Ilong (detaknews.id) – Palu – Laga hari ketiga Liga 4 piala Gubernur Sulawesi Tengah, kesebelasn Persatuan Sepakbola Indonesia Donggala (Persido) berkostum putih berhadapan (VS) kesebelasan Persatuan Sepak Bola Indonesia Sigi (Pergisi) kostum kuning Minggu (11/4-2026) di lapangan Faqih Rasyid Palu.
Laga Persido VS Persigi ini dipimpin wasit FADLIANTO dari Ampana dengan memberi “hukuman” tendangan penalti kepada tim kesebelasan Persido Donggala atas pelanggarannya pada “kemelut” perebutan bola di depan gawang Persido.
Sehingga menambah gol tim Kesebelasan Persigi 4-0 terhadap Persido Donggala.
Babak Pertama Persigi yang diperkuat oleh Kapten Kesebelasan ANREAN Bonar, dibantu Moh. SYAHRIL, GALANG KURNIAWAN, kiper MOH.FAJRI, lini belakang diperkuat oleh A Rifandi, Rido Rifai, Rizaldi, sementara lini tengah ada Jemris, Putra Adiya Pratama, Mubarik dan AAN Dwisaputra memang telah mengantongi 2 gol.
Kemudian pada babak kedua Persigi menambah 3 gol lagi, salahsatunya pada tendangan penalti. Sehingga kedudukan sampai babak akhir Persigi menang 5-0 atas Persido Donggala.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Panitia hari ulang tahun daerah (HUTDA) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ke 62 tahun, terus mematangkan persiapan.
“Kegiatan Hut Sulteng ke 62 tahun itu dimulai pada tanggal 13 April 2026 yang ditandai dengan upacara bendera yang tentunya akan dihadiri sejumlah tokoh politik, sesepuh, Forum komunikasi pemerintah daerah (Forkompinda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya,”kata ketua Panitia Hutda Drs.Arfan, M.Si yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulteng menjawab media ini Rabu (8/4-2026) via chat di aplikasi whatsAppnya.
Menurtnya item kegiatannya dimulai pada 13 April 2026 yakni upacara bendera, kemudian ada pembukaan Sulteng Expo, pertandingan olahraga, dan termasuk paralayang.
“Sementara hiburan Sulteng Nambaso 2026, hanya pada malam malam penutupan. Giat Hutda Provinsi Sulteng berlangsung 6 hari, mulai sejak upacara 13 April hingga Penutupan dengan panggung hiburan direncanakan 18 April. Jadi kegiatannya sekitar 6 hari,”jelas mantan Kepala BAPPEDA Kota Palu itu.
Menurutnya ada enam (6) menteri dijadwalkan hadir pada puncak kegiatan yakni pada 16 April 2026.
“Sesuai undangan ada Enam (6) orang menteri dijadwalkan hadir pada 16 April, diantaranya Menteri Hukum Bapak Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH,”tutur Arfan.
Arfan menjelaskan, kehadiran para menteri bukan hanya untuk menghadiri seremoni. Mereka juga akan menyaksikan secara langsung kegiatan ekspor durian, yang menjadi salah satu potensi unggulan Sulawesi Tengah.
Selain itu, pemerintah menyiapkan agenda menarik, termasuk makan gratis seribu durian bagi masyarakat dan tamu undangan.
“Selain menyaksikan ekspor durian, kita juga mengadakan makan gratis seribu durian,” ujarnya.
Terkait kesiapan pelaksanaan, Arfan menyebut, progres persiapan sarana dan prasarana telah mencapai sekitar 70 persen. Ia berharap, semua persiapan rampung pada 11 April mendatang.
“Kita sudah mencapai sekitar 70 persen untuk sarana dan prasarana. Diharapkan semua rampung pada 11 April,” tandas Arfan.
Pemprov Sulteng optimistis seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-62 akan berjalan lancar dan meriah.
Acara ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penilaian kinerja daerah, yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi. Ia juga memastikan bahwa berbagai data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti Peraturan Gubernur yang menjadi landasan program.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujar Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si., memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “9 Berani”, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.
“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program “9 Berani” ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi yang masuk dalam penilaian, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Di wilayah Sulawesi.
Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media. Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat, yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan akan diberikan pada minggu pertama Mei 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M., bersama Kepala OPD terkait dan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah.
Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya peran spiritualitas dan kedekatan dengan masjid dalam membangun kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan retret kepala sekolah di Masjid Raya Baitul Khairaat.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi pusat keberkahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.
“Semua masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah. Banyak sekali contoh soal janji Allah, dimana satu negara yang melaksanakan perintah Allah ini dengan istiqomah, Allah menepati janjinya,” ujarnya pada Sabtu (04/04/2026).
Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang diberkahi jika masyarakatnya memakmurkan rumah ibadah. Menurutnya, keberkahan akan hadir bagi mereka yang dekat dengan masjid.
“Sulawesi Tengah ini kurang apa? Allah sudah janji sembah aku di rumah-Ku maka akan turun keberkahan di situ,” tegasnya.
Dalam konteks pendidikan, Anwar Hafid mengajak para kepala sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak peserta didik melalui pendekatan spiritual.
Ia mendorong sekolah-sekolah untuk aktif mengajak siswa melaksanakan sholat berjamaah serta membiasakan diri dengan nilai-nilai keagamaan.
“Ajak anak-anak sekolah untuk sholat berjamaah. Bikin kreativitas, tidak usah takut,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan rasional semata.
Peran doa dan ketergantungan kepada Tuhan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk perilaku dan perkembangan siswa.
“Bapak-bapak tidak mungkin bisa menyelesaikan banyak masalah terutama anak-anak ini jika bukan karena Allah,” ungkapnya.
Selain itu, Anwar Hafid juga menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh diwarnai dengan kekerasan, melainkan harus mengedepankan akhlak, keteladanan, dan doa sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda.
“Tidak ada metode pendidikan dengan kekerasan, yang ada hanya dengan akhlak, dengan doa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut memperkenalkan penguatan program “Sulteng Mengaji” sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang dekat dengan Al-Qur’an.
Ia meyakini, jika nilai-nilai tersebut dijaga, maka berbagai urusan akan dimudahkan dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.
Retret kepala sekolah ini, menurutnya, akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi membangun “Sulteng Berkah”, yakni Sulawesi Tengah yang maju secara material sekaligus kuat secara spiritual.
Ia optimistis, dengan sinergi antara pendidikan dan nilai keagamaan, masa depan pendidikan di Bumi Tadulako akan semakin baik.
“Insya Allah pendidikan di Sulawesi Tengah ini akan maju, mulai dari masjid, mulai dari rumah-rumah ibadah,” pungkasnya.***
Ismail/Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai keluhan tenaga kesehatan (nakes) non-PTT di Kabupaten Tolitoli yang disebut belum menerima honor menjelang Idul Fitri.
Pemprov menegaskan bahwa secara umum pembayaran honor tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bidang kesehatan, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, mengatakan kritik, masukan, dan informasi dari masyarakat melalui berbagai pihak, termasuk media massa, merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Oleh sebab itu, patut kiranya kita berterima kasih kepada semua pihak, termasuk media massa yang telah menyampaikan informasi, masukan, serta kritik dari masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun persoalan gaji honorer yang belum dibayarkan atau masih dalam proses pengajuan pada biro terkait, termasuk honor tenaga kesehatan di berbagai daerah,” ujar Reny, Minggu (14/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan non-PTT atau non-ASN yang bertugas di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah kabupaten atau kota pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.
“Yaitu Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota, bukan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal pembiayaan honor mereka,” jelas mantan Wakil Wali Kota Palu tersebut.
Menurut Reny, pembayaran honor tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik kabupaten/kota, seperti puskesmas maupun RSUD daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
“Hal ini telah diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan,” terangnya.
Ia menambahkan, apabila puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka honor tenaga kesehatan non-ASN dapat dibiayai melalui jasa pelayanan atau pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan bupati/wali kota atau keputusan direktur.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi pada umumnya bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji atau honor tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja di instansi milik provinsi, seperti RSUD provinsi.
Meski demikian, Pemprov Sulawesi Tengah tetap memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program “Berani Sehat.”
“Program Berani Sehat ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah di mana pun berada. Terkait honor nakes non-PTT, kami juga akan melakukan koordinasi dan pengecekan dengan pemerintah kabupaten yang bersangkutan,” tuturnya.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggelar Buka Puasa Bersama (Bukber) Nambaso di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada 6 Maret 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai agenda kebersamaan berskala besar dengan melibatkan 10.000 undangan serta menyiapkan 10.000 porsi makanan gratis untuk masyarakat.
Rapat persiapan kegiatan dipimpin langsung oleh Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido serta Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, Selasa (3/3/2026) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Bukber Nambaso bukan sekadar kegiatan keagamaan, tetapi menjadi momentum strategis yang memadukan edukasi, pencegahan narkoba, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini bukan hanya buka puasa bersama, tetapi juga wadah edukasi dan pembinaan generasi muda agar terhindar dari bahaya narkoba,” tegas Gubernur.
Kegiatan akan diawali dengan penyuluhan bahaya narkoba yang melibatkan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sedikitnya 5.700 siswa SMA dan SMK Kota Palu dari berbagai sekolah direncanakan hadir mengikuti sesi edukatif tersebut.
Selain pelajar, kegiatan ini juga melibatkan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta masyarakat umum dari berbagai latar belakang, sehingga total undangan dipastikan mencapai 10.000 orang.
Salah satu fokus utama Bukber Nambaso adalah penyediaan 10.000 porsi makanan gratis yang disiapkan melalui kolaborasi UMKM Kota Palu.
Gerobak UMKM akan disusun rapi di sepanjang Jalan Sam Ratulangi, yang rencananya ditutup sementara selama kegiatan berlangsung. Setiap gerobak diwajibkan menyediakan minimal 100 porsi makanan, sehingga masyarakat bebas memilih menu berbuka sesuai selera.
“Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada UMKM lokal. UMKM bergerak, masyarakat terbantu, dan kebersamaan terbangun,” ujar Anwar Hafid.
Untuk pembatal puasa saat adzan magrib, panitia juga menyiapkan air minum dan kurma, sementara makanan utama sepenuhnya disediakan oleh UMKM.
Pelaksanaan Bukber Nambaso melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perbankan, dunia usaha, serta elemen masyarakat.
Sholat Maghrib berjamaah akan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dengan pengaturan khusus, termasuk penyediaan terpal, tempat wudhu yang memadai, dukungan armada pemadam kebakaran, serta mobil tangki air untuk memastikan kenyamanan jamaah.
Kegiatan Bukber Nambaso akan dikomandani langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Panitia, dengan seluruh OPD diwajibkan berperan aktif sesuai tugas masing-masing.
Bukber Nambaso dirancang inklusif dan terbuka untuk seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama, sebagai simbol kuat kebersamaan, kepedulian sosial, dan kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Tengah.***
Kalau tata kelolanya salah, dampaknya mahal. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi keselamatan rakyat juga terancam
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung rapat koordinasi penataan tata kelola pertambangan yang ramah lingkungan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/2/2026).
Rapat strategis ini mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang selama ini menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, dan perizinan. Hadir dalam rapat tersebut Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat R, S.H., M.H., Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kepala BIN Daerah Sulteng Brigjen TNI Bobby Prabowo, Kepala Dinas ESDM Sulteng, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat kaya sumber daya mineral, sehingga membutuhkan tata kelola yang bijak, tegas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pertambangan dapat membawa kesejahteraan jika dikelola dengan benar, namun juga dapat memicu bencana apabila dilakukan secara serampangan.
“Kalau tata kelolanya salah, dampaknya mahal. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi keselamatan rakyat juga terancam,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur menolak anggapan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bertindak karena keterbatasan kewenangan. Ia menegaskan bahwa ketika aktivitas pertambangan mengancam keselamatan jiwa, raga, dan harta benda masyarakat, pemerintah daerah wajib turun tangan, terlepas dari sekat kewenangan administratif.
Ia juga menyoroti masih maraknya praktik pertambangan yang secara administratif berizin namun tidak patuh di lapangan, seperti pelanggaran kawasan hutan, penyimpangan titik koordinat, hingga aktivitas tambang dengan izin yang telah berakhir. Karena itu, Anwar Hafid meminta seluruh perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melakukan pengawasan dan penertiban secara terpadu.
“Kita tidak menghambat investasi. Kita meluruskan. Kalau tidak mau diluruskan, hentikan dulu kegiatannya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, pasti berdampak pada lingkungan dan harus dikendalikan secara serius, terutama dalam pengelolaan limbah berbahaya.
Dari sisi intelijen, Kabinda Sulawesi Tengah Brigjen TNI Bobby Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi pasca sentralisasi perizinan pertambangan. Menurutnya, meski kewenangan izin banyak berada di pusat, koordinasi antara pemerintah daerah dan UPT kementerian tetap dapat dan harus dilakukan, terutama pada tahapan pra-tambang, saat penambangan, hingga pasca-tambang.
Ia menjelaskan bahwa sebelum penambangan, fokus utama harus pada kepastian legalitas dan kesiapan lingkungan melalui validasi dokumen serta sinkronisasi peta kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, dan UPT kementerian terkait. Saat penambangan berlangsung, pengawasan kepatuhan dapat dilakukan melalui patroli dan pengawasan lapangan oleh Polhut dan instansi teknis daerah.
“Sentralisasi izin tidak berarti daerah kehilangan peran. Pengawasan justru harus dilakukan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H. menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung penataan pertambangan melalui pendekatan preventif dan represif. Ia menyampaikan bahwa kejaksaan mengedepankan pencegahan pelanggaran melalui edukasi hukum, peningkatan kepatuhan regulasi, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Menurutnya, sektor pertambangan rawan terhadap berbagai modus pelanggaran, seperti pertambangan tanpa izin, aktivitas di luar wilayah izin usaha pertambangan, hingga pemalsuan dan rekayasa dokumen.
“Penataan tambang membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi formal dan nonformal antar-instansi mutlak diperlukan untuk mencegah kerugian negara dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Rapat besar ini menjadi titik awal penguatan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda untuk menata kembali sektor pertambangan secara tegas, terarah, dan berkelanjutan, demi melindungi keselamatan rakyat serta masa depan Sulawesi Tengah.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menyambut langsung kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si, di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Rabu (4/2/2026).
Rombongan Menteri tiba sekitar pukul 06.06 WITA menggunakan pesawat komersial, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Kehadiran para pejabat nasional tersebut menjadi momentum penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penguatan program pembangunan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam penyambutan tersebut, Sekdaprov Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, S.H., LL.M., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh khidmat dengan prosesi pemasangan Siga, penutup kepala tradisional sebagai simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Tadulako. Prosesi adat ini merupakan wujud kearifan lokal sekaligus bentuk penghargaan masyarakat Sulawesi Tengah atas kunjungan kerja para Pejabat Negara.
Usai prosesi adat, Menteri Desa PDT dan Kepala BNN RI bersama rombongan melanjutkan silaturahmi di ruang VIP Bandara, sebelum bertolak menuju lokasi kegiatan Lapangan Pogombo.
Rombongan selanjutnya akan bergabung dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H, yang telah tiba sehari sebelumnya, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan PDT RI dijadwalkan menyerahkan penghargaan kepada 13 kabupaten/kota atas keberhasilan membentuk Posbankum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Kahar (detaknews.id) – Makassar – Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP melakukan kunjungan ke Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk memverifikasi data mahasiswa penerima Program Beasiswa BERANI Cerdas asal Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Firmanza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdaftar dalam program beasiswa unggulan tersebut. ”Kami ingin memverifikasi anak-anak kami yang kuliah di UNHAS, data kami ada sekitar 288 orang yang Insya Allah kita akan bayarkan UKT nya,” katanya, Selasa (03/02/2026). Firmanza menjelaskan, Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen menanggung seluruh kebutuhan pembelajaran mahasiswa penerima beasiswa BERANI Cerdas yang masih berstatus aktif kuliah. Adapun mekanisme pembayaran UKT nantinya akan dilakukan secara langsung kepada pihak universitas melalui rektorat. ”Kita akan membayarkan langsung (UKT) anak-anak kita ke pihak rektorat atau ke pihak kampus,” ujarnya. Lebih lanjut, Firmanza menyampaikan bahwa Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan solusi bagi mahasiswa penerima beasiswa yang telah lebih dulu membayarkan UKT secara mandiri. Program yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid tersebut turut menyiapkan skema pengembalian dana sebagai bentuk perlindungan bagi mahasiswa. ”Kalau anak-anak sudah terlanjur membayar UKT duluan, Insya Allah akan kita kembalikan melalui pihak kampus dengan membawa bukti-bukti pembayaran,” pungkasnya.***
Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido terus menanamkan fondasi pemerintahan yang berintegritas dengan memperkuat nilai-nilai spiritual aparatur sipil negara. Sejalan dengan retret kepala organisasi perangkat daerah beragama Muslim di Masjid Raya Baitul Khairaat Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar retret khusus bagi pejabat yang beragama Nasrani.
Retret ini melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat administrator atau eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang beragama nasrani. Pemerintah provinsi menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan karakter ASN lintas agama yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Anwar Hafid dalam membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Koordinator Retret Pejabat JPT dan Administrator Nasrani, Adiman, yang juga menjabat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa retret ini bertujuan meningkatkan kualitas iman sekaligus meneguhkan integritas pejabat dalam menjalankan amanah jabatan.
Menurut Adiman, retret yang berlangsung sejak 30 Januari hingga 1 Februari tersebut memperkuat spiritualitas pejabat sebagai pondasi utama agar mereka menjaga kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Selama retret, para peserta mengikuti doa dan ibadah sekaligus menerima pembekalan materi rohani dan kepemimpinan Kristen. Pdt. Dr. R. F. Martino mengulas tantangan mengalahkan kuasa dunia melalui iman dan karakter Kristen, Pdt. Dharma Putera Sallata, S.Th dari Gereja Toraja menekankan kuasa doa dalam mencapai tujuan yang penuh damai sejahtera, sementara Pdt. Armin Robert Tamalanga, S.Th dari Gereja GKST membahas tantangan mencapai tujuan dalam iman Kristen.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa retret lintas agama ini bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ikhtiar membangun fondasi kepemimpinan yang bersih dan amanah. Ia menekankan bahwa setiap pejabat harus menjalankan jabatan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus.
“Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kecakapan teknokratis, tetapi harus ditopang oleh kekuatan moral dan spiritual para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya takut kepada Tuhan, kebijakannya akan berpihak kepada rakyat,” tegas Anwar Hafid.
Melalui pendekatan ini, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan arah kepemimpinannya yang humanis, religius, dan berintegritas dengan menempatkan nilai-nilai iman sebagai kekuatan utama dalam membangun Sulawesi Tengah yang bersih, harmonis, dan berkeadilan.
Adiman menambahkan bahwa materi-materi yang disampaikan selama retret memberi dampak besar dalam memperkuat integritas pejabat sehingga mereka mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Nilai-nilai iman tersebut membentengi pejabat dari godaan duniawi yang berpotensi merusak integritas ASN, seperti korupsi, kelalaian menjalankan tugas, serta minimnya inovasi dalam membangun daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Selain itu, pembekalan moderasi beragama mendorong para pejabat menjadi agen toleransi, menghargai perbedaan, serta melayani seluruh masyarakat secara adil tanpa diskriminasi.
“Melalui retret ini, kami membentuk karakter pejabat yang berintegritas dan akuntabel agar nilai spiritual benar-benar tercermin dalam kinerja dan pelayanan publik,” ujar Adiman. **
