa untuk bangkit dan bersatu.
“117 tahun lalu, melalui Budi Utomo, lahir kesadaran bahwa kemajuan hanya dapat diraih jika bangsa ini berdiri di atas kekuatan sendiri,”ujarnya.
Ia menambahkan, semangat itu kini harus menjawab tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, krisis pangan global, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital.
Menurutnya, Indonesia saat ini memegang peran penting di pentas global, berlandaskan politik luar negeri bebas dan aktif. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang dipercaya, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan internasional.
Lebih jauh, Ia juga menyoroti pencapaian 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di antaranya : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lebih dari 3,5 juta anak, layanan kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 777.000 warga, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan.
Di bidang ekonomi, pemerintah membentuk Andantara Investment Agency untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah.
Sementara di sektor pengembangan sumber daya manusia, percepatan pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital menjadi prioritas, termasuk rencana peresmian AI Centre of Excellence di Papua.
“Pemerintah menegaskan kembali komitmennya membangun masa depan yang lebih berpihak pada rakyat, melalui delapan misi besar dalam Asta Cita sebagai kompas kebangkitan nasional,”sebutnya.
Terakhir, Wakil Gubernur menyerahkan santunan jaminan kematian kepada perwakilan keluarga ASN Pemprov Sulteng. Santunan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan ketenagakerjaan.***
Mei 21, 2025