• Forum Pemuda Parigi Moutong Bersatu Berantas Narkoba: Selamatkan Generasi, Selamatkan Masa Depan Desa

    Forum Pemuda Parigi Moutong Bersatu Berantas Narkoba: Selamatkan Generasi, Selamatkan Masa Depan Desa


    Ilong (detaknews.id) – Parigi Moutong – Dalam upaya menjaga masa depan generasi muda, berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong bersatu menyuarakan komitmen untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan.

    Gerakan ini melibatkan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa, yang sepakat bahwa narkoba adalah ancaman serius bagi moral, ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat.
    oordinator lapangan , Fandi Alang, menegaskan bahwa peran pemuda sangat penting dalam menghalau pengaruh buruk narkoba.

    “Kami, para pemuda, harus menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba. Jangan biarkan masa depan kita hancur karena barang haram ini. Saatnya pemuda tampil, bergerak, dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar,” ujarnya dengan tegas.

    Sementara itu, tokoh Masyarakat lokal, Farid Pudangga, menyerukan agar semua pihak tidak hanya menunggu tindakan aparat, tetapi turut aktif membangun kesadaran di tengah masyarakat.

    “Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas polisi. Ini tanggung jawab kita semua. Kami di Tokoh Masyarakat siap mendorong kebijakan dan dukungan terhadap pemerintah untuk kegiatan edukatif dan rehabilitatif di tingkat desa kita mengingatkan masyarakat bahwa narkoba tidak hanya merusak jasmani, tetapi juga akhlak dan hubungan manusia dengan Tuhan.

    Agama mana pun tidak membenarkan perbuatan yang merusak diri sendiri. Narkoba adalah musuh iman dan musuh kemanusiaan. Mari kita bentengi anak-anak kita dengan nilai moral dan keimanan yang kuat.

    Dukungan juga datang dari Sekdes Persatuan Riflan yang menegaskan komitmen pemerintah desa dalam mendorong gerakan bersih narkoba.

    “Kami akan bekerja sama dengan BNN, kepolisian, dan lembaga pemuda untuk menggelar penyuluhan rutin dan razia di titik-titik rawan. Pemerintah desa tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah ini,” tegasnya.

    Gerakan bersama ini direncanakan akan diwujudkan melalui Deklarasi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang akan digelar minggu depan, melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan semangat gotong royong dan kepedulian lintas sektor, warga berharap Parigi Moutong bisa menjadi contoh daerah yang bebas dari bahaya narkoba dan menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa

  • Koordinasi Dengan Satgas Pangan, Polresta Palu Pastikan Harga Juga Beras Sesuai Regulasi

    Koordinasi Dengan Satgas Pangan, Polresta Palu Pastikan Harga Juga Beras Sesuai Regulasi

    IPDA Ridho: Kalau Ada Yang Melanggar, Akan Kami Beri Sanksi

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Polresta Palu melalui Unit V Satreskrim Polresta Palu lakukan peninjauan dan pengimbauan harga jual beras di beberapa pasar tradisional di Kota Palu, Sabtu(15-11/2025).

    Kegiatan yang berkoordinasi dengan satgas pangan tersebut dilakukan agar harga jual beras tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Seperti yang diketahui, harga eceran tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah untuk harga jual beras premium seharga Rp. 14,900/kg, beras medium Rp. 13,500/kg dan beras SPHP Rp. 12,500/kg.

    Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail, SH, MH melalui Kanit Eksus IPDA Ridho mengatakan akan terus melakukan pengimbauan dan peninjauan di beberapa pasar tradisional agar harga jual bisa tetap stabil.

    “Alhamdulillah tadi kami telah melakukan pengecekan harga jual beras baik yang premium, medium dan SPHP di beberapa toko kelontong atau pengecer di Wilayah Hukum Polresta Palu. Dan salah satu toko yang kami datangi ialah toko Sinar Indah beralamat di pasar Masomba Palu,” ucap IPDA Ridho.

    “Untuk harga jual beras di wilayah yang kami lakukan pengecekan, sampai saat ini masih stabil sesuai dengan HETnya yakni untuk beras premium seharga Rp. 14,900/kg, medium Rp, 13,500/kg dan beras SPHP Rp. 12,500/kg. Tentunya ini masih stabil dan telah sesuai regulasi,” tuturnya.

    IPDA Ridho juga mengatakan akan terus melakukan pengimbauan kepada pedagang agar terus menjaga kestabilan harga jual sesuai dengan regulasi pemerintah.

    “Kami mengimbau kepada pedagang, agar menjual beras tidak melebihi HETnya. Karena jika kedapatan, akan kami berikan sanksi,” tuturnya.

    “Dan kami juga mengimbau agar pedagang segera mengurus izin berdagangnya jika belum ada,” paparnya.

    Tak hanya itu, IPDA Ridho juga menegaskan agar pedagang juga mengurus izin pengemasan beras agar sesuai dengan standar atau regulasi pemerintah yang berlaku.***

  • Pastikan Harga Jual Beras Tetap Stabil, AKP Ismail: Stok Beras Kita Melimpah

    Pastikan Harga Jual Beras Tetap Stabil, AKP Ismail: Stok Beras Kita Melimpah

    Ilong (detaknews.id) – Polresta Palu melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) lakukan peninjauan ke pasar tradisional, hal ini digelar untuk memastikan harga jual beras tetap stabil sesuai dengan arahan SK Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025. Tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tahun 2025.

    Kegiatan yang berkoordinasi dengan Bulog dan Disperindag Kota Palu itu dimulai dari pukul 10:00 WITA hingga pukul 16:00 WITA di beberapa pasar tradisional di wilayah hukum Polresta Palu, Sabtu (15-11/2025).

    Berdasarkan pelaporan hasil pengecekan harga jual yang diperoleh dari Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail, SH, MH melalui Kanit Eksus IPDA Ridho mengatakan bahwa harga jual berap Premium, medium dan SPHP yang dijual harganya masih stabil.

    “Tadi kami telah melakukan pengecekan berkala ke beberapa pasar tradisional di Wilayah hukum Polresta palu, dan alhamdulillah sampai hari ini harga jualnya sudah stabil dan sesuai HET-nya,” jelas IPDA Ridho.

    Seperti yang diketahui, harga eceran tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah untuk harga jual beras premium seharga Rp. 14,900/kg, beras medium Rp. 13,500/kg dan beras SPHP Rp. 12,500/kg.

    Lebih lanjut, Kanit Eksus itu juga mengatakan untuk harga jual berasnya itu masih stabil/di bawah HETnya.

    “Setelah kami lakukan pengecekan, salah satunya di toko pengecer Sinar Indah, kami mendapatkan bahwa harga jualnya di beberapa toko sudah sesuai dengan regulasi yakni untuk beras premium seharga Rp. 14,900/kg,  beras medium Rp. 13,500/kg dan SPHP Rp, 12,500/kg,” papar IPDA Ridho.

    Selaras dengan hal itu, Kapolresta Palu Kombes Deny Abrahams melalui Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail mengatakan akan terus melakukan pengimbauan kepada para pedagang agar mematuhi regulasi yang berlaku.

    “Kami mengimbau kepada pedagang, agar menjual beras tidak melebihi HETnya. Karena jika kedapatan, akan kami berikan sanksi,” imbuh AKP Ismail.

    “Dan kami juga mengimbau agar pedagang segera mengurus izin berdagangnya jika belum ada,” tuturnya.

    Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail itu juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panik buying agar situasi tetap terkendali dan tertap kondusif.

    “Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tidak melakukan panik buying karena stok beras kita masih sangat melimpah,” tegas AKP Ismail mengakhiri.***

  • Beras Premium, Medium dan SPHP Sudah Stabil, IPDA Ridho: Patuhi Regulasi

    Beras Premium, Medium dan SPHP Sudah Stabil, IPDA Ridho: Patuhi Regulasi

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Berdasarkan SK Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025. Tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tahun 2025. Polresta Palu berkoordinasi dengan satgas pangan untuk lakukan peninjauan atau pengecekan harga pangan beras baik yang premium, medium maupun SPHP di wilayah hukum Polresta Palu, Jumat (14-11/2025).

    Adapun giat tersebut dimulai pukul 10:00 hingga pukul 16:00, dengan menyasar pedagang beras eceran atau toko kelontong. Hal ini dilakukan agar harga beras tetap mengacu pada aturan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET).

    Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail, SH, MH melalui Kanit Eksus IPDA Ridho mengatakan telah melakukan pengecekan harga jual beras di beberapa toko pengecer yang ada di pasar Inpres Manonda Palu.

    “Tadi kami telah melakukan pengecekan harga jual di Pasar Inpres Manonda Palu, dan salah satu toko yang kami lakukan pengecekan ialah toko Belawa Raya,” ungkap IPDA Ridho.

    “Untuk harga jualnya sendiri, masih terbilang stabil yakni dengan harga jual beras premium dibawah HET seharga Rp. 14,500/kg, beras medium seharga Rp. 13,000/kg dan beras SPHP seharga Rp. 12,500/kg,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa untuk harga jual toko lain masih stabil sesuai dengan HETnya. yakni untuk beras premium seharga Rp. 14,900/kg, beras medium Rp. 13,500/kg dan beras SPHP seharga Rp. 12,500/kg.

    Tak hanya itu, IPDA Ridho juga mengatakan akan terus melakukan pengimbauan kepada pedagang agar terus menjaga kestabilan harga jual sesuai dengan regulasi pemerintah.

    “Kami mengimbau kepada pedagang, agar menjual beras tidak melebihi HETnya. Karena jika kedapatan, akan kami berikan sanksi,” tuturnya.

    “Dan kami juga mengimbau agar pedagang segera mengurus izin berdagangnya jika belum ada,” paparnya.

    Tak hanya itu, IPDA Ridho juga menegaskan agar pedagang juga mengurus izin pengemasan beras agar sesuai dengan standar atau regulasi pemerintah yang berlaku.***

  • Malam Kebersamaan di Tojo Una-Una, Pemprov dan Pemkab Sepakat Perkuat Kolaborasi

    Malam Kebersamaan di Tojo Una-Una, Pemprov dan Pemkab Sepakat Perkuat Kolaborasi

    Ilong (detaknews.id) – Tojo Una-Una – Dalam suasana penuh keakraban, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menghadiri acara gala dinner bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Hotel Lawaka, Ampana, pada Kamis malam (13/11/2025).

    Acara santai namun hangat tersebut menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sekaligus momentum memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

    Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran para pejabat ini semakin menambah kehangatan suasana malam kebersamaan tersebut.

    Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemkab Tojo Una-Una dan masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya di sektor pariwisata, pendidikan, dan pelayanan publik.

    Ia pun menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar gala dinner, melainkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi kemajuan Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Tojo Una-Una.

    Suasana semakin meriah ketika Gubernur Anwar Hafid naik ke panggung dan menyumbangkan beberapa lagu. Tak hanya itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido turut bergabung bernyanyi bersama Gubernur, menambah keceriaan dan kekompakan suasana malam tersebut. Aksi keduanya disambut tepuk tangan dan sorakan gembira dari seluruh tamu undangan.

    Gala dinner yang diwarnai canda tawa, hiburan, serta kebersamaan itu berlangsung penuh kekeluargaan, menutup hari dengan suasana yang akrab dan berkesan.***

  • Jaga Kestabilan Harga Jual Beras, Polresta Palu Intens Lakukan Pengecekan Harga Jual

    Jaga Kestabilan Harga Jual Beras, Polresta Palu Intens Lakukan Pengecekan Harga Jual

    AKP Ismail: Stok Beras Kita Masih Melimpah

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Jaga kestabilan harga jual beras, Polresta Palu lakukan peninjauan ke pasar tradisional, Jumat (14-11/2025).

    Giat tersebut dilakukan berdasarkan SK Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025. Tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tahun 2025.

    Berdasarkan hal tersebut, Polresta Palu berkoordinasi dengan satgas pangan untuk lakukan peninjauan atau pengecekan harga pangan beras baik yang premium, medium maupun SPHP di wilayah hukum Polresta Palu.

    Adapun giat tersebut dimulai pukul 10:00 hingga pukul 16:00, dengan menyasar pedagang beras eceran atau toko kelontong. Hal ini dilakukan agar harga beras tetap mengacu pada aturan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET).

    Seperti yang diketahui, harga eceran tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah untuk harga jual beras premium seharga Rp. 14,900/kg, beras medium Rp. 13,500/kg dan beras SPHP Rp. 12,500/kg.

    Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail, SH, MH melalui Kanit Eksus IPDA Ridho mengatakan telah melakukan pengecekan harga jual beras di beberapa toko pengecer yang ada di pasar Inpres Manonda Palu.

    “Tadi kami telah melakukan pengecekan harga jual di Pasar Inpres Manonda Palu, dan salah satu toko yang kami lakukan pengecekan ialah toko Belawa Raya,” ungkap IPDA Ridho.

    “Untuk harga jualnya sendiri, masih terbilang stabil yakni dengan harga jual beras premium dibawah HET seharga Rp. 14,500/kg, beras medium seharga Rp. 13,000/kg dan beras SPHP seharga Rp. 12,500/kg,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa untuk harga jual toko lain masih stabil sesuai dengan HETnya. yakni untuk beras premium seharga Rp. 14,900/kg, beras medium Rp. 13,500/kg dan beras SPHP seharga Rp. 12,500/kg

    Tak hanya itu, IPDA Ridho juga mengatakan akan terus melakukan pengimbauan kepada pedagang agar terus menjaga kestabilan harga jual sesuai dengan regulasi pemerintah.

    “Kami mengimbau kepada pedagang, agar menjual beras tidak melebihi HETnya. Karena jika kedapatan, akan kami berikan sanksi,” tuturnya.

    “Dan kami juga mengimbau agar pedagang segera mengurus izin berdagangnya jika belum ada,” paparnya.

    Tak hanya itu, IPDA Ridho juga menegaskan agar pedagang juga mengurus izin pengemasan beras agar sesuai dengan standar atau regulasi pemerintah yang berlaku.

    Selaras dengan hal itu, Kapolresta Palu Kombes Deny Abrahams melalui Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail mengatakan agar masyarakat tidak melakukan panik buying agar situasi tetap terkendali dan tertap kondusif.

    “Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tidak melakukan panik buying karena stok beras kita masih sangat melimpah. Dan untuk pedagang, jangan lagi ada oknum-oknum nakal yang melakukan kecurangan dalam menjual beras,” tuturnya.***

  • Tinjau Kepulauan Togean, Gubernur Anwar Hafid Dorong Penguatan Sektor Pariwisata dan Konektivitas Daerah Kepulauan

    Tinjau Kepulauan Togean, Gubernur Anwar Hafid Dorong Penguatan Sektor Pariwisata dan Konektivitas Daerah Kepulauan

    Ilong (detaknews.id) – Tojo Una-Una — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Kamis (13/11).

    Kunjungan ini bertujuan meninjau potensi pariwisata, infrastruktur, serta pelayanan publik di wilayah kepulauan yang menjadi salah satu destinasi unggulan Sulawesi Tengah tersebut.

    Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, bersama sejumlah pejabat dari perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tojo Una-Una.

    Rombongan Gubernur meninjau sejumlah lokasi strategis di kawasan wisata Pulau Togean, termasuk fasilitas pelabuhan, sarana transportasi laut, dan beberapa destinasi wisata yang telah menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.

    Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

    “Kepulauan Togean memiliki potensi luar biasa untuk menjadi ikon pariwisata berkelas dunia. Pemerintah provinsi akan terus mendukung pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan menjaga kelestarian lingkungan laut serta pesisir,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

    “Kita ingin pariwisata Togean tumbuh dengan konsep berkelanjutan. Artinya, pembangunan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak keindahan alam yang menjadi daya tarik utama Togean,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan wilayah kepulauan.

    “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur. Dukungan dari pemerintah provinsi sangat berarti untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, transportasi, dan promosi pariwisata Kepulauan Togean,” ujar Bupati.

    Selain melakukan peninjauan, Gubernur juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, ia mendengarkan aspirasi warga terkait kebutuhan akses transportasi, fasilitas kesehatan, hingga dukungan bagi usaha mikro di kawasan wisata.

    Sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih, di akhir kunjungan Gubernur Anwar Hafid menerima bingkisan berupa cendera mata dan oleh-oleh khas Kepulauan Togean dari masyarakat setempat.

    Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas daerah kepulauan, serta meneguhkan posisi Kepulauan Togean sebagai destinasi pariwisata unggulan berkelanjutan di Indonesia Timur.***

  • Polda Sulteng Periksa 10 Saksi Dugaan Penggelapan Mobil oleh Briptu Yuli Setyabudi

    Polda Sulteng Periksa 10 Saksi Dugaan Penggelapan Mobil oleh Briptu Yuli Setyabudi

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Dugaan kasus penggelapan mobil yang melibatkan anggota Polri, Briptu Yuli Setyabudi, terus diselidiki oleh tim Subbid Paminal Bidpropam Polda Sulawesi Tengah. Sejumlah langkah penegakan pelanggaran kode etik kini tengah dijalankan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

    Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Djoko Wienartono mengatakan, Bidpropam telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi pemilik mobil yang merupakan korban dari dugaan penggelapan tersebut serta tiga orang penerima gadai.

    Selain itu, pihaknya juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) kode etik Polri untuk memproses perkara sesuai aturan yang berlaku.

    “Tim penyelidik Subbid Paminal sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh korban serta tiga orang penerima gadai dan laporan polisi sudah diterbitkan. Saat ini kasusnya ditangani sesuai mekanisme kode etik profesi Polri,” jelas Kombes Djoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/11/2025).

    Selain melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Bidpropam Polda Sulteng juga berhasil mengamankan sembilan unit mobil yang diduga kuat terkait kasus penggelapan yang melibatkan Briptu Yuli Setyabudi.

    Kesembilan kendaraan tersebut diamankan dari berbagai lokasi di wilayah kota Palu dan kabupaten Tolitoli. Saat ini, seluruh mobil telah berada di tangan pemiliknya melalui proses verifikasi dokumen dan kepemilikan sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan yang tengah dilakukan penyidik.

    “Kami pastikan sembilan mobil yang sempat digelapkan telah berada di tangan pemiliknya. Prosesnya dilakukan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” jelas Kombes Djoko.

    Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur perbuatan dan kerugian korban dapat dibuktikan secara hukum. Pihaknya menegaskan, penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.

    “Bidpropam bekerja sesuai prosedur, baik dari aspek pembuktian maupun kode etik. Kami juga berkomitmen menjaga akuntabilitas agar kasus ini bisa segera terungkap dengan jelas,” tambahnya.

    Sementara itu, hingga kini Briptu Yuli Setyabudi belum ditemukan. Tim di lapangan masih terus melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, karena tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama kurang lebih tiga bulan.

    “Untuk saat ini, Briptu Yuli Setyabudi belum ditemukan. Upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim di lapangan,” tutur Kombes Djoko.

    Polda Sulteng menegaskan akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etik kepolisian.

    “Tidak ada toleransi bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan. Jika terbukti bersalah, akan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal Polri,” pungkasnya.

    Diketahui, selama berdinas, Briptu Yuli Setyabudi telah tercatat melakukan 12 pelanggaran disiplin dan 2 pelanggaran kode etik, termasuk kasus serupa yakni dugaan penggelapan mobil di tahun 2021.***

  • Gubernur Anwar Hafid Serahkan 19 Unit Ambulance bagi Rumah Ibadah dan Yayasan Keagamaan

    Gubernur Anwar Hafid Serahkan 19 Unit Ambulance bagi Rumah Ibadah dan Yayasan Keagamaan

    Ilong (detaknews.id) – Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menyerahkan sebanyak 19 unit ambulance bantuan hibah keagamaan kepada rumah ibadah serta lembaga, organisasi, dan yayasan keagamaan di Sulawesi Tengah. Penyerahan dilakukan di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu siang (12/11/2025).

    Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari Program BERANI Sehat, yang menjadi salah satu implementasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.

    Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dalam sambutannya, Gubernur Dr.Anwar Hafid menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut yang ditujukan untuk membantu rumah ibadah dan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan.

    “Harapan saya, ambulance ini sebenarnya jangan sampai sering dipakai, karena kalau dipakai berarti ada yang sakit. Tapi ketika dibutuhkan, semoga kendaraan ini bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan terhadap pelaksanaan Program BERANI Sehat.

    Beliau menegaskan bahwa tulisan BERANI Sehat yang tertera pada setiap unit ambulance bukan sekadar slogan, melainkan bentuk nyata dari visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Bantuan ini dari rakyat dan untuk rakyat,”pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulteng, Drs. Awaluddin, MM mengimbau agar seluruh penerima manfaat dapat menjaga dan merawat ambulance tersebut dengan baik, serta memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat.

    Adapun beberapa penerima manfaat bantuan ambulans tersebut, di antaranya : Masjid Nurul Huda Desa Lembah Tompotika Kabupaten Banggai, GKST Jemaat Efrata Kamba Desa Kamba Kabupaten Poso, dan Masjid At-Taufiq Desa Boya Baliase Kabupaten Sigi.***

  • Satgas PKA Kembali Gelar Penyelesaian Konflik di PT. HM

    Satgas PKA Kembali Gelar Penyelesaian Konflik di PT. HM

    Ilong (detaknews.id) – Morowali – UPAYA penyelesaian konflik agraria antara PT Hengjaya Mineralindo (PT HM) dan warga di empat desa di Kecamatan Bungku Pesisir serta Bahodopi, Kabupaten Morowali, kembali digulirkan oleh Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA).

    Keempat desa tersebut antara lain, Desa Bete, Bete dan Padabaho di Kecamatan Bahodopi dan Desa Lafeu dan Tandaoleo di Kecamatan Poso Pesisir.

    Tim ini menggelar dua pertemuan terpisah untuk memverifikasi klaim lahan dan memfasilitasi dialog antarpihak.

    Pertemuan pertama digelar di Kantor Bupati Morowali pada Senin 10 November 2025. Forum ini dihadiri perwakilan PT HM, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Morowali Asep Haerudin, kepala desa, serta utusan warga yang lahan mereka diduduki perusahaan.

    Agenda utama adalah melakukan crosscheck laporan warga yang diterima Satgas PKA Sulawesi Tengah pada Jumat 24 Oktober 2025 di Palu, guna memetakan isu krusial konflik.

    Hari berikutnya, Selasa 11 November 2025, tim melanjutkan dengan peninjauan langsung di lokasi perkebunan milik warga Desa Lafeu dan Desa Tandaoleo, Kecamatan Bungku Pesisir.

    Fokus kegiatan tertuju pada lahan kedua desa yang kini tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT HM.

    Peninjauan diikuti warga setempat, aparat desa, Satgas PKA Sulawesi Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta pihak perusahaan, bertujuan memperkuat data lapangan untuk langkah mediasi selanjutnya.

    Satgas PKA Kumpul Bukti Lapangan

    Sekretaris PKA Sulteng Apditya Sutomo,, mengatakan pihaknya menyambut baik kelancaran dua pertemuan ini sebagai langkah konkret dalam mengurai konflik agraria di Morowali.

    Pertemuan pertama di Kantor Bupati telah membuka ruang dialog terbuka untuk crosscheck laporan warga.

    Sementara peninjauan lapangan hari ini di Desa Lafeu dan Tandaoleo memperkaya pemahaman tentang dinamika lahan secara langsung.

    Semua data yang dikumpulkan dalam proses ini bersifat sangat objektif, imparsial dan berdasarkan fakta lapangan yang diverifikasi bersama.

    Selanjutnya, data-data tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Sulteng, Anwar Hafid untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang adil dan berkelanjutan.

    Satgas PKA Sulteng berkomitmen penuh untuk memfasilitasi proses ini secara transparan dengan harapan semua pihak, mulai dari warga, perusahaan hingga pemerintah daerah dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

    Sementara itu, anggota Satgas PKA Sulteng lainnya, Noval A. Saputra, menekankan pentingnya pengumpulan data lapangan sebagai fase krusial untuk memvalidasi klaim tanam-tumbuh milik masyarakat.

    Menurut Noval, perbedaan pandangan yang perlu dijembatani adalah permintan ganti warga Desa Lafeu, terhadap tanaman perkebunan yang sejak 2018, tidak bisa diakses dan sebagiannya sudah ditebang.

    Di sisi lain, perusahaan berpendapat mereka sudah menjalankan kewajibannya dengan kompensasi sebesar Rp5 miliar.

    “Baik perusahaan maupun warga desa masih saling bertahan pada versi masing-masing, sehingga verifikasi independen seperti ini sangat diperlukan,” ujarnya.

    Pada peninajuan lapangan yang berlangsung setengah hari, pihaknya juga mengambil titik koordinat melalui foto udara guna memetakan secara akurat batas kebun warga dengan wilayah IUP maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

    PT Hengjaya Mineralindo Tetap Tolak Klaim Warga

    Pada pertemuan lanjutan di kantor PT Hengjaya Mineralindo di Desa Tangofa, pihak perusahaan bersikeras menolak tuntutan warga Desa Lafeu.

    La Ode Alfitra dari Divisi CSR, PT HM berdalih, bahwa kewajiban mereka telah dipenuhi melalui Tim 16. “Sudah klir semua.

    Tidak ada lagi kewajiban bagi kami untuk membayar klaim warga,” katanya dalam rapat yang dihadiri perwakilan warga, pemerintah desa, serta Tim Satgas PKA.

    Sekretaris Satgas PKA Sulteng, Apdi Yuditomo, pun meminta pihak perusahaan segera menyediakan semua data dan dokumen yang diminta.

    “Data-data tersebut akan menjadi dasar bagi tim untuk menyusun rekomendasi akhir sebelum diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan, “Forum ini bukan lagi untuk debat mempertahankan klaim masing-masing. Kami hanya minta data dan dokumen yang relevan dengan kasus yang kita bahas hari ini,” pungkas aktivisi agraria ini.

    Besok, Tim Satgas PKA Sulteng, kembali melakukan pertemuan serupa dengan dua desa berbeda, Padabaho dan Bete Bete. Sumber tim media patner gubernur Berani.***