DetakNews.id

Tag: Pemprov Sulteng

  • Terima Audiensi PMII Sulteng, Gubernur Anwar Dorong Sinergi Penguatan Literasi dan Kajian Kritis Mahasiswa

    Terima Audiensi PMII Sulteng, Gubernur Anwar Dorong Sinergi Penguatan Literasi dan Kajian Kritis Mahasiswa

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi jajaran Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Muhammad Fadhel, di ruang kerjanya, Kamis (30/10). Audiensi ini dilakukan dalam rangka persiapan pelantikan pengurus baru PMII Sulawesi Tengah dengan tema “Rekonstruksi Gerakan PMII Menuju Era Baru Bergerak dan Berdaya.”

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua PKC PMII Sulteng menyampaikan sejumlah gagasan strategis, mulai dari dukungan terhadap program BERANI Cerdas, hingga inisiatif gerakan literasi dan advokasi sosial di desa-desa. Fadhel mengungkapkan bahwa PMII tengah menginisiasi pembentukan Taman Baca Masyarakat dan desa literasi sebagai bagian dari kontribusi mahasiswa dalam meningkatkan minat baca dan pemberdayaan masyarakat.

    Gubernur Anwar Hafid menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai bahwa gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam mendukung sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama BERANI Cerdas dan BERANI Berdering.

    “Sinergi ini harus terus kita bangun. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk dari mahasiswa dan organisasi pergerakan seperti PMII,” ujar Gubernur Anwar.

    Ia menegaskan, BERANI Cerdas tidak hanya fokus pada pengurangan beban biaya pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kalau kita sudah bantu biaya sekolah, tapi minat baca rendah, maka hasilnya tidak maksimal. Karena itu, saya sangat mendukung ide PMII untuk membentuk desa literasi atau Desa BERANI Cerdas,” tambahnya.

    Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah menyiapkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses digital melalui program BERANI Berdering, yang menargetkan pemerataan jaringan internet hingga ke wilayah pegunungan pada tahun 2026. “Kami sudah MOU dengan Telkomsat agar jaringan internet bisa menjangkau sekolah dan puskesmas di daerah terpencil,” jelasnya.

    Selain membahas pendidikan, pertemuan ini juga menyinggung persoalan pertambangan dan keadilan fiskal daerah. Gubernur Anwar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak bagi hasil yang lebih adil bagi daerah penghasil tambang.

    “Kita harus tahu berapa sebenarnya produksi dan ekspor dari perusahaan-perusahaan tambang di Sulawesi Tengah. Jangan sampai kita hanya menerima angka di atas kertas tanpa kejelasan dasar perhitungannya,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti perbedaan regulasi perpajakan antarwilayah yang menyebabkan potensi penerimaan daerah tidak maksimal. “Daerah lain bisa memperoleh pajak dari hasil industri, sementara kita hanya dikenakan di tingkat bahan mentah. Ini harus kita perjuangkan agar regulasinya diperbaiki,” ujarnya.

    Dalam aspek lingkungan, Gubernur Anwar menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian alam. Ia telah mengumpulkan para pengusaha tambang dan meminta mereka memastikan sungai-sungai di sekitar tambang tetap jernih.

    “Saya bilang, silakan menambang asal sungai jangan merah. Kalau air sungai berubah warna, berarti ada yang tidak beres. Ini harus jadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Menutup pertemuan, Gubernur mendorong mahasiswa untuk terus aktif mengawal kebijakan publik dengan cara yang konstruktif dan berbasis kajian ilmiah. “Saya sangat berharap teman-teman PMII membuat kajian singkat tapi tajam, lalu kirim ke Kapolda, Panglima, Kejaksaan, dan juga ke saya. Ini menjadi dasar kuat untuk kami bertindak. Kajian mahasiswa adalah peringatan dini bagi pemerintah,” pungkasnya.***

  • Buka Labkesmas Expo Regional 8, Gubernur Anwar Hafid Dorong Kolaborasi untuk Kesehatan Publik

    Buka Labkesmas Expo Regional 8, Gubernur Anwar Hafid Dorong Kolaborasi untuk Kesehatan Publik

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri pembukaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Expo Regional 8 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Kamis (30/10).

    Kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini dibuka dengan penuh semangat dan menjadi ajang penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas jejaring antar-laboratorium, serta mendorong inovasi di bidang kesehatan masyarakat.

    Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Asosiasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Aslabkesda) Indonesia, Kepala Labkesmas Kabupaten Donggala, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Makassar, dan Kepala Balai Labkesmas dari berbagai daerah di Regional 8.

    Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Labkesmas memiliki peranan strategis dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar forum rutin tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam membangun laboratorium kesehatan yang tangguh dan responsif.

    “Labkesmas adalah garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular maupun tidak menular. Melalui forum ini, kita perkuat kapasitas SDM, berbagi pengalaman, dan mendorong inovasi agar pelayanan kesehatan di daerah semakin berkualitas,” ujar Gubernur Anwar.

    Ia menambahkan, semangat kolaborasi dalam Labkesmas Expo 2025 sejalan dengan visi besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program BERANI Sehat, yang memberikan layanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP.

    “Dengan hadirnya BERANI Sehat, akses pelayanan kesehatan masyarakat meningkat pesat. Dulu rata-rata rumah sakit melayani 300 pasien per hari, sekarang bisa mencapai 800 pasien. Ini bukti masyarakat semakin percaya dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.

    Meski demikian, Gubernur Anwar juga mengakui adanya tantangan besar dari sisi pembiayaan, sebab peningkatan jumlah pasien turut meningkatkan beban anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini adalah konsekuensi dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam mendapatkan layanan kesehatan.

    “Kita tidak boleh hanya mengurus masyarakat miskin yang terdata di PBI. Kemiskinan itu dinamis, hari ini bisa mampu, besok bisa tidak. Maka BERANI Sehat hadir untuk mengantisipasi dinamika itu,” tegasnya.

    Hingga Oktober 2025, lebih dari 110 ribu warga Sulawesi Tengah yang sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan telah terlayani melalui program BERANI Sehat. Pemerintah Provinsi bahkan telah menanggung biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp41 miliar bagi masyarakat yang menunggak atau belum memiliki BPJS.

    Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan rasa bangga karena Sulawesi Tengah dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan Labkesmas Expo Regional 8 tahun 2025.

    “Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga kegiatan ini menjadi ajang berbagi inovasi dan praktik terbaik untuk memperkuat sistem laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.***

  • Gelar Rakor, Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi Tekan Inflasi Daerah

    Gelar Rakor, Pemprov Sulteng Perkuat Sinergi Tekan Inflasi Daerah

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda, Senin (27/10/2025).

    Rakor yang digelar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tersebut juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.

    Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tren inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober.

    “Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Tidak hanya di tingkat nasional, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup baik di kawasan ASEAN,” ujar Mendagri.

    Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy), sementara Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan capaian 7,95 persen, di bawah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan 32,09 persen.

    Namun demikian, Sulawesi Tengah masih berada dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, yakni sebesar 3,88 persen pada September 2025. Dua kabupaten juga tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).

    Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi sebesar -1,48 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang selama ini menjadi komoditas penyumbang inflasi utama.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

    “Upaya ini penting agar masyarakat tetap terjaga daya belinya dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas Wagub.

    Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan laju inflasi guna menjaga kesejahteraan masyarakat.

    Rakor ini turut dihadiri oleh Perwakilan Perum Bulog Sulteng, Jusri, Perwakilan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda.***

  • Gubernur Anwar Hafid Gaet PT Telkomsat Wujudkan Sulawesi Tengah Bebas Blank Spot

    Gubernur Anwar Hafid Gaet PT Telkomsat Wujudkan Sulawesi Tengah Bebas Blank Spot

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) tentang pengembangan transformasi digital di Sulawesi Tengah. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan misi daerah menuju provinsi bebas blank spot dan terkoneksi sepenuhnya melalui program “Berani Berdering”, Selasa (21/10/2025).

    Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kerja sama ini lahir dari keprihatinan atas masih banyaknya wilayah di Sulawesi Tengah yang sulit dijangkau jaringan komunikasi. Ia menyebut kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan sosial dan pelayanan publik yang berkeadilan. Menurutnya, ketika masyarakat tidak bisa mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, maka pelayanan publik akan timpang dan pembangunan menjadi tidak merata.

    “Kita tidak hanya berupaya melakukan pemerataan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang komunikasi. Banyak sekolah, puskesmas, dan desa yang belum tersentuh jaringan internet. Padahal, tanpa komunikasi yang baik, pelayanan dan pendidikan yang adil tidak mungkin terwujud,” ujar Anwar Hafid.

    Gubernur mencontohkan sejumlah kasus tragis di lapangan, seperti ibu hamil yang meninggal di perjalanan karena tidak bisa menghubungi tenaga medis, atau pasien yang sulit mendapat pertolongan karena ketiadaan sinyal. Ia menilai, kondisi-kondisi seperti ini seharusnya tidak lagi terjadi di era digital saat ini. Karena itu, kerja sama dengan Telkomsat dianggapnya sebagai langkah cepat untuk membuka akses komunikasi bagi masyarakat di daerah-daerah terisolasi.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengaitkan transformasi digital ini dengan berbagai program unggulan Pemprov Sulteng, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Makmur, dan Berani Harmoni. Ia menegaskan, seluruh program itu hanya bisa berjalan maksimal jika didukung oleh sistem komunikasi dan data yang terintegrasi.

    “Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu dulu objeknya, siapa dan di mana mereka. Saya ingin suatu saat, ketika kita klik data masyarakat miskin, kita bisa langsung melihat kondisi rumahnya, bantuan apa yang sudah diterima, dan apakah program pemerintah sudah tepat sasaran. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi,” tegasnya.

    Gubernur Anwar juga berharap agar seluruh perangkat daerah memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan sistem kerja berbasis data digital. Ia menunjuk Dinas Kominfo dan Bappeda sebagai leading sector dalam implementasi teknis kerja sama ini. “Dengan kemampuan teknologi satelit, kita bisa mengetahui potensi pendapatan daerah, kondisi nelayan di laut, hingga aktivitas ekonomi di pelosok. Ini penting agar semua kebijakan berbasis data akurat dan waktu nyata,” tambahnya.

    Direktur Utama PT Telkom Satelit Indonesia, Lukman Hakim Abdul Ra’uf, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam perluasan akses digital. Ia menjelaskan, Telkomsat kini mampu menjangkau seluruh daratan dan perairan Indonesia melalui jaringan satelit yang bahkan mencakup sebagian wilayah negara tetangga.

    Menurut Lukman, dari hasil riset nasional, masih banyak wilayah di Indonesia, termasuk di bagian barat, yang tergolong area minim sinyal. Karena itu, peran satelit menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan akses informasi. Ia menegaskan, Telkomsat kini tidak hanya melayani sektor industri, tetapi juga fokus membantu pemerintah daerah dalam memperluas konektivitas masyarakat.

    Lukman mengungkapkan, Telkomsat sudah bekerja sama dengan lebih dari sepuluh pemerintah provinsi di Indonesia, termasuk di wilayah timur seperti Maluku dan Papua. Di Sulawesi Tengah, kerja sama ini akan difokuskan pada program “Sulawesi Tengah 100% Connected” dengan target pemasangan layanan internet di seribu kantor desa, seratus puskesmas, dan seratus sekolah menengah atas serta sekolah kejuruan. Telkomsat juga akan membantu pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, telehealth berbasis artificial intelligence, dan sistem deteksi kebencanaan melalui satelit dan sensor internet of things (IoT).

    “Tujuan besar kami adalah menghadirkan layanan internet dengan kualitas setara Jakarta ke daerah-daerah terpencil, agar masyarakat di pelosok Sulawesi Tengah juga bisa menikmati akses digital yang cepat dan stabil,” kata Lukman.

    Kerja sama ini juga mencakup kolaborasi dengan Universitas Tadulako dalam pengembangan sensor kebencanaan dan pelatihan SDM digital. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi menuju smart government dan ekosistem digital yang inklusif di Sulawesi Tengah.

    Mengakhiri sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan optimismenya bahwa dengan semangat “Berani Berdering”, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang sepenuhnya terkoneksi tanpa area blank spot. “Bismillahirrahmanirrahim, MoU ini kita sepakati bersama. Dengan teknologi ini, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan di Sulawesi Tengah akan bergerak lebih cepat dan merata,” pungkasnya.***

  • Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Efisiensi Fiskal dan Pendidikan Jadi Kunci Tekan Kemiskinan

    Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Efisiensi Fiskal dan Pendidikan Jadi Kunci Tekan Kemiskinan

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai strategi utama untuk menekan angka kemiskinan di daerah. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).

    Dalam arahannya, Gubernur Anwar menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memahami semangat Sembilan Berani, terutama dalam hal keberanian melakukan efisiensi fiskal agar belanja pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Ia menyoroti masih banyaknya program dengan anggaran besar, namun manfaatnya kecil bagi rakyat karena terserap habis oleh biaya operasional dan kegiatan seremonial.

    “Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah. Kita ingin APBD memberi manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan,” tegas Gubernur.

    Anwar Hafid menjelaskan bahwa langkah efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, melainkan menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata. Ia juga meminta agar penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat dan berorientasi hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur menyoroti pula pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci penurunan kemiskinan. Berdasarkan data yang diterimanya, masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang tidak melanjutkan ke SMA. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi masyarakat, agar solusi dapat diberikan secara tepat.

    “Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau bahkan tiga belas tahun,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap turunnya angka kemiskinan. Daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi, kata Anwar, terbukti memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah berdasarkan hasil riset BPS.

    Selain itu, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial. Proses validasi data yang terlalu lama disebutnya menjadi penyebab tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial di daerah. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak data yang belum diperbarui, bahkan terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif.

    Menurutnya, pembaruan data seharusnya tidak memakan waktu berbulan-bulan. Idealnya, proses sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua minggu agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data terbaru. Ia juga mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah. Dengan begitu, intervensi program pengentasan kemiskinan bisa lebih akurat dan tidak salah sasaran.

    Gubernur Anwar juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Sulawesi Tengah yang terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan program di daerah. Ia menyebutkan bahwa teguran dan kritik dari BPKP adalah bentuk kasih sayang agar pemerintah daerah terus berbenah dan tidak salah arah.

    “Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ucapnya disambut tawa peserta rapat.

    Menutup arahannya, Anwar Hafid meminta agar Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan bersama para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah. Rapat itu akan melibatkan BPS, BPKP, serta unsur Kementerian Keuangan agar Sulawesi Tengah dapat memperkuat basis pendapatan dan menyiapkan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan.**

  • Respon Kebijakan Efisiensi, Gubernur Anwar Hafid: Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Pelayanan untuk Rakyat

    Respon Kebijakan Efisiensi, Gubernur Anwar Hafid: Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Pelayanan untuk Rakyat

    Ilong (detaknews.id) – Jakarta – Merespon kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tetap legowo. Hal ini merupakan buntut dari pemotongan besaran dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. Karena bagi Anwar Hafid, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup mendengar dan berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan ini.

    Dalam pernyataannya, Anwar Hafid berpandangan seberapa pun alokasi TKD yang diterima oleh Sulawesi Tengah, sepenuhnya akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan melayani kebutuhan rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami di Sulawesi Tengah tetap komitmen untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Apalagi hampir semua visi misi kami ini sejalan dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Gubernur Anwar Hafid, Selasa (7/10/2025).

    Anwar Hafid mengatakan, bahwa dirinya juga bagian dari suksesnya asta cita Presiden Prabowo Subianto di Sulawesi Tengah. Bukan tanpa alasan, rancangan 9 Program Berani yang ia gagas, sejalan dengan arah pembangunan khas Presiden Prabowo.

    Gubernur ke-12 Sulawesi Tengah ini menceritakan, Menteri Purbaya merespon positif semua keluhan para pimpinan daerah. Menkeu berpesan, karena kebijakan ini sudah final maka tugas sebagai pelayan rakyat adalah menjalani semua kebijkan tersebut. Namun Menkeu tetap memastikan, terkait program yang menyentuh langsung ke masyarakat maka pemerintah pusat akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.

    “Pak Menteri mendengar dan menyampaikan karena sudah menjadi kebijakan, mari kita jalani bersama. Dan kalau ada program yang benar-benar untuk masyarakat pasti akan dikomunikasikan lagi dengan pemerintah daerah,” ujar Anwar Hafid.

    Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berkomitmen untuk mengawal kebijakan nasional secara tegak lurus bersama Presiden Prabowo Subianto, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.***

  • 1.000 Lebih Mahasiswa dan 102 Ribu Warga Tolitoli Nikmati Program Berani Cerdas dan Berani Sehat

    1.000 Lebih Mahasiswa dan 102 Ribu Warga Tolitoli Nikmati Program Berani Cerdas dan Berani Sehat

    Ilong (detaknews.id) – ToliToli – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan keberpihakan Pemerintah Provinsi terhadap masyarakat Tolitoli lewat dua program prioritasnya, Berani Sehat dan Berani Cerdas, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemkab Tolitoli, Jumat (3/10/2025).

    Di bidang pendidikan, Anwar menyampaikan bahwa melalui Berani Cerdas, sebanyak 1.000 mahasiswa asal Tolitoli telah menerima beasiswa dengan total nilai bantuan mencapai Rp3,27 miliar. Jumlah ini menjadi bagian dari 15.523 mahasiswa se-Sulteng yang telah merasakan manfaat program beasiswa tersebut.

    “Bayangkan, kalau 15 ribu penerima itu kita kumpulkan di Tolitoli, penuh ini kota. Jadi jangan pernah berhenti daftar, karena Berani Cerdas tidak akan ditutup. Pemerintah akan terus memproses permohonan mahasiswa, bahkan ke depan kita buka peluang untuk S2 dan S3 secara selektif,” jelas Gubernur.

    Sementara itu, di bidang kesehatan, Berani Sehat telah menjamin 102 ribu warga Sulawesi Tengah, termasuk masyarakat Tolitoli, untuk mendapatkan layanan berobat gratis. Pemerintah Provinsi telah menyalurkan Rp37 miliar ke BPJS dalam tujuh bulan terakhir demi memastikan tidak ada warga yang ditolak di rumah sakit maupun puskesmas hanya karena kendala administrasi atau tunggakan iuran.

    “Walaupun kartunya tidak aktif, walaupun ada tunggakan, tetap harus dilayani. Pemerintah Provinsi yang jamin. Ini bukan program kaleng-kaleng, tapi program dengan anggaran nyata untuk rakyat,” tegas Anwar Hafid.

    Anwar juga menekankan pentingnya ketepatan data dalam kedua program tersebut. “Jangan sampai ada orang miskin yang tidak masuk data, sementara yang mampu justru terdaftar. Data ini harus benar-benar dirapikan supaya program tepat sasaran,” ujarnya.

    Rakerda ini turut dihadiri Bupati Tolitoli Amran H. Yahya, Wakil Bupati Moh. Besar Bantilan, Ketua TP-PKK Tolitoli Sriyanti Dg Parebba, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, anggota DPRD Sulteng Fauzan dan Murmansya Bantilan, serta perwakilan perbankan dan lembaga keuangan, termasuk BI dan OJK Sulteng. **

  • Anwar Hafid, Gubernur Pendidikan yang Dorong Akses Belajar untuk Semua

    Anwar Hafid, Gubernur Pendidikan yang Dorong Akses Belajar untuk Semua

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si hadir sebagai narasumber dalam program Selamat Pagi Indonesia yang ditayangkan secara langsung dari Studio 1 Metro TV, pada Rabu (10/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Dr.Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan melalui program Nawacita BERANI, khususnya BERANI Cerdas.

    Menurutnya, BERANI Cerdas dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB di Sulawesi Tengah. Selain itu, program ini juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa melalui jalur afirmasi untuk keluarga kurang mampu serta jalur prestasi dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 atau bukti prestasi lain, seperti anggota Paskibraka maupun atlet berprestasi.

    Selain itu, Program BERANI Cerdas merupakan kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Tengah yang wajib dipenuhi pemerintah provinsi.

    Pemprov Sulawesi Tengah tahun ini mengalokasikan anggaran beasiswa bagi 80 ribu mahasiswa. Namun, setelah verifikasi, jumlah penerima yang memenuhi syarat tercatat 54 ribu mahasiswa. Dari jumlah itu, beasiswa telah tersalurkan kepada 13.555 mahasiswa.

    Ia juga menekankan, realisasi program ini membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai Nawacita BERANI memiliki benang merah dengan program pendidikan di daerah, sehingga perlu dijalankan secara sinergis/selaras.

    Pemerintah provinsi juga mendorong kebijakan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun, dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA.

    Dalam dialog yang dipandu Gadis Bianca, host Metro TV, ditayangkan pula testimoni Salsa, mahasiswa Universitas Tadulako, yang menjadi penerima manfaat BERANI Cerdas. Salsa berharap program ini terus berlanjut agar lebih banyak anak Sulawesi Tengah bisa melanjutkan kuliah.

    “Terima kasih kepada Bapak Gubernur Pendidikan Sulawesi Tengah atas adanya program ini. Kami sangat merasa terbantu,”kata Salsa.

    Menutup dialog, Gubernur Dr.Anwar Hafid mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan program pendidikan yang ada. Ia menegaskan, pendidikan adalah panglima dalam meningkatkan kualitas hidup.

    “Jangan lihat kendalanya, tapi lihat komitmen besar dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat,”pungkasnya.

    Biro Administrasi Pimpinan

  • Gubernur Anwar Hafid Bahas Isu Pertambangan dan Perlindungan Hak Masyarakat saat Terima Audiensi Ketua Komnas HAM Sulteng

    Gubernur Anwar Hafid Bahas Isu Pertambangan dan Perlindungan Hak Masyarakat saat Terima Audiensi Ketua Komnas HAM Sulteng

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, bersama jajaran di ruang kerja Gubernur, Rabu (3/9/2025).

    Pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis terkait perlindungan hak masyarakat, terutama dalam persoalan pertambangan dan kriminalisasi warga.

    Dalam audiensi itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam jika masyarakat menjadi korban ketidakadilan.

    “Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi hanya karena berusaha mencari nafkah. Jika ada perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, maka itu tidak boleh dibiarkan. Saya tegaskan, pemerintah daerah akan berdiri bersama rakyat,” ujar Anwar Hafid.

    Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya siap menggunakan segala upaya, termasuk mobilisasi masyarakat, jika pihak-pihak tertentu tetap mengabaikan aturan dan merugikan warga. “Kalau ada yang tidak mau mendengar, saya akan menggunakan kekuatan rakyat untuk melawan. Saya akan kumpulkan kepala desa dan masyarakat, agar tidak takut memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, mengapresiasi langkah cepat pemerintah provinsi dalam merespons berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya di sektor pertambangan.

    “Kami melihat pemerintah provinsi bergerak cepat, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, agar penanganan isu-isu HAM di Sulteng lebih efektif,” kata Livand.

    Dalam kesempatan tersebut, Livand juga menyampaikan permohonan agar aset gedung yang saat ini digunakan Komnas HAM Sulteng dapat segera dihibahkan menjadi milik lembaga, sehingga bisa direnovasi dan dikembangkan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

    “Gedung yang kami tempati masih milik pemerintah provinsi. Jika bisa dihibahkan, tentu kami bisa melakukan renovasi dan menyediakan fasilitas yang lebih layak, termasuk untuk menampung masyarakat dari berbagai daerah yang datang mengadu ke Komnas HAM,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan kesepakatannya dan siap mendukung upaya penguatan kelembagaan Komnas HAM di Sulteng. “Saya sepakat, Komnas HAM adalah pilar penting yang selalu didengar oleh publik. Pemprov tentu akan mendukung agar Komnas HAM bisa bekerja lebih maksimal untuk rakyat,” ungkap Gubernur.***

  • Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Pentingnya PAD dan Disiplin Pengawasan Saat Pimpin Rapim Evaluasi APBD 2025

    Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Pentingnya PAD dan Disiplin Pengawasan Saat Pimpin Rapim Evaluasi APBD 2025

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, Rabu (3/9/2025) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur.

    Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya ketelitian dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan. Ia meminta setiap OPD untuk segera mengevaluasi kegiatan, terutama paket pekerjaan yang rawan tidak terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

    “Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur.

    Anwar juga menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya harus menjadi fokus utama. Mengingat mulai tahun 2026 transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen, setiap OPD diwajibkan kreatif membuka akses program ke kementerian terkait.

    “Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.

    Gubernur memberi contoh keberhasilan dalam peningkatan pajak air permukaan. Ia menekankan bahwa pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, tetapi semua dinas harus berperan.

    “Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mengenang pengalamannya saat masih menjabat di daerah pada 2005. Saat itu, ia dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus, termasuk mengoordinasikan proyek pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun tidak tersentuh.

    “Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

    Ke depan, Gubernur menegaskan pentingnya digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.

    “Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur.***